Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kopdes Merah Putih distribusikan gas subsidi tepat sasaran

    Kopdes Merah Putih distribusikan gas subsidi tepat sasaran

    ANTARA –

    Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang juga turut mendistribusikan gas LPG subsidi 3 kilogram, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. KDMP di Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah menjadi subpangkalan LPG subsidi 3 kilogram sehingga dapat memperluas jangkauan distribusi lebih merata, tepat sasaran, serta menstabilkan harga di tingkat konsumen.  (Firman Eko Handy/Rayyan/Amita Putri Caesaria)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transaksi misi dagang Sulteng dan Jawa Timur tembus Rp1 triliun

    Transaksi misi dagang Sulteng dan Jawa Timur tembus Rp1 triliun

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggalakan Misi Dagang dan Investasi. Kerja sama misi dagang antara kedua Provinsi tersebut mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp1,48 triliun (M. Izfaldi/Fahrul Marwansyah/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY tekankan pembangunan transmigrasi yang terintegrasi

    Menko AHY tekankan pembangunan transmigrasi yang terintegrasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan seluruh masyarakat.

    Di sela menghadiri Open House 24 Jam Penuh yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai agar kawasan tersebut benar-benar layak huni dan produktif.

    “Bagaimana pembangunan kawasan ini bisa dilakukan secara terintegrasi. Tentu butuh dukungan, bukan hanya lahannya, tapi juga infrastruktur dasarnya,” katanya.

    Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas permukiman yang baik, akses jalan yang memadai, penerangan yang merata, serta ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan utama masyarakat di kawasan transmigrasi.

    Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi menjadi elemen vital yang harus dibangun bersama untuk menciptakan konektivitas, memperkuat akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

    “Transportasi yang juga menjadi sangat penting karena tanpa konektivitas, tanpa transportasi, tidak akan mungkin tercipta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah,” tuturnya.

    AHY menegaskan tanpa integrasi yang kuat antara infrastruktur, layanan dasar, dan konektivitas wilayah, pembangunan transmigrasi tidak akan optimal dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

    Kendati demikian, ia menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kementerian Transmigrasi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, yang dinilai telah menjadi cikal bakal penguatan sistem transmigrasi modern berbasis kolaborasi lintas sektor.

    Ia juga menilai program Open House 24 Jam Kementerian Transmigrasi merupakan langkah inovatif dalam membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan partisipatif terhadap aspirasi masyarakat.

    Menurut AHY, inisiatif ini mencerminkan semangat baru birokrasi yang ingin mendekatkan diri dengan rakyat melalui ruang dialog langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

    Ia menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi kunci pemerintahan modern yang adaptif dan responsif, serta dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang melayani dengan transparansi dan empati.

    “Saya rasa Kementrans bisa menjadi salah satu contoh bahwa institusi pemerintahan harus memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog, untuk interaksi dengan masyarakat di mana pun berada,” kata AHY.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sulsel-PLN gelar lomba masak dengan alat listrik

    Pemprov Sulsel-PLN gelar lomba masak dengan alat listrik

    Makassar, Sulsel (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menggelar Electric Cook Fest atau lomba memasak menggunakan peralatan rumah tangga berbasis listrik.

    Kegiatan ini menjadi wujud semangat dalam memperkenalkan gaya hidup serba listrik yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.

    General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah di Makassar, Sabtu, menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam mengampanyekan electrifying lifestyle, sebuah gaya hidup modern yang memanfaatkan energi listrik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari.

    “Lewat lomba memasak ini, kami ingin menunjukkan bahwa listrik bukan hanya penerangan. Kini listrik menjadi sumber energi utama yang memudahkan aktivitas rumah tangga, termasuk memasak,” ujar Edyansyah.

    Lomba masak yang diikuti 60 peserta yang berasal dari forkopimda dan instansi se-Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan energi ramah lingkungan.

    Para peserta beradu kreativitas dalam menyajikan hidangan lezat dengan menggunakan air fryer, panci elektrik dan peralatan listrik lainnya.

    “Selain lebih cepat, bersih, dan aman, penggunaan alat masak listrik juga lebih hemat energi,” ujar Edyansyah.

    Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian pameran UMKM yang dilaksanakan Pemprov Sulsel di Monumen Mandala, Kota Makassar, Sabtu, dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Naoemi Octarina.

    Ia menambahkan melalui kegiatan ini, PLN optimistis masyarakat semakin sadar manfaat elektrifikasi yang tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan.

    “Kami ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mulai beralih ke gaya hidup serba listrik. Mari gunakan energi yang lebih bersih, efisien, dan aman untuk masa depan yang berkelanjutan,” sebut Edyansyah.

    Selain kompetisi memasak, acara juga dimeriahkan dengan demo produk alat masak listrik, talkshow edukatif tentang efisiensi energi, serta pameran layanan PLN Mobile yang memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai kebutuhan kelistrikan.

    Peserta lomba mengaku antusias dan terinspirasi untuk beralih ke peralatan listrik. Salah satunya ialah Murni, yang mengungkapkan memasak dengan peralatan listrik terasa lebih hemat, efisien, dan praktis.

    “Alhamdulillah di rumah saya sudah pakai alat listrik untuk memasak, lebih bersih dan lebih baik untuk kesehatan. Pakai peralatan listrik itu lebih hemat dan simpel,” ujarnya.

    Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut mengapresiasi dukungan PLN terhadap UMKM dan Andalan Hati Expo UMKM Sulsel Maju dan Berkarakter 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 356 tahun Sulawesi Selatan.

    Melalui kegiatan seperti ini, kata dia, masyarakat dapat merasakan langsung kemudahan dan kenyamanan menggunakan peralatan listrik yang ramah lingkungan.

    “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung penuh upaya PLN dalam mempercepat transisi energi menuju penggunaan alat listrik di berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK minta PUJK sesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat

    OJK minta PUJK sesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat

    Purwokerto, Jateng (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menyesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Tidak semua produk keuangan itu cocok untuk semua orang. Jadi, harus dikembalikan kepada individu itu sendiri,” ujarnya dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia mendorong PUJK untuk semakin aktif memperluas akses kepada masyarakat seperti pada pembiayaan dan kredit dengan cara yang cepat, mudah, dan dengan tingkat pengembalian yang wajar.

    Upaya ini dilakukan dengan tujuan masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan mereka.

    Ke depan, pihaknya menginginkan adanya peningkatan sinergi dan kolaborasi yang erat antara OJK, PUJK, dan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

    Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan masyarakat Indonesia perlu semakin cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan hingga melindungi diri dari risiko penipuan.

    Sadewo bercerita bahwa ada seseorang yang melakukan penipuan menggunakan artificial intelligence (AI) dengan wajah dirinya.

    Menurut dia, “inovasi” penipuan ini semakin marak, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan agar terhindari dari praktik-praktik semacam hal tersebut.

    Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady melaporkan pihaknya sudah melakukan 340 kegiatan literasi dan inklusi keuangan selama September-Oktober 2025, termasuk pembukaan 74.400 rekening bank.

    “Dengan penyelenggaraan seperti ini, masyarakat semakin paham, mampu mengelola keuangan yang baik, dan juga bisa terhindar dari praktik-praktik penipuan keuangan yang memang marak sekali terjadi,” ungkap Billady.

    Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJS) Purwokerto Heru Senjaya mengemukakan pihaknya telah melakukan berbagai bentuk kolaborasi dengan OJK, seperti program Gerak Syariah Ramadhan hingga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

    “Kami berharap kegiatan BIK dapat memperkuat peran edukatif dan inklusif dari seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, BIK tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, namun juga mampu mendorong akhirnya inovasi dan pendekatan baru yang lebih efektif, masif, dan berkelanjutan dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi segmen yang tergolong unbanked dan underbanked,” kata Heru.

    Kegiatan Financial Expo dengan tema “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” digelar bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor OJK Purwokerto.

    Financial Expo sebagai penutup rangkaian BIK yang telah dimulai sejak September 2025, dimeriahkan oleh pameran lembaga jasa keuangan di bidang perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta pameran UMKM yang menghadirkan komoditas unggulan dan produk khas wilayah eks Karesidenan Banyumas.

    Agenda BIK pada hari ini juga melaksanakan penyerahan secara simbolis inklusi keuangan oleh beberapa perwakilan lembaga jasa keuangan (LJK).

    Beberapa di antaranya ialah akses permodalan kepada UMKM untuk mendukung ketahanan pangan oleh PT Bank BRI Cabang Purwokerto yang akan diberikan kepada UD Hasil Bumi Lumbung Padi, pembukaan rekening tabungan Simpanan Pelajar oleh PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) kepada 515 siswa SMKN 1 Bukateja, dan akses permodalan kepada pedagang di Banyumas melalui penyaluran kredit Bawor (program kredit/pembiayaan melawan rentenir (KPMR)) oleh PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) kepada 37 nasabah.

    Kemudian, pembukaan rekening tabungan Emas oleh PT Pegadaian kepada sejumlah 173 nasabah, pembukaan rekening efek dalam program guruku investor saham oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan DIY kepada 282 guru, hingga pembukaan polis asuransi SIMAS Rumah dan SIMAS Motor oleh PT Asuransi Sinar Mas Cabang Purwokerto kepada salah satu kantor notaris di Purwokerto.

    Kegiatan Fin Expo diikuti 16 LJK secara langsung maupun melalui perwakilan asosiasi dan 10 UMKM yang berasal dari wilayah Eks Karesidenan Banyumas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY: Revitalisasi kawasan transmigrasi demi pemerataan ekonomi

    Menko AHY: Revitalisasi kawasan transmigrasi demi pemerataan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan komitmen pemerintah merevitalisasi berbagai kawasan transmigrasi sebagai langkah nyata mendorong pemerataan ekonomi nasional berbasis potensi wilayah dan masyarakat.

    “Kami ingin melakukan revitalisasi berbagai kawasan transmigrasi. Tujuannya agar ekonomi tumbuh,” kata Menko AHY di sela menghadiri Open House 24 Jam Penuh, yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan revitalisasi itu diarahkan agar ekonomi di kawasan transmigrasi terus tumbuh melalui peningkatan produktivitas masyarakat, baik transmigran lokal maupun warga yang berpindah dari Jawa ke berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

    Menurut AHY, peningkatan daya saing masyarakat menjadi kunci utama agar para transmigran dapat memiliki pekerjaan layak, penghasilan memadai, serta daya beli yang cukup untuk menopang kesejahteraan keluarga dan daerah.

    Pemerintah menilai penguatan ekonomi lokal harus dilakukan secara menyeluruh dengan mendorong sektor-sektor potensial seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta industri berkelanjutan yang menyerap banyak tenaga kerja.

    Sebagai langkah konkret, lanjut AHY, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian Perindustrian telah menandatangani nota kesepahaman guna memperkuat sinergi pembangunan kawasan transmigrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri rakyat.

    Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan mampu menghadirkan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) sebagai model pengembangan wilayah yang inklusif, produktif, dan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

    Menko AHY menyebut KETT bisa menjadi laboratorium pembangunan terpadu yang menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat kemajuan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran secara berkelanjutan.

    Keberhasilan program transmigrasi, kata AHY, akan menjadi role model pembangunan desa berbasis potensi lokal yang dapat menginspirasi pendekatan pembangunan nasional dari bawah, dimulai dari desa menuju kota.

    Ia menekankan pentingnya membangun desa agar berdaya, karena tanpa penguatan wilayah pedesaan, daya dukung kota akan semakin terbatas menghadapi laju urbanisasi dan ketimpangan ekonomi.

    AHY optimistis dengan kolaborasi kuat antarkementerian, lembaga, serta dukungan pemerintah daerah, pemerataan pembangunan dapat terwujud di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Papua.

    “Masih banyak ruang pertumbuhan baru dan mudah-mudahan kerja sama yang baik antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah pusat dan daerah, Indonesia akan maju bersama-sama. Bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh penjuru tanah air,” kata AHY.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shandong Heavy Industry Group fokus garap pasar ekspor di luar AS

    Shandong Heavy Industry Group fokus garap pasar ekspor di luar AS

    Qingdao (ANTARA) – Shandong Heavy Industry Group (SDHI) fokus menggarap pasar ekspor alat beratnya, khususnya di luar Amerika Serikat dan Eropa, dalam beberapa tahun ke depan.

    Hal itu disampaikan Wakil General Manager SDHI Zhang Gengsheng dalam konferensi pers terkait “Pertemuan Mitra Global Shandong Heavy Industry-Weichai Power” pada 17-19 Oktober 2025 di Qingdao, provinsi Shandong, China, pada Sabtu (18/10).

    Dia mengatakan bahwa perusahaannya mengalami penurunan ekspor ke AS sebesar 16,9 persen tetapi total nilai ekspor global meningkat 7,1 persen.

    “Pepatah China mengatakan ‘tantangan membawa peluang’. Kami melihat peluang besar di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, juga Amerika Latin, Asia Tengah, Afrika Tengah, Afrika Timur — penjualan truk berat kami di Afrika tumbuh sebesar 30 persen,” kata Zhang.

    Pertemuan yang dimeriahkan dengan pameran produk terbaru SDHI itu dihadiri sekitar 3.000 orang penyalur, distributor, mitra, dan pekerja SDHI di lebih dari 140 negara.

    SDHI bergerak di industri manufaktur dan memiliki enam segmen bisnis: sistem penggerak kendaraan (powertrain system), kendaraan komersial, alat pertanian cerdas, rekayasa mesin, peralatan transportasi laut, dan logistik cerdas.

    BUMN China itu menghasilkan produk dengan beragam merek, termasuk Weichai Power, Sinotruk, dan Shacman.

    Pertemuan Mitra Global Shandong Heavy Industry-Weichai Power memamerkan alat-alat berat buatan ​​​​​​​Shandong Heavy Industry Group (SDHI) di Qingdao, provinsi Shandong, China, 18 Oktober 2025. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Pertumbuhan bisnis SDHI terutama didorong oleh permintaan terhadap pembangkit listrik pusat data, energi baru, dan ekspor mesin yang masing-masing tumbuh 400 persen, 84 persen dan 30 persen.

    SDHI mengatakan mereka ingin menggarap pasar internasional dengan cara menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di masing-masing daerah atau disebut sebagai lokalisasi produk.

    “Tujuan kami dalam melakukan ini adalah untuk beradaptasi dengan pelanggan, membuat mereka merasa lebih nyaman, praktis dan merasa diuntungkan. Jika kami dapat mencapai ini, kami pasti akan berhasil,” kata Zhang.

    Dia mengakui bahwa perang dagang antara AS dan China sejak awal tahun mempengaruhi ekonomi internasional, termasuk China dan negara-negara lainnya.

    Zhang juga menyebut Indonesia sebagai salah satu target pasar utama.

    “Indonesia adalah target utama kami untuk lokalisasi manufaktur karena Indonesia adalah yang terbesar,” katanya.

    Wakil General Manager Shandong Heavy Industry Group Zhang Gengsheng pada pembukaan “Pertemuan Mitra Global Shandong Heavy Industry-Weichai Power” di Qingdao, provinsi Shandong, China, 18 Oktober 2025. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Pada 2024, SDHI melaporkan kenaikan pendapatan tahun-ke-tahun sebesar 9 persen menjadi 550 miliar RMB dengan total laba sebesar 28,1 miliar RMB. Pada Januari-September 2025, pendapatannya mencapai 440 miliar RMB.

    Dalam konferensi pers tersebut, Presiden SDHI Wang Zhijian mengungkapkan bahwa perusahaannya ingin fokus kepada inovasi yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan yang sehat.

    “Kami memang bergerak di industri peralatan berat, tetapi tidak sekadar bersaing dalam ‘perang harga’. Kami berfokus pada seluruh rantai industri yang bersinergi dalam sistem penggerak kendaraan secara utuh dengan investasi besar dalam riset dan pengembangan,” kata dia.

    Wan juga mengatakan bahwa SDHI akan fokus kepada globalisasi bisnis dengan memperkuat penelitian dan pengembangan yang mengakomodasi kebutuhan produk spesifik di masing-masing negara di luar China, globalisasi rantai pasokan, globalisasi operasional serta membentuk daya saing dengan standar global.

    “Ke depan, SDHI akan fokus kepada energi baru, digitalisasi, layanan purnajual, dan pasar ekspor,” katanya, menambahkan.

    Pewarta: Desca Lidya Natalia
    Editor: Anton Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans tuntaskan sertifikat hak milik transmigran tertunda 38 tahun

    Mentrans tuntaskan sertifikat hak milik transmigran tertunda 38 tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan keberhasilan pemerintah menuntaskan persoalan sertifikat hak milik (SHM) yang tertunda hingga 38 tahun dari para transmigran menjadi capaian penting satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu banyak sekali para transmigran yang belum mendapatkan sertifikat hak milik. Dan itu prosesnya sudah lama sekali, ada yang 10 (tahun), 20 tahun belum punya sertifikat. Bahkan ada yang 38 tahun belum punya sertifikat,” kata Mentrans di sela Open House 24 jam penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan, sejak awal menjabat sebagai Mentrans, pihaknya menelusuri akar persoalan transmigrasi, dan menemukan banyak transmigran belum menerima SHM yang seharusnya menjadi hak dasar mereka setelah penempatan di lokasi baru.

    “Seharusnya setiap penempatan transmigran mereka kan dapat hak berupa sertifikat hak milik,” tegasnya.

    Dia menyebutkan hasil inventarisasi menunjukkan masih terdapat sekitar 129.000 sertifikat hak milik bukti kepemilikan atas tanah yang belum diterbitkan, sebagian bahkan telah menunggu hingga puluhan tahun tanpa kejelasan akibat kendala administrasi dan pendanaan pengukuran lahan.

    Mentrans menegaskan, sertifikat tersebut sebenarnya gratis, namun proses pengukurannya membutuhkan biaya yang tidak tersedia, sehingga pemerintah mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan penerbitan SHM transmigran.

    Melalui kebijakan itu, pemerintah berhasil menerbitkan lebih dari 7.000 sertifikat dalam waktu satu tahun, termasuk tambahan seribu sertifikat yang diserahkan langsung pada Open House 24 jam penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi.

    Iftitah menilai capaian tersebut bukan sekadar angka, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para transmigran yang selama puluhan tahun menunggu haknya.

    Ia menyebut keberhasilan ini menjadi simbol perubahan cara kerja pemerintah, di mana masalah yang telah berlarut selama dua hingga tiga dekade akhirnya bisa diselesaikan secara konkret dalam waktu singkat.

    “Lebih dari 7.000 sertifikat sudah diserahkan. Mungkin setiap angka juga masih cukup jauh dari target kami. Tapi yang lebih penting lagi ada progresnya. Apalagi yang sampai 20-30 tahun (SHM-nya tertunda) itu bisa terselesaikan dalam kurang lebih satu tahun,” tegasnya.

    Selain persoalan sertifikat, Kementerian Transmigrasi juga fokus memperkuat kualitas sumber daya manusia agar para transmigran mampu menjadi penggerak pembangunan wilayah dan bagian dari jaringan ekonomi nasional.

    Menurutnya, transmigrasi kini dijalankan dengan semangat konkuren, yaitu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan tidak bersifat top-down tetapi berjalan sinergis sesuai amanat undang-undang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP tambah kuota rumah subsidi di Jember sebanyak 2.000 unit

    Menteri PKP tambah kuota rumah subsidi di Jember sebanyak 2.000 unit

    ANTARA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambah kuota perumahan subsidi untuk Kabupaten Jember, Jawa Timur sebanyak 2.000 unit dari 8.000 menjadi 10.000 unit saat melakukan kunjungan kerja, Sabtu (18/10). Dalam kunjungannya, Menteri PKP juga meninjau kualitas bangunan rumah subsidi di Perumahan Taman Gading, Tegal Besar. (Hamka Agung Balya/Rizky Bagus Dhermawan/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP targetkan serapan Rp1 triliun KUR perumahan di Jember

    Menteri PKP targetkan serapan Rp1 triliun KUR perumahan di Jember

    Karena itu, untuk tahun depan saya perintahkan BP Tapera siapkan 8.000 kuota FLPP untuk Jember

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan serapan Rp1 triliun kredit usaha rakyat (KUR) perumahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya menargetkan serapan KUR bisa mencapai Rp1 triliun, mengingat potensi pasar di Jember sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa dan tingkat realisasi rumah subsidi yang termasuk tertinggi secara nasional,” katanya saat meninjau langsung kawasan perumahan bersubsidi di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Sabtu sore.

    Ia menekankan pentingnya mendorong serapan Kredit Usaha Rakyat perumahan di Kabupaten Jember.

    “Saya yakin ada ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat di sektor itu, mulai dari developer, toko bangunan, kontraktor, hingga UMKM rumahan,” tuturnya.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.