Bupati Aceh Besar Sepakat dengan Gubernur Muzakir: Hapus Barcode BBM, Menyusahkan Masyarakat Regional 13 Februari 2025

Bupati Aceh Besar Sepakat dengan Gubernur Muzakir: Hapus Barcode BBM, Menyusahkan Masyarakat
Tim Redaksi
ACEH BESAR, KOMPAS.com
–
Gubernur Aceh
, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi melantik Bupati dan Wali Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Muharram Idris dan Syukri A Jalil.
Pelantikan tersebut berlangsung di
Jantho Sport Center
pada Kamis (13/2/2025).
Acara pelantikan dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Diwarsyah, Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan 2017-2020 Irwandi Yusuf, serta sejumlah Kepala SKPA, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Banda Aceh.
Selain itu, hadir pula perwakilan SKPD Aceh Besar, Alim Ulama, dan masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Mualem menekankan pentingnya amanah yang diberikan kepada para pemimpin baru.
“Amanah ini adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan baik. Semoga saudara sekalian dapat menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas selama lima tahun ke depan,” katanya.
Mualem juga mengingatkan bahwa tugas yang diemban tidaklah ringan.
“Kepercayaan yang diberikan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata dan program pembangunan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Muharram dan Syukri maju dari jalur independen, dan kini harus berhadapan dengan partai politik di parlemen, yakni anggota DPR Kabupaten Aceh Besar.

Gubernur juga menegaskan dukungannya terhadap rencana pendirian kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh Besar.
“Kampus IPDN harus ada di Aceh Besar, ini tekad saya. Saya sudah bertemu dengan kementerian terkait, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Aceh siap mendukung, apalagi tanah sudah kita sediakan. Insya Allah, kita akan terus perjuangkan bersama,” ucap Mualem.
Bupati Aceh Besar, Muharram, dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk berkoalisi dengan seluruh anggota DPRK guna mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
“Kami siap berkoalisi dengan 40 anggota DPRK Aceh Besar. Di Aceh Besar tidak ada oposisi, semua akan berkoalisi untuk mengejar segala ketertinggalan dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Muharram juga menyatakan kesepakatannya dengan Gubernur terkait penghapusan sistem barcode saat pengisian BBM di SPBU, yang dinilai menyusahkan masyarakat.
“Kami juga sepakat dengan Pak Gubernur (Muzakir Manaf) terkait penghapusan sistem barcode saat pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, karena hal tersebut sangat menyusahkan masyarakat. Kami juga akan memantau pemasaran gas 3 kilogram dan memastikan penyalurannya tepat sasaran,” ucap Muharram.
Lebih lanjut, Syeh Muharram bertekad untuk mewujudkan pendirian kampus IPDN di Aceh Besar, dengan Pemerintah Aceh Besar telah menghibahkan tanah seluas lebih dari 40 hektar.
“Kami bertekad mendirikan kampus IPDN di Aceh Besar. Karena itu, kami memohon dukungan Mualem selaku Kepala Pemerintahan Aceh untuk mewujudkan cita-cita ini,” kata Syeh Muharram.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.