Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Shenzhen dalam 24 jam pertama, kesan kota yang memproduksi masa depan

    Shenzhen dalam 24 jam pertama, kesan kota yang memproduksi masa depan

    Shenzhen bukan hanya kota hi-tech, tetapi laboratorium sosial yang memperlihatkan apa yang terjadi ketika keberanian inovasi bertemu disiplin eksekusi

    Shenzhen (ANTARA) – Kota Shenzhen tertidur hanya sebentar. Hingga pukul 02.00 dini hari, kota yang terletak di Provinsi Guangdong itu masih ruwet dengan kemacetan yang seolah tanpa ujung.

    Suara klakson beradu memecah malam yang seharusnya hening, dan ketika hiruk-pikuk itu akhirnya mereda, satu dua kendaraan tetap memacu kecepatannya di Huanggang Port, Futian District.

    Shenzhen adalah kota yang menolak jeda. Seakan-akan ada ritme tak terlihat yang terus memaksa kota ini bergerak.

    Di balik kilatan lampu-lampu tinggi dan layar raksasa yang tak pernah mati, tampak denyut yang mengingatkan bahwa transformasi dari wilayah agraris menjadi pusat inovasi global bukan hanya soal kebijakan dan uang, tetapi mentalitas sebuah kota yang tidak mau berhenti tumbuh.

    Bagi Indonesia, kota ini salah satu yang terpenting karena ada jejak jalan sutera maritim yang menghubungkan Nusantara dengan Tiongkok secara keseluruhan.

    Dalam 24 jam pertama di kota ini, yang akan tampak jelas adalah laboratorium raksasa-raksasa bisnis berteknologi canggih yang memproduksi instrumen dengan visi masa depan, yang tak pernah terpikirkan sebelumnya.

    Salah satu sudut di kantor pusat BYD di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China. ANTARA/Hanni Sofia

    Sebut saja BYD, ikon elektrifikasi yang namanya kini bersanding dengan para pemain besar dunia. Ruang workshop BYD tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga logika masa depan.

    Di sana, baterai diperlakukan bukan sekadar komponen, melainkan organ pusat yang menentukan kelangsungan ekosistem transportasi. Para insinyur menjelaskan bahwa setiap baterai diuji seperti organisme hidup, dipantau, diprediksi, dan disesuaikan agar mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekstrem.

    Chip-chip kecil bekerja dalam koordinasi yang nyaris musikal, mengubah rangka besi menjadi sistem mobilitas yang tidak hanya cerdas, tetapi punya intuisi mekanis.

    Seorang petugas di BYD mengatakan bahwa riset mobil listrik China tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi “kemandirian sistemik” sebuah konsep bahwa teknologi harus mampu hidup, tumbuh, dan beradaptasi tanpa ketergantungan eksternal yang melemahkan.

    Di titik ini, semua bisa melihat bahwa inovasi mereka bukan hanya urusan industri, tetapi strategi geopolitik jangka panjang.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PU targetkan peningkatan kapasitas tampungan air pada 2027

    Wamen PU targetkan peningkatan kapasitas tampungan air pada 2027

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan Kementerian PU menargetkan peningkatan kapasitas tampungan air sebesar 59,08 meter kubik per kapita per tahun.

    “Pada sektor sumber daya air yaitu meningkatkan kapasitas tampungan air sebesar 59,08 meter kubik per kapita per tahun,” ujar Diana dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut ia mengatakan Kementerian PU pada tahun 2027 juga menargetkan rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk sebesar 55,09 persen.

    Kemudian persentase luas baku sawah fungsional beririgasi sebesar 61,92 persen, luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk sebesar 16,07 persen.

    Lalu efisiensi pemanfaatan air irigasi sebesar 0,39 dolar AS per meter kubik, persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air sebesar 61 persen, serta persentase kondisi keandalan daerah irigasi sebesar 27 persen.

    Rakorbangwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan, ujar dia.

    Kementerian PU, menurut dia, menerjemahkan misi Presiden Prabowo tersebut ke dalam Sasaran Utama PU608, yaitu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, mengentaskan kemiskinan menuju nol persen, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Tentunya harus kita wujudkan melalui kolaborasi lintas kementerian/ lembaga, dan Pemda yang solid dan terkoordinasi,” kata Diana.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya mengatakan infrastruktur sumber daya air (SDA) sangat penting untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional.

    Dody mengatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur SDA, seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP pastikan seluruh kabupaten/kota dapat alokasi program BSPS

    Menteri PKP pastikan seluruh kabupaten/kota dapat alokasi program BSPS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk pertama kalinya pemerintah menargetkan bahwa pada 2026 program renovasi rumah rakyat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

    “Tahun 2026, pertama kalinya dalam sejarah, kami pastikan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang terlewat,” ujar Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, masih ada 224 kabupaten/kota yang belum mendapat alokasi pada 2025 dan juga termasuk 22 kabupaten/kota yang lima tahun tidak menerima BSPS.

    Untuk pertama kalinya juga, Ara mengatakan bahwa seluruh proses penyaluran BSPS akan menggunakan indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penentuan prioritas.

    Indikator itu mencakup persentase penduduk miskin tertinggi, jumlah penduduk miskin terbesar, gini rasio tertinggi, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, jumlah desa tertinggal terbanyak, dan jumlah penduduk desil 1–4 dengan Rumah Tidak Layak Huni paling banyak.

    “Dengan pendekatan berbasis data dan komitmen pemerataan, BSPS diharapkan menjadi program yang semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga Indonesia,” kata Ara.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan dua program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia.

    Kedua program perumahan tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk Kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Program BSPS sangat penting untuk mengentaskan backlog 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia.

    Selanjutnya ada program rumah subsidi sebanyak 500.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mendorong penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP pastikan ekonomi biru permudah aktivitas nelayan kecil

    KKP pastikan ekonomi biru permudah aktivitas nelayan kecil

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan implementasi kebijakan ekonomi biru memberikan dampak langsung terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, dengan mempermudah aktivitas melaut sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Kamis, mengatakan dari lima kebijakan ekonomi biru yang dijalankan, dua di antaranya berkaitan langsung dengan sektor perikanan, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budi daya.

    Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

    Menurut Koswara, objek terbesar dari kebijakan tersebut adalah aktivitas nelayan.

    “Kebijakan penangkapan ikan terukur harus dijalankan karena yang memiliki kemampuan mengambil ikan dalam jumlah besar bukanlah nelayan kecil, melainkan pengusaha dengan alat tangkap masif,” ujar dia.

    Ia menjelaskan dengan penerapan ekonomi biru, nelayan kecil akan lebih mudah menangkap ikan karena pertumbuhan stok tetap terjaga.

    Selain mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, Koswara mengatakan bahwa ekonomi biru juga bertujuan melindungi laut dan sumber dayanya melalui perluasan kawasan konservasi laut.

    KKP mencatat luas kawasan konservasi Indonesia pada 2023 sebesar 29,27 hektare, atau setara dengan 9 persen dari total luas laut nasional.

    “Dengan adanya kawasan konservasi, tempat perkembangbiakan ikan akan terjaga. Nelayan kecil yang tidak memiliki kemampuan melaut jauh akan lebih mudah mencari ikan di pesisir, terutama di sekitar penanaman mangrove,” kata Koswara.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris mengatakan kebijakan perikanan terukur merupakan sistem kuota tangkap yang ditetapkan untuk menjamin keberlanjutan.

    Ia mencontohkan produksi perikanan tangkap nasional mencapai 12 juta ton, sementara maximum sustainable yield (MSY) berada di angka 10 juta ton.

    MSY adalah batas maksimum jumlah ikan yang dapat ditangkap dari suatu stok perikanan tanpa mengurangi kemampuan stok tersebut untuk pulih dan tetap lestari. Konsep ini menjadi acuan internasional dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

    “Jadi nanti diukur berapa kuota untuk masyarakat, usaha besar, dan menengah. Dengan adanya sistem kuota ini justru menjamin keberlanjutan untuk masyarakat bisa menangkap ikan karena bisa dideteksi berapa yang bisa diambil,” kata Ahmad.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP siapkan bantuan hunian untuk korban banjir di Sumatera

    Menteri PKP siapkan bantuan hunian untuk korban banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan bantuan hunian untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera.

    “Saat ini para direktur jenderal (Dirjen), mulai dari Dirjen Tata Kelola Pengendalian Risiko (TKPR) di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dirinya menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang di Sumatera.

    Meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis agar keputusan yang diambil aman dan tepat.

    “Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penanganan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Ara.

    Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian PKP untuk mengecek rumah korban terdampak bencana di Sumatera.

    Dia sudah meminta jajarannya bergerak cepat di lapangan agar bantuan dapat segera dilaksanakan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ipemi tekankan peran perempuan bagi pembangunan nasional

    Ipemi tekankan peran perempuan bagi pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Ingrid Kansil menekankan peran strategis perempuan dalam pembangunan nasional, karena mampu menggerakkan keluarga, menguatkan ekonomi dan sosial, serta memberi kontribusi besar membentuk masa depan bangsa.

    “Di tengah dinamika zaman, perempuan Indonesia membuktikan bahwa tidak hanya mampu menggerakkan keluarga, tetapi juga menggerakkan ekonomi, sosial, dan masa depan bangsa,” kata Ingrid dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan hal itu dalam penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia (PII) 2025 dan peluncuran buku Perempuan Inspiratif Indonesia 2025, dalam rangka menjelang peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember.

    Momentum itu sekaligus membuka Pameran industri kecil menengah (IKM) Ipemi yang berlangsung 3-5 Desember 2025. Kegiatan yang digelar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), itu merupakan kolaborasi antara Ipemi, Kemenperin, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

    Menurut Ingrid, perempuan merupakan fondasi penting pembangunan nasional. Sehingga dia berharap perempuan akan terus berkarya dan mengambil peran strategis dalam masyarakat.

    Sejak awal berdiri, kata Ingrid, Ipemi meyakini bahwa pemberdayaan perempuan merupakan investasi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Instrumennya, melalui program pelatihan, pendampingan UMKM, dan penguatan jejaring.

    “Kami berkomitmen menghadirkan ruang bagi perempuan untuk tumbuh dan memimpin,” ucap anggota DPR RI periode 2009-2014 itu.

    Ingrid memastikan, penghargaan PII diberikan kepada sosok yang luar biasa, karena telah berkontribusi nyata sesuai bidangnya masing-masing. Mulai dari pengusaha, pendidik, inovator, penggerak sosial, hingga pemimpin komunitas.

    Selain Ingrid dan Sekjen Ipemi Nurwahidah Saleh, acara ini turut dihadiri Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, serta anggota DPD RI yang juga Ketua Ipemi Kalbar Erlinawati.

    “Dan kali ini bersama Pemprov Kalbar. Karena tiap tahunnya, Ipemi menyajikan suguhan tematik yang selain memperkenalkan produk-produk unggulan, juga budaya, dan tarian khas daerah,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia menyebutkan total perempuan yang menerima penghargaan PII 2025 sebanyak 40 orang. Mereka adalah perempuan Indonesia mampu mendobrak batas, membuka peluang, dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

    Menurutnya, penghargaan itu bukan sekadar apresiasi, melainkan pengakuan bahwa peran perempuan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional.

    “Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi lebih banyak perempuan untuk terus berkarya, percaya pada potensinya, dan tidak pernah ragu mengambil peran strategis dalam masyarakat,” harap Ingrid.

    Adapun buku Perempuan Inspiratif Indonesia 2025 memotret kisah dan gagasan perempuan hebat sebagai warisan pengetahuan, dan diharapkan Ingrid menjadi inspirasi bagi perempuan muda mencari arah dan motivasi.

    Ingrid menegaskan pula bahwa kegiatan itu menjadi rangkaian Hari Ibu yang menghormati peran penting perempuan Indonesia dalam sejarah, perjuangan, keluarga, serta kontribusi mereka bagi pembangunan nasional.

    Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengajak anggota Ipemi pandai memaksimalkan peluang khususnya, investasi di Kalbar.

    Krisantus mencontohkan, dengan modal Rp10 juta, investor bisa dapat lahan seluas 100×100 meter. “Potensi, peluang sangat luar biasa. Silakan ibu-ibu, pengusaha muslimah investasi di Kalbar,” katanya.

    Selain iklim investasi yang menarik, Krisantus juga menyebut Kalbar kaya akan sumber daya, salah satunya kratom. Bahkan ada pengusaha yang mampu memproduksi 3 juta ton per jam.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PU: Penyusunan program infrastruktur 2027 berpedoman Asta Cita

    Wamen PU: Penyusunan program infrastruktur 2027 berpedoman Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan penyusunan program infrastruktur tahun anggaran 2027 berpedoman pada Asta Cita.

    Ia mengatakan tiga strategi Kementerian PU di tahun 2027 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Prioritas Nasional.

    “Pertama, memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita, dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah,” ujar Diana dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) di Jakarta, Kamis.

    Strategi kedua melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target instruksi presiden (Inpres) melalui dukungan pembangunan jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, dukungan infrastruktur PU di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN), serta revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur,” kata Diana.

    Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia mengatakan Rakorbangwil merupakan tahapan awal pemrograman infrastruktur PU sesuai amanat regulasi nasional, dan menjadi ruang penyelarasan bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “Pembukaan Rakorbangwil Tahun 2025 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick off dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027,” ujar Bob.

    Kawasan atau lokus prioritas yang akan ditangani melalui dukungan infrastruktur PU TA 2027, yaitu pada kawasan swasembada pangan, air dan energi nasional, kawasan komoditas unggulan, kawasan pertumbuhan, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.

    Rangkaian kegiatan Rakorbangwil akan dilanjutkan dengan sosialisasi dan input catatan pemerintah daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pemrograman atau SIPro tanggal 4-9 Desember 2025. Kemudian sesi Desk Rakorbangwil yang akan diselenggarakan pada tanggal 11-17 Desember 2025.

    Pada Desk tersebut, ia mengatakan akan dilakukan pembahasan secara mendetail mengenai kesiapan kawasan atau lokus prioritas untuk mendapatkan dukungan program infrastruktur PU TA 2027 serta membahas dan menyeleksi rencana program dan kegiatan TA 2027 yang selaras dengan Asta Cita atau Prioritas Nasional 2025-2029.

    “Kami harapkan di akhir rangkaian kegiatan Rakorbangwil ini, kita dapat menyepakati kawasan atau lokus prioritas beserta dukungan infrastruktur PU yang akan ditangani bersama di Tahun 2027. Penutupan Rakorbangwil akan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara K/L dan pemerintah provinsi sebagai dasar penajaman lebih lanjut program PU tahun 2027,” kata Bob.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

    Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

    Medan (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah akan menetapkan skema pemulihan bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatra.

    Menurut Maman, pemerintah menyiapkan langkah khusus respons kerusakan usaha dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Senin (8/12) depan, kami akan rapat dengan 44 penyalur. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi, dan merumuskan insentif yang paling tepat,” kata Maman usai menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Serbaguna STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis.

    Ia mengatakan penanganan pemulihan bagi pelaku UMKM di tiga provinsi tersebut harus dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan usaha.

    “Perlakuannya tentu berbeda antara wilayah yang terdampak permanen, dan yang tidak permanen,” kata Maman.

    Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian UMKM perlu menyinkronkan dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pemulihan berjalan sistematis.

    “Yang pasti, perlindungan bagi pelaku UMKM yang terdampak menjadi prioritas. Itu pesan dari Pak Prabowo,” kata Maman, menegaskan.

    Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti mengatakan Bank Sumut menjadi salah satu lembaga keuangan paling terdampak secara operasional.

    “Hingga akhir November tercatat 339 debitur UMKM di Sumatera Utara masuk kategori terdampak setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda 17 kabupaten/kota dalam beberapa pekan terakhir,” kata Arieta, menjelaskan.

    Ia mengatakan telah melakukan pendataan lapangan dan asesmen terhadap kondisi usaha debitur Bank Sumut, khususnya di Sumatera Utara.

    Selain itu ia juga mengatakan menyiapkan berbagai alternatif penanganan kredit yang bersifat adaptif, namun tetap berada dalam koridor regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Kami berempati atas situasi yang dialami para pelaku UMKM, dan pendataan terus kami lakukan. Kami menunggu pedoman dari pemerintah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan berjalan seragam, dan tepat sasaran,” katanya.

    Arieta pun merinci, hal itu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah Terdampak Bencana.

    Terdapat sejumlah opsi yang dapat diterapkan oleh Bank Sumut dalam mendukung pemulihan UMKM meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit hingga pemberian pembiayaan baru.

    Meski demikian, lanjut dia, keputusan pemerintah pekan depan menjadi momentum penting. “Setelah regulasi ditetapkan, Bank Sumut memastikan akan bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan pemulihan sesuai arahan pemerintah dan OJK”.

    “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyalur pembiayaan lainnya. Dengan harapan pemulihan UMKM bisa berjalan cepat, dan masyarakat kembali punya harapan untuk memulai usaha,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub perkuat tata kelola Pelabuhan Lembar lewat konsesi

    Kemenhub perkuat tata kelola Pelabuhan Lembar lewat konsesi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan menetapkan konsesi 30 tahun di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara melalui skema pengusahaan yang terukur.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menekankan investasi di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan sangat penting khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tempat berdirinya Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera.

    “Dengan investasi yang tepat, kita dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan kepelabuhanan, yang tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal setempat,” kata Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menandatangani Perjanjian Konsesi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar dengan masa konsesi selama 30 tahun dan fee konsesi sebesar 7,5 persen dari pendapatan bruto.

    Masyhud menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Konsesi yang dilakukan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar Syamsurizal dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Lembar Sejahtera, Sudarta di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Menurut Masyhud hal itu penting sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan di area Pelabuhan Lembar sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembayaran pendapatan konsesi.

    Penandatanganan konsesi ini, kata Masyhud merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Selain itu, dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Lembar Sejahtera.

    “Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan,” imbuhnya.

    Ia berharap agar semua pihak dapat terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi aktif terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi oleh BUP di antaranya pemenuhan izin operasi terminal, penerapan tarif jasa kepelabuhanan, dan pelaporan kegiatan operasional pelabuhan.

    Adapun pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera merupakan satu kesatuan sistem pelayanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan angkutan penyeberangan pada Pelabuhan Tanjung Wangi.

    “Yang salah satu terminalnya akan dikelola oleh BUP PT Pelabuhan Lembar Sejahtera dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan KSOP Kelas III Tanjung Wangi yang rencananya akan ditandatangani pada akhir tahun ini,” kata Masyhud.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara bertahap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan logistik antara lain sembako, obat-obatan, perlengkapan kebersihan pribadi, perlengkapan bayi, peralatan komunikasi modem berbasis satelit, tenaga dokter dan perawat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan tanggap darurat dilakukan berkoordinasi intensif dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan (KOBU II) dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang (KOBU VI).

    Hal tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan termonitor dengan baik karena lokasi terdampak bencana merupakan wilayah kerja KOBU II dan KOBU VI.

    Ia menuturkan Kantor Otoritas Bandara melakukan koordinasi dengan Bandar Udara (Wilayah Kerja) terdampak, setelah itu pendistribusian bantuan dilakukan melalui pesawat udara dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Keberadaan BBKFP sekaligus melakukan melakukan evakuasi pegawai dan personel Bandar Udara,” ucap Lukman.

    Lukman menyampaikan sumber bantuan yang didistribukasikan berasal dari unit kerja di lingkungan Ditjen Hubud yaitu Kantor OBU Wilayah II Medan, Kantor OBU Wilayah VI Padang, BBKFP, Balai Kesehatan Penerbangan (BKP).

    Selanjutnya Balai Teknik Penerbangan (BTP), Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU), Poltekbang Medan, AirNav cabang terdampak, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Perhubungan.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan bandar udara wilayah kerja terdampak terkait perkembangan kondisi pasca bencana, dan akan terus melakukan pendistribusian bantuan dari berbagai pihak.

    “Sampai saat ini terdapat 39 pesawat udara dan helikopter yang siap beroperasi melayani pendistribusian bantuan dan evakuasi (penyelamatan),” ujarnya.

    Dia menyebutkan 39 pesawat udara dan helikopter itu meliputi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengoperasikan 2 pesawat King Air dan 1 Longitude dan 1 Helikopter Bell 429 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh serta 1 Helikopter EC 135 tujuan Sibolga.

    Lalu Susi Air mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, 1 Caravan dan 1 Pilatus Porter tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Smart Aviation mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, Padang, Kualanamu, serta 1 PAC 750 tujuan Sibolga dan 1 Helikopter S-76 tujuan Silangit;

    Berikutnya Wings Air mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Dabi Air Nusantara mengoperasikan 1 helikopter Bell 430 tujuan Aceh; Falcon Patriot, SGI dan Fly Bali mengoperasikan 2 helikopter (Bell 206 dan Bell 407) tujuan Lhokseumawe.

    Selanjutnya Aero Nusantara Cargo mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim – Lhokseumawe, Rembele, Banda Aceh; Genesa Dirgantara mengoperasikan 1 helikopter Airbus 365 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, 2 Helikopter Airbus 355 serta 1 Heli Airbus 365 tujuan Silangit

    Kemudian Trigana Air Service mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Elang Nusantara mengoperasikan 1 Caravan tujuan Silangit, serta 1 Helikopter Bell 505 tujuan Padang.

    Citilink mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Persada Perkasa Airnesia mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Pelita Air Services mengoperasikan 1 Helikopter bell 412 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh.

    Travira Air mengoperasikan 1 ATR-72 tujuan Halim-Kaualanamu-Lhokseumawe; Volta Pasifik mengoperasikan 1 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Banda Aceh, serta 1 Heli EC-155 tujuan Silangit; Pegasus Air mengoperasikan 1 Heli R66 tujuan Kualanamu-Banda Aceh.

    PPIC Curug bekerja sama dengan CEO Jet Set mengoperasikan 1 Piper Seneca tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; National Utility Helicopter (NUH) mengoperasikan 2 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Lanud Suwondo medan ke daerah Sumut dan Aceh; hingga Indonesia Air Transport (IAT) mengoperasikan 1 ATR 42 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, juga 1 EC 155 tujuan Padang ke daerah Sumbar.

    “Semoga bantuan yang kita distribusikan dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, Ditjen Hubud berkomitmen akan terus mendukung dan menyiapkan transportasi udara sehingga penyaluran bantuan dan pergerakan orang dan barang kembali normal,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.