Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menteri PU: Pembangunan jalan dan jembatan di IKN selesai tahun 2027

    Menteri PU: Pembangunan jalan dan jembatan di IKN selesai tahun 2027

    ANTARA – Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan akan menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum menyerahkan kelanjutannya kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Ditemui di Jakarta, Jumat (31/10), Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, sejumlah infrastruktur jalan bebas hambatan, jalan tol dan jembatan ditargetkan selesai paling lambat pertengahan tahun 2027. (Sanya Dinda Susanti/Ibnu Zaki/Soni Namura/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU bangun Sekolah Rakyat tahap dua di tiga wilayah Sumsel

    Kementerian PU bangun Sekolah Rakyat tahap dua di tiga wilayah Sumsel

    pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini di tiga lokasi, di Empat Lawang, OKI, dan Ogan Ilir. Sekolah ini untuk jenjang SD sampai SMA

    Palembang (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera membangun Sekolah Rakyat tahap dua di tiga wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir.

    Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Sumsel Ayu Juwita di Palembang, Jumat, mengatakan pembangunan tahap dua ini ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027.

    “Untuk tahap dua pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan tahun ini di tiga lokasi, di Empat Lawang, OKI, dan Ogan Ilir. Sekolah ini untuk jenjang SD sampai SMA,” katanya.

    Ia menjelaskan berbeda dari tahap pertama yang memanfaatkan lahan milik Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, pembangunan tahap dua akan menggunakan lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

    “Kalau Sekolah Rakyat tahap pertama yang sudah berjalan saat ini masih rintisan. Pembangunannya dilakukan dengan merehabilitasi dan merenovasi bangunan milik Kemensos atau Dinsos,” jelasnya.

    Pada tahap kedua, masing-masing sekolah akan memiliki dua rombongan belajar di setiap jenjang pendidikan dengan kapasitas sekitar 50 siswa per angkatan.

    Selain itu, pemerintah daerah lain di Sumsel juga didorong untuk menyiapkan lahan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat diperluas ke lebih banyak kabupaten dan kota.

    “Seharusnya setiap kabupaten/kota punya Sekolah Rakyat, tapi ini tergantung kesiapan pemda dalam menyiapkan lahan. Minimal luas lahan enam hektare, statusnya hak pakai milik sendiri dan clean and clear,” ujarnya.

    Apabila pemerintah daerah telah menyatakan kesanggupan penyediaan lahan maka Kementerian PU dapat segera melakukan perencanaan desain serta eksekusi pendanaan untuk pembangunan sekolah tersebut.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shell belum capai kesepakatan komersial dengan Pertamina

    Shell belum capai kesepakatan komersial dengan Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan belum mencapai kesepakatan komersial untuk pasokan base fuel dengan Pertamina Patra Niaga.

    “Saat ini belum mencapai kesepakatan business to business terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga,” ujar Ingrid dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pembahasan antarbisnis terkait pasokan impor base fuel atau bahan bakar murni, kata dia, terus berlanjut.

    Shell pun terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan agar produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin tersedia kembali di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell, sesuai dengan standar keselamatan operasional, prosedur, dan pedoman pengadaan BBM Shell.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ucapnya.

    Saat ini, jaringan SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel serta produk dan layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

    Sedangkan, produk BBM di SPBU Shell jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ masih belum tersedia.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bp membeli 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina Patra Niaga.

    “Betul hasil negosiasi bp dan Pertamina. Volumenya 100 ribu barel,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Setelah proses negosiasi yang berlangsung kurang lebih selama dua bulan, kini stok BBM di SPBU bp mulai pulih.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disbudpar Cianjur masih gratiskan biaya masuk kawasan Cibodas

    Disbudpar Cianjur masih gratiskan biaya masuk kawasan Cibodas

    Cianjur (ANTARA) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menggratiskan biaya retribusi masuk kawasan wisata Cibodas sambil menunggu jawaban dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Kebun Raya Cibodas guna melakukan satu tiket masuk.

    Sekretaris Disbudpar Kabupaten Cianjur Nenden Nurjanah di Cianjur Jumat, mengatakan ke depan Pemkab Cianjur tidak akan melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan retribusi di kawasan wisata Cibodas.

    “Kebijakan gratis ini merupakan hasil kesepakatan bersama berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat sekitar kawasan wisata, sehingga pengawasan dilakukan bersama agar tidak ada pungutan liar,” katanya.

    Pihaknya akan menjalin kembali kerja sama dengan BRIN Kebun Raya Cibodas dalam mengelola pungutan retribusi sehingga satu pintu atau wisatawan cukup satu kali membayar tiket masuk di Kawasan Wisata Cibodas.

    Bahkan pihaknya sudah bersurat ke BRIN dan tinggal menunggu balasan, sehingga selama proses hingga dicapai kesepakatan tidak ada pungutan apapun masuk ke dalam kawasan wisata Cibodas alias gratis.

    “Kami sudah bersurat tinggal menunggu keputusannya bagaimana hasilnya dari BRIN, selama belum ada keputusan tidak ada biaya masuk atau retribusi apapun masuk kawasan Cibodas,” katanya.

    Dia menjelaskan sejak digratiskannya biaya retribusi di gerbang masuk, angka kunjungan ke Cibodas kembali meningkat, pengawasan rutin dilakukan petugas dari dinas dan masyarakat sekitar serta pelaku usaha agar tidak terjadi pungutan liar oleh oknum.

    Sanksi tegas dijatuhkan kalau terdapat oknum yang melakukan pungutan liar di kawasan wisata Cibodas, bahkan wisatawan dapat melapor jika mendapati oknum yang menagih atau meminta uang di pintu masuk kawasan.

    “Kalau data rinci kami belum mengantongi, namun laporan di lapangan setiap akhir pekan dan hari biasa angka kunjungan terlihat meningkat dan kami harap terus meningkat ke depannya,” kata dia.

    Dia menambahkan selama diterapkan-nya retribusi masuk di pintu gerbang masuk kawasan Cibodas, banyak dikeluhkan masyarakat terutama wisatawan karena mereka kembali harus membayar tiket ketika masuk kawasan Kebun Raya Cibodas atau Taman Komodo dan pendakian ke Gunung Gede-Pangrango.

    Pewarta: Ahmad Fikri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkop dan P2MI sepakat berdayakan eks pekerja migran lewat kopdes

    Kemenkop dan P2MI sepakat berdayakan eks pekerja migran lewat kopdes

    Dengan pengalaman internasional, eks pekerja migran dapat membawa praktik bisnis baru, jejaring dan semangat profesional ke koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sepakat meningkatkan status kerja sama dalam penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih serta pemberdayaan eks pekerja migran Indonesia.

    Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua kementerian.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian P2MI dalam menjadikan koperasi sebagai sarana pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah menyelesaikan masa kontrak kerja di luar negeri.

    “Dengan pengalaman internasional yang mereka miliki, eks pekerja migran dapat membawa praktik bisnis baru, jejaring dan semangat profesional ke koperasi. Mereka juga bisa menjadi motor penggerak koperasi di desa,” ujar Ferry saat menerima audiensi Menteri P2MI Mukhtarudin di Jakarta, Jumat.

    Ferry menambahkan eks pekerja migran yang tergabung dalam koperasi diharapkan mampu mengaktualisasikan diri dan kembali produktif di lingkungan koperasi.

    Bahkan, mereka yang memiliki keterampilan dan kemampuan manajerial dapat berperan sebagai mentor dan akselerator operasional Kopdes/Kel Merah Putih di wilayah masing-masing.

    Menurut Ferry, kehadiran eks pekerja migran dalam koperasi akan memperluas basis ekonomi lokal. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang memperkuat rantai usaha produktif di desa melalui kopdes.

    “Kami ingin pasca penempatan (pekerja migran) berakhir, mereka bisa memutarkan uang yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian di sekitar tempat tinggalnya,” ucap Ferry.

    Ia menyatakan Kemenkop juga siap memberikan akses infrastruktur kopdes untuk mendukung sosialisasi Program Pekerja Migran Aman yang digagas P2MI. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan perlindungan bagi calon pekerja migran.

    Dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi pekerja migran, Kemenkop juga membuka peluang pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

    “Kami siap mendampingi, menginkubasi, dan membantu pembiayaan koperasi pekerja migran,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur lembaganya.

    Ia menilai Kopdes Merah Putih dapat menjadi wadah pemberdayaan dan sosialisasi program pemerintah bagi eks pekerja migran.

    “Masih banyak purna pekerja migran yang tidak memiliki literasi keuangan memadai. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan mereka mendapatkan pendampingan ekonomi dan akses usaha produktif,” kata Mukhtarudin.

    Ia menambahkan, pembentukan koperasi pekerja migran akan dikoordinasikan secara internal agar pembiayaannya dapat diintegrasikan, tidak hanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga lewat Badan Layanan Umum (BLU) milik Kemenkop.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Hubdar: Kendaraan yang digunakan wisatawan harus laik jalan

    Dirjen Hubdar: Kendaraan yang digunakan wisatawan harus laik jalan

    Magelang (ANTARA) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menegaskan kendaraan atau bus yang digunakan oleh para wisatawan harus laik jalan.

    “Kami prihatin masih ada, masih banyak kendaraan wisata, bus wisata yang terlibat kecelakaan seperti kemarin di Pemalang,” katanya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai memantau ramp check kendaraan wisata di kawasan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang.

    “Kami ingin memastikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh para wisatawan ini laik jalan, di samping laik jalan juga kami cek kondisi pengemudinya,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UGM hadirkan varietas padi unggul “Gamagora 7”

    UGM hadirkan varietas padi unggul “Gamagora 7”

    ANTARA – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menghadirkan varietas padi amfibi unggul yang diberi nama Gamagora 7. Varietas padi Gamagora 7 diklaim tahan terhadap perubahan iklim dan sarat akan gizi yang diharapkan membantu menangani gizi buruk. (Imam Prasetyo Nugroho/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker ajak generasi muda perkuat skill hadapi tantangan industri

    Menaker ajak generasi muda perkuat skill hadapi tantangan industri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak generasi muda untuk memperkuat kompetensi (skill) yang dinamis dan relevan demi menghadapi tantangan industri di masa depan.

    Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan tantangan dunia kerja ke depan semakin berat. Industri kini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi, bahkan tenaga kerja yang mampu menguasai bahasa asing.

    “Bekal kompetensi yang kuat akan menjadi kunci untuk bersaing di dunia kerja,” kata Yassierli.

    Salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri, adalah dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Project Based Learning (PBL) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker.

    Menurut Yassierli, PBL merupakan salah satu inisiatif baru Kemnaker di bawah kepemimpinannya. Melalui program ini, peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah (problem solving).

    “Disebut Project Based Learning karena peserta dilatih untuk menjadi problem solver. Misalnya ada proyek smart building atau smart farming, mereka bisa merencanakan, mengerjakan, dan menawarkan jasa atau solusi itu sendiri kepada perusahaan,” jelas pria yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

    Dengan pendekatan tersebut, Menaker pun berharap para lulusan pelatihan tidak hanya siap diserap industri, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi dan membuka peluang kerja baru di masa depan.

    “Kita ingin lulusan pelatihan tidak sekadar menunggu tawaran pekerjaan, tetapi justru bisa menawarkan jasanya. Misalnya, mereka bisa bilang ke perusahaan, ‘Saya bisa mengotomatisasi operasional gedung’ atau mengotomatisasi yang lainnya,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Kopdes Merah Putih modal untuk bangun ekonomi berbasis lokal

    Pengamat: Kopdes Merah Putih modal untuk bangun ekonomi berbasis lokal

    Pendekatan dari pemerintah tidak boleh birokratis, karena kalau pendekatan birokratis jadinya seperti instruksi, menjalankan program dari atas ke bawah

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat sosial dari Universitas Syiah Kuala (USK) Firdaus Mirza mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digulirkan Kementerian Koperasi (Kemenkop) merupakan modal untuk membangun ekonomi berbasis kearifan lokal (local wisdom).

    Dia mengatakan kunci untuk mencapai hal itu adalah dengan membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan generasi muda, agar bisa berjalan berkesinambungan.

    “Pendekatan dari pemerintah tidak boleh birokratis, karena kalau pendekatan birokratis jadinya seperti instruksi, menjalankan program dari atas ke bawah. Tetapi harus lebih mendorong pemberdayaan sosial bukan hanya bantuan,” kata Firdaus saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

    Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus berperan sebagai penyedia struktural yang melahirkan kebijakan kooperatif untuk memperkuat fondasi ekonomi desa/kelurahan.

    Ia mengatakan pemberdayaan sosial menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat, tetapi juga terdorong untuk mengubah pola pikir menuju kemandirian ekonomi.

    Dalam hal itu, lanjut dia, peran akademisi menjadi penting untuk menjembatani antara ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.

    Menurut dia, kalangan akademisi dapat menjadi produsen pengetahuan dengan memberikan data, riset, serta rekomendasi, terkait pengembangan berbasis kearifan lokal di masing-masing daerah. Melalui program pelatihan, akademisi juga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

    Sementara generasi muda yang disebut sebagai agent of change, kata dia, diharapkan berperan aktif memanfaatkan era digitalisasi dan jejaring global untuk mengembangkan kewirausahaan melalui Kopdes Merah Putih.

    “Generasi muda harus berinovasi, mereka bisa membangun kewirausahaan berbasis lokal, seperti makanan khas daerah dan lainnya, agar produk daerah bisa menembus pasar global tanpa kehilangan identitas budaya,” ujar Dosen Sosiologi FISIP USK itu.

    Dia menegaskan keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan bergantung pada sinergi antara tiga elemen utama tersebut.

    Sebab, lanjutnya, pemerintah berperan menyiapkan struktur, akademisi mengisi dengan pengetahuan, dan generasi muda menumbuhkan energi perubahan agar program berjalan berkelanjutan.

    Dengan demikian, kata dia, Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembangunan ekonomi desa/kelurahan, tetapi juga sarana menjaga keragaman identitas lokal di tengah pengaruh global yang semakin kuat.

    Sementara itu Kementerian Koperasi tengah mempercepat operasionalisasi program Kopdes Merah Putih, yakni 80.000 unit koperasi di desa/kelurahan yang menjadi fokus utama dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

    Program itu memiliki tiga fungsi utama, yakni menyalurkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjadi pengumpul atau offtaker produk masyarakat desa, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti bantuan sosial.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH ajak pemda aktif fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM lokal

    BPJPH ajak pemda aktif fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM lokal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengajak pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal.

    Haikal, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai upaya ini sejalan dengan semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, penguatan UMKM, dan kedaulatan pangan nasional.

    “Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, penguatan UMKM, dan kedaulatan pangan, maka pemerintah daerah harus melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal bagi para UMKM yang memang butuh didampingi, kita mudahkan, dan kita perkuat bersama,” kata Haikal.

    Ia juga menegaskan, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaku usaha mikro dan kecil, mengingat keterbatasan mereka, tidak terkendala biaya maupun proses sertifikasi halal.

    “Pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal. Dengan begitu, manfaat ekonomi halal juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah,” ujar dia.

    Haikal menambahkan, arah kebijakan BPJPH tahun 2025–2029 berpedoman pada RPJMN 2025–2029, yakni mendukung prioritas nasional kedua: penguatan ekosistem halal, serta prioritas nasional kedelapan melalui transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

    Menurut dia, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi UMKM di daerah untuk menembus pasar global.

    “Sertifikasi halal bukan hanya perlindungan bagi konsumen, tapi juga peluang ekonomi bagi UMKM. Produk yang bersertifikat halal akan lebih dipercaya pasar dan menjadi nilai tambah bagi daerah,” ujar Haikal.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa wajib halal yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.