Bupati Sudewo Ditangkap KPK, Begini Cara Warga Pati Luapkan Ekspresi

Liputan6.com, Jakarta – Seratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026). Mereka prihatin sekaligus mengecam dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Pati Sudewo, di saat warga berjuang menghadapi banjir.

Koordinator AMPB Harno mengaku kaget Sudewo bersama sejumlah pejabat ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa itu dianggap melukai hati masyarakat Pati yang dilanda bencana banjir.

Dalam kegiatan yang berlangsung pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB ini, diikuti seratusan simpatisan AMPB. Massa membentangkan dua spanduk berisi kecaman.

Dalam pernyataannya, Harno secara tegas mengaku prihatin dan kecewa atas dugaan praktik korupsi jual beli jabatan perangkat desa, yang disinyalir dilakukan Bupati Pati.

Meski harus prihatin, Harno juga mengaku lega atas upaya tegas KPK dalam memberantas korupsi. AMPB berharap OTT Bupati Sudewo menjadi kesempatan perbaikan tata kelola pemerintahan di Pati.

“Tertangkapnya Sudewo melalui OTT KPK harus menjadi titik awal untuk membersihkan Pemkab Pati dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, ” pinta Harno.

Harno juga berharap pejabat publik mengambil pelajaran dari kasus OTT Bupati Pati. Terutama untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat di tengah masyarakat sedang menghadapi bencana.

Perwakilan AMPB lainnya, Syaiful Huda menambahkan, OTT Bupati Pati oleh KPK ini bukan sekadar proses hukum biasa. Namun merupakan jawaban doa dan harapan masyarakat Pati yang selama ini merasa suaranya tidak didengar.

“Terima kasih kepada KPK yang telah mendengar aspirasi kami dan warga Pati. Menangkap seorang bupati tentu bukan pekerjaan mudah. Ini menunjukkan KPK masih berdiri di barisan rakyat,” tukas Syaiful dalam kesempatan yang sama.

Syaiful menyebut bahwa langkah KPK menjadi bukti, bahwa suara masyarakat dapat memberikan tekanan ketika disuarakan secara konsisten.

Dia juga berpendapat bahwa OTT Bupati Pati ini membuka tabir persoalan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang selama ini menjadi pertanyaan publik.

“Ini (OTT Bupati Pati) bukan akhir perjuangan kami. Kami akan mengawal proses hukum kasus ini sampai vonis pengadilan. Selain itu, reformasi birokrasi di Kabupaten Pati harus menjadi agenda utama ke depan,” tandasnya.

Menurut Syaiful, perbaikan birokrasi di Pemkab Pati merupakan kebutuhan mendesak. Tentunya agar praktik-praktik yang diduga menyimpang, termasuk pengisian jabatan di tingkat desa dan daerah tidak terulang kembali.