Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Calon Bupati (Cabup) Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, mengungkapkan strategi untuk menuntaskan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kediri pada periode kedua kepemimpinannya.
Dalam debat publik terakhir Pilkada Kediri 2024 yang digelar oleh KPU Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul Kediri, Kamis (14/11/2024), Mas Dhito menyatakan, dirinya sudah menangani sekitar 9.700 RTLH selama periode pertamanya.
Pernyataan Mas Dhito ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan dari Calon Bupati Kediri nomor urut 1, Deny Widyanarko, yang menanyakan upaya penuntasan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri, serta anggaran yang telah digelontorkan dalam program tersebut.
Dalam sesi tanya jawab, Deny menyoroti masalah permukiman kumuh yang masih ada, meskipun Mas Dhito telah menjabat selama 3,5 tahun.
“Bagaimana upaya Mas Dhito dalam menangani perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri dan berapa anggaran yang sudah digelontorkan?” tanya Deny, pada Segmen ke-4 sesi tanya jawab antar paslon disertai tanggapan.
Deny mengungkapkan kekhawatirannya terkait penambahan jumlah desa yang memiliki permukiman kumuh, yang sebelumnya hanya ada di 6 desa kini telah meluas ke 25 desa.
“Khawatirnya nanti bertambah banyak desa-desa yang kumuh,” kata Deny.
Menanggapi hal tersebut, Mas Dhito membantah pernyataan tersebut.
Dia menjelaskan, pada tahun 2020, luas kawasan kumuh di Kabupaten Kediri mencapai 273,74 hektare.
Namun, setelah dipimpin oleh Dhito, luas kawasan kumuh berhasil diperkecil menjadi 52,32 hektare dengan penanganan mencakup 166,52 hektare pada tahun 2023.
“Itu yang akan kita lakukan sesuai program pemerintah pusat yang namanya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh,” target Dhito.
Mas Dhito juga mengakui, pandemi Covid-19 sempat mempengaruhi jalannya program perbaikan kawasan kumuh.
Selama dua tahun pandemi, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri dialihkan untuk penguatan sektor kesehatan masyarakat, termasuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
Meski demikian, dia memastikan upaya penuntasan permukiman kumuh tetap menjadi prioritas.
Mas Dhito menjelaskan, salah satu langkah strategis untuk mempercepat penuntasan permukiman kumuh adalah dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai desa di Kabupaten Kediri.
“Kami terus mendorong kolaborasi dengan pihak swasta. Seperti yang dilakukan oleh saudara saya, Pak Tris dari Kecamatan Puncu, yang telah membantu membangun 200 rumah tidak layak huni,” ungkap Mas Dhito.
Jika terpilih kembali pada Pilkada Kediri 2024, Mas Dhito berkomitmen untuk melanjutkan strategi kolaborasi dengan sektor swasta dan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menuntaskan 20.000 RTLH selama periode kedua.
Dia percaya dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, perbaikan permukiman kumuh dapat lebih cepat teratasi.
“Kerja sama dengan pihak swasta dan CSR yang melibatkan berbagai perusahaan sangat penting. Itu yang akan kita dorong untuk mempercepat perbaikan kawasan kumuh dan RTLH di Kabupaten Kediri,” pungkas Mas Dhito.
