Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Satgas: 22 pabrik di Cikande sudah bebas paparan radioaktif Cs-137

    Satgas: 22 pabrik di Cikande sudah bebas paparan radioaktif Cs-137

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 memastikan sebanyak 22 pabrik di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, kini terbebas sepenuhnya dari paparan radioaktif setelah proses dekontaminasi tuntas dilakukan.

    “Hari ini saya laporkan, seluruh 22 pabrik sudah selesai dilakukan dekontaminasi dan kami nyatakan clean and clear. Seluruhnya 100 persen 22 pabrik tersebut,” kata Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cs-137 Bara Krishna Hasibuan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

    Proses pembersihan tersebut dilakukan secara menyeluruh di seluruh area industri, mencakup pemeriksaan laju dosis radiasi yang kini berada di bawah ambang batas aman sesuai standar keselamatan nasional.

    Langkah pengawasan tambahan juga dilakukan dengan pemasangan alat Radiation Portal Monitor (RPM) di pintu keluar kawasan industri guna mendeteksi potensi paparan radiasi pada kendaraan yang keluar.

    Sejak pemasangan alat tersebut pada 1 Oktober hingga 28 Oktober, sebanyak 35.186 kendaraan telah diperiksa secara menyeluruh, sebagian besar merupakan truk pengangkut barang industri.

    Dari total kendaraan yang diperiksa, 47 di antaranya terdeteksi memiliki paparan Cesium-137 dan segera ditangani melalui proses dekontaminasi sesuai protokol keselamatan radiasi yang berlaku.

    Seluruh kendaraan terpapar telah dinyatakan bersih setelah dilakukan dekontaminasi, dan dalam sepekan terakhir tidak ditemukan lagi kendaraan yang menunjukkan indikasi kontaminasi baru.

    “Semua 47 kendaraan tersebut dilakukan dekontaminasi dan perkembangan baru menunjukkan bahwa seminggu terakhir ini sejak awal minggu lalu sampai hal ini, tidak ditemukan satu pun kendaraan yang terdeteksi kontaminasi Cs-137.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT Timah rombak direksi, tunjuk Harry Budi Sidharta jadi Wadirut

    PT Timah rombak direksi, tunjuk Harry Budi Sidharta jadi Wadirut

    Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergi di internal perusahaan

    Jakarta (ANTARA) – PT Timah Tbk (kode saham TINS) merombak jajaran direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Oktober 2025, di mana Harry Budi Sidharta ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama.

    Selain Harry Budi Sidharta, penunjukan baru juga dilakukan terhadap Handy Geniardi untuk menduduki posisi Direktur Operasi dan Ilhamsyah Mahendra sebagai Direktur Produksi dan Komersial.

    “Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergi di internal perusahaan,” kata Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Sebagai catatan, Harry Budi Sidharta sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS), Handy Geniardi merupakan seorang purnawirawan TNI AD, dan Ilhamsyah Mahendra adalah eks Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

    Sementara jajaran dewan komisaris tidak mengalami perombakan pada RUPSLB hari ini lantaran perubahan telah dilakukan pada RUPSLB Mei 2025.

    Dengan susunan pengurus yang baru, perseroan optimistis dapat memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi, serta memperluas kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

    Manajemen juga berharap dukungan dan sinergi dari masyarakat di wilayah operasional perusahaan dapat terus terjalin, sehingga upaya peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha PT Timah Tbk dapat berjalan seiring dengan kemajuan daerah.

    “PT Timah Tbk berkomitmen memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja operasional, dan memastikan kontribusi perusahaan bagi negara serta masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rendi.

    Secara rinci, berikut susunan pengurus PT Timah Tbk yang disepakati dalam RUPSLB.

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama/Komisaris Independen: Agus Rohman

    Komisaris Independen: Yuslih Ihza Mahendra

    Komisaris Independen: M. Hita Tunggal

    Komisaris: Rizani Usman

    Komisaris: Eniya Listiani Dewi

    Dewan Direksi

    Direktur Utama: Restu Widiyantoro

    Wakil Direktur Utama: Harry Budi Sidharta

    Direktur Operasi: Handy Geniardi

    Direktur Pengembangan Usaha: Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Fina Eliani

    Direktur Sumber Daya Manusia: Andi Seto Gadhista Asapa

    Direktur Produksi dan Komersial: Ilhamsyah Mahendra

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan beri bantuan alsintan hingga saprodi ke petani di Palembang

    Kementan beri bantuan alsintan hingga saprodi ke petani di Palembang

    ANTARA – Kementerian Pertanian menyalurkan sebanyak 4.150 kilogram benih padi inbrida, 8.000 bibit tanaman buah dalam polibag, 2 unit traktor roda empat, hingga 21 paket Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (P2B). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada Rabu (29/10) menyebut, bantuan ini sebagai upaya mendorong transformasi mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas.
    (Winda Tri Agustina/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKN akan panggil Pertamina terkait motor ‘brebet’ di Jatim

    BPKN akan panggil Pertamina terkait motor ‘brebet’ di Jatim

    Jakarta (ANTARA) – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) akan memanggil Pertamina terkait sepeda motor yang ‘brebet’ atau bermasalah setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di wilayah Jawa Timur.

    “Kami akan memanggil Pertamina. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ucap Ketua BPKN RI Prof Mufti Mubarok dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menyoroti banyak pengendara yang mengeluhkan motor mereka mendadak bermasalah usai pengisian BBM, dan diduga kuat akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar.

    Mufti menekankan bahwa motor adalah alat vital bagi masyarakat, terutama di daerah, untuk bekerja, mengantar anak sekolah, dan aktivitas sehari-hari. Bila rusak akibat BBM bermasalah, maka harus ada tanggung jawab dan ganti rugi.

    “Motor bagi masyarakat bukan sekadar kendaraan, tapi sarana utama mencari nafkah,” kata dia.

    Ia menyampaikan BPKN RI tengah menghimpun laporan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk diselidiki lebih lanjut. Mufti memastikan bahwa nasib konsumen harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.

    Terkait dengan aduan motor ‘brebet’, Pertamina menyatakan akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak.

    Untuk memperoleh biaya perbaikan tersebut, Pertamina meminta masyarakat untuk melaporkan kejadian kepada petugas SPBU di lokasi yang sama dengan menunjukkan bukti transaksi (struk pembelian BBM).

    Selanjutnya, petugas akan mengarahkan untuk mengisi Form Pengaduan Konsumen yang mencatat kronologi serta kondisi kendaraan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kupang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah pemangku kepentingan memfasilitasi lebih dari 1.000 pengusaha mikro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar mendapatkan sertifikasi, legalitas dan perluasan akses pembiayaan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam ajang Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kupang, Rabu, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif dan kompetitif bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kehadiran kami melalui festival ini adalah untuk menjawab tantangan dan harapan besar para pengusaha mikro dan kecil dalam mengurus perizinan, sertifikasi, legalitas usaha, pembiayaan, serta layanan lain yang mereka butuhkan,” katanya.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian UMKM mendorong integrasi berbagai layanan perizinan dan sertifikasi dalam satu ekosistem terpadu. Upaya kolaboratif tersebut, katanya, telah menunjukkan hasil yang signifikan, katanya, menjelaskan.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 29 jenis layanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi sekitar 1.000 pengusaha UMKM.

    Layanan tersebut mencakup antara lain penerbitan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT dan BPOM, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menurut Maman, kemudahan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal, sehingga lebih siap bersaing di pasar nasional maupun global.

    “Sekarang tantangan kita adalah bagaimana bisa menggeser para pekerja di sektor UMKM yang rata-rata masih informal menjadi formal. Lewat program KUR, tercatat telah mampu menyerap hingga kurang lebih 11 juta tenaga kerja. Inilah yang secara bertahap kita dorong agar UMKM dapat beralih dari sektor informal ke formal,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting agar pengusaha dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak maju.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan menyambut positif langkah tersebut dan menilai pola kolaborasi yang diterapkan Kementerian UMKM layak direplikasi di seluruh wilayah provinsi.

    “Acara ini luar biasa. Pemerintah Provinsi NTT akan mereplikasi pola yang sudah dibuat oleh Kementerian UMKM agar bisa diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh layanan untuk UMKM bisa dikumpulkan bersama agar prosesnya cepat, mudah, dan tetap sesuai regulasi,” ujar dia.

    Ia juga menegaskan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di NTT menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah mampu mempercepat pelayanan bagi pengusaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat di kawasan timur Indonesia

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Pemerintah Pusat siap serap hasil panen kedelai

    Mentan: Pemerintah Pusat siap serap hasil panen kedelai

    Bandarlampung (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah pusat siap menyerap hasil panen kedelai yang dikelola oleh TNI Angkatan Laut (AL) di Permukiman TNI Angkatan Laut (Kimal), Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

    “Produksi kedelai hari ini luar biasa, potensi empat ton per hektare. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian, akan membeli seluruh hasil panen dari lahan 30 hektare ini, yang nantinya hasil tersebut akan diserahkan kembali untuk dikembangkan,” kata Mentan di Lampung Utara, Rabu.

    Ia mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI dalam pengembangan komoditas kedelai nasional, sebagai wujud sinergi luar biasa untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Kami juga sudah menjalin kesepakatan bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Panglima TNI untuk memperluas lahan tanam kedelai hingga 10 ribu hektare,” kata dia.

    Mentan Amran pun mengungkapkan bahwa dari total tersebut, 8 ribu hektare lahan telah disiapkan, sementara Kementan akan menyediakan seluruh kebutuhan sarana produksi pertanian.

    “Kami siapkan benih, alat dan mesin pertanian, serta sarana produksi lainnya. Ini juga didukung Kantor Staf Presiden, dan akan direalisasikan tahun depan. Januari nanti bakal dimulai 10 ribu hektare dengan benih dan alat dari Kementan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, program perluasan kedelai ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat produksi pangan strategis nasional.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 543 Kendaraan terjaring razia pajak di Palangka Raya

    543 Kendaraan terjaring razia pajak di Palangka Raya

    ANTARA – Lebih dari lima ratus kendaraan terjaring dalam operasi gabungan pajak kendaraan di Kota Palangka Raya. Razia ini digelar untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta memudahkan warga membayar pajak melalui layanan samsat mobile. Pemerintah juga terus mensosialisasikan program pembebasan denda pajak hingga akhir tahun.
    (Redianto Tumon Sp/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapi Purbaya, BEI bentuk tim kerja atasi “saham gorengan”

    Tanggapi Purbaya, BEI bentuk tim kerja atasi “saham gorengan”

    Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan telah membentuk Tim Kerja, sebagai upaya untuk menangani saham-saham yang mengalami pergerakan tidak wajar alias “saham gorengan” di pasar saham Indonesia sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

    Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik memastikan perlindungan investor tetap selalu menjadi prioritas dan akan terus bekerja keras dalam menjalankan tugas tersebut.

    “Kemarin Pak Irvan (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy, Red.) sudah menyampaikan tentang Tim Kerja itu. Tetapi tadi saya sampaikan juga, intinya terkait dengan perlindungan investor selalu menjadi prioritas kami,” ujar Jeffrey saat ditemui seusai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya meminta para pemangku kepentingan terkait untuk merapikan perilaku investor, khususnya dalam melakukan transaksi tidak wajar alias “menggoreng saham” di pasar modal Indonesia.

    Apabila upaya tersebut berhasil, pihaknya berjanji akan memberikan insentif perpajakan bagi pasar modal Indonesia.

    “Tadi direktur bursa minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi saya bilang akan saya beri insentif kalau anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya goreng-gorengan dikendalikan, supaya investor kecil terlindungi, baru saya pikir insentifnya,” ujar Purbaya.

    Sebelumnya, telah diselenggarakan dialog bersama antara Menkeu Purbaya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Self Regulatory Organization (SRO), serta para pelaku pasar modal Indonesia lainnya.

    Dialog dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama BEI Iman Rachman bersama jajaran direksi BEI, serta jajaran direksi SRO lainnya.

    Sementara itu, dalam RUPSLB hari ini Rabu (29/10), para pemegang saham BEI memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026, serta Perubahan Anggaran Dasar.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ditolak AS, satu kontainer cengkeh suspek Cs-137 tiba di Surabaya

    Ditolak AS, satu kontainer cengkeh suspek Cs-137 tiba di Surabaya

    ANTARA – Satu kontainer cengkeh yang ditolak pasar Amerika Serikat karena dinyatakan sebagai suspek radioaktif cesium (Cs) – 137 tiba di Dermaga Terminal Petikemas Surabaya, Rabu (29/10). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mempercayakan penanganannya untuk mengidentifikasi serta memetakan langkah-langkah pencegahan agar paparan radioaktif Cs-137 tidak meluas kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (Hanif Nasrullah/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK minta pindar DSI tanggung jawab atas dana “lender” yang tertahan

    OJK minta pindar DSI tanggung jawab atas dana “lender” yang tertahan

    OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk bertanggung jawab atas dana lender (pemberi dana) yang masih tertahan, serta meminta penjelasan mengenai permasalahan di perusahaan tersebut.

    Pada Selasa (28/10), OJK telah memfasilitasi pertemuan antara Pengurus DSI dengan para lender di Kantor OJK, Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

    “OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, OJK menyampaikan bahwa pertemuan ini, juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar.

    Dalam pertemuan, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender untuk membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

    Pada kesempatan tersebut, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

    Sebelumnya, sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025.

    Pengenaan sanksi merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap DSI agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender.

    Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari lender maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

    DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

    OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan.

    DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

    Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.