Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • H+1 Tahun Baru, sebanyak 324.208 kendaraan kembali ke Jabotabek

    H+1 Tahun Baru, sebanyak 324.208 kendaraan kembali ke Jabotabek

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menyampaikan sebanyak 324.208 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada Hari H hingga H+1 periode Libur Tahun Baru 2026 atau pada Kamis 1 Januari 2026 pukul 06.00 WIB sampai dengan Sabtu 3 Januari 2026 pukul 06.00 WIB.

    “Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung). Total volume lalin ini naik 16,24 persen jika dibandingkan lalin normal (278.918 kendaraan),” ujar Rivan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 147.817 kendaraan (45,59 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 90.590 kendaraan (27,94 persen) dari arah Barat (Merak) dan 85.801 kendaraan (26,46 persen) dari arah Selatan (Puncak).

    Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 71.614 kendaraan, meningkat sebesar 29,60 persen dari lalin normal.

    Untuk lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 76.203 kendaraan, meningkat sebesar 32,17 persen dari lalin normal.

    Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 147.817 kendaraan, meningkat sebesar 30,91 persen dari lalin normal.

    Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 90.590 kendaraan, lebih rendah 8,28 persen dari lalin normal.

    Sementara itu, jumlah kendaraan yang kembali ke Jabotabek dari arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 85.801 kendaraan, meningkat sebesar 27,62 persen dari lalin normal.

    Jasa Marga juga mencatat 2.638.186 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada 16 hari periode libur Nataru 2025/2026 yaitu mulai Kamis 18 Desember 2025 pukul 06.00 WIB sampai dengan Sabtu 3 Januari 2026 pukul 06.00 WIB di empat Gerbang Tol (GT) Utama meningkat 11,49 persen dari lalin normal (2.366.223 kendaraan) atau 90,5 persen telah melintas dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan.

    Pada periode yang sama, untuk kendaraan kembali menuju wilayah Jabotabek tercatat 2.472.184 kendaraan atau naik sebesar 8,01 persen dari lalin normal (2.288.928 kendaraan) atau 86 persen telah melintas dari proyeksi 2,8 juta kendaraan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN pastikan penyediaan listrik 15 ribu unit huntara di lokasi bencana

    PLN pastikan penyediaan listrik 15 ribu unit huntara di lokasi bencana

    Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) memastikan siap mendukung penuh pembangunan hunian sementara (huntara) sebanyak 15 ribu unit bagi masyarakat terdampak bencana longsor dan banjir Sumatera melalui penyediaan listrik yang aman dan andal untuk seluruh unit hunian.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangannya di Makassar, Sabtu menegaskan kesiapan PLN dalam melaksanakan arahan Pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan huntara.

    “Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” kata Darmawan.

    Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat, tidak hanya fokus terhadap konstruksi bangunan saja, melainkan juga kebutuhan dasar seperti listrik.

    Ketersediaan listrik juga menjadi prioritas Pemerintah melalui Danantara Indonesia dalam membangun huntara, selain akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan layanan kesehatan di lokasi.

    Saat ini, PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan Huntara Aceh Tamiang, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter seluruh hunian yang telah terbangun. Bahkan jaringan listrik telah tersambung sepenuhnya dan cukup untuk melayani kebutuhan listrik hunian maupun fasilitas umum.

    Langkah ini merupakan bentuk komitmen kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

    Rencananya, sebanyak 600 unit huntara akan diserahkan kepada Pemda setempat pada 8 Januari 2026, untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria didampingi Darmawan turun langsung mengawal proges pembangunan Huntara Aceh Tamiang dan infrastruktur kelistrikannya.

    Darmawan menegaskan, kehadiran listrik yang andal di huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

    “Kami memahami bahwa saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor telah kehilangan banyak hal, bukan hanya rumah, namun juga rasa aman dan kenyamanan. Karena itu, PLN berupaya menghadirkan listrik yang prima di kawasan huntara,” urainya.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelni perkuat konektivitas 3TP lewat angkutan penumpang PSO Rp2,78 T

    Pelni perkuat konektivitas 3TP lewat angkutan penumpang PSO Rp2,78 T

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memperkuat konektivitas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) melalui angkutan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) senilai Rp2,78 triliun pada 2026.

    “Penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini menjadi fondasi penting bagi Pelni untuk terus menghadirkan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di daerah 3TP,” kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Pada tahun 2026, Pelni mendapat penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 8 trayek tol laut dan 1 trayek khusus kapal ternak.

    Sebelumnya Pelni telah melakukan Penandatanganan Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis serta Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran (TA) 2026 bersama Kementerian Perhubungan.

    Penandatanganan PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA 2026 dilakukan oleh Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Budi Mantoro yang disaksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan.

    Sementara itu, penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal (PPK) perintis mekanisme penugasan TA 2026 ditandatangani PPK Perintis Pangkalan Teluk Bayur dan Kepala Cabang Pelni Jakarta Dicky Dermawandi dan diikuti serentak secara daring oleh 15 Kantor Cabang Pelni yang ditunjuk sebagai homebase kapal perintis.

    Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani beberapa perjanjian penting lainnya, yaitu pengoperasian kapal milik negara (kapal rede) untuk angkutan perairan pelabuhan, subsidi operasi kapal khusus ternak dan layanan angkutan barang di laut dengan tarif terjangkau yang ditugaskan kepada Pelni.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas perkuat UMKM singkong di Bogor lewat bantuan alat produksi

    Bapanas perkuat UMKM singkong di Bogor lewat bantuan alat produksi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) singkong di Bogor, Jawa Barat melalui bantuan alat produksi, guna mendukung peningkatan kapasitas olahan, efisiensi usaha, kualitas produk, sehingga berdaya saing.

    Andi, pelaku UMKM pengolahan singkong di Kabupaten Bogor, sebagaimana keterangan Bapanas di Jakarta, Sabtu mengungkapkan sebelum menerima alat produksi dari Bapanas, proses produksi masih dilakukan secara tradisional dengan keterbatasan kualitas dan risiko kontaminasi.

    “Dulu pengolahan masih manual dan sangat bergantung pada cara tradisional. Sekarang, dengan alat ini (bantuan dari Bapanas), prosesnya lebih higienis dan kualitas produk lebih stabil,” kata Andi saat menerima kunjungan Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto di Bogor.

    Menurut Andi, bantuan alat tersebut membuka peluang baru bagi usahanya sehingga dapat dikembangkan dengan berbagai variasi produk turunan singkong. Selain tepung tapioka, singkong dapat diolah menjadi produk lain seperti mocaf yang memiliki pasar lebih luas.

    Bantuan alat yang diberikan antara lain, mesin parut, drum peniris/pengering dengan konveyer, drum pencuci, goblek ayakan, alat pengering (heat exchanger), serta bak penampung.

    “Ke depan, produk berbasis singkong ini bisa masuk ke pasar yang lebih besar, termasuk kita juga usahakan dorong untuk kebutuhan program MBG (Makan Bergizi Gratis),” ucap Andi.

    Andi meyakini bantuan alat dari Bapanas itu tidak hanya sebagai alat produksi, namun menjadi spirit untuk mengembangkan potensi pangan lokal.

    “Kami optimistis, dengan dukungan ini, produksi bisa segera berjalan dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata Andi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas perkuat teknologi pengembangan sorgum di Karawang dan Bandung

    Bapanas perkuat teknologi pengembangan sorgum di Karawang dan Bandung

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat pengembangan sorgum di Kabupaten Karawang dan Kota Bandung, sebagai salah satu contoh penguatan pangan lokal yang dibangun secara terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi pengolahan.

    “Di wilayah ini, sorgum dikembangkan sebagai komoditas adaptif yang mampu diolah menjadi beragam produk pangan dengan nilai ekonomi lebih tinggi,” kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia menegaskan Bapanas terus memperkuat penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi pengolahan. Langkah itu untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pangan lokal, sekaligus memperkuat mata rantai pangan dari hulu hingga hilir agar berdampak langsung bagi petani dan pelaku usaha.

    Andriko menyampaikan penguatan pangan lokal perlu ditopang oleh teknologi agar komoditas tidak berhenti sebagai bahan baku.

    “Kita baru saja mengunjungi dua tempat pengolahan sorgum di Karawang dan Bandung, pengembangan sorgum ini akan kita bangun dari hulu sampai hilir. Petani memproduksi, hasilnya diserap oleh UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), lalu diolah menjadi produk pangan siap konsumsi yang bernilai tambah,” ujar Andriko.

    Sebagai bentuk dukungan konkret, Bapanas memfasilitasi pengolahan pascapanen melalui penyediaan alat perontok, penyosoh, penepung, pengering, hingga peralatan pendukung lainnya.

    Menurut dia, penguatan itu mendorong UMKM sorgum di Karawang mampu memproduksi berbagai olahan seperti bubur, kerupuk, tepung sorgum, hingga cookies berbahan sorgum.

    Salah satu produk tersebut telah terserap ke dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Karawang, yakni cookies sorgum yang disuplai melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Membangun kapasitas ruang fiskal yang berkesinambungan

    Membangun kapasitas ruang fiskal yang berkesinambungan

    Target pertumbuhan 8 persen lebih realistis dipahami sebagai sasaran jangka menengah yang memerlukan konsistensi kebijakan lintas tahun, reformasi struktural, peningkatan investasi swasta, serta penguatan produktivitas tenaga kerja.

    Jakarta (ANTARA) – Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, ruang fiskal Indonesia berada dalam tekanan yang semakin kuat ketika pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang ambisius hingga 8 persen.

    Dengan belanja negara sekitar Rp3.842 triliun dan pendapatan negara sekitar Rp3.153 triliun, defisit anggaran dijaga pada kisaran 2,6–2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Secara nominal, angka ini masih memberi sinyal kebijakan fiskal yang ekspansif, tapi secara struktural ruang fiskal yang benar-benar fleksibel relatif terbatas karena sebagian besar belanja sudah terikat pada kewajiban rutin seperti bunga utang, belanja pegawai, subsidi, dan transfer ke daerah.

    Tentunya hal tersebut membuat kapasitas APBN untuk menjadi motor utama akselerasi pertumbuhan ekonomi menghadapi keterbatasan yang tidak kecil. Target pertumbuhan 8 persen mensyaratkan dorongan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan tren pertumbuhan Indonesia dalam satu dekade terakhir yang berada di kisaran 5 persen.

    Selanjutnya ruang fiskal yang tersisa akan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2026, tekanan terhadap ruang fiskal meningkat karena hadirnya program berskala besar seperti Makanan Bergizi Gratis, yang menyerap ratusan triliun rupiah, disamping amanat belanja pendidikan minimal 20 persen APBN dan belanja kesehatan yang juga terus meningkat.

    Program-program ini berpotensi memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan daya beli masyarakat, namun efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat bertahap dan jangka menengah, bukan lonjakan cepat. Implikasinya, ruang fiskal 2026 lebih tepat dipahami bukan dari besaran nominal tertentu, melainkan dari tingkat keleluasaan pemerintah dalam mengatur ulang prioritas belanja.

    Oleh karena itu dengan ruang fiskal yang semakin “terkunci”, kemampuan APBN untuk langsung mengungkit investasi produktif, khususnya infrastruktur bernilai tambah tinggi dan industrialisasi, menjadi relatif terbatas jika tidak diimbangi dengan pembiayaan kreatif dan peran swasta yang lebih besar. Implikasinya, ruang fiskal 2026 lebih tepat dipahami bukan dari besaran nominal tertentu, melainkan dari tingkat keleluasaan pemerintah dalam mengatur ulang prioritas belanja.

    Secara faktual mengejar target pertumbuhan 8 persen semata-mata melalui APBN 2026 akan sangat berat, bahkan cenderung tidak realistis jika mengandalkan ruang fiskal yang ada saat ini. APBN tetap penting sebagai jangkar stabilitas dan katalis awal, tetapi pencapaian target tersebut lebih bergantung pada reformasi struktural, peningkatan iklim investasi, efektivitas belanja negara, serta penguatan penerimaan pajak agar ruang fiskal ke depan dapat diperluas.

    Untuk itu tanpa perbaikan kualitas belanja dan perluasan basis penerimaan, maka ruang fiskal 2026 lebih berfungsi menjaga momentum pertumbuhan agar tidak melambat ketimbang mendorong lompatan besar menuju pertumbuhan 8 persen yang menjadi target Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.

    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 30.000 penumpang padati Bandara Sultan Hasanuddin di puncak arus balik

    30.000 penumpang padati Bandara Sultan Hasanuddin di puncak arus balik

    ANTARA – Memasuki puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, memprediksi puncak arus balik terjadi pada Sabtu (3/1). Diprediksi sekitar 30.000 penumpang akan memadati Bandara Sultan Hasanuddin. (Shintia Aryanti Krisna/Arif Prada/Farah Khadija)

    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog perkuat GPM 2026 demi stabilitas harga pangan

    Dirut Bulog perkuat GPM 2026 demi stabilitas harga pangan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 2026 sebagai instrumen utama menjaga stabilitas harga pangan nasional serta memperluas akses masyarakat terhadap komoditas strategis secara merata.

    Rizal mengatakan program GPM semakin masif dibanding periode sebelumnya seiring dengan peningkatan frekuensi pelaksanaan serta keterlibatan banyak pihak dalam menekan harga pangan di tingkat konsumen secara berkesinambungan.

    “Kalau dulu-dulu mohon maaf GPM tidak semasif sekarang. Nah sekarang Gerakan Pangan Murah ini luar biasa,” kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan pada tahun 2025 Bulog mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) seusai melaksanakan program Gerakan Pangan Murah secara serentak di 4.337 titik di seluruh Indonesia.

    Hal itu sebagai pencapaian distribusi pangan terbesar sepanjang tahun berjalan secara konsisten terpadu nasional.

    Capaian tersebut ditopang sinergi kuat lintas pemangku kepentingan meliputi pemerintah pusat, daerah, hingga aparat keamanan, termasuk pelaku usaha serta jaringan pengecer.

    “Ini berkat kerja sama yang luar biasa dari seluruh stakeholder, baik pemerintah, TNI-Polri, swasta, dan lain sebagainya. Bahkan para pengecer yang ada di lapangan,” ujar Rizal.

    Oleh karena itu, Rizal menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kegiatan GPM di berbagai daerah dengan tetap menggandeng lintas sektor.

    Menurut dia, GPM berperan penting menyalurkan berbagai komoditas strategis termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sehingga ketersediaan pasokan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan.

    Pada 2026, kata Rizal, strategi pelaksanaan GPM dipertahankan sekaligus diperluas dengan intensitas lebih tinggi agar dampak stabilisasi harga dirasakan masyarakat lebih luas secara merata, dengan begitu daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Penguatan GPM selaras dengan kebijakan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton yang direncanakan akan berlangsung sepanjang tahun 2026 guna menjaga kontinuitas pasokan dan kestabilan pasar.

    “Kami akan tambah ke depan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih masif lagi, yaitu GPM-GPM itu. Supaya hasilnya lebih banyak,” imbuh Rizal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog pastikan pasokan beras wilayah bencana Sumatera aman

    Dirut Bulog pastikan pasokan beras wilayah bencana Sumatera aman

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pasokan beras wilayah bencana Sumatera masih dalam kondisi aman setelah penugasan pemerintah melipatgandakan stok hingga tiga kali kebutuhan setiap kabupaten/kota di daerah terdampak.

    Rizal mengatakan kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar cadangan beras ditambah sehingga pemerintah daerah tidak mengalami kekurangan pangan saat kebutuhan meningkat secara mendadak.

    “Kami sesuai arahan Bapak Presiden maupun Bapak Menteri Pertanian, kita diperintahkan untuk melipatgandakan tiga kali lipat kebutuhan dari masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat.

    Ia mencontohkan Kabupaten Bener Meriah, Aceh yang mengajukan tambahan 1.000 ton beras langsung dipenuhi menjadi tiga 3.000 ton guna menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat setempat selama masa tanggap darurat bencana banjir.

    Ia menyebutkan Provinsi Aceh total beras yang telah dikirim mencapai 8.670 ton dengan stok tersedia saat ini sekitar 75.000 ton yang tersebar di gudang Bulog berbagai wilayah kabupaten/kota strategis.

    “Nah ini supaya apa? Untuk menjamin masing-masing kabupaten/kota itu tidak kekurangan. Dan sekarang ini kita masifkan pendorongan-pendorongan tersebut,” ujarnya.

    Rizal mengatakan untuk daerah tanpa gudang Bulog seperti Bener Meriah distribusi disokong dari gudang wilayah Takengon. Sedangkan Aceh Tamiang dilayani gudang di Langsa sambil memanfaatkan gudang sementara di Gelanggang Olahraga (GOR) setempat guna mempercepat penyaluran darurat bencana.

    “Alhamdulillah sampai dengan hari ini di GOR Aceh Tamiang itu sudah cukup banyak (stok beras), tinggal nanti masing-masing kabupaten/kota memanajemennya untuk mendistribusikan ke masing-masing kecamatan atau bahkan desa,” jelasnya.

    Selanjutnya di Sumatera Utara, Bulog telah menyalurkan 4.482 ton beras dengan stok gudang mencapai 125.781 ton sehingga pasokan bagi wilayah terdampak mencukupi..

    Lalu untuk Sumatera Barat total penyaluran beras mencapai 1.069 ton dengan stok gudang sekitar 8.527 ton yang siap digerakkan sesuai perkembangan situasi lapangan.

    Bulog menegaskan tantangan utama distribusi adalah keterbatasan akses darat akibat jembatan putus sehingga diperlukan moda alternatif agar bantuan cepat tiba kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah itu.

    “Jadi saudara-saudara kita yang di daerah bencana tidak perlu bimbang dan ragu untuk beras-beras kita cukup banyak. Tinggal proses bagaimana mendistribusikannya,” terang Rizal.

    Untuk mengatasi hambatan tersebut, kata dia, Bulog berkolaborasi dengan TNI AU dan TNI AL memanfaatkan jalur udara serta laut termasuk helikopter dan pesawat Hercules guna percepatan distribusi bantuan secara efektif.

    “Kalau tidak ada akses laut kita gunakan akses udara menggunakan helikopter maupun pesawat-pesawat Hercules yang dibantu oleh TNI AU maupun teman-teman dari BNPB,” katanya.

    Rizal juga menyebutkan hingga 2 Januari 2026 total bantuan beras untuk bencana hidrometeorologi Sumatera yang telah disalurkan mencapai 14.227 ton. Penyaluran akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan lapangan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Penyaluran beras SPHP dilakukan sepanjang tahun 2026

    Dirut Bulog: Penyaluran beras SPHP dilakukan sepanjang tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan sepanjang tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

    Rizal mengatakan penyaluran beras SPHP pada tahun sebelumnya dilakukan tidak penuh karena berlangsung terputus sehingga hanya berjalan sekitar delapan bulan mengikuti kebijakan penugasan pemerintah saat itu.

    “Kalau kemarin kan terputus-putus. Jadi cuma ada delapan bulan kemarin kan. Nah ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun,” kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, pelaksanaan program beras SPHP pada tahun 2025 dilakukan secara selektif menyesuaikan masa panen raya. Awalnya program beras SPHP ini semula dirancang berlangsung penuh sepanjang tahun 2025, namun penyalurannya disesuaikan dengan kondisi produksi nasional.

    Pada Januari-Februari 2025, pemerintah menyalurkan SPHP karena produksi beras menurun, dengan realisasi distribusi mencapai 181 ribu ton kala itu, sebelum dihentikan sementara saat memasuki panen raya di berbagai daerah.

    Penghentian distribusi SPHP saat itu dilakukan agar harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi.

    Alhasil, setelah panen raya selesai, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli dan ditargetkan hingga 1,3 juta ton pada Desember 2025. Penyaluran beras SPHP saat itu bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang menyasar 18,3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    Bulog mencatat realisasi beras program SPHP sepanjang tahun 2025 mencapai 802.939 ton dari target tahunan 1,5 juta ton.

    Namun, pada tahun 2026, kata Rizal, Bulog merencanakan penyaluran SPHP berjalan konsisten sepanjang tahun agar intervensi harga lebih efektif dalam meredam gejolak harga di pasaran dengan begitu dapat menjaga daya beli masyarakat secara luas.

    Meski begitu, penyesuaian volume tetap diterapkan oleh Bulog di saat puncak panen terutama pada Maret dan April agar penyaluran tidak menekan harga gabah petani di sentra produksi.

    Selain Maret dan April pengurangan volume juga dilakukan pada Agustus khusus di wilayah sentra pangan untuk mencegah penumpukan pasokan berlebih di pasar selama panen raya berlangsung.

    “Di saat puncak musim panen bulan Maret dan April termasuk Agustus, itu penyaluran SPHP di daerah-daerah sentra produksi, SPHP-nya dikurangin. Dikecilkan volumenya. Tapi tetap dilakukan supaya apa? Tidak tumpah banyak di pasaran,” beber Rizal.

    Sementara itu bagi daerah di luar sentra produksi pangan, penyaluran SPHP tetap berjalan normal sepanjang tahun guna memastikan ketersediaan beras terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Yang di daerah-daerah yang tidak sentra produksi pangan, SPHP-nya tetap jalan seperti biasa. Tapi khusus yang daerah-daerah sentra produksi pangan seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, NTB itu SPHP-nya dikecilkan volumenya. Tapi yang lain tetap berjalan seperti biasa,” imbuh Rizal.

    Adapun target penyaluran beras SPHP di tahun 2026 sebanyak 1,5 juta ton guna menjaga stabilitas harga serta keterjangkauan bagi masyarakat luas. Target itu tidak berubah dari tahun 2025 yang juga 1,5 juta ton.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.