Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Purbaya investigasi Rp653 triliun dana pemerintah mengendap di bank

    Purbaya investigasi Rp653 triliun dana pemerintah mengendap di bank

    Nanti kami akan investigasi. Jangan sampai uang saya (pemerintah) nganggur di perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menginvestasi dana pemerintah yang mengendap di perbankan dengan total nilai Rp653,4 triliun per Agustus 2025, terdiri atas dana pemerintah pusat Rp399 triliun dan pemerintah daerah Rp254,4 triliun.

    “Nanti kami akan investigasi. Jangan sampai uang saya (pemerintah) nganggur di perbankan,” kata Purbaya dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Keuangan mencatat total dana mengendap pemerintah pusat dan daerah terdistribusi dalam tiga pos simpanan, di antaranya giro sebesar Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp285,6 triliun.

    Purbaya mempertanyakan anggaran besar di simpanan berjangka, yang nilainya bertambah signifikan dibanding catatan terakhir sebesar Rp204,2 triliun per Desember 2025, atau bertambah Rp81,4 triliun dalam delapan bulan.

    Masalahnya, kata Purbaya, banyaknya kas di pemerintah pusat maupun daerah tidak diimbangi dengan optimalisasi belanja. Purbaya ingin mengatasi persoalan ini sebelum menggerakkan kebijakan-kebijakan lain.

    Secara khusus, Purbaya juga menyoroti simpanan pemda di bank yang mencapai Rp254,3 triliun, dengan sebaran Rp188,9 triliun di giro, Rp8 triliun di tabungan, dan Rp57,5 triliun di simpanan berjangka.

    Nilai itu jauh lebih tinggi dari total simpanan pemda pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, total simpanan pemda di bank pada 2023 tercatat sebesar Rp103,9 triliun dan pada 2024 sebesar Rp92,4 triliun. Artinya, ada lonjakan simpanan sebesar Rp161,9 triliun dalam waktu delapan bulan.

    Sementara pemda sempat menyampaikan keluhan ke Kemenkeu lantaran menilai alokasi anggaran yang diberikan terbilang rendah.

    “Harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa. Tapi mereka protes, uangnya kurang. Saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa. Tapi nanti akan saya periksa,” ujar Purbaya.

    Purbaya menggarisbawahi ia tidak berniat memotong anggaran pemda. Intensi Menkeu adalah meminta pemda memastikan anggaran yang diterima dibelanjakan tepat waktu agar perekonomian daerah yang dikelola bisa tumbuh.

    “Jadi saya bilang ke mereka bahwa mereka boleh minta uang tambahan. Saya kasih kalau penyerapan anggarannya bagus dan nggak ada lagi penyelewengan. Pertengahan tahun depan saya akan tambah uangnya, kira-kira gitu. Jadi, kami tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PU: Fokus infrastruktur tahun depan tetap mendukung Astacita

    Menteri PU: Fokus infrastruktur tahun depan tetap mendukung Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan fokus infrastruktur untuk tahun depan tetap mendukung Astacita pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Sama, pastinya mendukung Astacita. Yang utama terkait Astacita yakni swasembada pangan, energi dan air,” ujar Dody dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, fokusnya tetap yakni bagaimana bendungan-bendungan, irigasi-irigasi yang ada di seluruh Indonesia apakah irigasi pengelolaan pusat maupun daerah bisa terinovasi dengan baik dan benar sehingga bisa mengairi sampai sawah-sawah yang terjauh.

    Fokus tersebut juga termasuk pemanfaatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk sawah-sawah yang bersifat tadah hujan.

    “Termasuk penggunaan JIAT, karena memang sangat kita perlukan untuk daerah-daerah yang selama ini 100 persen tadah hujan. Tapi itu tidak semua, beberapa daerah saja,” ujar Dody.

    Dia menjelaskan bahwa sektor infrastruktur pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo merupakan fondasi untuk bisa melompat ke tahun kedua dan seterusnya dengan lebih cepat lagi.

    “Di samping itu kita ingin melihat ke belakang Infrastruktur-infrastruktur yang sudah di bangun selama ini, apakah sudah sangat efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat,” katanya.

    Seperti, lanjutnya, terdapat lima bendungan yang belum ada sambungan irigasinya kemudian oleh Kementerian PU dilakukan perbaikan.

    Sebagai informasi, Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 telah secara resmi ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI.

    Jumlah pagu tersebut ditetapkan setelah dilakukan penambahan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.

    Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM menjamin beli minyak sumur rakyat dengan harga pasti

    Menteri ESDM menjamin beli minyak sumur rakyat dengan harga pasti

    Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan.

    Musi Banyuasin (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin kepastian harga pembelian hasil produksi sumur minyak rakyat.

    Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau kegiatan penambangan minyak rakyat, di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menata aktivitas penambangan minyak rakyat agar beroperasi secara aman, berkelanjutan, dan sesuai aturan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut sekaligus memberikan jaminan ekonomi yang layak, pemerintah telah menetapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat.

    “Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP), masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil.

    Kebijakan harga beli 80 persen dari ICP tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendorong penambang rakyat beroperasi di bawah payung hukum dan aturan resmi, seperti yang diatur dalam Permen ESDM 14 Tahun 2025.

    Langkah tersebut memberikan kepastian bagi para penambang, yang sebelumnya mengaku ragu-ragu dalam beroperasi.

    “Dulu kami takut-takut mulut (menambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” ujar Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat, saat berdialog dengan Bahlil.

    Bahlil menekankan bahwa penataan itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga demi keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memperkuat koordinasi dalam pendampingan teknis dan administratif bagi penambang.

    “Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” kata Bahlil menegaskan.

    Melalui implementasi aturan baru tersebut dan kepastian pembelian dengan harga yang layak, pemerintah berharap kegiatan minyak rakyat dapat berkontribusi signifikan terhadap energi nasional sekaligus turut meningkatkan lifting migas Indonesia.

    Dalam peninjauan di Keluang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Dirut Pertamina Simon Aloysius, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Bupati Muba M Toha Tohet.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi, dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui, hanya Provinsi Sumut dan Jawa Barat saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bobby, usai menerima Direktur Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, di Medan, Sumut, Kamis.

    Gubernur menyebut, BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 memilih Kota Medan untuk membangun proyek BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

    Kemenhub menyatakan, pembangunan infrastruktur BRT Mebidang dibiayai oleh mitra pembangunan, yakni World Bank dan AFD Prancis dengan total biaya sebesar Rp1,9 triliun.

    BRT Mebidang memiliki lintasan sepanjang 21 kilometer, terhubung 31 halte dengan 17 rute menjangkau Medan, Binjai, dan Deli Serdang menggunakan armada 515 bus didukung depo, halte, dan jalur khusus bus.

    Ketika Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan bersama Pemprov Sumut, dan Kemenhub telah meluncurkan proyek Indonesia Mass Transit Project (Mastran) BRT Mebidang menggunakan 60 unit bus listrik di bekas Terminal Amplas, Medan, Jumat, 19 April 2024.

    “Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Binjai-Pusat Pasar Medan dengan jumlah busnya sebanyak 31 unit,” ujar Bobby pula.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT.

    Kemudian, operasional dan pemeliharaan BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT Mebidang.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” kata dia lagi.

    Pihaknya juga berharap, Kemenhub membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BRT Mebidang ini.

    “Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50 persen merupakan bantuan bus listrik. Bantuan ini sangat membantu untuk masyarakat,” ujar Muttaqien.

    Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan bahwa ground breaking (peletakan batu pertama) BRT Mebidang dilakukan akhir tahun ini.

    “Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa diground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” ujar dia.

    Pihaknya mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam, dan BRT 16 rute Binjai-Pusat Pasar Medan nantinya akan selesai tepat waktu.

    Saat ini, kata dia lagi, kedua progres tersebut sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen mendukung pelaksanaan BRT Mebidang ini,” kata Aan Suhanan.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI menilai tren lonjakan harga emas sebagai peluang bisnis

    BSI menilai tren lonjakan harga emas sebagai peluang bisnis

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menilai, tren kenaikan harga emas saat ini menjadi peluang bisnis bagi Perseroan sebagai salah satu penyedia layanan bank emas (bullion bank) di Indonesia.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan meningkatnya harga emas mencerminkan permintaan masyarakat yang terus menguat sehingga membuka ruang ekspansi bagi BSI dalam bisnis emas fisik.

    “Ya itu merupakan opportunity yang bagus ya. Harga emas naik artinya demand-nya, pasarnya meningkat,” ujarnya usai menghadiri acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

    Sebagai informasi, BSI merupakan bank syariah di Indonesia yang mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan usaha bullion bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Februari 2025 lalu.

    Meski demikian, peningkatan permintaan emas tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BSI untuk menjaga ketersediaan stok. Sebab, Bob menerangkan dalam bisnis bullion bank, BSI harus memastikan setiap penjualan emas memiliki stok emas fisik atau underlying yang tersedia.

    “Di BSI kita memang memastikan bahwa kalau kita menjual, memang barangnya ada. Jadi kita juga beli. Kebetulan saat sekarang kalau BSI kan harus memiliki kerja sama dengan para produsennya. Tapi kita bukan produsen, nah ini yang menjadi satu tantangan buat kita untuk ke depan,” terang dia.

    BSI saat ini menggandeng sejumlah produsen emas dalam negeri seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA). Ke depan, BSI berencana membuka peluang untuk memperluas kemitraan dengan produsen lainnya guna memperkuat pasokan emas.

    “Tapi sementara ini memang buat BSI ya masih di 2-3 produser lah ya, dan kita kayaknya memang perlu menambah lagi rekanan untuk produsen emas,” tambahnya.

    Adapun harga emas di pasar domestik per 16 Oktober 2025 tercatat sekitar Rp2.557.000 per gram untuk emas Antam dan Rp2.418.000 per gram untuk emas Pegadaian. Sementara di pasar global, harga emas telah menembus level di atas 4.200 dolar AS per troy ounce.

    Menanggapi hal ini, Bob memproyeksikan tren kenaikan harga emas di bulan ini bakal terus berlanjut.

    “Yang jelas bahwa di bulan-bulan Oktober, bulan ini naiknya akan spike. Tapi nanti mungkin di bulan berikutnya dia akan lebih stabil gitu, ini kan naiknya cukup cepat gitu,” terangnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia perkuat ekspor pulp dan kertas ke Australia

    Indonesia perkuat ekspor pulp dan kertas ke Australia

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso dan Direktur Regional Australia dan Selandia Baru Sorbent Group Australia Steve Nicholson membahas penguatan peran Pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlangsungan ekspor bubur kayu dan kertas (pulp and paper) ke Australia di sela-sela pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

    Dalam hal ini, pembeli Australia meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia membuka dialog dengan pelaku usaha produk kertas Australia.

    “Buyer ini mengharapkan dukungan Pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia agar dapat berdialog dengan mereka. Kami dukung berbagai upaya untuk semakin memperkuat ekspor produk Indonesia ke Australia,” kata Budi melalui keterangan di Tangerang, Banten, Kamis.

    Menurut Budi, Kementerian Perdagangan RI memiliki perwakilan perdagangan RI di Australia, yaitu Atdag RI di Canberra dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Sydney.

    Keduanya siap memfasilitasi pembeli Australia yang ingin membeli produk-produk Indonesia. Para perwakilan perdagangan RI di Australia juga dapat membantu mendorong dialog antarpemerintah yang dibutuhkan pembeli Australia maupun pelaku usaha Indonesia yang ingin ekspor ke Australia.

    Sementara itu, Steve Nicholson berharap hubungan dagang dengan eksportir Indonesia terus berlanjut dan semakin diperkuat dengan dukungan Pemerintah Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesinambungan pembelian produk-produk dari Indonesia.

    “Kami harap hubungan kita akan terus berlanjut dan kami mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia agar dapat membantu membuka dialog dengan mitra di Australia. Hal ini juga untuk menjaga kesinambungan produksi kami di Australia menggunakan bahan-bahan dari Indonesia,” kata Steve.

    Tahun ini di TEI, Sorbent Group Australia menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembelian produk Indonesia senilai 260 juta dolar Australia. Nilai ekspor ini merupakan yang terbesar selama beberapa tahun terakhir melalui fasilitasi Atase Perdagangan RI Canberra.

    Nilai ini meningkat 30 persen dibanding MoU pada 2024 yang sebesar 200 juta dolar Australia.

    Atdag RI Canberra Agung Haris Setiawan mengatakan, perwakilan perdagangan RI di Australia siap membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan pembeli yang ingin membeli produk Indonesia.

    “Kami dapat dihubungi untuk membantu buyer mendapatkan produk-produk Indonesia dan kami juga siap memfasilitasi eksportir Indonesia yang ingin memasuki pasar Australia,” kata Haris.

    Pada Januari-Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dengan Australia mencapai 8,60 miliar dolar AS. Sementara itu, pada 2024, total perdagangannya mencapai 15,41 miliar dolar AS.

    Ekspor utama Indonesia ke Australia meliputi struktur untuk bangunan, pipa, pupuk, hingga monitor dan proyektor. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Australia meliputi batu bara, emas, bijih besi, hingga gandum.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki serapan anggaran sekaligus membangun ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya sudah sampaikan ke Dadan (Kepala BGN) waktu ke kantor, datanya harus diperbaiki. Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya,” kata Luhut usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut berpendapat MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat potensinya yang bisa menciptakan simpul-simpul ekonomi baru.

    Sebab, MBG melibatkan ekosistem ekonomi besar, mulai dari produsen bahan makanan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang ia yakini dapat membawa kesetaraan.

    Ketua DEN mengakui masih ada kekurangan dari pelaksanaan MBG. Maka dari itu, kata dia, implementasi program perlu terus diperbaiki.

    Luhut pun menilai program ini perlu diterapkan untuk periode jangka panjang.

    “Menurut saya harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi mau bagaimana,” ujar Luhut.

    Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk Program MBG telah mencapai Rp20,6 triliun hingga 3 Oktober 2025, atau 29 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

    Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan lembaganya tidak dapat menyerap seluruh anggaran yang disediakan tahun ini. Dana sebesar Rp70 triliun dari dana cadangan akan dikembalikan kepada Pemerintah karena kemungkinan tidak terserap.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa dana Rp70 triliun itu sebenarnya belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Justru, Purbaya bakal terus memantau penyerapan anggaran yang memang sudah ditetapkan tahun ini, yakni sebesar Rp71 triliun agar terserap secara efektif.

    Ia juga menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah yang penting untuk didorong agar penyerapan anggarannya optimal menjelang akhir tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin fasilitasi 19 IKM binaan di TEI 2025, perluas akses pasar

    Kemenperin fasilitasi 19 IKM binaan di TEI 2025, perluas akses pasar

    Melalui keikutsertaan dalam TEI, kami ingin memberikan akses promosi dan pemasaran yang lebih luas, memperkuat jejaring bisnis

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi 19 industri kecil menengah (IKM) binaan, dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada 15-19 Oktober, Tangerang, Banten, untuk membuka akses pasar ekspor produknya ke mancanegara.

    Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, melalui keikutsertaan dalam berbagai ajang pameran seperti TEI 2025, pelaku IKM memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan usaha, memperkenalkan produk unggulan, serta menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.

    “Dukungan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengakselerasi IKM naik kelas, memperluas peluang ekspor, serta memperkenalkan potensi produk lokal ke pasar global,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan 19 IKM yang difasilitasi oleh pihaknya berasal dari IKM yang bergerak di sektor sandang, anyaman, makanan dan minuman, logam, kerajinan dan mainan.

    Reni menyampaikan keikutsertaan IKM dalam TEI tidak hanya bertujuan untuk promosi produk, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan penguatan kapasitas bisnis.

    “Melalui keikutsertaan dalam TEI, kami ingin memberikan akses promosi dan pemasaran yang lebih luas, memperkuat jejaring bisnis, membuka peluang masuk ke rantai pasok industri, serta menjadi wadah pertukaran wawasan dan pengalaman antar pelaku usaha,” ujar Reni.

    Tercatat pada pameran TEI tahun lalu terdapat total transaksi mencapai 22,73 miliar dolar AS, dengan 1.460 peserta pameran, 8.042 buyers, dan lebih dari 41 ribu pengunjung, dengan negara tujuan utama transaksi ekspor berasal dari India, Vietnam, Belanda, Filipina, dan Mesir.

    Data tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah peserta, pengunjung, serta nilai transaksi selama empat tahun terakhir (2021–2024), yang menunjukkan Pameran TEI sebagai ajang perdagangan internasional bergengsi di Indonesia.

    Reni mengatakan potensi produk IKM Indonesia di pasar internasional sangat menjanjikan. Terutama dengan semakin banyaknya produk lokal yang memenuhi standar mutu dan memiliki keunikan tersendiri.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Luhut sarankan Prabowo ambil jalan tengah soal UMP 2026

    Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil jalan tengah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026.

    Dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, Luhut menyampaikan kepada pemerintah untuk turut mempertimbangkan kepentingan investor dalam memutuskan nilai UMP.

    Luhut berpendapat usulan dari asosiasi buruh umumnya hanya mempertimbangkan kebutuhan dari perspektif pekerja.

    “Saya bilang ke Presiden, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita pikirkan dia. Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan,” ujar Luhut.

    Luhut mengatakan, pihaknya turut menghitung formulasi besaran UMP dan telah melaporkannya kepada Prabowo. Formulasi itu, menurut Luhut, mengacu pada basis besaran hidup laik dan juga mempertimbangkan masukan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pengusaha.

    “Saya bilang ke Presiden, mohon Bapak jangan mau dipaksa sana-sini. Ini sudah yang terbaik. Jalan tengah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap rumusan kenaikan UMP 2026 bisa rampung pada November 2025.

    Ia mengatakan saat ini kajian soal kenaikan UMP tahun depan sedang dalam proses oleh tim yang telah dibentuk oleh Kemnaker dan melibatkan pihak-pihak serta pemangku kepentingan terkait.

    Selain itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memastikan rumusan kenaikan UMP 2026 memperhatikan aspek-aspek terkait standar kehidupan laik bagi pekerja.

    “Yang jelas, nanti yang diamanahkan untuk mengawal ini adalah ada Dewan Pengupahan Nasional nanti juga LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) kemudian nanti akan memfasilitasi bagaimana kemudian kita ingin memastikan dialog sosial itu terjadi,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Menaker juga memastikan pemerintah akan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

    Dalam putusan tersebut, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal dana Rp200 triliun, BSI sebut sudah serap lebih dari 85 persen

    Soal dana Rp200 triliun, BSI sebut sudah serap lebih dari 85 persen

    Sekarang itu, data terakhir itu sudah di atas 85 persen. Jadi, mungkin sampai akhir bulan ini itu sudah selesai

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan realisasi serapan dana Rp10 triliun bagian dari dana yang ditempatkan pemerintah di bank-bank anggota Himbara sebesar Rp200 triliun, telah melampaui 85 persen.

    Dari total Rp200 triliun dana pemerintah ditempatkan di bank anggota Himbara, BSI mendapatkan kucuran dana Rp10 triliun.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di Jakarta, Kamis, optimistis dana tersebut akan tersalurkan semua pada akhir Oktober 2025.

    “Sudah hampir habis (dana Rp10 triliun). Sekarang itu, yang data terakhir itu sudah di atas 85 persen. Jadi, mungkin sampai akhir bulan ini itu sudah selesai. Mungkin sekarang 85-90 persen, dan kebetulan memang BSI mendapatkan alokasinya dari Rp200 triliun itu Rp10 triliun. Alhamdulillah kita on track dan InsyaAllah mungkin akan habis di akhir bulan ini,” kata Bob usai menghadiri acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

    Penempatan dana tersebut turut membantu memperkuat likuiditas bank dalam mendorong penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor produktif.

    Bob menjelaskan bahwa sebagian besar portofolio pembiayaan BSI disalurkan ke segmen consumer banking, terutama produk-produk gadai dan cicil emas. Meski demikian, pembiayaan yang disalurkan ke pelaku UMKM juga tetap berjalan.

    “Jadi memang portfolio sebagian besar itu adalah di area consumer, bukan berarti enggak ada UMKM-nya gitu ya. Tetapi kemudian di konteks consumer itu yang mungkin kalau sekarang, BSI sebagai bullion bank gitu ya, ada gadai, ada cicil emas. Tetapi poinnya adalah bahwa itu juga akan meningkatkan purchasing power atau demand dari masyarakat sehingga juga akan menggerakkan perekonomian,” jelasnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 30 September 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan Rp40,6 triliun dari Rp55 triliun (74 persen), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun (62 persen), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun (50 persen), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun (19 persen), dan BSI Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun (55 persen).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.