Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemendag: Kajian perubahan kebijakan MinyaKita masih terus dilakukan

    Kemendag: Kajian perubahan kebijakan MinyaKita masih terus dilakukan

    Tangerang (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut evaluasi terkait harga dan distribusi minyak goreng rakyat atau MinyaKita masih terus dilakukan hingga melibatkan kajian dari perguruan tinggi.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pemerintah tidak berhenti melakukan pembahasan terkait dengan harga MinyaKita yang tidak kunjung turun.

    “Sedang kita review, karena kita juga sedang menggunakan apa namanya, kajian dari IPB dan Unpad (Universitas Padjajaran). Jadi kita berlandaskan kajian itu. Kita melakukan revisi Pemerintah Menteri Nomor 18 Tahun 2024,” ujar Iqbal di ICE BSD, Tangerang, Banten.

    Iqbal mengatakan revisi terkait aturan minyak goreng rakyat tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

    Menurut dia, perlu kajian yang mendalam untuk menentukan apa yang perlu untuk diubah, baik terkait harga eceran tertinggi (HET) ataupun pola distribusinya.

    “Saya sih maunya secepat mungkin ya, tapi kan kita nggak bisa buru-buru. Kalau misalnya kajiannya nggak ada, kan nanti angkanya ngambil dari langit. Saya juga yang kena nanti,” katanya.

    Terkait dengan harga MinyaKita saat ini, Iqbal mengatakan bahwa harga rata-rata nasional masih berada di Rp16.700 per liter atau berada di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

    Namun demikian, terdapat dua provinsi yang harganya berada sesuai HET, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

    “Yang sesuai HET di dua provinsi ini konsisten nih sampai sekarang tetap Rp15.700 per liter, itu tercapai di provinsi itu. Yang lain tuh ada yang Rp16.000 per liter, ada yang Rp15.000 sekian gitu. Jadinya itu yang kita evaluasi,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG turun, Purbaya: Pasar perlu naik-turun agar dapat untung

    IHSG turun, Purbaya: Pasar perlu naik-turun agar dapat untung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pasar perlu bergerak fluktuatif, baik naik maupun turun, agar para investor bisa mendapatkan keuntungan.

    Pernyataannya itu merespons Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang turun ke bawah level 8.000, tepatnya turun 209,10 poin atau 2,57 persen ke posisi 7.915,66 pada perdagangan Jumat sore.

    “Kalau indeksnya naik terus, dia rugi, nggak bisa trading. Atau flat, atau turun terus. Yang bagus adalah di tengahnya, mereka bisa ambil untung,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Purbaya, pola pergerakan pasar cenderung berada pada kondisi stabil selama dua pekan lalu bergerak turun pada dua pekan berikutnya, untuk kemudian kembali bergerak naik.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai pola tersebut bersifat wajar mengingat ada kepentingan broker yang diuntungkan dari naik-turunnya pasar.

    Euforia pasar yang terjadi beberapa waktu lalu, dia yakini, disebabkan oleh kepercayaan pelaku pasar terhadap dirinya. Ketika saham dianggap sudah berada pada level tinggi, pasar kembali bergerak turun untuk memberikan kesempatan bagi investor mengambil keuntungan.

    “Jadi, orang pasar seperti itu,” tambahnya.

    Maka, Purbaya meyakini fokus penting yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah berjalan secara berkelanjutan. Kepercayaan pasar akan kembali ketika pemerintah mampu menunjukkan keseriusan dalam komitmen memperbaiki perekonomian nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah bangun lima gerai pergudangan perlengkapan KDMP di Bantul

    Pemerintah bangun lima gerai pergudangan perlengkapan KDMP di Bantul

    Nantinya aktivitas bisnis dari gerai pergudangan KDMP tersebut yang akan didampingi pemerintah kabupaten

    Bantul (ANTARA) – Pemerintah RI memberikan bantuan pembangunan lima gerai pergudangan dan perlengkapan Koperasi Desa Merah Putih di lima kelurahan wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Ini satu komitmen pemerintah pusat, Presiden Prabowo melalui Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa akan membangunkan 80.000 gerai pergudangan pertokoan bagi KDMP, termasuk di kabupaten Bantul,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai peletakan batu pertama pembangunan gerai di Bantul, Jumat sore.

    Pada tahap awal ini, untuk wilayah Bantul yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan gerai itu ada di Kelurahan Wukirsari Imogiri, Kelurahan Pleret Pleret, Kelurahan Srimartani Piyungan, Kelurahan Timbulharjo Sewon, dan Kelurahan Srihardono Pundong.

    Menurut Bupati, akan ada sebanyak 75 gerai tersebut di Kabupaten untuk mendukung operasional KDMP di 75 kelurahan se-Bantul, sehingga nanti secara bertahap pembangunan gerai dilakukan di kelurahan lain yang KDMP terkendala dengan gerai.

    “Jadi ini nanti akan menyelesaikan problem yang selama ini dimiliki oleh KDMP di Bantul, yaitu tiadanya tempat berusaha, dan dengan adanya rencana pembangunan di pembangunan gerai, gudang, toko dalam satu komplek ini problem mendasar itu nanti bisa selesai,” katanya.

    Bupati mengatakan, nantinya aktivitas bisnis dari gerai pergudangan KDMP tersebut yang akan didampingi pemerintah kabupaten mulai dari pembentukan badan hukum yang kebetulan saat ini sudah selesai semuanya di seluruh KDMP 75 kelurahan.

    “Para lurah ini kita minta untuk mendata warga miskin, nanti akan dibiayai melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (P2BMP) yang Rp50 jutaan itu sebagian nanti akan kita gunakan untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib bagi warga miskin,” katanya.

    Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0729/Bantul Letkol Kav. Fikri Nurheldi mengatakan dalam proses pembangunan atau pekerjaan fisik gerai pergudangan dan perlengkapan KDMP di Bantul, personel Kodim dilibatkan mulai dari pondasi sampai pendirian koperasi.

    “Jadi kita dilibatkan dalam hal ini dan membantu mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait, terkait dengan pembangunan gerai maupun pergudangan dan perlengkapan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

    Dia mengatakan, kesiapan dari Kodim dalam membantu pembangunan gerai adalah dengan memberikan pembekalan pada anggota terkait pekerjaan fisik, kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) KDMP di seluruh kelurahan Bantul.

    “Nanti setiap desa ada, kita rencanakan 75 gerai sesuai dengan jumlah kelurahan di Bantul, kalau kita dilibatkan semua, intinya kita akan membekalkan anggota kita, membentuk satgas untuk dapat membangun gerai gerai ini sejak dari pondasi sampai pendirian koperasi,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua seksi proyek Tol Yogyakarta-Bawen ditarget rampung 2026

    Dua seksi proyek Tol Yogyakarta-Bawen ditarget rampung 2026

    Semarang (ANTARA) – PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) menargetkan pengerjaan dua seksi proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang memiliki total panjang 75,12 kilometer ditargetkan rampung pada 2026.

    Direktur Utama PT JJB AJ Dwi Winarsa di Semarang, Jumat, mengatakan pengerjaan proyek Tol Yogyakarta-Bawen terdiri atas enam seksi.

    Menurut dia, enam seksi itu mencakup Seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo, Seksi 2 Banyurejo-Borobudur, Seksi 3 Borobudur-Magelang, Seksi 4 Magelang-Temanggung, Seksi 5 Temanggung-Ambarawa, dan Seksi 6 Ambarawa-Bawen.

    “Dari enam seksi, Seksi 1 sudah mencapai 83 persen, sedangkan Seksi 6 telah mencapai 74 persen. Keduanya ditargetkan rampung tahun depan (2026),” katanya.

    Menurut dia, untuk Seksi 1 di daerah Yogyakarta direncanakan selesai di tahun depan, dengan target sampai akhir 2025 adalah 87 persen.

    Sedangkan untuk Seksi 6 di daerah Bawen sampai dengan Ambarawa di Jawa Tengah, target selesai juga di 2026. Sedangkan untuk tahun 2025 direncanakan progres penyelesaiannya mencapai 83 persen, sehingga kedua seksi dapat beroperasi pada tahun depan, ujar dia.

    Saat ini, katanya, pekerjaan utama di Seksi 1, meliputi timbunan sepanjang 4,4 kilometer dan pekerjaan jembatan sepanjang 4,4 kilometer di atas Saluran Mataram, Yogyakarta.

    Sedangkan di Seksi 6, pekerjaan timbunan tengah dikerjakan di simpang susun Ambarawa, termasuk konstruksi jembatan dan pile slab (sistem pondasi) sepanjang 1,8 kilometer.

    Tol yang membentang di antara dua provinsi sepanjang 8,80 kilometer di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sepanjang 66,32 kilometer di Jawa Tengah, diharapkan menjadi jalur strategis yang memperlancar konektivitas wilayah Jogja–Solo–Semarang (Joglosemar), lanjutnya.

    “Setelah tol beroperasi penuh, waktu tempuh dari Yogyakarta ke Semarang maupun sebaliknya diperkirakan hanya sekitar satu jam. Tol ini bukan hanya mempersingkat perjalanan, tetapi juga menawarkan panorama pegunungan yang indah,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa manfaat adanya jalan tol yang menghubungkan Yogyakarta dan Bawen di Jawa Tengah itu adalah mempercepat konektivitas antarwilayah, mendorong mobilitas, mempercepat arus logistik, serta membuka peluang ekonomi baru di kawasan sekitar.

    “Dengan demikian diharapkan keberadaan jalan tol ini memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat, dan juga tentunya buat pengembangan ekonomi wilayah di sekitar jalan tol,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayahnya

    “Harapannya manfaat proyek ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan ikut memperkuat pengembangan ekonomi regional,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia tegaskan komitmen wujudkan integrasi kelistrikan ASEAN

    Indonesia tegaskan komitmen wujudkan integrasi kelistrikan ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mewujudkan integrasi kelistrikan di kawasan Asia Tenggara melalui program ASEAN Power Grid (APG).

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebutkan peningkatan kebutuhan energi di negara-negara ASEAN menjadi momentum bagi Indonesia untuk tampil sebagai hub energi regional.

    “Adanya integrasi antar-grid di ASEAN, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk ASEAN ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN,” ujar Yuliot seusai menghadiri 43rd ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) & Associated Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (16/10/2025).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Yuliot mengatakan Indonesia saat ini telah menjalin kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia.

    Impor listrik dari negara jiran itu dilakukan untuk daerah di Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara.

    Yuliot menjelaskan total impor energi listrik dari Malaysia mencapai sekitar 200 megawatt (MW).

    “Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi,” terangnya.

    Menurut Yuliot, penguatan jaringan listrik ASEAN itu akan ditopang melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

    Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms), yang tidak hanya mendukung sistem nasional tetapi juga konektivitas listrik antarnegara ASEAN.

    Selain itu, pemerintah juga telah memetakan peluang investasi untuk proyek power grid senilai Rp600 triliun.

    Nilai ini tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta.

    “Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar Rp600 triliun. Itu tentu bukan hanya dari pemerintah tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar-ASEAN. Jadi, ini kita membuka peluang investasi untuk itu,” jelasnya.

    Transisi energi

    Dalam forum AMEM ke-43, Indonesia juga menekankan pentingnya menjalankan transisi energi di kawasan ASEAN secara adil, teratur, dan inklusif.

    Yuliot menegaskan setiap kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara serta memperhatikan keterkaitan antara sektor energi, ekonomi, dan lingkungan.

    “Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan, sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal,” sambungnya.

    Di bawah kepemimpinan Malaysia, pertemuan AMEM ke-43 mencapai sejumlah capaian penting dalam Priority Economic Deliverables (PEDs) 2025.

    Salah satunya adalah pengesahan nota kesepahaman yang disempurnakan tentang ASEAN Power Grid (APG), yang bertujuan memperkuat interkoneksi kelistrikan di kawasan.

    Dengan langkah ini, Indonesia semakin mempertegas posisinya sebagai penggerak utama kerja sama energi ASEAN, sekaligus bagian dari upaya menuju ASEAN Community Vision 2045.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • STM tekankan pentingnya eksplorasi jaga ketahanan mineral RI

    STM tekankan pentingnya eksplorasi jaga ketahanan mineral RI

    Jakarta (ANTARA) – PT Sumbawa Timur Mining (STM), perusahaan eksplorasi tembaga di Indonesia menekankan pentingnya eksplorasi mineral kritis untuk menjaga ketahanan pasokan bahan baku, sehingga suplai terhadap industri yang membutuhkan tetap terjaga.

    Presiden Direktur STM, Bede Evans dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap mineral kritis, seperti tembaga terus meningkat baik secara nasional maupun global.

    Menurut dia, tembaga yang merupakan salah satu mineral kritis menjadi komponen penting dalam rencana transisi energi global. Namun, menurut studi S&P Global kesenjangan antara pasokan dan permintaan tembaga diperkirakan akan besar pada tahun 2035, dengan volume dua kali lipat dibandingkan tahun 2022.

    Dari studi itu, substitusi dan daur ulang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik, infrastruktur kelistrikan, dan pembangkit energi terbarukan.

    Untuk menjawab hal tersebut, disampaikan dia pihaknya mengembangkan Proyek Hu’u, “Proyek eksplorasi tembaga ini adalah rumah bagi Deposit Onto, deposit terbesar yang ditemukan dalam 15 tahun terakhir, dengan kapasitas produksi kelak diperkirakan mencapai 24 Mtpa pada Lift 1 dan 48 Mtpa pada Lift 2,” kata dia.

    Adapun pada gelaran Mineral & Batubara Convention–Expo (Minerba Convex) 2025, Jakarta, 16 Oktober yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dirinya menyoroti bahwa setiap pihak di sektor pertambangan memiliki peran pentingnya dalam mengembangkan potensi mineral kritis di Indonesia.

    Menurutnya, peran yang diemban oleh perusahaan sebagai bagian dalam sektor industri, yakni berinvestasi pada teknologi dan metodologi yang tepat, patuh terhadap prinsip transparansi dan standar internasional untuk memastikan pengakuan hasil eksplorasi di pasar global, serta berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

    Adapun secara keseluruhan, sumber mineral kritis yang ada di Indonesia yakni nikel, tembaga, kobalt, bauksit, timah dan potensi litium. Untuk nikel, Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia yakni mencapai 48 persen dari total cadangan global, serta cadangan tembaga dengan total mencapai 28 juta ton yang menempatkannya di peringkat ketujuh dunia.

    Selanjutnya, cadangan kobalt Indonesia diperkirakan mencapai 600 ribu ton, cadangan bauksit diperkirakan mencapai 1,2 miliar ton, serta Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 16 persen dari cadangan global.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina ikut arahan pemerintah soal campuran etanol 10 persen di BBM

    Pertamina ikut arahan pemerintah soal campuran etanol 10 persen di BBM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan bahwa Pertamina mendukung kebijakan pemerintah terkait penerapan campuran etanol sebesar 10 persen pada bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami akan dukung arahan pemerintah,” kata Simon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Pencampuran etanol dalam BBM, menurut Simon, juga telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Brasil yang bahkan mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan kandungan etanol hingga 100 persen di sejumlah wilayah.

    “Kami tahu bahwa di beberapa negara sudah banyak yang mencampur etanol. Bahkan di Brasil, sudah beberapa tempat itu campuran 100 persen mandatori sudah e-100. Tempat lain mungkin hanya e-20,” katanya.

    Dia menjelaskan langkah tersebut juga sejalan dengan inisiatif Pertamina dalam mendorong transisi energi dan pengurangan emisi pada produk BBM.

    “Ini juga bagian dari inisiatif kami juga mendorong transisi energi dan penciptaan emisi yang lebih rendah utamanya dari produk BBM,” ucap Simon.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk bahan bakar minyak (BBM), dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

    “Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10),” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10).

    Dengan demikian, lanjut Bahlil, Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    “Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” kata Bahlil.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak hingga 20 persen.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank BJB dan IPDN sediakan produk investasi bagi civitas akademika

    Bank BJB dan IPDN sediakan produk investasi bagi civitas akademika

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB, kode emiten BJBR) memperluas kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan menyediakan berbagai produk investasi bagi ASN dan tenaga kependidikan institut tersebut.

    Corporate Secretary Bank BJB Herfinia menyatakan pihaknya melihat potensi besar dalam pengelolaan dana pihak ketiga dari kalangan ASN dan tenaga kependidikan IPDN, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun produk investasi lainnya.

    “Melalui kemitraan dengan IPDN, Bank BJB konsisten menghadirkan berbagai solusi perbankan modern yang dapat membantu efisiensi tata kelola keuangan lembaga pendidikan, sekaligus mendukung kesejahteraan civitas akademika,” kata Herfinia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan kerja sama tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara kedua lembaga yang mencakup kolaborasi terkait penempatan dana hingga penyediaan berbagai fasilitas layanan transaksi keuangan.

    Hal tersebut meliputi pemanfaatan produk-produk unggulan Bank BJB seperti giro, tabungan, deposito, hingga Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta berbagai layanan yang akan dikembangkan ke depan.

    Herfinia menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut juga membuka peluang peningkatan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Guna Bhakti, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor bagi ASN IPDN.

    Selain itu, ia menyatakan terdapat potensi pengembangan layanan digital, termasuk penggunaan rekening virtual account debit, serta kartu kredit pemerintah yang dapat memperkuat tata kelola keuangan lembaga secara modern dan efisien.

    Melalui transformasi digital yang terintegrasi, diharapkan kegiatan operasional IPDN dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan efisien.

    “Kerja sama ini menjadi bukti bahwa Bank BJB tidak hanya berperan sebagai institusi keuangan, tetapi juga mitra pembangunan daerah yang aktif mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola pemerintahan,” ucap Herfinia.

    Sebelumnya, Bank BJB dan IPDN telah menjalin kerja sama terkait layanan payroll (pembayaran gaji) ASN, fasilitas kredit konsumer, ATM co-branding, dan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti UI: B50 hemat devisa tapi berpotensi tekan neraca perdagangan

    Peneliti UI: B50 hemat devisa tapi berpotensi tekan neraca perdagangan

    menghemat Rp172 triliun, tapi ada risiko kehilangan Rp190 triliun. Secara agregat ada negatif Rp18,15 triliun dari segi neraca perdagangan

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Penelitian (Puslit) Pranata Pembangunan Universitas Indonesia mencatat bahwa program mandatori biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa dalam jumlah besar dari berkurangnya impor solar, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan.

    Penghematan devisa akibat berkurangnya impor solar diperkirakan mencapai Rp172 triliun ketika campuran biodiesel ditingkatkan menjadi B50. Namun, penerapan B50 diperkirakan menekan ekspor CPO, dengan volume ekspor yang turun menjadi sekitar 20,8 juta ton dan potensi penurunan nilai ekspor mencapai Rp190,5 triliun karena sebagian pasokan dialihkan untuk kebutuhan biodiesel dalam negeri.

    “Kita bisa menghemat Rp172 triliun, tapi ada risiko bahwa kita kehilangan Rp190 triliun. Secara agregat ada negatif. Negatif Rp18,15 triliun dari segi neraca perdagangannya,” kata Peneliti Puslit Pranata Pembangunan UI Surjadi di Jakarta, Jumat.

    Pungutan ekspor menjadi sumber utama pembiayaan selisih harga biodiesel dengan solar. Saat ekspor menurun, penerimaan dari pungutan tersebut otomatis ikut berkurang, padahal kebutuhan subsidi meningkat.

    Berdasarkan perhitungan tim peneliti, untuk menutup tambahan subsidi sekitar Rp46,45 triliun, tarif pungutan ekspor perlu dinaikkan dari 10 persen menjadi 15,17 persen.

    Surjadi bersama tim peneliti mengestimasikan bahwa kenaikan tarif pungutan ekspor sebesar itu dapat menurunkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani hingga Rp1.725 per kilogram.

    Selain menekan ekspor, kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan tekanan pada harga minyak sawit mentah (CPO) domestik dan kesejahteraan petani sawit, terutama petani swadaya yang memiliki lahan terbatas.

    “Petani sawitlah yang akan terdampak, kesejahteraannya menurun apabila harga TBS ini tertekan akibat peningkatan pungutan ekspor, terutama petani sawit yang swadaya yang lahannya tidak luas itu yang akan paling terdampak,” kata Surjadi.

    Simulasi yang dilakukan tim peneliti juga menunjukkan bahwa agar ekspor tidak menurun ketika B50 diterapkan, Indonesia harus mampu meningkatkan produksi CPO hingga 54 juta ton. Angka ini jauh di atas proyeksi produksi tahun 2025 yang hanya sekitar 49,5 juta ton.

    “Jadi ini semoga bisa menjadi pertimbangan apabila ingin menerapkan B50, tapi ekspornya tetap bertahan, jangan sampai ada kehilangan devisa kalau ekspornya turun. Dan segala macam dampak tidak menyenangkannya yang terjadi apabila ekspor turun, maka kita harus upayakan agar dicapai tingkat produksi itu, 59,6 juta ton CPO dan CPKO atau 54 juta ton kalau CPO-nya saja,” kata Surjadi.

    Sebagai informasi, penelitian bertajuk “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia” ini menggunakan analisis kuantitatif dan metode ekonometrika dengan periode data 1990-2025.

    Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kementerian ESDM, dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Pembangunan Kopdes Merah Putih bergulir bulan ini

    Istana: Pembangunan Kopdes Merah Putih bergulir bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa proses pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) mulai bergulir bulan ini di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikannya di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Jumat, menanggapi keluhan terkait keterlambatan pencairan pembiayaan dan pengawasan program tersebut.

    “Saya kemarin ikut memimpin rapatnya, Insya Allah mulai bulan ini akan sudah mulai dilakukan proses pembangunan di sekian ribu desa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan pembangunan Kopdes merupakan inisiatif pemerintah yang bersifat langsung, bukan sekadar penyaluran dana.

    Pemerintah, kata dia, akan menjadi pihak yang membangun koperasi tersebut secara terstruktur di tingkat desa dan kelurahan.

    Menjawab pertanyaan terkait koperasi yang sudah beroperasi, Prasetyo menyebut jumlahnya masih terbatas pada koperasi-koperasi desa yang sudah eksisting, termasuk yang terhubung dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kalau yang sudah beroperasi kan baru kurang lebih 100 sekian, itu kan adalah koperasi yang memang sudah eksisting,” ujarnya.

    Menurut Prasetyo, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa dengan memperkuat kemandirian, membuka lapangan kerja, dan mempercepat perputaran ekonomi lokal.

    Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi tersebut berjalan paralel dengan agenda hilirisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    Pemerintah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai serta pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) pada Kamis (9/10).

    Melalui SKB tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi berbasis desa.

    Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembangunan fisik Kopdes Merah Putih akan segera dimulai.

    Dalam seminar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (14/10), Ferry menyebut tahap awal pembangunan gudang dan gerai koperasi ditargetkan sudah bisa berjalan pada akhir pekan ini.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.