Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • ABUPI tegaskan PNBP kepelabuhanan kewajiban fiskal dan administratif

    ABUPI tegaskan PNBP kepelabuhanan kewajiban fiskal dan administratif

    Pendekatan yang harmonis diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan negara

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menegaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kepelabuhanan harus dipandang sebagai kewajiban fiskal dan administratif, selama pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyatakan PNBP merupakan bagian dari sistem pendapatan negara yang diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha pelabuhan.

    “Selama perhitungannya dilakukan berdasarkan regulasi, perjanjian kerja sama yang sah, serta disetorkan secara transparan dan tercatat, maka kewajiban tersebut bersifat administratif,” kata Liana.

    Ia mengatakan jika terjadi perbedaan perhitungan atau keterlambatan, seharusnya dilakukan komunikasi dan klarifikasi administratif terlebih dahulu.

    ABUPI menilai penting adanya sinergi antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha pelabuhan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan fiskal dan penegakan hukum.

    “Pendekatan yang harmonis diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan negara,” ujarnya.

    Dalam konteks wilayah khusus seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) contohnya Batam, Bintan dan Sabang, lanjut Liana, tata kelola pelabuhan diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan (BP) dimana kewenangan BP bersifat pelimpahan dari kementerian teknis terkait.

    Dia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan kejelasan kewenangan antarinstansi agar pengelolaan kawasan tetap sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.

    “ABUPI memandang isu PNBP ini tidak bisa dilepaskan dari konteks operasional dan keselamatan pelayaran. Semangat kami adalah menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum, efisiensi usaha, dan keselamatan maritim,” kata pula.

    Dia juga menegaskan sebagai wadah resmi bagi seluruh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Indonesia, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan tata kelola pelabuhan yang profesional, transparan, konsisten terhadap peraturan perundang-undangan.

    “Serta memperkuat dialog konstruktif antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha pelabuhan di seluruh Indonesia,” kata Liana.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepri serahkan lahan pusat kreasi destinasi pariwisata ke Kemenpar RI

    Kepri serahkan lahan pusat kreasi destinasi pariwisata ke Kemenpar RI

    Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif

    Tanjungpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyerahkan sertifikat lahan pusat kreasi destinasi pariwisata di Kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.

    Lahan yang diserahkan seluas 6.643 meter persegi dengan nilai perolehan Rp4,88 miliar itu akan menjadi lokasi pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata oleh Kemenpar.

    “Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai penyerahan sertifikat lahan secara simbolis kepada Menpar RI Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kamis.

    Ansar menyebut pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata itu bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri, salah satunya dengan menciptakan ikon baru dan mendukung keberadaan objek wisata yang sudah ada.

    Pembangunan tersebut berjalan selaras dengan program Kemenpar lainnya yang sedang dilaksanakan di Kepri, yaitu Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pulau Penyengat, yang bertujuan untuk penguatan pariwisata berkelanjutan

    “Semoga pembangunan pusat kreasi itu bisa segera terwujud guna mendorong pengembangan pariwisata Kepri,” ucap Ansar.

    Gubernur Ansar mengapresiasi kunjungan Menpar Widiyanti bersama Kepala Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan di Pulau Penyengat. Hal ini menandakan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan potensi pariwisata serta penguatan ekosistem halal di Kepri.

    Ia memaparkan di depan Menpar dan Kepala BPJPH bahwa Kepri merupakan salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Indonesia atau peringkat tiga tertinggi setelah Bali dan Jakarta.

    Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kepri mencatat 2,8 juta kunjungan wisatawan mancanegara, namun sempat turun drastis saat pandemi COVID-19.

    “Setelah pandemi mulai pulih lagi. Sampai Agustus 2025 sudah ada 1,2 juta wisatawan mancanegara ke Kepri, dan kita optimistis hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1,8 hingga 2 juta kunjungan,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah atur sumur minyak rakyat demi kesejahteraan masyarakat

    Pemerintah atur sumur minyak rakyat demi kesejahteraan masyarakat

    Pemerintah ingin memastikan kegiatan sumur minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berkomitmen untuk menata pengelolaan sumur minyak rakyat agar berjalan lebih aman, legal dan menyejahterakan masyarakat.

    “Pemerintah ingin memastikan kegiatan sumur minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat meninjau langsung kegiatan produksi sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Kamis.

    Dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, kunjungan Bahlil dilakukan sepekan setelah rapat tim gabungan pada 9 Oktober 2025 yang menetapkan hasil final inventarisasi sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia.

    Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 45.095 sumur di enam provinsi, dengan Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan jumlah terbanyak, yaitu 26.300 sumur, dengan 22.381 di antaranya berada di Kabupaten Musi Banyuasin.

    Pada kunjungannya itu, Bahlil menegaskan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor ini melalui skema pembelian hasil produksi minyak rakyat sebesar 80 persen dari harga Indonesian crude price (ICP).

    Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian ekonomi bagi penambang sekaligus memastikan aktivitas berjalan sesuai aturan.

    “Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” jelas Bahlil.

    Ia menegaskan legalisasi dan pengawasan menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah agar masyarakat tetap bisa menambang tanpa harus khawatir akan aspek hukum maupun keselamatan kerja.

    Harapan dari lapangan

    Dalam dialog langsungnya dengan warga, Bahlil mendengar aspirasi, pengalaman dan harapan para penambang di lapangan.

    Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat, mengungkapkan rasa lega setelah pemerintah hadir dan memberikan kepastian hukum.

    “Dulu kami takut-takut mulut (tambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” sebutnya.

    Bahlil menegaskan bahwa penataan sumur rakyat bukan semata untuk meningkatkan produksi, melainkan juga memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat sambil menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan.

    Ia pun meminta pemerintah daerah, BUMD dan SKK Migas memperkuat koordinasi untuk memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada penambang.

    “Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” tegas Bahlil.

    Momentum legalitas baru

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik langkah pemerintah pusat terkait penataan sumur minyak.

    Ia menilai terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting agar masyarakat dapat mengelola sumur minyak secara legal, aman dan berkelanjutan.

    Menurut Herman, Kabupaten Muba memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

    “Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujarnya.

    Selain meninjau sumur rakyat, Bahlil juga mengecek pelaksanaan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) di wilayah Muba, serta meninjau pendistribusian LPG 3 kilogram.

    Pemerintah, katanya, ingin memastikan agar subsidi LPG senilai lebih dari Rp80 triliun dalam setahun benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM turut didampingi Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Bupati Muba M Toha Tohet.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menindak tegas oknum Ditjen Bea dan Cukai yang menyulitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Pernyataannya itu merespons keluhan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan ada oknum Bea dan Cukai yang meloloskan barang ilegal sehingga merugikan UMKM.

    “Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan,” kata Purbaya ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Purbaya menyatakan, pihaknya sedang membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), salah satunya dengan mendata pemain-pemain yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

    “Kalau sudah tahu, nanti kami tangkap dan proses satu per satu,” ujarnya.

    Kemenkeu pun menggiatkan pengecekan jalur hijau kepabeanan dan cukai secara acak sebagai salah satu upaya mengatasi peredaran barang ilegal.

    “Jadi, kalau Pak Maman ada masalah seperti itu, kasih tahu saya. Nanti saya selesaikan,” tutur Purbaya.

    Purbaya sebelumnya juga telah merilis layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    “Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Jakarta, Rabu (15/10).

    Purbaya menjelaskan bahwa nomor aduan tersebut sudah aktif dan dapat diakses masyarakat melalui WhatsApp. Kemudian, tim khusus dari Kementerian Keuangan telah disiapkan untuk menerima laporan masyarakat.

    Namun, Menkeu menerangkan pesan yang masuk tidak akan langsung mendapat respons. Laporan akan dikumpulkan dan disortir terlebih dahulu untuk menentukan mana saja yang dapat ditindaklanjuti.

    “Tentu pasti dia (laporan) akan divalidasi dulu kan, bener enggak nih? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sini, tahu-tahu enggak ada (masalah),” ucapnya.

    Melalui ‘Lapor Pak Purbaya’, Purbaya berharap kepercayaan publik terhadap layanan pajak dan bea cukai bisa semakin meningkat. Layanan itu juga menjadi komitmennya untuk memastikan proses pengaduan berjalan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah masih kaji skema terbaik lunasi utang kereta cepat Whoosh

    Pemerintah masih kaji skema terbaik lunasi utang kereta cepat Whoosh

    ANTARA – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (14/10) menyebut pihaknya akan mengevaluasi opsi pembayaran utang kereta cepat “Whoosh” yang membengkak. Dalam evaluasi hal tersebut, Danantara dipastikan turut melibatkan kementerian terkait untuk pengambilan keputusan. (Ryan Rahman/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengembang untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Deputy Mortgage & Secured Loan Division BTN Romeo Daniel MVE menyatakan fasilitas KPR bagi kepemilikan hunian di Rumpin ini adalah wujud nyata keseriusan BTN dalam memacu pasar properti.

    “Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini,” kata Romeo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    PKS itu mencakup suku bunga KPR single digit, diskon biaya provisi dan administrasi sebesar 50 persen, serta keringanan biaya-biaya pra akad kredit.

    Kemudian, pada saat normal, kenaikan suku bunga juga tidak floating melainkan berlaku secara berjenjang.

    BTN optimistis skema KPR ini mampu memberikan kemudahan bagi konsumen yang memilih hunian di Kecamatan Rumpin itu. Sebab, dengan suku bunga berjenjang, mereka akan lebih mudah mengetahui kepastian besaran angsuran yang harus dicicil hingga ketentuan floating rate berlaku.

    Terlebih, BTN juga telah menjalankan transformasi dalam hal persetujuan kredit yang kini bisa diselesaikan lebih cepat.

    “Persetujuan kredit sudah dapat dilakukan dalam waktu tiga hari dan paling lambat lima hari. Bahkan, bila keperluan seluruh data nasabah yang diajukan tersedia lengkap, maka dalam sehari saja sudah dapat kami approved,” jelas Romeo.

    Sementara Presiden Direktur PT Springhill Sansui Residence AH Marhendra menambahkan pilihan keringanan transaksi kepemilikan hunian di daerah itu di antaranya bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya pembuatan sertifikat hingga SHM (Sertifikat Hak Milik).

    “Keringanan lain, konsumen mendapatkan fee PPN dan PPH dari Pemerintah. Jadi, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah di sini tak perlu pusing, cukup melengkapi data transaksi bisa langsung akad,” ujarnya.

    Dengan harga jual rumah berkisar Rp400 juta hingga Rp1,5 miliar, Marhendra optimistis pihaknya mampu merealisasikan fasilitas kemudahan KPR BTN sedikitnya mencapai sebesar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per bulan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia perkuat upaya diplomasi halal global dengan Rusia

    Indonesia perkuat upaya diplomasi halal global dengan Rusia

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat upaya diplomasi halal global, salah satunya dengan negara Rusia.

    “Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ekonomi halal global. Melalui BPJPH, kami terus mendorong agar Indonesia menjadi pemimpin global dalam standar dan sertifikasi halal, sekaligus membuka peluang kerja sama internasional untuk memajukan ekosistem halal global,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Adapun penguatan kerja sama dengan Rusia ditandai dengan kunjungan resmi BPJPH ke Moskow, atas undangan resmi Pemerintah Rusia melalui Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor).

    Haikal mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas dan sinergi bilateral di bidang jaminan produk halal antara Indonesia dan Rusia.

    “Kunjungan ini tidak hanya memperkuat kerja sama teknis antara Indonesia dan Rusia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan terkait sertifikasi halal dan sistem inspeksi produksi,” ujar dia.

    Tidak hanya berhenti di Moskow, BPJPH juga melakukan kunjungan lapangan ke Kota Bryansk, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri pertanian dan agroindustri di Rusia bagian barat, serta memiliki potensi besar dalam pengembangan rantai pasok produk pangan halal.

    Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kunjungan itu sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi negara sebagai pusat halal dunia.

    Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia mempertahankan peringkat ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

    Haikal mengatakan, hal itu menegaskan daya saing dan kredibilitas ekosistem halal Indonesia di tingkat global, serta menjadi motivasi kuat untuk memperluas jejaring internasional.

    “Dengan sinergi, kolaborasi, dan penerapan standar halal yang konsisten, Indonesia bukan hanya memperkuat posisi produk halal di pasar global, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk ekosistem halal dunia yang lebih terpercaya dan berkelanjutan,” ujar dia.

    Kolaborasi lintas negara di bidang sertifikasi, standardisasi, dan jaminan mutu produk halal diharapkan tidak hanya memperkuat perdagangan antarnegara, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekspor produk halal Indonesia.

    “BPJPH berkomitmen memastikan bahwa kerja sama ini menghasilkan dampak nyata bagi industri halal, membuka peluang baru bagi ekspor produk halal Indonesia, dan memperkokoh posisi kita sebagai pusat halal dunia,” ujar Haikal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya: Anggaran K/L tak terserap bisa dialihkan untuk bayar utang

    Purbaya: Anggaran K/L tak terserap bisa dialihkan untuk bayar utang

    Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi utang atau saya pakai untuk bayar utang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

    “Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi utang atau saya pakai untuk bayar utang,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Purbaya mengatakan tidak memiliki niat menargetkan K/L tertentu yang serapan anggarannya rendah. Justru, kata dia, tujuannya adalah mendorong mereka untuk segera menyerap anggaran.

    “Masih ada dua minggu, kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi 15 kementerian/lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran terbesar, di mana Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian mencatatkan realisasi yang masih rendah.

    “Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).

    Rinciannya, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Sementara Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Adapun total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.

    Suahasil mendorong K/L untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan belanja, termasuk mempercepat pelaksanaan kegiatan/proyek dan pengadaan barang dan jasa (BPJ); monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembiayaan termin kegiatan sesuai dengan jadwal; serta menginventarisasi kendala untuk mitigasi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak Purbaya, kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh secara keseluruhan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    “Kalau masalah Whoosh, saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak (Menkeu) Purbaya, bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan Danantara Indonesia sedang menyiapkan beberapa model solusi, yang nantinya ketika solusi tersebut sudah matang akan disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait.

    “Tentunya kita mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, opsi 2, dan 3. Begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” ujar Rosan.

    Ia menjelaskan bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini perlu melibatkan banyak pihak, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta kementerian lainnya.

    Seiring dengan itu, Danantara Indonesia akan segera melakukan finalisasi dan secara bersama- sama dapat memutuskan penyelesaian yang terbaik terkait utang proyek KCIC.

    “Jadi, evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan,” ujar Rosan.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek KCIC.

    Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan menyepakati bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Namun demikian, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana APBN.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen

    Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi berhasil menembus angka 60,5 persen dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, Alhamdulillah pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen,” ujar Maman dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun. Hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur.

    Dari jumlah tersebut, alokasi KUR untuk sektor produksi melampaui target 60 persen, dengan total penyaluran mencapai Rp124,7 triliun.

    Maman menambahkan, sebelumnya porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi hanya berkisar di angka 50 persen.

    Fokus pada sektor produksi, lanjutnya, dilakukan karena memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari mendorong pertumbuhan konsumsi hingga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

    “Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen maka kita harus berani mengambil keputusan untuk mendorong seluruh likuiditas ke sektor produksi,” katanya.

    Menurut dia, selama satu tahun terakhir pemerintah benar-benar menekankan agar penyaluran KUR diprioritaskan untuk sektor produksi.

    “Oleh karena itu, selama kurang lebih satu tahun ini, kami tekankan betul agar KUR terus diprioritaskan untuk disalurkan ke sektor produksi,” katanya.

    Ia juga menegaskan penyaluran KUR tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan kualitas.

    “Saya selalu tekankan selain kuantitas, harus ada kualitas dalam pendistribusian KUR. Karena ukuran peningkatan kualitas pendistribusian KUR dapat terlihat dari efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor konsumsi dan lainnya,” kata Maman.

    Selain mendorong pembiayaan sektor produksi, Kementerian UMKM juga berfokus pada pembangunan sistem digitalisasi dan integrasi data UMKM selama satu tahun terakhir.

    Upaya ini bertujuan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan.

    Ia menambahkan Kementerian UMKM saat ini juga sedang membangun sistem digitalisasi berbentuk super apps yang rencananya akan dirilis pada akhir 2025.

    Tujuannya untuk mendapatkan basis data yang akurat mengenai posisi, permasalahan, hingga perkembangan UMKM sehingga intervensi kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.