Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Ketua Komisi XII DPR minta Pertamina Patra Niaga jaga kualitas BBM

    Ketua Komisi XII DPR minta Pertamina Patra Niaga jaga kualitas BBM

    Jakart (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas bahan bakar minyak atau BBM yang beredar tetap sesuai standar sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

    “Kami mencermati laporan tersebut dan menilai perlu dilakukan pengecekan kualitas secara menyeluruh. Kepastian kondisi BBM penting agar masyarakat tidak dirugikan dan tetap merasa tenang,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Bambang Patijaya menanggapi laporan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur mengenai gangguan kendaraan setelah pengisian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

    Bambang mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium.

    Ia menekankan perlunya proses pemeriksaan yang lebih luas pada jaringan distribusi terkait, serta penyampaian hasil secara jelas kepada publik.

    Sebagai tindak lanjut, ia meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Dirjen Migas, dan tim Lemigas untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Rombongan dijadwalkan berangkat pada Rabu (29/10), guna memverifikasi kondisi di SPBU dan titik distribusi terkait.

    Bambang juga menekankan perlunya saluran pengaduan yang sederhana dan mudah diakses agar masyarakat terdampak dapat menyampaikan laporan dan memperoleh informasi mengenai penanganan kendaraan mereka.

    “Menjaga kepercayaan publik sangat penting. Komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang jelas akan membantu menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

    Komisi XII DPR RI akan mengikuti perkembangan penanganan kasus ini dan mendorong langkah perbaikan apabila diperlukan demi memastikan layanan energi bagi masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR: PP 38 Tahun 2025 jadi terobosan untuk pembiayaan daerah

    Komisi XI DPR: PP 38 Tahun 2025 jadi terobosan untuk pembiayaan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif langkah strategis pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

    Menurut Misbakhun, regulasi baru ini merupakan terobosan penting yang memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “PP 38 Tahun 2025 adalah jawaban atas kebutuhan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan terkelola. Dengan aturan ini, pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung proyek-proyek vital di daerah dan BUMN melalui mekanisme pinjaman langsung,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan kebijakan tersebut memberi peluang bagi pemda dan korporasi negara untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih efisien dan terukur.

    Skema ini dinilai mampu mempercepat pelaksanaan proyek strategis di daerah, khususnya di sektor infrastruktur yang selama ini sering terkendala akses pendanaan komersial.

    “Melalui pinjaman langsung dari pemerintah pusat, biaya bunga dapat ditekan dibandingkan jika pemda atau BUMD mencari pinjaman melalui pasar modal atau perbankan konvensional,” jelasnya.

    Meski demikian, Misbakhun menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam implementasinya.

    Ia menambahkan Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap penyaluran pinjaman didasarkan pada studi kelayakan yang matang, prinsip kehati-hatian (prudence), serta kemampuan bayar yang terukur (repayment capacity).

    “Kami di DPR akan memastikan fasilitas ini digunakan secara produktif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko fiskal di kemudian hari, baik bagi APBN maupun APBD,” tegasnya.

    Misbakhun berharap penerbitan PP Nomor 38 Tahun 2025 dapat memperkuat sinergi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong BUMN dan BUMD lebih ekspansif dalam menjalankan mandat pembangunan nasional.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Airlangga ajak negara Indo-Pasifik dorong ekonomi global tumbuh

    Menko Airlangga ajak negara Indo-Pasifik dorong ekonomi global tumbuh

    kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total PDB global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya kolaborasi antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi global.

    Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2025 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, ia mengatakan menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik memiliki peran strategis sebagai episentrum ekonomi dunia.

    Ia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, bahwa kawasan tersebut mendorong hampir dua pertiga dari pertumbuhan ekonomi dunia dan mencakup hampir setengah dari volume perdagangan dunia.

    Hal tersebut karena kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total Produk Domestik Bruto (PDB) global.

    Agar dapat terus menjaga momentum tersebut, Airlangga pun mengajak negara-negara Indo-Pasifik untuk menghasilkan pertumbuhan inklusif dan memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama.

    Ia pun menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui kontribusi aktif dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan, sejalan dengan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, keterbukaan serta stabilitas kawasan.

    Airlangga Hartarto juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong inovasi dan investasi, mengingat sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

    Ia optimistis Indonesia bersama negara-negara Indo-Pasifik dapat mempererat kerja sama di kawasan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mengubah tantangan tersebut menjadi peluang demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera.

    Forum AIPF 2025 memusatkan pembahasan pada proyek-proyek konkret seperti ASEAN Common Carbon Framework, ASEAN Power Grid, hingga cross-border payment, yang diharapkan mampu mempererat integrasi ekonomi kawasan.

    Forum dialog dan kerja sama tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, yang bertujuan untuk mendorong implementasi nyata proyek-proyek strategis di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

    Forum tersebut mempertemukan para pebisnis, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk menjajaki kemitraan yang berfokus pada pembangunan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan di kawasan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melakukan akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersama seluruh kepala daerah se-Sumut.

    “Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit,” ucap Bobby usai rapat secara virtual percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Provinsi Sumut 2025 bersama seluruh kepala daerah se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut di Kota Medan, Selasa.

    Hingga saat ini, lanjut Bobby, sudah terjadi akad sebanyak 8.148 unit atau sekitar 40,74 persen rumah bersubsidi bagi MBR di Sumut.

    MBR bisa memiliki hunian layak dan terjangkau di kabupaten/kota se-Sumut dengan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Harapannya seluruh daerah dapat berperan aktif menyukseskan program nasional ini,” ungkap Bobby bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.

    Gubernur menyebutkan secara nasional terdapat lima asosiasi pengembang perumahan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan Program 3 Juta Rumah.

    Namun, di Sumut terdapat dua asosiasi utama, yaitu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Real Estat Indonesia (REI).

    “Untuk mencapai target 100 persen dibutuhkan akselerasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta. Akselerasi ini akan terwujud apabila ada dukungan dari pemerintah di semua level berjalan baik,” tegas Bobby.

    Gubernur memaparkan peran pemerintah daerah di Sumut dalam mendukung program ini, di antaranya menyediakan dan menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis.

    Kemudian, melakukan validasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pemukiman.

    Pemprov Sumut mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumut melakukan gerakan serentak 20.000 rumah tahun ini dengan memberikan kemudahan perizinan, dan memperkuat kolaborasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR.

    “Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak, yakni Deli serdang 14.892 unit, Labuhanbatu 1.724 unit, Tapanuli Tengah 1.661 unit, dan Pematangsiantar 1.329 unit,” katanya.

    Dalam rapat secara virtual ini, Bobby juga sempat berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah di Sumut, seperti Bupati Deli Serdang, Simalungun, Karo, Mandailing Natal, Asahan dan Medan.

    Gubernur menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah untuk MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.

    “Agar pemerintah daerah benar-benar mengecek di lapangan, apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.

    Bobby juga meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut untuk memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah Program 3 Juta Rumah ini.

    “Karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat,” sebut Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

    Nurdin meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar minyak secara terbuka.

    “Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi peristiwa gangguan massal pada sepeda motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

    Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

    Pertamina telah menurunkan tim investigasi dan membuka posko aduan masyarakat serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar.

    Namun, hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

    Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, meminta Pertamina memberikan atensi serius terhadap kasus ini.

    Ia juga mengimbau publik tidak mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan tambahan etanol yang sedang dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

    “Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” kata Nurdin.

    Nurdin Halid mengatakan langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorong inovasi energi terbarukan justru menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

    Ia menambahkan arah kebijakan Bahlil selaras dengan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

    “Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. Karena itu, DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara langkah transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya enggan lanjutkan “burden sharing” dengan BI

    Purbaya enggan lanjutkan “burden sharing” dengan BI

    Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku enggan melanjutkan skema pembagian beban bunga (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI).

    “Saya semaksimal mungkin tidak akan memakai ‘burden sharing’ itu,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

    Menurut Purbaya, pihak Istana Presiden tidak pernah meminta penerapan skema “burden sharing”. Dia pun berpendapat skema ini berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter.

    Padahal, kata dia, BI sengaja dipisahkan dari pemerintah agar berdiri sebagai bank sentral yang independen sehingga politik maupun pergantian pemerintahan tak mempengaruhi kebijakan bank sentral yang dampaknya dirasakan dalam jangka panjang.

    Purbaya mengakui skema “burden sharing” bisa diterapkan dalam waktu tertentu, terutama ketika krisis.

    Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini meyakini terdapat aspek-aspek penting dalam kebijakan moneter yang tidak boleh diintervensi dengan kebijakan fiskal.

    “Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal,” tutur Purbaya.

    Pada September lalu, Kementerian Keuangan dan BI mengungkapkan rencana penerapan “burden sharing” untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Kesepakatan “burden sharing” ini dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Mewujudkan Asta Cita Terkait Ekonomi Kerakyatan.

    Cara pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran untuk program pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan KDMP setelah dikurangi imbal hasil untuk penempatan Pemerintah terkait kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

    “Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 sampai dengan berakhirnya program pemerintah tersebut,” sebut Kemenkeu dan BI dalam pernyataan bersama di Jakarta, Senin (8/9).

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI.

    Kemenkeu dan BI sebelumnya menegaskan “burden sharing” atas program perumahan rakyat dan koperasi dilakukan dengan menerapkan kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Skema ini juga menerapkan kebijakan yang bertata kelola baik, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Solar dryer dome Program Jaskop Bobby siap dimanfaatkan Desember 2025

    Solar dryer dome Program Jaskop Bobby siap dimanfaatkan Desember 2025

    Sekarang sudah masuk tahap pengadaan. Diperkirakan selesai pada awal Desember 2025.

    Medan (ANTARA) – Sebanyak 10 unit solar dryer dome Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pertanian (Jaskop) merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution siap dimanfaatkan oleh para petani pada Desember 2025.

    “Sekarang sudah masuk tahap pengadaan. Diperkirakan selesai pada awal Desember 2025,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumut Timur Tumanggor, di Medan, Selasa.

    Dia mengatakan pula, pada akhir tahun ini solar dryer dome merupakan alat pengering berbentuk kubah memanfaatkan energi matahari itu akan diserahkan kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat.

    Bantuan solar dryer dome ini akan diperuntukkan bagi 10 kelompok tani pada dua kabupaten di Sumut, yakni Batu Bara dan Karo.

    “Pekan kedua di Desember tahun ini bantuan solar dryer dome sudah bisa diserahkan ke kelompok tani,” kata Timur lagi.

    Ia menjelaskan, solar dryer dome ini masing-masing berukuran 9×30 meter yang berkapasitas 2-2,5 ton dengan proses pengeringan berlangsung sekitar dua hingga tiga hari.

    Setiap unit solar dryer dome dilengkapi dengan dua mesin chopper berkapasitas 50 kilogram per jam, dan satu generator set 6.500 watt.

    Selain itu, kata Timur, setiap solar dryer dome dilengkapi satu unit gudang penyimpanan.

    Untuk pembangunan gudang saat ini masih tahap proses lelang, dan ditargetkan akan rampung pada pekan kedua Desember 2025.

    “Seluruhnya akan diserahkan bersamaan dengan solar dryer dome pada minggu ketiga Desember,” ujarnya.

    Menurut Timur, bantuan ini akan memberikan banyak manfaat bagi para petani, di antaranya menjaga stabilitas harga cabai merah tingkat petani, dan menjamin ketersediaan pasokan cabai merah sepanjang tahun, termasuk saat musim hujan.

    “Selama ini saat panen raya stok cabai melimpah dan harga turun. Dengan solar dryer dome, stok berlebih bisa dikeringkan dan disimpan lebih lama, sehingga petani tidak rugi,” kata dia.

    Penggunaan solar dryer dome juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi petani melalui pengolahan produk, seperti cabai kering dan bubuk cabai.

    Kemudian, menciptakan ekosistem pertanian terpadu melibatkan koperasi, pemerintah desa, dan mitra terkait lainnya, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

    “Ini juga membuka peluang ekonomi baru di pedesaan,” kata Timur pula.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Restrukturisasi utang Whoosh dan pergeseran kerja sama infrastruktur

    Restrukturisasi utang Whoosh dan pergeseran kerja sama infrastruktur

    Jika Indonesia dapat menjadikan pengalaman Whoosh sebagai pelajaran untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan operasi proyek besar secara sistemik, maka biaya jangka pendek ini akan menjadi investasi jangka panjang yang berharga.

    Jakarta (ANTARA) – Oktober 2023 ditandai terobosan historis dalam pembangunan infrastruktur kawasan Asia Tenggara, ketika mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, bersama Perdana Menteri Tiongkok saat itu, Li Qiang, meresmikan Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).

    Dengan kecepatan 350 kilometer per jam, waktu tempuh antara dua kota ini dipangkas dari tiga jam menjadi hanya 40 menit. Proyek ini juga menghasilkan transfer teknologi yang melahirkan tim insinyur lokal Indonesia, serta mendorong terbentuknya koridor ekonomi di sepanjang jalur.

    Namun, belum genap dua tahun kemudian, Kantor Berita Antara mempublikasikan laporan panjang yang secara jujur mengungkap tekanan keuangan proyek tersebut: biaya konstruksi sebesar 7,2 miliar dolar AS, beban bunga tahunan hampir Rp2 triliun, kerugian Rp1,6 triliun pada semester pertama tahun 2025, serta volume penumpang yang masih jauh di bawah harapan.

    Angka-angka tersebut memicu perhatian luas, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, penting untuk diluruskan bahwa ini bukan kisah tentang proyek yang “gagal”, melainkan fenomena normal dari proyek infrastruktur besar yang sedang memasuki masa penyesuaian operasional.

    Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa proyek kereta cepat di negara berkembang umumnya membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk mencapai keseimbangan operasi. Bahkan Shinkansen Jepang pun pernah mengalami kekurangan penumpang dan tekanan keuangan pada tahap awal.

    Kuncinya bukanlah apakah kesulitan muncul, tetapi bagaimana menghadapi tantangan tersebut dengan sikap pragmatis dan mengubahnya menjadi keuntungan jangka panjang. Dimulainya negosiasi restrukturisasi utang proyek Whoosh justru mencerminkan kematangan kedua negara dalam menghadapi masalah secara terbuka dan bekerja sama mencari solusi.

    Kesenjangan antara Perencanaan dan Realitas

    Kesulitan keuangan proyek Whoosh disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, tetapi sumber utamanya terletak pada kelemahan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendukung, bukan pada model pembiayaannya.

    Pertama, keterputusan antara proyeksi permintaan dan pengembangan pasar. Realisasi penumpang selama tahun 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, jauh di bawah target, dengan pendapatan kotor tahunan kurang dari Rp 1,5 triliun, tidak cukup untuk menutupi beban bunga Rp2 triliun per tahun.

    Kesalahan mendasar di sini adalah Indonesia meremehkan biaya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk pasar baru. Kereta cepat, sebagai moda transportasi baru, memerlukan strategi jangka panjang seperti promosi tiket murah, peningkatan layanan, dan edukasi publik agar menjadi pilihan utama masyarakat. Shinkansen Jepang pun butuh waktu lima tahun untuk membangun basis penumpang yang stabil.

    Masalah yang lebih serius adalah absennya konektivitas last mile. Stasiun Tegalluar terletak jauh dari pusat Kota Bandung, sementara transportasi penghubung seperti LRT, bus khusus, dan terminal taksi belum tersedia. Akibatnya, penumpang harus menambah 30–40 menit perjalanan menuju pusat kota, sehingga keunggulan waktu kereta cepat menjadi tidak relevan.

    Kedua, kelemahan dalam pengendalian biaya dan kapasitas manajemen. Biaya proyek meningkat dari 6 miliar menjadi 7,2 miliar dolar AS —kenaikan 20% yang umum terjadi pada proyek infrastruktur besar, tetapi tetap perlu ditelusuri.

    Perlu digarisbawahi bahwa struktur pembiayaan proyek ini sebenarnya adalah pengaturan komersial yang wajar. China Development Bank memberikan 75% pinjaman dengan suku bunga dan tenor yang sesuai standar internasional. Indonesia memilih skema ini karena lembaga keuangan Barat dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menawarkan syarat yang lebih ketat, bahkan menolak mendanai proyek tersebut. Oleh karena itu, menyalahkan “syarat pinjaman Tiongkok yang berat” tidak berdasar.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Kalsel sanggah Menkeu Purbaya soal dana mengendap 5,1 triliun

    Gubernur Kalsel sanggah Menkeu Purbaya soal dana mengendap 5,1 triliun

    ANTARA – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin buka suara, meluruskan polemik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, perihal dana mengendap di rekening Bank Kalsel senilai Rp5,1 triliun. Menurut Muhidin pernyataan Menkeu Purbaya tersebut terlalu terburu-buru. (Latif Thohir/Rayyan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerbangan Jember-Jakarta segera dibuka kembali pada November 2025

    Penerbangan Jember-Jakarta segera dibuka kembali pada November 2025

    Setelah melalui uji coba dan evaluasi bersama, kini Jember resmi terkoneksi langsung dengan ibu kota Jakarta.

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Penerbangan maskapai Fly Jaya dengan rute Jember-Jakarta di Bandara Notohadinegoro segera dibuka kembali pada November 2025, setelah penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Surya Mataram Nusantara, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Selasa malam.

    Bupati Jember Muhammad Fawait dan Deputi Komersial Direktur PT Surya Mataram Nusantara Ary Mercyanto melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tentang Layanan Angkutan Udara di Bandara Notohadinegoro Jember tersebut.

    “Alhamdulillah bahwa rencana kami untuk terus menyambungkan Jember dengan pusat pertumbuhan ekonomi yakni ibu kota Jakarta pada tahapan finalisasi untuk menuju penerbangan yang permanen,” kata Bupati Fawait, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Jawa Timur.

    Menurutnya, penerbangan dengan rute Jember-Jakarta bukan hanya sekadar keinginan, melainkan sudah menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat Jember untuk membuka peluang investasi karena dapat menarik investor datang ke Jember.

    “Setelah melalui uji coba dan evaluasi bersama, kini Jember resmi terkoneksi langsung dengan ibu kota Jakarta. Itu bukan hanya soal transportasi, tapi soal kebutuhan untuk membuka akses investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pula.

    Deputi Komersial Direktur PT Surya Mataram Nusantara (Fly Jaya) Ary Mercyanto mengatakan pihaknya datang kembali ke Jember bertemu dengan Gus Fawait dan jajarannya untuk memulai lagi penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ke Bandara Notohadinegoro Jember.

    “Setelah kami melakukan evaluasi bersama terhadap operasional penerbangan yang sudah berjalan dan melihat ada keterlibatan uang pemerintah, sehingga kami sebagai pihak swasta sangat berhati-hati sekali,” katanya.

    Ia mengatakan pula, rencana ada penambahan fasilitas refueling (pengisian bahan bakar) di Bandara Notohadinegoro agar kapasitas atau daya angkut meningkat dan biaya operasional turun.

    Penerbangan dengan pesawat ATR-72 dengan kapasitas 70 penumpang rute Jakarta-Jember-Jakarta akan dibuka kembali pada 11 November 2025, dengan jadwal yang sama seperti sebelumnya, yakni dua hari dalam sepekan setiap hari Selasa dan Kamis.

    Jadwal penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma pukul 07.45 WIB dan tiba di Bandara Notohadinegoro Jember pukul 10.05 WIB. Sedangkan dari Bandara Jember, pesawat take off pukul 10.35 WIB dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 12.55 WIB.

    Sebelumnya, penerbangan perdana maskapai Fly Jaya rute Jakarta-Jember-Jakarta pada 23 September 2025 dan beroperasi selama tiga pekan saja, karena penerbangan komersial tersebut sempat dihentikan pada 14 Oktober 2025 dengan alasan evaluasi secara menyeluruh.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.