Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Mentan ajak kader GP Ansor sinergi membangun kedaulatan pangan RI

    Mentan ajak kader GP Ansor sinergi membangun kedaulatan pangan RI

    Indonesia dapat menjadi super power itu lompatannya dari sektor pertanian. Dan GP Ansor dapat menciptakan episentrum ekonomi baru dari sektor pertanian di wilayahnya masing-masing.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersinergi membangun kedaulatan pangan Indonesia serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui penguatan sektor pertanian yang berdaya saing tinggi.

    “Kami ingin pemuda yang mengantarkan Indonesia menjadi negara super power. Aku ingin Ansor ambil bagian menjaga negeri dan menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau 8 juta kader GP Ansor bergerak, bisa mengguncang dunia,” kata Mentan saat menjadi narasumber dalam Simposium Gerakan Ekonomi Rakyat yang digelar GP Ansor, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut Mentan peran anak bangsa termasuk GP Ansor dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara adidaya terutama di sektor pangan.

    Dengan potensi kader yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, GP Ansor memiliki embrio untuk menjadi motor penggerak bangsa Indonesia di segala bidang termasuk mewujudkan swasembada pangan.

    Di dalam forum yang dihadiri pimpinan wilayah Ansor dari 34 provinsi, Banser, LBH Ansor, serta perangkat ekonomi desa, Mentan Amran berbicara penuh semangat tentang mimpi besar menjadi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ia mendorong kader menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari sektor pertanian.

    Amran menegaskan bagaimana masa depan pertanian Indonesia, bagaimana mengentaskan kemiskinan, hingga Indonesia bisa memimpin pangan dunia.

    “Indonesia dapat menjadi super power itu lompatannya dari sektor pertanian. Dan GP Ansor dapat menciptakan episentrum ekonomi baru dari sektor pertanian di wilayahnya masing-masing,” ujar Amran pula.

    Salah satu program kolaborasi yang menjadi sorotan Mentan Amran adalah pengembangan jagung dari benih yang dihasilkan oleh pemuda Ansor.

    Ia mendorong agar penanaman jagung dapat dikembangkan pada lahan 1.000 hektare dengan didukung bantuan serta pendampingan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

    ”Ini aku mau kawal. Nanti GP Ansor tanam jagung, gunakan bibit yang telah dihasilkan itu. Siapkan kluster 1.000 hektare, usahakan Januari-Februari panen, aku datang. Kalau ini berhasil, kita sebarkan benihnya ke seluruh Indonesia,” katanya lagi.

    Dia juga mendorong GP Ansor memetakan lahan-lahan tidur di berbagai daerah agar bisa dihidupkan kembali untuk produksi pangan maupun hilirisasi komoditas perkebunan.

    “Mimpi kita ke depan kita lakukan hilirisasi. Ada investasi Rp371 triliun kita hilirisasi kelapa, kakao, kacang mete, dan sebagainya. Oleh karena itu, bangunkan lahan-lahan yang tidur. Saya ingin pemuda Ansor menjadi bagian dari sejarah kebangkitan pertanian Indonesia,” ujarnya.

    Mentan menegaskan kader GP Ansor harus turun langsung menggerakkan perubahan, karena sejuta mimpi tanpa tindakan tak bermakna, dan bersama-sama Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia melalui aksi nyata berkelanjutan. “Saya yakin GP Ansor akan menjadi bagian penting dari sejarah besar itu,” kata Mentan pula.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin menegaskan komitmen pihaknya menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian. Salah satu gerakan yang tengah dilaksanakan adalah pembentukan kelompok usaha untuk pengembangan peternakan ayam terpadu di 22.800 desa/kelurahan se-Indonesia.

    ”Kita ingin mengembangkan peternakan skala 5.000 ekor dengan tiap kabupaten dilengkapi RPU (rumah potong unggas) beserta cold storage dan gudang. Pelan-pelan kita kembangkan hulu-hilirnya dari pabrik DOC, pabrik pakan dari jagung yang ditanam teman-teman. Dengan begini, kita berharap menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.

    Ia menambahkan, gerakan ekonomi desa yang digagas GP Ansor sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah akan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, serta meningkatkan ketersediaan protein nasional.

    “Dengan seluruh perangkat yang kita miliki, kita siap menjadi tulang pungguk Pak Menteri untuk mewujudkan swasembada pangan dan menghajar mafia pangan,” kata Addin pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK sosialisasi literasi/inklusi keuangan lewat BIK Run di Banyuwangi

    OJK sosialisasi literasi/inklusi keuangan lewat BIK Run di Banyuwangi

    Melalui kegiatan yang menyenangkan seperti ini, masyarakat diajak mengenal pentingnya mengelola keuangan dengan bijak sekaligus menjaga kesehatan

    Banyuwangi (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan Jember bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Run 2025 sekaligus sekaligus menjadi ajang sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat, Sabtu.

    Lebih dari seribu warga Banyuwangi dari berbagai kalangan mulai komunitas olahraga, masyarakat umum hingga lembaga jasa keuangan memeriahkan ajang BIK Run 2025.

    Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan OJK dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan.

    “Melalui kegiatan yang menyenangkan seperti ini, masyarakat diajak mengenal pentingnya mengelola keuangan dengan bijak sekaligus menjaga kesehatan. Sehat jasmani, sehat finansial,” kata Wabup Mujiono di Banyuwangi, Sabtu.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPC Terminal Petikemas perkuat literasi logistik pada generasi muda

    IPC Terminal Petikemas perkuat literasi logistik pada generasi muda

    Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem belajar berbasis digital di sekolah tersebut.

    Jakarta (ANTARA) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) selaku bagian dari Pelindo Group memperkuat literasi industri maritim dan logistik kepada generasi muda melalui program Pelindo Mengajar untuk menumbuhkan pemahaman dan minat terhadap sektor kepelabuhanan nasional.

    “Di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi logistik nasional, IPC TPK selaku bagian dari Pelindo Group menghadirkan langkah nyata memperkuat literasi industri maritim dan logistik kepada generasi muda di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat,” kata Direktur Utama IPC TPK Guna Mulyana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurutnya, Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, merupakan wilayah yang kini menjadi sorotan sejak hadirnya Pelabuhan Kijing, salah satu pelabuhan strategis nasional yang diresmikan pada Agustus 2022.

    Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Pelindo Mengajar 2025 tidak hanya berfokus pada sosialisasi peran pelabuhan, namun juga mendorong kesadaran akan peluang karier dan inovasi di bidang pengelolaan terminal petikemas serta rantai pasok logistik.

    “Kami ingin siswa-siswi di SMAN 1 Mempawah Hilir tidak hanya mengenal pelabuhan sebagai tempat bongkar muat barang, tetapi juga memahami bahwa di balik aktivitas itu terdapat sistem, teknologi, dan sumber daya manusia yang berperan penting dalam perekonomian nasional,” ujarnya.

    Sebanyak 150 siswa mengikuti kelas inspiratif ini dengan antusias. Tidak hanya Dirut IPC TPK, kegiatan juga diisi oleh Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko IPC TPK Yanuar Evyanto yang memberikan wawasan tentang pentingnya pengelolaan risiko dan efisiensi dalam operasional pelabuhan modern.

    Selain berbagi ilmu, IPC TPK juga menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan menyerahkan tiga unit PC all in one, satu unit tablet, serta tiga unit smartphone untuk siswa berprestasi.

    “Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem belajar berbasis digital di sekolah tersebut,” ujar Guna.

    Lebih lanjut, dia mengatakan kegiatan itu juga menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Group, yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 4 mengenai Pendidikan Berkualitas, dengan menekankan pemerataan akses terhadap ilmu pengetahuan dan industri masa depan.

    “Kami percaya, pembangunan pelabuhan tidak akan berarti tanpa pembangunan manusia di sekitarnya. Generasi muda Mempawah harus menjadi bagian dari rantai nilai itu, bukan sekadar penonton, tapi penggerak,” kata Guna.

    Melalui Pelindo Mengajar, Guna menegaskan, peran pelabuhan bukan hanya sebagai simpul logistik nasional, melainkan juga pusat transfer pengetahuan dan inspirasi tempat di mana koneksi antara pendidikan, ekonomi, dan masa depan daerah benar-benar berlabuh.

    Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Mempawah Hilir Purmiasih menilai hal tersebut sebagai langkah positif karena dapat meningkatkan wawasan siswanya mengenai industri logistik dari praktisi secara langsung.

    “Program ini tidak hanya membuka wawasan siswa, tapi juga menghadirkan perspektif baru tentang dunia kerja dan industri logistik yang mungkin belum pernah mereka bayangkan sebelumnya,” kata Purmiasih.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ANTAM harap DMO emas beri kepastian usaha bagi penambang dan pengolah

    ANTAM harap DMO emas beri kepastian usaha bagi penambang dan pengolah

    ANTAM mendukung penuh langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri.

    Lubuklinggau, Sumatera Selatan (ANTARA) – PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) berharap kewajiban pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk komoditas emas diatur secara adil, agar penambang maupun pengolah dapat memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” ujar Corporate Secretary Division Head ANTAM Wisnu Danandi Haryanto dalam keterangannya yang diterima di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sabtu.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan terkait DMO emas. Rencana pengembangan regulasi tersebut juga telah mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan ANTAM pada akhir September lalu.

    ANTAM, yang merupakan anggota holding BUMN pertambangan MIND ID, mengalami kekurangan pasokan emas karena meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan akibat longsornya tambang emas PT Freeport, yang menjadi salah satu pemasok emas dalam negeri.

    Agar implementasi aturan DMO tersebut berjalan efektif, Wisnu pun menyampaikan bahwa pihaknya memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

    Ia menyatakan penting untuk mengharmonisasikan aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya agar dapat menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “ANTAM percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” katanya.

    Wisnu mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Ia menyatakan kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    Dia pun menegaskan bahwa besaran kewajiban pasokan dalam negeri tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “ANTAM mendukung penuh langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” ujar Wisnu Danandi Haryanto.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SPKS berharap evaluasi menyeluruh dampak kenaikan biodiesel B50

    SPKS berharap evaluasi menyeluruh dampak kenaikan biodiesel B50

    Kenaikan program biodiesel ini diyakini akan menekan harga tandan buah segar atau TBS dan menurunkan kesejahteraan jutaan keluarga petani sawit di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap pemerintah tidak terburu-buru menaikkan kadar pencampuran biodiesel dari B40 ke B50 tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi di tingkat petani.

    “Kenaikan program biodiesel ini diyakini akan menekan harga tandan buah segar atau TBS dan menurunkan kesejahteraan jutaan keluarga petani sawit di Indonesia,” kata Ketua Umum SPKS Sabarudin sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurutnya dengan diberlakukan B50, pemerintah hampir pasti akan menaikkan Pungutan Ekspor (PE) yang saat ini masih berada di angka 10 persen untuk mendanai subsidi program biodiesel B40.

    Langkah itu, menurutnya lagi, akan berimbas langsung pada harga sawit di tingkat petani.

    “Akibatnya harga TBS di tingkat petani bisa turun antara seribu hingga dua ribu rupiah per kilogram. Ini artinya beban subsidi biodiesel justru ditanggung oleh petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat,” ujarnya.

    Sabarudin menyatakan data SPKS tersebut merujuk pada hasil kajian lembaga Pranata Universitas Indonesia (UI), yang menunjukkan kenaikan tarif PE sebesar 1 persen dapat menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram. Sementara jika tarif PE dinaikkan hingga 15,17 persen untuk mendanai pelaksanaan B50, harga TBS bisa tertekan hingga Rp1.725 per kilogram.

    “Dampak ini paling berat dirasakan oleh petani swadaya yang tidak memiliki posisi tawar kuat. Mereka menanggung penurunan harga tanpa pernah ikut menikmati keuntungan dari program biodiesel yang katanya pro rakyat,” kata Sabarudin, saat menjadi pembicara dalam seminar Keseimbangan Kebijakan Energi dalam Implementasi Mandatori Biodiesel di Jakarta.

    Ia menegaskan bahwa SPKS tidak menolak transisi energi berbasis biodiesel, namun meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendanaan dan pembagian manfaatnya agar tidak menciptakan ketimpangan baru di sektor sawit.

    Meskipun program biodiesel telah dimulai sejak tahun 2015, keterlibatan petani sawit dalam rantai pasok bahan baku biodiesel masih sangat terbatas. Banyak perusahaan biodiesel belum menjalin kemitraan yang adil dengan petani sawit.

    Temuan SPKS empat kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Siak, Pelalawan, Kampar, dan Rokan Hulu menunjukkan bahwa meskipun terdapat industri biodiesel di wilayah-wilayah tersebut, petani masih menjual TBS melalui tengkulak.

    “Mereka belum dapat menjual langsung ke perusahaan biodiesel atau ke perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi dengan industri biodiesel,” katanya pula.

    Sabarudin mendesak perlunya regulasi yang mewajibkan kemitraan antara perusahaan biodiesel dan petani.

    Menurutnya, perusahaan biodiesel yang menerima subsidi dari negara seharusnya diwajibkan bermitra langsung dengan petani. Hal ini penting agar petani memperoleh akses pasar yang lebih baik, harga TBS yang lebih layak, serta manfaat langsung dari program biodiesel nasional.

    Selama ini, kata Sabarudin lagi, dana pungutan ekspor (PE) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagian besar sekitar 90 persen dialokasikan untuk insentif biodiesel. Setiap tahun, nilai subsidi tersebut mencapai antara Rp30 triliun hingga Rp60 triliun.

    Kendati begitu, dia menyoroti hal itu karena dana tersebut berasal dari pungutan yang secara tidak langsung dibebankan kepada petani, karena turut menekan harga sawit yang mereka terima.

    SPKS menilai sudah saatnya alokasi dana sawit difokuskan untuk meningkatkan produktivitas, kemitraan, dan kesejahteraan petani, bukan hanya menopang industri biodiesel.

    “Kalau kemitraan diwajibkan dan dana sawit benar-benar berpihak kepada petani, maka program biodiesel akan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan energi. Bukan sebaliknya, menjadi beban bagi petani yang selama ini justru menjadi tulang punggung industri sawit nasional,” kata Sabarudin pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendag sebut TEI jadi ajang pelaku usaha go international

    Wamendag sebut TEI jadi ajang pelaku usaha go international

    Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebutkan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk go ke pasar internasional.

    “Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional,” kata Wamendag Roro Esti saat mengunjungi booth Pangan Nusa Expo di TEI 2025, Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pameran internasional TEI 2025 memiliki setidaknya 8.045 buyer terdaftar dari 130 negara.

    Ajang TEI ke-40 yang dibuka pada Rabu (15/10) oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, merupakan pameran terbesar di Indonesia dengan menghadirkan 1.619 peserta.

    Pameran menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

    “Sektor pamerannya ada berbagai macam, ada produk fesyen, manufaktur, ada juga agrikultur, dan lainnya,” ujar Roro Esti.

    Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 yang berlangsung hingga 19 Oktober 2025 ini sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp273,5 triliun.

    Target tersebut naik 10 persen dari penyelenggaraan pemeran tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi transaksi sebesar 22,73 miliar dolar AS atau senilai Rp370,88 triliun.

    Turut hadir pada pembukaan TEI tahun ini, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Selain itu, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor-Leste Fransisco Kalbuady Lay, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman Salem Mohamed Ahmed Salman, dan Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir Hossam Heiba.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat sertifikasi tujuh ribu lahan transmigrasi

    Pemerintah percepat sertifikasi tujuh ribu lahan transmigrasi

    ANTARA – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Sabtu (18/10), menyebut bahwa pemerintah tengah mempercepat proses sertifikasi lahan transmigrasi. Dari 13 ribu lahan yang ada, masih terdapat sekitar tujuh ribu lahan yang belum disertifikasi akibat tumpang tindih regulasi. (Cahya Sari/Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taspen-Mitsubishi Estate targetkan Two Sudirman rampung akhir 2028

    Taspen-Mitsubishi Estate targetkan Two Sudirman rampung akhir 2028

    Proyek ini merupakan komitmen jangka panjang, dan tentunya kami mengedepankan kualitas.

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) bersama Mitsubishi Estate Co Ltd menargetkan menara Two Sudirman Jakarta, proyek hunian premium hingga area komersial, dapat selesai secara keseluruhan pada akhir 2028 dan serah terima diperkirakan pada kuartal pertama 2029.

    Dibangun di atas lahan seluas 3,3 hektare, bangunan vertikal ini dirancang bukan sekadar hunian, tetapi sebagai sebuah destinasi yang mengintegrasikan residences, curated retail, ruang hijau yang luas, dan Hotel Andaz.

    “Proyek ini merupakan komitmen jangka panjang, dan tentunya kami mengedepankan kualitas,” kata Direktur PT Taspen Properti Indonesia Cecilia Kristywulan saat grand launching Two Sudirman, di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyatakan optimismenya terhadap kolaborasi antara Mitsubishi Estate Indonesia dan Taspen Properti, menekankan bahwa proyek ini mencerminkan visi bersama, kemitraan yang solid, dan world-class expertise dalam menghadirkan pengalaman hunian premium di Jakarta.

    Sejak awal kemitraan, Cecilia mengatakan bahwa Kompleks Two Sudirman Jakarta dibangun atas dasar saling menghormati dan memiliki tujuan yang bersama antara Taspen Group yang diwakili oleh Taspen Properti Indonesia dengan Mitsubishi Estate Indonesia.

    Sebagai informasi, proyek Two Sudirman dikembangkan oleh PT Central Sudirman Development, sebuah joint venture antara Mitsubishi Estate Co Ltd, PT Mitsubishi Estate Indonesia, PT Taspen, PT Taspen Properti Indonesia, dan PT Benhil Property.

    Presiden Direktur PT Mitsubishi Estate Indonesia Yasuaki Oda mengatakan, Two Sudirman dirancang untuk menciptakan harmoni antara produktivitas dan tempat istirahat, keseruan dan ketenangan, serta tradisi dan inovasi, sekaligus menetapkan tolok ukur baru bagi hunian premium di Jakarta.

    Terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta, Two Sudirman terdiri dari dua menara (tower). Tower 1 merupakan menara signature 74 lantai yang akan difungsikan sebagai ruang perkantoran, serviced apartment, hotel dan ruang ritel. Sedangkan Tower 2 merupakan area residensial setinggi 65 lantai.

    Maket Two Sudirman Jakarta. ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Pembangunan Two Sudirman Private Residences yang dimulai pada Juli 2024 dan kini telah mencapai tahap 20 persen. Residences premium di jantung kota Jakarta ini menawarkan berbagai opsi konfigurasi unit, mulai dari kategori 2-bedroom, 3-bedroom, hingga 4-bedroom.

    Proyek juga memperkenalkan konfigurasi baru yang memberi fleksibilitas lebih bagi penghuni untuk mengatur ruang tinggal sesuai kebutuhan dan gaya hidup, mulai dari unit yang lebih luas hingga super penthouse.

    Beragam fasilitas pada residences termasuk golf simulator, karaoke rooms, wine and cigar lounges, children’s playgrounds, BBQ area, dan town hall komunitas, yang dirancang untuk mendukung baik relaksasi maupun gaya hidup sosial yang aktif.

    Fasilitas lain yang dihadirkan juga mencakup infinity pool dengan pemandangan kota, studio yoga dan pilates, gym, serta sky lounge di lantai 42 untuk bersantai.

    Pembangunan landmark hunian terbaru Jakarta ini turut dikembangkan bersama arsitek dan desainer internasional terkemuka, antara lain TROP: Terrains + Open Space dari Thailand, Super Potato dari Jepang, dan Molteni&C dari Italia.

    Pada Sabtu ini, Two Sudirman Private Residences resmi menjalin kemitraan strategis dengan Bank Mandiri dan Bank Danamon. Kolaborasi dengan dua bank ini bertujuan menghadirkan akses finansial bagi calon pembeli maupun investor.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rempang–Merauke disiapkan jadi model kawasan transmigrasi

    Rempang–Merauke disiapkan jadi model kawasan transmigrasi

    ANTARA – Kementerian Transmigrasi memprioritaskan kawasan Rempang, Kepulaun Riau dan Salor, Merauke untuk mengembangkan industrialisasi transmigrasi. Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Sabtu (18/10), menyebut pembangunan kawasan transmigrasi berbasis industri tersebut telah memasuki tahap penjaringan investor luar negeri. (Cahya Sari/Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Hilary Bernadetha)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK berikan opsi merger perusahaan asuransi jika ekuitas minim

    OJK berikan opsi merger perusahaan asuransi jika ekuitas minim

    Jika pemegang saham tidak kuat, dia ajak mitra lain. Kalau tidak kuat KUPA, bisa merger atau transfer portofolio, jadi caranya banyak.

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan opsi merger kepada perusahaan asuransi umum jika belum dapat memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar pada akhir 2026.

    “Jadi ada skenario pencapaian itu (ekuitas minimum) bisa dimerger saja, tidak harga mati,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di sela puncak Hari Asuransi, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

    Menurut dia, skema tersebut serupa dengan lembaga jasa keuangan perbankan (kelompok usaha bank/KUB) apabila belum dapat memenuhi modal inti minimum, yaitu dengan diperkenankan bergabung dengan perusahaan yang lebih besar melalui pola kelompok usaha perusahaan asuransi (KUPA).

    Selain itu, kata dia lagi, ada juga skema mentransfer portofolio ke perusahaan asuransi lain.

    Untuk mendukung ekuitas minimum, ujar dia lagi, maka perusahaan asuransi tersebut perlu mendapat tambahan modal atau dengan tidak membagikan dividen, atau kombinasi keduanya.

    “Jika pemegang saham tidak kuat, dia ajak mitra lain. Kalau tidak kuat KUPA, bisa merger atau transfer portofolio, jadi caranya banyak,” ujarnya pula.

    Pemenuhan ekuitas minimum itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

    Regulasi itu mewajibkan ekuitas minimal sebesar Rp250 miliar untuk asuransi umum konvensional dan syariah Rp100 miliar pada tahap pertama paling lambat 31 Desember 2026.

    Ogi menambahkan pihaknya telah menerima aspirasi dari pelaku industri asuransi umum melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di sela forum Indonesia Rendezvous di Nusa Dua, Bali, pertemuan pendahuluan sebelum dilaksanakan puncak Hari Asuransi 2025.

    Ada pun aspirasinya adalah ada beberapa perusahaan asuransi yang diperkirakan belum dapat memenuhi ekuitas minimum itu.

    Ia menyebutkan mekanisme yang dapat ditempuh regulator lembaga jasa keuangan itu yakni ada diskresi yang diberlakukan secara keseluruhan kepada perusahaan asuransi.

    “Untuk diskresi tidak bisa saya sendiri, tapi harus melalui rapat dewan komisioner,” ujarnya lagi.

    Selain itu, ada cara lain yaitu relaksasi yang dapat diberikan kepada satu atau dua perusahaan asuransi atau tidak bisa secara keseluruhan.

    Regulator memberikan waktu satu tahun dalam relaksasi dengan cara membuat rencana aksi untuk memenuhi ekuitas minimum yang disetujui direksi dan pemegang saham.

    Rencana aksi itu, lanjut dia, dapat berupa beragam opsi tersebut.

    Sebelumnya, AAUI menyebutkan sebanyak 19 perusahaan asuransi umum diperkirakan belum mampu memenuhi ekuitas minimum dari total 71 perusahaan asuransi umum.

    Sedangkan sisanya, 52 perusahaan asuransi umum diperkirakan sudah memenuhi

    Untuk perusahaan reasuransi yang total ada delapan perusahaan, diperkirakan ada tujuh yang dapat memenuhi ekuitas minimal Rp500 miliar dan satu perusahaan reasuransi diperkirakan masih belum dapat memenuhi pada akhir 2026.

    “Tujuan peningkatan ekuitas itu memperkuat kapasitas industri perasuransian karena nilainya masih kecil, sehingga belum bisa menyerap risiko yang dihadapi ke depan,” ujarnya pula.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.