Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Produk kaca apung bening Indonesia kini bebas BMAD di Australia

    Produk kaca apung bening Indonesia kini bebas BMAD di Australia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan produk kaca apung bening (clear float glass) asal Indonesia kini terbebas dari penerapan bea masuk anti-dumping (BMAD) oleh Pemerintah Australia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keputusan tersebut menjadi sinyal penting dalam memperluas akses ekspor Indonesia ke pasar Australia.

    “Ini adalah hasil kerja keras bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Kami akan terus memastikan industri nasional siap memanfaatkan peluang ini dan memenuhi semua regulasi yang berlaku di Australia dan negara mitra dagang lainnya,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Penetapan ini berdasarkan keputusan yang diterbitkan Menteri Perindustrian dan Inovasi dan Menteri Sains Australia pada 30 September 2025.

    Pada putusan tersebut, Australia mencabut penerapan BMAD terhadap produk kaca apung bening yang berlaku efektif sejak 10 April 2025.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menyampaikan hasil akhir ini merupakan perkembangan positif bagi akses pasar ekspor Indonesia ke Australia.

    Produk ini telah dikenakan BMAD oleh Australia sejak 2011 dan Kemendag terus mengawal proses penanganan kasus ini secara intensif hingga memperoleh hasil akhir yang menguntungkan bagi industri dalam negeri.

    “Kami akan terus menjalin koordinasi erat dengan asosiasi, eksportir, serta perwakilan perdagangan di Australia untuk memastikan pemanfaatan optimal dari hasil positif ini dan memperkuat posisi ekspor Indonesia di pasar Australia,” kata Tommy.

    Sebelumnya, penyelidikan revocation review terhadap penerapan BMAD atas produk kaca apung bening asal Indonesia dimulai pada 10 April 2025 atas permohonan salah satu eksportir Indonesia.

    Berdasarkan laporan akhir Komisi Anti-Dumping Australia (Australia Anti-Dumping Commission) pada 9 September 2025, Oceania Glass selaku satu-satunya produsen kaca apung bening di Australia telah menghentikan produksinya sejak 6 Maret 2025.

    Komisi juga menyatakan bahwa kecil kemungkinan perusahaan tersebut akan kembali berproduksi dalam waktu dekat.

    Berdasarkan temuan tersebut, otoritas Australia menyimpulkan bahwa pencabutan BMAD tidak akan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian material yang sebelumnya ingin dicegah.

    Di sisi lain, Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan turut menyampaikan apresiasi terhadap keputusan tersebut.

    Menurutnya, hasil positif ini semakin memperkuat daya saing sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok utama produk kaca lembaran di kawasan tersebut.

    “Kaca apung bening merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi Australia. Diharapkan ini semakin memperkuat ekspor Indonesia ke Australia untuk produk ini,” jelas Yustinus.

    Kinerja ekspor produk kaca apung bening Indonesia (HS 7005.29 dan 7006.00) ke Australia pada periode Januari-Agustus 2025 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 410 persen, menjadi 643,8 ribu dolar AS dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 126,2 ribu dolar AS.

    Sementara itu, ekspor sektor ini tercatat sebesar 168,04 ribu dolar AS pada 2024.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HIMKI luncurkan lokapasar, perkuat ekspor industri kerajinan RI

    HIMKI luncurkan lokapasar, perkuat ekspor industri kerajinan RI

    Para pengusaha mebel dari berbagai daerah kini memiliki jalur digital langsung menuju pembeli (buyer) di Amerika, Eropa, serta Timur Tengah.

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meluncurkan platform lokapasar (marketplace) Mosaik Nusantara, sebagai upaya strategis untuk memperkuat ekspor industri kerajinan domestik.

    Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Ketua Bidang Pemasaran e-Commerce DPP HIMKI Ponco Suhirno menyampaikan lokapasar digital ini hadir sebagai panggung ekspor bagi produk mebel dan kerajinan dalam negeri yang dikurasi secara ketat agar memenuhi standar global.

    Menurut dia, para pengusaha mebel dari berbagai daerah kini memiliki jalur digital langsung menuju pembeli (buyer) di Amerika, Eropa, serta Timur Tengah.

    “Selama ini, buyer asing harus datang ke pameran untuk mengenal produk kita. Prosesnya panjang, mahal, dan melelahkan. Sekarang kami sediakan Mosaik Nusantara sebagai lompatan besar era digital HIMKI,” ujar Ponco.

    Lokapasar yang bisa diakses melalui laman resmi Mosaik Nusantara tersebut, menurut dia mempertemukan pelaku usaha secara langsung dengan skema business to business (B2B), yang membuat harga menjadi lebih kompetitif dan keuntungan bisa langsung dinikmati produsen.

    Platform ini juga dirancang untuk menampilkan produk yang tidak hanya unggul dari sisi desain dan kualitas, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Nusantara.

    Direktur Utama Mosaik Nusantara Bambang Wijaya menambahkan bahwa kehadiran lokapasar ini mendukung target besar HIMKI, yaitu menjadikan Indonesia sebagai hub mebel terbesar di dunia.

    “Setiap transaksi di Mosaik Nusantara berkontribusi nyata bagi devisa negara dan penyerapan tenaga kerja,” kata Bambang.

    Saat ini, sudah terdapat lebih dari 70 merchant anggota HIMKI yang tergabung dalam lokapasar ini, dengan lebih dari 160 produk yang terus bertambah setiap harinya. Pihaknya menargetkan peningkatan jumlah produk agar pembeli memiliki lebih banyak pilihan.

    Dalam upaya memperluas jangkauan global, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), lembaga perwakilan di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempromosikan produk nasional di luar negeri.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko: Lapangan kerja meningkat selama setahun Pemerintahan Prabowo

    Kemenko: Lapangan kerja meningkat selama setahun Pemerintahan Prabowo

    Dari sisi capaian kualitatifnya, berbagai ukuran mengenai masalah penciptaan lapangan kerja, kuartal 2 kemarin mampu menciptakan 665 ribu.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan peningkatan lapangan kerja pada satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto naik hingga 3 kali lipat yaitu sebanyak 665 ribu.

    Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode awal pemerintahan sebelumnya yang hanya di bawah 200 ribu lapangan kerja per kuartal.

    “Dari sisi capaian kualitatifnya, berbagai ukuran mengenai masalah penciptaan lapangan kerja, kuartal 2 kemarin mampu menciptakan 665 ribu. Dan saya kira ini kalau dibandingkan 5 tahun lalu yang di angka sekitar 220.000 ini juga 3 kali lipat,” ujar Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Artinya kalau disimpulkan di masa 1 pemerintahan ini capaian realisasi investasi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, luar biasa bahkan double digit. Namun yang paling penting adalah bagaimana untuk terus mendorong peran investasi ini menjadi motor utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

    Di sisi lain, Susiwijono mengatakan kuantitas investasi juga menunjukkan peningkatan hingga 2,5 kali dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu. Pencapaian ini menunjukkan arah investasi yang semakin inklusif dan merata.

    “Kalau kita lihat tadi dari sisi capaian investasi selama 1 tahun pemerintahan ini, dari sisi capaian kuantitatif tadi sudah kami sampaikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dan luar biasa. Baru terjadi sekarang, kalau kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu di awal-awal 2021 itu masih di angka 200 triliun, sehingga ini dari sisi kuantitatif kenaikannya cukup luar biasa, (sekitar) 2,5 kali sejak 5 tahun yang lalu,” katanya pula.

    Lebih lanjut, Susiwijono menegaskan pemerintah akan mendorong investasi dan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih tinggi dan lebih merata di masa depan.

    “Namun yang paling penting adalah bagaimana kita terus mendorong peran investasi ini menjadi motor utama untuk pertumbuhan ekonomi kita. PDB kita, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB-nya sekitar 28 persen memang masih paling tinggi adalah konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, dampak beruntun atau multipplier effect-nya akan ke berbagai sektor,” katanya.

    Susiwijono mengungkapkan investasi menjadi kunci utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8 persen.

    “Karena itu, saya-saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8 persen kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM genjot program listrik desa, jamin seluruh wilayah terlayani 2030

    ESDM genjot program listrik desa, jamin seluruh wilayah terlayani 2030

    Target Bapak Presiden Prabowo, 2029-2030, semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 400 dusun yang belum ada listriknya.

    Palembang (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat pelaksanaan program listrik desa sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses energi ke seluruh pelosok negeri.

    Dalam kunjungannya ke Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (16/10), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan program ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik paling lambat tahun 2030.

    “Target Bapak Presiden Prabowo, 2029-2030, semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 400 dusun yang belum ada listriknya,” ujar Bahlil.

    Desa Bandar Jaya menjadi salah satu lokasi prioritas dalam pelaksanaan program. Di desa ini, direncanakan pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 5,3 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 3,42 kms, pembangunan gardu distribusi berkapasitas 100 kVA, serta penyambungan listrik untuk 63 calon pelanggan baru.

    “Untuk Desa Bandar Jaya, kami sudah mulai melakukan pemasangan tiang listrik. Secara ekonomis, rute PLN memang cukup berat. Bayangkan, hanya untuk melayani 65 rumah, harus memasang tiang sepanjang 8 kilometer sirkuit, atau setara dengan 4 kilometer garis lurus,” kata Bahlil lagi.

    Ia mengakui bahwa tantangan teknis dan biaya tinggi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjangkau seluruh wilayah sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

    Menurut data PLN, pelaksanaan program listrik desa tahun 2025 akan menjangkau 1.285 lokasi dengan total 77.616 pelanggan. Infrastruktur yang akan dibangun meliputi JTM total sepanjang 4.770 kms, JTR sepanjang 3.265 kms, dan gardu distribusi dengan kapasitas total 94.040 kVA.

    Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah desa belum terlistriki terbanyak, yaitu sebanyak 153 desa. Disusul oleh Jawa Timur dengan 128 desa, Jawa Barat sebanyak 104 desa, dan Jawa Tengah sebanyak 96 desa.

    Sementara itu, Sumatera Utara mencatatkan 78 desa yang belum teraliri listrik, sedangkan Papua Barat Daya dan Sulawesi Tengah masing-masing memiliki 62 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sumsel harapkan pendampingan pengelolaan sumur rakyat

    Pemprov Sumsel harapkan pendampingan pengelolaan sumur rakyat

    Palembang, Sumsel (ANTARA) – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap ada pendampingan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat untuk memastikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Herman dalam kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke salah satu sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Musi Banyuasin (Muba) merupakan daerah yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas pengeboran minyak rakyat.

    Herman menyoroti bahwa selama ini banyak sumur rakyat di daerah tersebut yang beroperasi ilegal, sehingga tidak mendapatkan pembinaan keselamatan dari pihak berwenang.

    Akibatnya, banyak warga menjadi korban kecelakaan kerja yang seharusnya bisa dicegah.

    “Begitu banyak saudara-saudara kita di Muba meninggal karena tidak bisa diintervensi penyelamatan. Karena dianggap ilegal, tidak ada pembinaan keselamatan dari pihak resmi,” ujarnya.

    Ia menambahkan praktik pengeboran ilegal tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga merusak citra daerah dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari sektor migas.

    Sebagai solusi jangka panjang, Herman mengusulkan pembentukan akademi migas di wilayah tersebut sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar dapat mengelola sumber daya migas secara aman.

    “Yang di sini dikasih sekolah akademi saja, Pak. Supaya orang di sini bisa bekerja dengan benar,” tuturnya.

    Salah satu penambang rakyat, Anita, menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Ia mengaku kini bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan penindakan hukum.

    “Tapi, kami mohon bantuan supaya kami ini bisa dibina, supaya tidak was-was lagi terkait keamanan dan lingkungan ini,” kata Anita.

    Sementara itu, Menteri Bahlil memastikan bahwa sumur minyak rakyat akan dapat beroperasi secara legal paling lambat akhir November 2025.

    “Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan. Mana yang siap, kita jalan duluan,” ujar Bahlil

    Ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir karena minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

    “Bagi K3S ini akan meningkatkan pendapatan mereka juga karena ada sharing 20 persen. Bagi negara juga mendapatkan pendapatan, dan daerah juga meningkatkan pendapatan. Dan sekaligus juga bisa meningkatkan lifting kita,” ucapnya.

    Kementerian ESDM mencatat terdapat sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia. Jika setiap sumur menghasilkan satu barel per hari, maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

    Sebaran sumur minyak masyarakat paling banyak ada di Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPDP dorong petani produksi pupuk hayati biochar secara mandiri

    BPDP dorong petani produksi pupuk hayati biochar secara mandiri

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong petani untuk memproduksi pupuk hayati dengan memanfaatkan biochar atau arang aktif dari tandan kosong (tankos) sawit yang bahan bakunya sangat melimpah.

    Menurut Analisis Senior Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) BPDP Anwar Sadat, pemanfaatan biochar diyakini bisa menekan penggunaan pupuk kimia di dalam budi daya perkebunan kelapa sawit.

    “Seharusnya, ini akan sangat mudah dibuat oleh petani sebab bahan baku melimpah. Dari hitung-hitungan saya ada sekitar 40 juta ton tankos yang dapat dimanfaatkan setiap harinya di Indonesia,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Anwar berharap biochar dapat dibuat langsung oleh petani dengan implementasi yang sesuai sehingga kondisi tanah kebun kelapa sawit petani semakin bagus sehingga penyerapan pupuk menjadi lebih baik.

    Salah satu upaya BPDP untuk mendorong petani memproduksi pupuk hayati biochar yakni melalui Praktik Pembuatan Biochar Dari Tandan Kosong Sebagai Pembenah Tanah dan Produk Bernilai Ekonomis Skala UKMK di Desa Cinta Puri, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (16/10/2025).

    “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi petani karena memberikan solusi bagi petani menjawab tantangan di perkebunan kelapa sawit, yakni biaya produksi yang semakin meningkat terutama pengadaan pupuk dan produktivitas kebun yang stagnan,” katanya.

    Selain itu, tambahnya, juga peluang usaha bagi petani yang dapat memproduksi biochar skala UKMK.

    Artinya, ada nilai ekonomis dari produk tersebut sehingga kebun kelapa sawit berkelanjutan dan petani semakin sejahtera dengan penghasilan alternatif lain.

    Anwar menyatakan biochar yang selama ini sudah dibuat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) bisa dipamerkan dengan difasilitasi oleh BPDP.

    Harapannya dengan pameran tersebut akan ada perusahaan atau negara lain yang berminat untuk membeli biochar yang diproduksi Aspekpir.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Aspekpir Roy Asnawie mengatakan limbah sawit memberikan manfaat salah satunya tandan kosong sawit yang bisa diubah menjadi biochar atau arang aktif yang berfungsi sebagai pembenah tanah.

    “Tak hanya untuk tanaman sawit, biochar ini juga bisa digunakan untuk tanaman pangan maupun hortikultura,” katanya.

    Menurut Roy, kegiatan pelatihan yang berkolaborasi dengan BPDP tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman petani khususnya dalam pemanfaatan limbah tandan kosong (tankos) sawit.

    Ketua Aspekpir Kalimantan Selatan Jayadi mengajak kepada para peserta pelatihan agar mempraktikkan pelatihan ini dengan membuat biochar secara mandiri.

    Kepala Bidang Perijinan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Abdul Basit mengatakan tahun ini Kabupaten Banjar ditarget untuk mencetak sawah baru seluas 3.000 hektare (ha).

    Perluasan lahan sawah ini tentu saja membutuhkan pupuk kimia yang sangat banyak, oleh karena itu petani sawit hendaknya bisa mengoptimalkan limbah sawit menjadi pupuk.

    Menurut dia, daerah ini ada pabrik kelapa sawit milik PT Palmina sehingga pengurus KUD maupun pihak kecamatan ataupun desa bisa berkoordinasi dengan perusahaan untuk mendapatkan tandan kosong sawit sebagai bahan baku pembuatan biochar.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelaku: Pertumbuhan industri kripto peluang penguatan ekonomi digital

    Pelaku: Pertumbuhan industri kripto peluang penguatan ekonomi digital

    Jakarta (ANTARA) – Pelaku pasar aset kripto di tanah air menilai pertumbuhan industri kripto bukan sekadar angka transaksi, melainkan peluang nyata bagi penguatan ekonomi digital Indonesia.

    “Industri kripto memberikan ruang bagi inovasi, tenaga kerja digital, dan kontribusi signifikan terhadap PDB jika dikelola secara tepat,” ujar Vice President Indodax Antony Kusuma dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Pada 2024, tambahnya, perdagangan aset kripto di Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar Rp70,04 triliun, serta menciptakan 333 ribu lapangan kerja baru.

    Sementara itu, mengutip studi terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), dia mengatakan industri kripto memiliki potensi membuka hingga 1,22 juta lapangan kerja baru di sektor digital nasional.

    Data tersebut juga memperkirakan kontribusi industri kripto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai Rp189,46 hingga Rp260,36 triliun atau 0,86-1,18 persen.

    Pencapaian tersebut akan terwujud apabila pendapatan dari perdagangan aset kripto dialirkan kembali ke sektor riil melalui konsumsi dan investasi domestik.

    Menurut Antony, data ini menunjukkan bahwa ekosistem kripto Indonesia terus berkembang dan mampu menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi digital nasional.

    Namun, dia menegaskan pentingnya keseimbangan regulasi dan inovasi, regulasi yang tepat akan menciptakan iklim industri yang kompetitif, aman, dan mendorong partisipasi masyarakat secara luas.

    Pembaruan aturan periklanan untuk platform berizin juga dianjurkan agar edukasi dan transparansi publik tetap terjaga, sambil mendorong penggunaan platform legal.

    Pihaknya mendukung inisiatif ini melalui program internal yang meningkatkan literasi digital dan edukasi keamanan aset kripto bagi penggunanya.

    “Kami melihat literasi dan keamanan sebagai fondasi utama pertumbuhan industri. Tanpa itu, potensi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak akan optimal,” katanya.

    Menurut dia, akan ada dampak ganda yang mendorong pertumbuhan sektor riil lainnya, dengan meningkatnya transaksi digital, platform kripto legal menjadi penting sebagai jembatan bagi investor untuk berpartisipasi secara aman dalam ekosistem ini.

    Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya pengembangan ekosistem kripto yang sehat dan aman bagi masyarakat.

    “Kami mendukung kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun pelaku industri, untuk menciptakan ekosistem kripto yang legal, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

    Perkembangan tersebut diharapkan juga dapat memacu inovasi startup dan perusahaan teknologi finansial di Indonesia, membuka lapangan kerja baru yang berbasis digital.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP terbitkan izin pemanfaatan ALSE dukung pariwisata Bali

    KKP terbitkan izin pemanfaatan ALSE dukung pariwisata Bali

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan izin pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kawasan wisata Nusa Dua, Bali, yang menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia.

    “Laut terus menyediakan jasa lingkungan, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sumber air. Pemberian izin pemanfaatan air laut ini menunjukkan bahwa laut dapat menjadi solusi bagi kebutuhan dasar manusia tanpa merusak ekosistemnya,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, kebutuhan air bersih di kawasan pesisir seperti Bali memang sangat tinggi, terutama untuk menunjang industri perhotelan yang melayani jutaan wisatawan setiap tahun.

    Air dibutuhkan tidak hanya untuk konsumsi, namun juga kebersihan kamar, restoran, kolam renang, spa, dan fasilitas pendukung lainnya.

    Kondisi iklim tropis serta meningkatnya jumlah wisatawan di musim liburan turut memperbesar kebutuhan akan air bersih yang berkelanjutan.

    Hotel-hotel di kawasan pesisir Bali kini menghadapi tantangan serius seperti intrusi air laut dan keterbatasan sumber air tanah.

    “Oleh karena itu, solusi inovatif berbasis kelautan menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pariwisata di Pulau Dewata,” ujarnya.

    Dikatakan izin pemanfaatan ALSE diberikan KKP kepada PT ITDC Nusantara Utilitas, anak perusahaan BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC).

    Dijelaskan ITDC Nusantara Utilitas mengajukan izin pemanfaatan ALSE dengan KBLI 36001 melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Perusahaan itu menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang mampu mengubah air laut menjadi air layak konsumsi dengan memanfaatkan tekanan osmotik untuk memisahkan garam dari air.

    Sementara itu, Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menambahkan ITDC Nusantara Utilitas merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh izin ALSE untuk produksi air bersih.

    Pemberian izin bertepatan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati HUT ke-26 tahun KKP.

    “Produksi air bersih melalui sistem SWRO ini diperkirakan mencapai 1 juta meter kubik per tahun, dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air hotel serta tenant di kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung” kata Frista.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan sektor ekonomi biru Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP tawarkan konsep “waterfront city” integrasikan tata ruang pesisir

    KKP tawarkan konsep “waterfront city” integrasikan tata ruang pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan konsep waterfront city sebagai upaya mengintegrasikan tata ruang laut dan darat guna menciptakan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP Kartika Listriana menyebutkan keterpaduan perencanaan antara ruang darat dan laut dimaksudkan untuk meminimalisir konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih kebijakan serta menciptakan efisiensi investasi.

    “Sebagai modelling penataan ruang laut dan darat, KKP akan mengembangkan kawasan waterfront city yang terencana dan terintegrasi. Lokasi tersebut mencakup kawasan Sabang, Batang, Bitung, Morotai, Marunda, Semarang dan Surabaya,” kata Kartika dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.

    Dia menekankan hal itu dalam pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanografi Indonesia yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.

    Pertemuan itu bersamaan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 KKP.

    Kartika menyampaikan pengembangan waterfront city bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui pariwisata dan komersial, meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan ekosistem, serta menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan menarik bagi masyarakat.

    “Waterfront city ini diselaraskan dengan pengembangan kawasan berbasis energi baru-terbarukan dan program penurunan emisi kota melalui transformasi kawasan urban pesisir,” ujar Kartika.

    Dikatakan selain integrasi antara darat, laut dan pulau kecil sebagai prasyarat utama pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, diperlukan juga penguatan jejaring dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi/akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pesisir khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan ruang laut.

    “Pendekatan kolaboratif akan memastikan bahwa pengelolaan ruang laut tidak hanya efektif secara teknis namun juga inklusif, adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan tata ruang laut di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan. Salah satunya, Rencana Tata Ruang Laut Nasional telah masuk tahap pengintegrasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan direncanakan akan ditetapkan pada Desember 2025.

    Tidak hanya itu, KKP juga telah menyelesaikan beberapa rencana zonasi di antaranya 17 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), 16 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), 44 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).

    Integrasi penataan ruang laut yang dicanangkan dalam One Spatial Planning Policy ini menjadi salah satu bukti konkrit komitmen KKP yang kini memasuki usia ke-26 tahun untuk menyelaraskan pembangunan, menghindari tumpang tindih kebijakan, memberikan kemudahan investasi sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penataan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga jenama emas di Pegadaian hari ini lanjutkan tren lonjakan harga

    Tiga jenama emas di Pegadaian hari ini lanjutkan tren lonjakan harga

    Jakarta (ANTARA) – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat, menunjukkan tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, kompak mengalami kenaikan harga tiga hari beruntun.

    ‎Harga jual emas Antam meroket lagi ke angka Rp2.648.000 dari awalnya Rp2.622.000 per gram, begitu pula emas Galeri24 turut naik dari semula Rp2.405.000 menjadi Rp2.426.000 per gram.

    Sama seperti Antam dan Galeri24, UBS juga mengalami kenaikan ke angka Rp2.471.000 dari awalnya dibanderol dengan harga Rp2.466.000 per gram.

    ‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    Harga emas UBS:

    ‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.336.000

    ‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.471.000

    ‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.903.000

    ‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp12.114.000

    ‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp24.101.000

    ‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp60.133.000

    ‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp120.018.000

    ‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp239.941.000

    ‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp599.675.000

    ‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.197.937.000

    Harga emas Galeri24:

    ‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.273.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.426.000.

    ‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.778.000

    ‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp11.858.000

    ‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp23.650.000

    ‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp58.981.000

    ‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp117.867.000

    ‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp235.618.000

    ‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp588.754.000

    ‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.176.927.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.353.854.000.

    Harga emas Antam:

    ‎- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.380.000

    ‎- Harga emas Antam 1 gram: Rp2.648.000

    ‎- Harga emas Antam 2 gram: Rp5.230.000

    ‎- Harga emas Antam 3 gram: Rp7.817.000

    ‎- Harga emas Antam 5 gram: Rp12.991.000

    ‎- Harga emas Antam 10 gram: Rp25.922.000

    ‎- Harga emas Antam 25 gram: Rp64.666.000

    ‎- Harga emas Antam 50 gram: Rp129.245.000

    ‎- Harga emas Antam 100 gram: Rp258.404.000

    ‎- Harga emas Antam 250 gram: Rp645.717.000

    ‎- Harga emas Antam 500 gram: Rp1.291.202.000

    ‎- Harga emas Antam 1.000 gram: Rp2.582.360.000.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.