Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kunjungan Wisatawan ke NTB tembus 1,8 juta, Gili Asahan jadi magnet pelancong

    Kunjungan Wisatawan ke NTB tembus 1,8 juta, Gili Asahan jadi magnet pelancong

    Senin, 24 November 2025 19:03 WIB

    Foto udara panorama Pulau wisata Gili Asahan di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB, Senin (24/11/2025). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi NTB dari Januari hingga September 2025 mencapai 1.802.785 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara (asing) sebanyak 806.798 orang dan wisatawan dalam negeri 995.988 orang. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/tom.

    Wisatawan asing berjalan di pinggir pantai Gili Asahan, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB, Senin (24/11/2025). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi NTB dari Januari hingga September 2025 mencapai 1.802.785 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara (asing) sebanyak 806.798 orang dan wisatawan dalam negeri 995.988 orang. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Selasa, 25 November 2025 15:40 WIB

    Petani memanen padi di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Petani membawa benih padi untuk ditanam di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PTPN IV dukung peningkatan kompetensi calon PMI lewat pelatihan sawit

    PTPN IV dukung peningkatan kompetensi calon PMI lewat pelatihan sawit

    Pelatihan yang digelar diikuti ratusan peserta (calon PMI) yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

    Jakarta (ANTARA) – Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV menyiapkan Kebun Rejosari sebagai pusat pelatihan sawit untuk memperkuat kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga memiliki keterampilan dan siap bersaing dalam industri perkebunan modern.

    “Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV mendapat kepercayaan sebagai mitra pelatihan lapangan bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI sektor perkebunan,” kata Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K Santosa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan pihaknya mendapat kepercayaan tersebut setelah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung menetapkan Kebun Rejosari, Regional VII, sebagai lokasi praktik lapangan untuk pelatihan budi daya sawit modern.

    “Pelatihan yang digelar diikuti ratusan peserta (calon PMI) yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia,” ujar Jatmiko.

    Dia menuturkan materi pelatihan mencakup tahapan budi daya dari hulu hingga hilir, mulai dari perbenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, hingga teknik panen dan pengelolaan hasil panen.

    “Seluruh sesi dilakukan dalam bentuk praktik langsung agar peserta mengenal proses kerja sebenarnya di perkebunan sawit,” katanya lagi.

    Ia menyatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung penyiapan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

    “Sektor perkebunan kelapa sawit terus membutuhkan tenaga kerja terampil. Melalui kerja sama ini, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai standar kerja dan proses operasional di kebun sawit skala besar,” katanya pula.

    Dia menambahkan penyediaan area kebun sebagai tempat praktik lapangan bertujuan memberi pengalaman nyata bagi peserta sebelum memasuki dunia kerja internasional.

    “Kami berharap pengetahuan dasar yang diperoleh di kebun PTPN IV dapat membantu peserta beradaptasi lebih cepat saat bertugas di negara tujuan,” ujarnya lagi.

    Pelatihan disusun untuk memperkenalkan sistem kerja perkebunan yang mengedepankan keselamatan, efisiensi, dan ketelitian. Para peserta diperkenalkan alur operasional, struktur kerja kebun, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan.

    Widyaiswara Bapeltan Lampung Suhadi Saptoyo menambahkan bahwa praktik lapangan memberi nilai tambah bagi peserta, terutama karena sektor perkebunan di luar negeri sangat menekankan keterampilan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Ilmu praktik menjadi bekal penting bagi calon PMI. Peserta bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan dijalankan di lapangan, termasuk standar keselamatan dan cara kerja yang sesuai prosedur,” ujarnya.

    BP3MI dan Bapeltan menilai pelatihan itu relevan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja perkebunan di Malaysia dan negara lain yang mengandalkan tenaga kerja asing di sektor kelapa sawit.

    Dia berharap pelatihan itu dapat membantu calon PMI beradaptasi dengan tuntutan industri sawit global. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta memperoleh pengalaman awal mengenai kondisi kerja di perkebunan skala besar sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke negara tujuan.

    “Kolaborasi PTPN IV, BP3MI, dan Bapeltan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan penyiapan SDM yang kompeten dan siap bersaing di sektor perkebunan internasional,” katanya pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR ingatkan Bali soal LP2B di bawah lahan baku sawah

    Menteri ATR ingatkan Bali soal LP2B di bawah lahan baku sawah

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali soal lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang masih di bawah total lahan baku sawah (LBS).

    Menteri Nusron, di sela acara di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan dirinya akan menyampaikan langsung soal tersebut ke Gubernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan pada Rabu (26/11/2025).

    “Besok (Rabu) saya mau ketemu dengan Pak Gubernur Bali dan bupati se-Bali, akan saya tekankan ini,” ucapnya.

    Menteri ATR/BPN menjelaskan saat ini sudah tidak boleh ada lagi alih fungsi lahan atau dilakukan moratorium pada alih fungsi lahan pertanian aktif terutama yang termasuk LP2B.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, target LP2B atau sawah-sawah yang selamanya mutlak menjadi sawah harus setidaknya 87 persen dari total lahan baku sawah.

    Sementara itu, kondisi di Bali, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan atau sawah mutlak hanya di angka 62 persen dari total lahan baku sawah.

    Jika dilihat berdasarkan data BPS Bali, pada 2024, luas lahan baku sawah di Bali sebesar 64.474 hektare, sehingga LP2B seluas 39.973 hektare.

    Menteri ATR/BPN mengatakan dalam pertemuannya dengan Gubernur Bali, ia akan meminta lahan sawah yang sudah diubah RTRW-nya menjadi aktivitas selain pertanian agar dikembalikan menjadi sawah.

    “Yang lahan sawah sudah diubah menjadi tidak sawah harus dikembalikan menjadi sawah, wajib,” ucapnya.

    Selain pertemuan untuk membahas pertanahan dan tata ruang itu, pertemuan Menteri Nusron dengan Pemprov Bali besok dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali, serta penyerahan sertifikat hak atas tanah.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratu Maxima bahas soal kesehatan finansial saat kunjungan ke Solo

    Ratu Maxima bahas soal kesehatan finansial saat kunjungan ke Solo

    Solo, Jawa Tengah (ANTARA) – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda membahas soal kesehatan finansial saat kunjungannya ke Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    “Ini adalah hari pertama saya berada di di sini. Kunjungan saya di Indonesia, di Solo, tempat yang sangat indah, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan berbagai kelompok,” katanya.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resminya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan (UNSGSA).

    Ia mengatakan sempat membicarakan soal finansial dengan beberapa pekerja di industri garmen dan sejumlah mahasiswa yang sedang merencanakan masa depan.

    “Serta, sekelompok ibu-ibu luar biasa yang membuat batik dan juga para wirausaha mikro lainnya yang dengan usaha itu mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tujuan utama dari percakapan ini adalah untuk belajar mengenai realitas finansial dari tiga kelompok berbeda tersebut. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hingga akhir bulan,” katanya.

    Selain itu, dari dialog tersebut ia ingin mengetahui bagaimana mereka menghadapi keadaan darurat, mulai dari kecelakaan, kehilangan pendapatan, hingga kebutuhan untuk mengirim uang tambahan kepada orang tua di kampung halaman.

    “Kami juga membahas bagaimana mereka mulai memikirkan tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah atau bahkan memikirkan masa pensiun, apakah itu memungkinkan? Kami juga berbicara mengenai berbagai risiko, seperti kecelakaan atau masalah kesehatan, dan bagaimana mereka melindungi diri dari risiko-risiko tersebut,” katanya.

    Ia mengatakan inti dari kunjungan tersebut adalah untuk memahami mekanisme yang mereka miliki, serta risiko dan tantangan yang mereka hadapi.

    “Dalam dua hari ke depan, kami juga akan berdiskusi dengan OJK, Bank Indonesia, berbagai kementerian, serta bank-bank dan perusahaan fintech untuk memikirkan bagaimana merancang produk yang dapat membantu masyarakat Indonesia menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik,” katanya.

    Pada kesempatan itu, ia juga memberikan pujian kepada Indonesia yang telah mencatat pencapaian luar biasa dalam inklusi keuangan.

    Ia mengatakan ada lebih dari 80 persen masyarakat yang sudah memiliki akses ke rekening bank. Namun demikian, ia mengatakan akses saja tidak cukup.

    “Yang penting adalah bagaimana kita dapat membantu mereka lebih jauh, bukan hanya untuk melakukan pembayaran, tetapi juga mewujudkan impian mereka. Dan, ketika sesuatu terjadi, mereka memiliki perlindungan,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jumlah penumpang-kargo China pada Oktober melonjak 20 Persen

    Jumlah penumpang-kargo China pada Oktober melonjak 20 Persen

    Beijing (ANTARA) – Industri penerbangan sipil China mencatat peningkatan tahunan (year on year/yoy) lebih dari 20 persen dalam lalu lintas penumpang dan kargo internasional pada Oktober.

    Data dari Administrasi Penerbangan Sipil China pada Selasa (25/11) menunjukkan bahwa volume pengiriman kargo udara dan dokumen bulanan negara itu melampaui 900.000 ton untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Pada Oktober, total turnover transportasi industri mencapai 14,6 miliar ton-kilometer atau naik 10,8 persen (yoy).

    Volume angkutan penumpang mencapai 67,84 juta, meningkat 5,8 persen dari periode yang sama tahun lalu, dan volume angkutan barang dan dokumen tumbuh 13,4 persen menjadi sekitar 917.000 ton.

    Dalam 10 bulan pertama tahun ini, total turnover transportasi industri meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 136,63 miliar ton-kilometer. Sekitar 650 juta perjalanan penumpang dilakukan selama periode tersebut atau naik 5,3 persen (yoy), sementara volume angkutan kargo dan dokumen naik 13,9 persen menjadi 8,31 juta ton.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TC-AP2HI dukung tradisi “huhate” jaga posisi RI produsen tuna dunia

    TC-AP2HI dukung tradisi “huhate” jaga posisi RI produsen tuna dunia

    Jakarta (ANTARA) – Tuna Consortium (TC) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) mendukung tradisi huhate, yakni metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing, guna menjaga posisi Indonesia sebagai produsen tuna terbesar dunia.

    “Huhate bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang membuka peluang besar bagi masyarakat pesisir dan industri tuna nasional melalui pemenuhan standar keberlanjutan global yang kini menjadi syarat utama akses pasar,” kata Program Lead Indonesia Tuna Consortium Thilma Komaling dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing memiliki nilai strategis bukan hanya bagi keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga bagi perekonomian pesisir dan memberikan keunggulan kompetitif bagi industri tuna nasional.

    Menurutnya sebagai negara penghasil tuna terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik penangkapan yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian sumber daya ikan.

    Dijelaskan, huhate merupakan tradisi perikanan Nusantara yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Teknik ini dikenal efisien, selektif, minim bycatch (tangkapan sampingan), dan menghasilkan kualitas tuna yang tinggi sehingga berkontribusi langsung pada stabilitas populasi tuna.

    Keunggulan metode memancing satu per satu (one by one) itu juga memperkuat nilai produk tuna Indonesia, membuka akses lebih luas ke pasar global, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok tuna berkelanjutan.

    Ia menekankan metode itu mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta memperkuat rantai pasok yang kredibel, faktor penting untuk memenuhi standar internasional yang semakin menuntut praktik perikanan berkelanjutan.

    “Keberlanjutan tuna juga berarti menjaga laut tetap menjadi dapur protein bagi generasi sekarang dan mendatang,” katanya.

    Sementara itu Ketua AP2HI Abrizal Andrew Ang menambahkan sebagian besar operasi pole & line dijalankan oleh unit usaha berskala kecil dan menengah yang mengandalkan tenaga kerja lokal, mulai dari nelayan, pengolah, hingga rantai distribusi.

    Oleh karena itu, setiap praktik penangkapan dengan huhate memberikan multiplier effect signifikan bagi ekonomi komunitas pesisir, mulai dari sektor penangkapan, pengolahan, hingga distribusi.

    Selain berdampak pada lapangan kerja, produk tuna yang ditangkap dengan metode itu memiliki harga jual 15-30 persen lebih tinggi di pasar ekspor karena memenuhi standar keberlanjutan.

    “Ketika kita mendukung huhate, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan stok tuna, tetapi juga memastikan ribuan keluarga nelayan memperoleh pendapatan stabil dan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

    Ia menegaskan TC dan AP2HI menilai keberlanjutan ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui praktik penangkapan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

    Dengan mempromosikan pole & line yang berbasis sains, ramah lingkungan, dan terbukti selektif, Indonesia dapat terus memperkuat reputasinya sebagai pemasok tuna berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tawar produk di pasar domestik dan global.

    Sebelumnya berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Rabu (30/4), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut Indonesia menjadi negara penghasil tangkapan tuna terbesar di dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar tuna dunia.

    KKP mencatat sektor perikanan tuna memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Pada 2024, nilai ekspor hasil produksi perikanan secara keseluruhan mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp98,14 triliun.

    Dari jumlah tersebut, komoditas tuna, cakalang, dan tongkol menjadi penyumbang terbesar dari hasil tangkapan di laut dengan volume mencapai 278 ribu ton dan nilai ekspor sebesar 1,03 miliar dolar AS atau sekira Rp17,1 triliun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apindo dorong dialog bipartit dalam penyesuaian upah

    Apindo dorong dialog bipartit dalam penyesuaian upah

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan perlu adanya penguatan dialog bipartit antara perusahaan dan pekerja agar penyesuaian upah mencerminkan kondisi riil usaha di tanah air.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam di Jakarta, Selasa, menyampaikan kesejahteraan pekerja tidak dapat bergantung pada upah minimum semata, namun berlandaskan ekosistem pengupahan yang komprehensif yang sejalan dengan peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

    “Kenaikan upah yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika dibarengi peningkatan produktivitas. Pekerja yang kompetensinya meningkat akan memiliki mobilitas karir lebih baik dan kemampuan earning yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat daya saing perusahaan,” ucap dia.

    Pihaknya menegaskan fungsi dasar upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja berpendapatan terendah, bukan standar upah universal.

    Dirinya juga mendorong dukungan pemerintah terhadap sarana prasarana pekerja seperti transportasi publik, perumahan terjangkau dekat kawasan industri, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.

    “Investasi pemerintah pada infrastruktur pekerja dapat menurunkan biaya hidup secara signifikan tanpa membebani biaya upah perusahaan secara langsung,” kata Bob lagi.

    Ia juga menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial dan kebijakan perpajakan yang mendukung pekerja berpenghasilan rendah, termasuk peningkatan kualitas layanan BPJS tanpa menambah beban iuran tenaga kerja.

    Apindo menilai penataan kebijakan upah minimum yang lebih proporsional dan berbasis data pasar tenaga kerja penting untuk mengembalikan Kaitz Index ke level sehat di bawah 1, sebagaimana karakteristik negara berkembang yang masih perlu memperluas lapangan kerja formal.

    “Penyesuaian ini diperlukan untuk meningkatkan inklusi pasar kerja, memperkuat daya saing tenaga kerja, dan memastikan penciptaan lapangan kerja formal tetap berkelanjutan,” kata dia.

    Dari catatan Apindo, produktivitas nasional dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh 1,5-2 persen, sementara tekanan kenaikan upah minimum berada pada kisaran 6,5-10 persen.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan tengah menyusun konsep pengupahan upah minimum provinsi (UMP) pada 2026 yang besarannya tidak satu angka seperti tahun lalu, serta tidak diumumkan pada 21 November 2025 sebagaimana amanat PP 36/2021.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan dalam menyusun konsep ini, pihaknya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 secara menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah.

    “Di situ ada amanat terkait dengan, misalnya bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan, dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa,” ucapnya.

    Menaker juga mengungkapkan bahwa pemerintah menyadari masih terdapat disparitas upah minimum antarwilayah, baik antarkota, kabupaten, maupun provinsi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangkitkan ekonomi petani, Kaltara ajak anak muda cinta pangan lokal

    Bangkitkan ekonomi petani, Kaltara ajak anak muda cinta pangan lokal

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong generasi muda untuk mencintai pangan lokal melalui seminar nasional di Tanjung Selor, Selasa (25/11). Kampanye ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kesehatan dan produktivitas generasi muda, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani lokal melalui diversifikasi pangan. (Cica Andriyani/Arif Prada/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM sebut TNI jaga kilang bentuk sinergi keamanan

    Kementerian ESDM sebut TNI jaga kilang bentuk sinergi keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan langkah TNI menjaga kilang minyak PT Pertamina (Persero) mulai Desember 2025 merupakan bentuk sinergi keamanan nasional.

    “Kami menyambut baik dan ini merupakan bentuk sinergi keamanan nasional, terlebih kilang ini kan industri strategis sektor industri,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Anggia menyampaikan kilang minyak merupakan objek vital nasional dan terkait dengan kedaulatan energi negara.

    Oleh karena itu, TNI yang menjaga kilang minyak Pertamina diharapkan bisa meningkatkan stabilitas pasokan energi.

    “Ini juga diharapkan bisa mencegah gangguan keamanan di industri sektor energi,” kata Anggia.

    Pertamina juga menyambut baik TNI yang ditugaskan untuk menjaga kilang milik Pertamina mulai Desember 2025, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan kilang dan fasilitas Pertamina merupakan aset strategis yang menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak.

    Oleh karena itu, sinergi bersama pengamanan fasilitas Pertamina merupakan langkah yang positif.

    “(Sinergi ini) penguatan berlapis untuk menjamin keberlangsungan operasi fasilitas vital negara,” kata Baron.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI turun tangan untuk menjaga industri strategis nasional, salah satunya kilang milik Pertamina.

    Sjafrie menjelaskan penjagaan instalasi strategis ini dilakukan guna memastikan ragam aset industri milik pemerintah dalam keadaan aman dan berfungsi dengan baik.

    Selain itu, Sjafrie menilai TNI berhak menjaga instalasi strategis negara karena memiliki landasan hukum yang sah.

    Sjafrie melanjutkan pengamanan industri strategis itu menjadi salah satu tugas dari Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang saat ini tengah dibangun oleh TNI di seluruh wilayah.

    Sejauh ini, tercatat sudah ada lebih dari 100 BTP yang telah terbangun di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan BTP bertambah 150 per tahunnya.

    Dengan penjagaan tersebut, Sjafrie yakin ragam industri strategis, seperti Pertamina ini akan bekerja secara maksimal, sehingga memberikan dampak baik untuk kemakmuran masyarakat dan kedaulatan negara.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.