Buruh: Selagi Masih Ada Outsourcing, Susah Jadi Karyawan Tetap Megapolitan 1 Mei 2025

Buruh: Selagi Masih Ada Outsourcing, Susah Jadi Karyawan Tetap
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rini (53), anggota serikat buruh perusahaan Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTTM), menilai, sistem outsourcing membuat pekerja kesulitan untuk diangkat menjadi karyawan tetap.
“Selagi masih ada outsourcing, itu kayaknya sulit untuk jadi karyawan tetap,” kata Rini saat ditemui dalam peringatan
Hari Buruh
Internasional di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/4/2025).
Rekan Rini dari serikat yang sama, Winarti (43), mengaku kasihan pada generasi muda yang sering menjadi korban outsourcing itu.
“Iya, kasihan generasi muda jadi korban outsourcing,” ujar Winarti.
Berdasarkan pengamatannya, status karyawan tetap hanya bisa diperoleh ketika pekerja memiliki kompetensi yang baik.
Jika perusahaan menilai kemampuan pekerjanya kurang, potensi diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya sangat besar.
Namun, lebih banyak pekerja yang berakhir habis kontrak. Selanjutnya, perusahaan mencari pekerja lainnya.
“Untuk sekarang-sekarang ini, jarang kalau yang diperpanjang. Kalau udah selesai kontrak ya sudah, cari baru lagi,” ucap Winarti.
Dalam peringatan Hari Buruh yang dihadiri Rini dan buruh lainnya, Presiden
Prabowo Subianto
menyampaikan janjinya tentang penghapusan praktik outsourcing.
Prabowo menyebutkan dalam pidatonya bahwa akan mencari cara untuk menghapus outsourcing itu.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo.
Selain penghapusan outsourcing, Prabowo juga menjanjikan lima hal lainnya, yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Kemudian, Prabowo juga ingin merealisasikan gagasan pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo juga berjanji akan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRRT).
UU terkait perlindungan pekerja di sektor kelautan dan perikanan pun direncanakan akan disusun dalam waktu dekat.
Terakhir, Prabowo juga berjanji akan mendukung pengesahan UU Perampasan Aset.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.