Category: Antaranews.com Ekonomi

  • POS Indonesia dan WOM Finance kolaborasi perluas pembiayaan inklusif

    POS Indonesia dan WOM Finance kolaborasi perluas pembiayaan inklusif

    Kami melihat kolaborasi ini sebagai wujud nyata komitmen WOM Finance untuk terus menghadirkan layanan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

    Jakarta (ANTARA) – PT POS Indonesia dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), perusahaan pembiayaan bagian dari PT Bank Maybank Indonesia, menjalin kerja sama untuk memperluas akses layanan pembiayaan bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

    Melalui kemitraan tersebut, ribuan jaringan kantor pos di Indonesia akan difungsikan sebagai titik layanan (point of sales) bagi perusahaan pembiayaan tersebut, sehingga masyarakat kini dapat memperoleh informasi, melakukan konsultasi, serta mengajukan pembiayaan secara langsung melalui kantor pos terdekat.

    “Kami melihat kolaborasi ini sebagai wujud nyata komitmen WOM Finance untuk terus menghadirkan layanan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas,” kata Wakil Presiden Direktur WOM Finance Njauw Vido Onadi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (30/10).

    Ia menyatakan kerja sama tersebut juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan memperkuat posisi perusahaan dalam industri pembiayaan nasional.

    “Dengan dukungan jaringan Kantor POS Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah negeri, kami yakin dapat semakin dekat dengan konsumen untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan maksimal,” ujarnya.

    Vido menambahkan, sinergi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Kerja sama tersebut pun menjadi tonggak penting kolaborasi antara sektor pembiayaan dan layanan logistik nasional dalam menghadirkan solusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

    Dengan memanfaatkan infrastruktur PT POS Indonesia yang menjangkau hingga pelosok desa, pihaknya berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan pembiayaan formal secara cepat dan aman.

    “Dalam hal ini WOM Finance juga terus mendukung perluasan inklusi keuangan nasional dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan terintegrasi,” kata Njauw Vido Onadi pula.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,26 persen year on year (yoy) pada Agustus 2025 menjadi Rp505,59 triliun, didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 7,62 persen yoy.

    Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio pembiayaan macet atau Non-Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,51 persen dan NPF net 0,85 persen. Sedangkan gearing ratio tercatat sebesar 2,17 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong InJourney berikan layanan terpadu di KEK Sanur

    Komisi VII DPR dorong InJourney berikan layanan terpadu di KEK Sanur

    ANTARA – Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah fasilitas layanan di Bali International Hospital (BIH) yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (30/10). Pada kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga mendorong PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) beserta anak perusahaannya untuk melakukan promosi dan memberikan layanan terpadu dalam pariwisata kesehatan di KEK Sanur. (Rita Laura/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Kamis malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.

    “Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam ratas itu, menteri-menteri yang mengikuti rapat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo Hadi.

    Walaupun demikian, Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi.

    “Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.

    Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

    Terkait masalah itu, Menkeu Purbaya, kepada wartawan menjelaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh. Purbaya menjelaskan utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.

    Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.

    “Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.

    Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Pemerintah cari skema terbaik untuk tangani utang Whoosh

    Mensesneg: Pemerintah cari skema terbaik untuk tangani utang Whoosh

    ANTARA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang Indonesia, dalam proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Ditemui di Jakarta, Kamis (30/10), ia mengatakan/ Presiden Prabowo Subianto sudah meminta CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghitung detail utang proyek tersebut.  (Sanya Dinda Susanti/Anggah/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga pakar respons fenomena motor brebet pada sejumlah daerah di Jatim

    Tiga pakar respons fenomena motor brebet pada sejumlah daerah di Jatim

    Jakarta (ANTARA) – Tiga pakar merespons fenomena sepeda motor brebet atau tersendatnya motor yang ditandai dengan getaran tidak normal, suara tidak stabil, dan mesin mati mendadak setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite pada sejumlah daerah di Jawa Timur.

    Menurut pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, tidak benar bahwa penyebab motor brebet karena pencampuran etanol sebanyak 10 persen (E10) pada Pertalite.

    “Saya rasa enggak benar ya. Jadi, yang sekarang itu menggunakan campuran etanol lima persen atau E5 sebenarnya bukan Pertalite, tetapi Pertamax Green. Pertalite saya kira tidak (menggunakan etanol, red.),” ujar Fahmy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah perlu membuktikan penyebab fenomena motor brebet dengan uji laboratorium.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta Rudy Badrudin yang mengatakan perlunya pemerintah menginvestigasi fenomena tersebut.

    “Apakah disebabkan oleh BBM-nya, atau memang aspek yang lain? Barangkali motornya, dan seterusnya,” ujar Rudy.

    Sementara itu, Guru Besar Bidang Manajemen Kebijakan Publik UGM Prof. Wahyudi Kumorotomo memandang isu fenomena motor brebet disebabkan oleh BBM yang dicampur etanol merupakan informasi yang menyesatkan.

    Dengan demikian, kata dia, pemerintah perlu melawan hoaks tersebut melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Adapun pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 29 Oktober 2025, menyatakan sudah menurunkan tim untuk memverifikasi keluhan pengendara yang mengalami fenomena motor brebet.

    Tim yang dimaksud Bahlil, yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), serta menegaskan balai tersebut tengah melakukan verifikasi fakta.

    Kemudian pada tanggal yang sama, Bahlil mengecek kualitas BBM di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Malang, Jawa Timur. Dia kemudian memastikan kualitas BBM jenis Pertalite di Jatim dalam kondisi baik.

    Sementara PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyampaikan permohonan maaf akibat terjadinya fenomena tersebut, dan menyatakan telah melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat klaim asuransi properti turun jadi Rp4,8 triliun per Agustus

    OJK catat klaim asuransi properti turun jadi Rp4,8 triliun per Agustus

    Per Agustus 2025, pendapatan premi lini usaha asuransi harta benda mencapai sekitar Rp23 triliun, meningkat 7,2 persen secara tahunan,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan, klaim asuransi harta benda (properti) turun 6,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp4,8 triliun per Agustus 2025.

    Ia mengatakan, penurunan klaim tersebut justru diiringi dengan kenaikan pendapatan premi asuransi harta benda.

    “Per Agustus 2025, pendapatan premi lini usaha asuransi harta benda mencapai sekitar Rp23 triliun, meningkat 7,2 persen secara tahunan,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Namun, kondisi yang berbeda terjadi pada lini asuransi kendaraan. Pihaknya mencatat klaim asuransi kendaraan bermotor naik sebesar 2 persen yoy menjadi Rp5,3 triliun, sedangkan pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor tercatat sekitar Rp13,5 triliun, turun 5 persen yoy.

    Meskipun demikian, Ogi menilai kondisi industri perasuransian tetap terkendali. Per Agustus 2025 aset industri asuransi mencapai Rp1,17 kuadriliun, atau naik 3,37 persen yoy.

    Dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar Rp948,14 triliun, atau mencatat pertumbuhan 3,87 persen yoy, ditopang oleh pendapatan premi asuransi komersial pada periode Januari-Agustus 2025 mencapai Rp219,52 triliun, atau tumbuh 0,44 persen yoy.

    Angka tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang terkontraksi sebesar 1,21 persen yoy menjadi Rp117,51 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 2,42 persen yoy menjadi Rp102,01 triliun.

    Sementara asuransi nonkomersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI mencatatkan total aset sebesar Rp222,48 triliun, atau tumbuh 1,26 persen yoy.

    Terkait klaim asuransi akibat peristiwa kerusuhan akhir Agustus lalu, Ogi menyatakan total klaim mencapai sekitar Rp150 miliar dari empat lini bisnis, yaitu properti, kendaraan bermotor, engineering, dan aneka.

    Pihaknya pun menekankan pentingnya penyelesaian klaim sesuai ketentuan polis dan prinsip kehati-hatian agar hak pemegang polis terlindungi dan kepercayaan publik terhadap industri tetap terjaga.

    “OJK juga terus mendorong penguatan praktik manajemen risiko dan reasuransi agar kapasitas perlindungan terhadap bencana dan risiko meningkat tetap terjaga,” ujar Ogi Prastomiyono.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri pengolahan tembakau alami ekspansi dengan nilai IKI tertinggi

    Industri pengolahan tembakau alami ekspansi dengan nilai IKI tertinggi

    ANTARA – Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Keyakinan Industri (IKI) pada Oktober 2025 berada di posisi 53,50 poin, dan menunjukkan kondisi industri dalam negeri masih ekspansi. Ada pun dua subsektor yang mengalami ekspansi dengan nilai tertinggi adalah industri pengolahan tembakau serta industri kertas dan barang dari kertas. (Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri pengolahan tembakau alami ekspansi dengan nilai IKI tertinggi

    Industri pengolahan tembakau alami ekspansi dengan nilai IKI tertinggi

    ANTARA – Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Keyakinan Industri (IKI) pada Oktober 2025 berada di posisi 53,50 poin, dan menunjukkan kondisi industri dalam negeri masih ekspansi. Ada pun dua subsektor yang mengalami ekspansi dengan nilai tertinggi adalah industri pengolahan tembakau serta industri kertas dan barang dari kertas. (Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI siapkan Rupiah Digital, “stablecoin” ala bank sentral

    BI siapkan Rupiah Digital, “stablecoin” ala bank sentral

    Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang dikeluarkan oleh bank sentral dan memiliki nilai stabil layaknya “stablecoin”, namun berada di bawah kendali penuh otoritas moneter.

    Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI. Insya Allah, dengan Rupiah Digital kita akan keluarkan bagaimana SRBI ada versi digitalnya, digital rupiah BI yang dengan underlying SBN. Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia. Insya Allah kita akan kembangkan,” katanya.

    Namun, Perry tidak merinci lebih detail mengenai pengembangan Rupiah Digital. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam sesi “High Level Talk” juga mengungkapkan rencana tersebut.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Ini kita sedang masuk tahap kedua (eksperimentasi). Kalau pertama, kita masuk ke retail. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih.

    Sebagai informasi, Rupiah Digital menjadi salah satu dari lima inisiatif utama BI yang tertuang dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    Rupiah Digital merupakan bentuk uang rupiah dalam format digital yang dapat digunakan layaknya uang berbentuk fisik, uang elektronik, maupun uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu/APMK (kartu debet dan kartu kredit) yang beredar saat ini.

    Meski memiliki karakter stabil seperti stablecoin, Rupiah Digital bukan aset kripto, melainkan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang diterbitkan resmi oleh BI.

    Mengutip dokumen BSPI 2030, BI menyebutkan bahwa pengembangan Rupiah Digital akan diarahkan pada serangkaian eksperimentasi lanjutan yang berfokus pada replikasi fungsi pasar wholesale serta pendalaman pasar keuangan nasional.

    Inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut “Rupiah Digital” dipayungi oleh proyek bertajuk “Proyek Garuda”.

    Menurut BI, proyek ini merefleksikan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan rupiah sesuai amanat UU Mata Uang dan UU P2SK, memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.

    BI menargetkan Rupiah Digital dapat berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang sah di wilayah NKRI, menjadi instrumen inti dalam pelaksanaan mandat kebijakan moneter di era digital, serta menjadi sarana perluasan inklusi keuangan dan inovasi, sekaligus mendorong efisiensi sistem keuangan secara menyeluruh.

    Implementasi pengembangan Rupiah Digital dilakukan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama (immediate), fokus diarahkan pada pengujian wholesale Rupiah Digital (w-Rupiah Digital).

    Pada tahap kedua (intermediate), cakupan diperluas dengan use case yang mendukung aktivitas pasar keuangan. Sementara pada tahap akhir (end state), BI akan menguji konsep integrasi menyeluruh antara w-Rupiah Digital dan retail Rupiah Digital (r-Rupiah Digital).

    Dokumen BSPI 2030 menyebut bahwa tahap pertama telah rampung pada 2024. Selanjutnya, BI bersiap memasuki tahap kedua yakni eksperimentasi w-Rupiah Digital untuk use case yang mendukung transaksi di pasar keuangan, dengan fokus pada pengembangan securities ledger.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub kebut penyelesaian masalah lahan terdampak Tol Sigli-Banda Aceh

    Wagub kebut penyelesaian masalah lahan terdampak Tol Sigli-Banda Aceh

    ANTARA – Wagub Aceh Fadhlullah menemukan adanya sejumlah kendala ganti rugi tanaman dan lahan warga yang terdampak pembangunan jalan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 1 Padang Tiji. Saat memimpin rapat di kantor gubernur (30/10) Wagub Fadhlullah meminta masalah tersebut untuk segera diselesaikan. Sehingga Tol kebanggaan masyarakat Aceh itu bisa segera beroperasi. (Aprizal Rachmad/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.