ANTARA – Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan untuk memodernisasi 1.582 kapal perikanan nelayan di Indonesia. Program ini digagas agar kualitas produksi ikan nelayan Indonesia bisa setara dengan produksi dari negara maju lainnya.(Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait penyerapan anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per 28 Oktober 2025 yang telah mencapai 70 persen.
Dalam rapat terbatas yang sama, Ara, sapaan populer Maruarar, juga melaporkan penyerapan rumah bersubsidi yang diperuntukkan kepada MBR telah mencapai 205.000 dari total kuota sebanyak 350.000 unit.
“Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang prorakyat,” kata Maruarar selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.
Maruarar kemudian kembali menjelaskan pemerintah saat ini telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulunya dikenal dengan IMB, juga telah dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” sambung Ara.
Tidak hanya itu, Maruarar menyebut pemerintah terus menjaga bunga rumah subsidi sebesar 5 persen sebagai wujud keberpihakan terhadap rakyat kecil. Kemudian, pemerintah juga terus memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.
“Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45.000 rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45.000 tahun ini, tahun depan menjadi 400.000,” ujar Maruarar.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Konferensi Indonesian Palm Oil Conference and 2026 IPOC Outlook (IPOC 2025) akan membahas berbagai tantangan global, termasuk dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump hingga regulasi anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR) terhadap pasar dan daya saing industri kelapa sawit.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan kembali menggelar IPOC 2025 pada 12–14 November di Nusa Dua, Bali.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa konferensi tahun ini akan mengangkat tema besar peta jalan industri sawit menuju visi Indonesia Emas 2045, sekaligus merespons tekanan kebijakan internasional yang kian kompleks.
“IPOC merupakan forum strategis untuk membahas arah industri kelapa sawit ke depan, khususnya upaya-upaya yang dapat dilakukan para pelaku industri sawit dalam mendorong produktivitas di tengah beragam peluang dan tantangan domestik maupun global,” kata Eddy.
IPOC 2025 akan menghadirkan sejumlah pembicara nasional dan internasional dari sektor minyak nabati dan kebijakan perdagangan global.
Executive Director Oil World Thomas Mielke akan menyampaikan analisisnya mengenai proyeksi harga dan tren pasar minyak nabati dunia.
Pendiri Glenauk Economics Julian McGill akan mengulas dinamika makroekonomi yang mempengaruhi sektor komoditas.
Ryan Chen dari Cargill Investments China yang akan memaparkan outlook ekonomi China dan dampaknya terhadap industri sawit. Satia Varqa dari FastMarkets akan membahas strategi industri dalam menghadapi tantangan global.
Selain sesi konferensi, IPOC 2025 juga akan menghadirkan pameran industri sawit yang menampilkan teknologi, produk, dan inovasi terbaru dari sektor hulu hingga hilir.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Penyelenggara menargetkan lebih dari 1.500 peserta dari dalam dan luar negeri akan berpartisipasi dalam konferensi tahun ini,
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi….
Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi telah mencapai lebih dari 109.000 unit dengan total nilai Rp17 triliun hingga September 2025.
Menurut perseroan, hal tersebut menjadi bukti nyata komitmen BNI dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa BNI berperan aktif dalam membantu pemerintah mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok MBR.
“BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah pertama dengan bunga terjangkau,” ujar Okki.
Melalui produk KPR Subsidi BNI, masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan seperti suku bunga tetap sebesar 5 persen, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, serta proses pengajuan yang mudah di seluruh jaringan kantor cabang BNI di Indonesia.
Pada 2025, ujar Okki, BNI memperoleh tambahan kuota penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah.
Kuota tersebut meningkat signifikan dari 10.750 unit menjadi 25.000 unit. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan konsistensi BNI dalam mendukung program perumahan nasional.
“Peningkatan kuota ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kinerja BNI dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi,” kata Okki.
Ia menambahkan bahwa selanjutnya BNI akan terus menjaga komitmen untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
BNI juga optimistis dapat mengoptimalkan penyaluran KPR subsidi di sisa tahun 2025, didukung 1.776 kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan ribuan pengembang (developer) berkualitas yang memiliki unit siap huni (ready stock).
Okki menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan nasional.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, kami yakin program perumahan rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Okki.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kamis, 16 Oktober 2025 21:24 WIB
Target produksi PT Timah hingga akhir 2025
Seorang pekerja menghitung balok timah hasil produksi di gudang penyimpanan di PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/10/2025). PT Timah Tbk menargetkan produksi bijih timah dan logam timah sebesar 21,5 ribu ton dan volume penjualan 19,06 ton hingga akhir tahun 2025 untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.
Pekerja melakukan proses peleburan timah di PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/10/2025). PT Timah Tbk menargetkan produksi bijih timah dan logam timah sebesar 21,5 ribu ton dan volume penjualan 19,06 ton hingga akhir tahun 2025 untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menguji dua teknologi gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dari China dan teknologi gabungan antara Korea-Eropa. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hasil pengujian akan menentukan teknologi dari negara mana yang akan digunakan oleh Indonesia. (Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen Bulog dan Pemkab Muara Enim untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh melalui penguatan infrastruktur penanganan hasil panen.
Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan, sepakat memperkuat sinergi melalui pembangunan infrastruktur pascapanen guna mendukung pengembangan sektor pangan daerah dan mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.
“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen Bulog dan Pemkab Muara Enim untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh melalui penguatan infrastruktur penanganan hasil panen,” kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan Perum Bulog telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemkab Muara Enim sebagai langkah konkret memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan sektor pangan daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur pasca panen di wilayah tersebut.
Penandatanganan MoU bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Pasca Panen Perum Bulog di Kabupaten Muara Enim” ini dilakukan di Jakarta, Senin (27/10).
Dalam kerja sama tersebut, kata Prihasto, Pemkab Muara Enim berencana melakukan hibah barang milik daerah berupa tanah yang akan digunakan oleh Perum Bulog untuk pembangunan infrastruktur pascapanen beserta fasilitas penunjang lainnya.
Lebih lanjut Prihasto mengatakan kerja sama itu merupakan bagian dari strategi Bulog dalam meningkatkan kapasitas pascapanen dan memperkuat peran perusahaan dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas pangan nasional.
“Melalui kerja sama ini, Perum Bulog bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupaya membangun fondasi yang kuat bagi pengelolaan hasil panen yang lebih efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur pascapanen di Kabupaten Muara Enim ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi positif antara BUMN dan pemerintah daerah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional.
Ke depan, fasilitas tersebut akan berperan penting dalam mendukung program swasembada pangan, sekaligus mendorong kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.
Ia menambahkan, dengan terjalinnya kerja sama itu, Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus hadir di seluruh lini rantai pangan, mulai dari penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan, hingga penguatan infrastruktur pendukung.
“Guna memastikan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Prihasto.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pasokan gas murah melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dapat terpenuhi pada 2027.
“Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover,” ujar Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Selasa.
Bahlil menjelaskan bahwa dalam rentang 2025-2026, Indonesia memiliki pasokan gas yang melimpah. Akan tetapi, masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah menandatangani kontrak ekspor sebesar 30 persen.
Dengan demikian, pasokan gas tersebut tidak serta-merta bisa digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.
Pada 2027 nanti, kata dia lagi, sejumlah blok minyak dan gas bumi (migas) raksasa akan on stream atau mulai berproduksi.
Ia mencontohkan proyek gas yang dikelola oleh ENI di lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi gas sekitar 1.000 MMscfd (juta kaki kubik standar per hari), Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas sekitar 300 MMscfd untuk tahap pertama, hingga sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur.
“Itu semua kita on stream (produksinya) ke dalam negeri,” kata Bahlil.
Saat ini, pemberian gas murah atau HGBT tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri.
Adapun tujuh sektor industri yang menjadi penerima HGBT, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri kaca, dan industri sarung tangan.
Gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar Amerika Serikat (AS) per million british thermal unit (MMBTU), sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS per MMBTU.
“HGBT tetap kami berikan. Kami berikan, tapi ukurannya yang mungkin tidak seperti ekspektasi. Karena HGBT itu harganya 6,5 dolar AS dan 7 dolar AS, sementara harga pasar sekarang itu 10-11 dolar AS per MMBTU,” kata dia lagi.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan menambah pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri manufaktur.
Namun demikian, Agus belum bisa memastikan sumber bahan baku tersebut akan mengambil dari luar negeri atau dalam negeri.
Ia memaparkan sebanyak 225 perusahaan industri ditetapkan sebagai penerima HGBT dengan total kuota 693,307 billion british thermal unit per day (BBUTD).
Lebih lanjut, Agus mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal agar seluruh seluruh sektor industri yang berhak mendapatkan HGBT, bisa menikmati insentif tersebut.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik
Ternate (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Pulau Halmahera, Maluku Utara (Malut), melalui hilirisasi dan peningkatan harga di tingkat petani.
“Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunjungan kerja di Ternate, Selasa.
Menteri menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.
Menurut Mentan Amran, pemerintah sudah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara mulai tahun 2026, yang akan dibagi di beberapa kabupaten.
Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi,” ujar Amran.
Mentan mencontohkan saat melakukan kunjungan kerja di Halmaehra Utara, melihat secara dekat ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok.
Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO telah menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.
Selain itu ada produk olahan lainnya yang dihasilkan seperti tepung kelapa, santan kelapa, nata decoco yang telah menembus pasar Asia, Amerika dan Eropa.
“Ini membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” ujarnya.
Mentan Amran menjelaskan nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah.
“Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau sudah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa 40 sampai 50 ribu per butir. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga untuk petani yang adil,” ujarnya.
Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.
“Perusahaan seperti ini harus kita jaga. Mereka membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan,” kata Amran.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan terhadap pengembangan komoditas kelapa di daerahnya.
Ia menyebutkan program hilirisasi dan peningkatan harga kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.
“Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kebun kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat,” ujar Sherly.
Data Kementan menunjukkan luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan.
Namun, Mentan Amran menegaskan masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, penegasan R&I atas peringkat kredit Indonesia di level BBB+ mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang solid.
Di samping itu, peringkat kredit tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang berlanjut.
Perry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengingatkan perlunya upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional.
“Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah juga diharapkan dapat semakin memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Perry.
Pada Jumat (24/10), lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil.
Keputusan ini mencerminkan keyakinan R&I terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga didukung oleh ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh.
R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.
Namun di sisi lain, R&I menilai perlu asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah.
R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 5 persen. Hal ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen.
R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1 persen dari PDB.
Sementara dari sisi fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.
Ke depan, Bank Indonesia pun akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik.
Selain itu, bank sentral tetap mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.