BUMN: TransJakarta

  • Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh

    Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat pun pulang kerja pada setiap hari Rabu atau satu hari dalam sepekan.

    Adapun aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Pemerintah Provinsi DKI akan menggratiskan naik kendaraan umum untuk mendukung kebijakan tersebut.

    “Jadi ASN ini ada sebagian besar yang pulang pergi diangkut pakai transportasi yang dimiliki oleh Pemda DKI. Maka setiap hari Rabu, Pemda DKI tidak menyiapkan transportasi itu, tetapi menggratiskan bagi semua ASN yang naik kendaraan umum,” kata Pramono pada Selasa, 29 April 2025.

    Pramono mengatakan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno juga akan ikut terlibat dari kebijakan menggunakan transportasi umum tersebut ke tempat kerja, besok. Menurut Pramono bahwa pemimpin juga mesti ikut memberikan contoh dari suatu kebijakan.

    “Jadi intinya saudara-saudara sekalian apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma,” katanya.

    “Maka saya besok akan memulai, saya dan Bang Doel juga akan memulai dari tempat masing-masing kita akan pagi mengawal itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Sekretaris daerah dan jajaran Dinas Perhubungan, ini merupakan semangat kita untuk memulai menggunakan transportasi umum,” ujarnya lagi.

    Dikutip dari laman resmi Pemprov DKI, Pegawai Pemprov dapat menggunakan moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum massal, meliputi Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

    Sementara itu, pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu, dibebaskan dari kewajiban menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.

    Adapun tujuan kebijakan ini untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    “Diharapkan kebijakan ini dapat membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir, di Jakarta, dikutip dari laman tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Titik Masuk Jalur Buruh Saat Aksi May Day di Monas, Masyarakat Diimbau Cari Jalan Alternatif – Halaman all

    Ini Titik Masuk Jalur Buruh Saat Aksi May Day di Monas, Masyarakat Diimbau Cari Jalan Alternatif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengantisipasi adanya kepadatan jalur yang akan dilintasi elemen serikat pekerja saat aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

    Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengatakan terdapat sejumlah titik masuk dari berbagai daerah kota penyangga Jakarta.

    Menurutnya, rombongan buruh akan dikawal oleh jajaran polisi lalu lintas hingga tiba di Jakarta.

    “Buruh dari Tangerang dan Banten akan menggunakan tol Kebon Jeruk, underpass Tomang, dan Harmoni menuju Lapangan Banteng dan Monas,” jelasnya usai Apel Gelar Pasukan yang dipimpin Kapolda Metro Jaya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    “Sementara buruh dari Bekasi dan Jawa Barat akan menggunakan akses jalan tol Cawang menuju Cempaka Putih dan Tugu Tani,” papar Komarudin.

    Diperkirakan, 200 ribu serikat pekerja dari berbagai daerah akan hadir memadati kawasan Monas.

    Komarudin menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh koordinator lapangan dari berbagai wilayah.

    “Sehingga diharapkan aktivitas pada tanggal 1 Mei nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” tuturnya.

    Lulusan Akpol 1997 itu mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas-ruas jalan yang akan digunakan oleh buruh.

    Adapun rute yang akan digunakan oleh ratusan ribu buruh nantinya mencakup Jalan Sudirman-Thamrin, jalan utama menuju Monas, dan sekitarnya.

    Kepadatan diperkirakan akan terjadi mulai pukul 06.00 WIB.

    Namun, kendaraan seperti bus yang membawa serikat pekerja diperkirakan tiba di Jakarta sejak dini hari hingga subuh.

    Komarudin juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan melakukan penutupan jalan, melainkan hanya rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan.

    Oleh karena itu, masyarakat diimbau menggunakan akses jalan alternatif untuk menghindari kemacetan.

    Meskipun belum ada aktivitas yang dihentikan, TransJakarta juga berpotensi mengalami kemacetan atau pelambatan akibat mobilisasi massa yang cukup besar.

    Pihak kepolisian berharap tidak ada aktivitas masyarakat yang terganggu, namun dinamika di lapangan akan menyesuaikan situasi.

    Kombes Komarudin menuturkan, pembaruan informasi terkait pengalihan arus lalu lintas akan disampaikan secara berkala, mengikuti eskalasi di lapangan.

    Masyarakat diminta memantau perkembangan situasi melalui akun media sosial Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)

  • Beri Contoh ASN Jakarta, Pramono Janji Berangkat Kerja Naik Transportasi Umum Setiap Hari Rabu 

    Beri Contoh ASN Jakarta, Pramono Janji Berangkat Kerja Naik Transportasi Umum Setiap Hari Rabu 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji bakal memulai naik angkutan umum setiap Rabu, sesuai instruksinya yang diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Adapun perintah bagi ASN DKI Jakarta untuk naik angkutan umum setiap Rabu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.

    “Karena saya yang merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara pertama,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Pramono menyebut, hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh kepada para ASN DKI Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum.

    Hal ini pun disebut Pramono juga akan dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Si Doel.

    Untuk itu ia berharap, perintahnya dapat dipatuhi oleh seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Jadi intinya sekalipun kebijakan itu dibuat, kalau tidak dijalankan percuma, dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma,” ujarnya.

    “Maka saya besok akan memulai, saya dan bang Doel juha akan memulai dari tempat masing-masing, kami akan pagi mengawal itu,” sambungnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal Bagi Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Pada Hari Rabu.

    Dalam aturan yang diterbitkan pada 23 April 2025 itu dijelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan berangkat dan pulang kerja menggunakan transportasi umum.

    Antara lain Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuteline), kereta bandara, bus/angkot reguler, kapal, dan angkutan antarjemput karyawan.

    Pengecualian diberikan bagi pegawai dengan kondisi tertentu, yaitu sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

    Dalam instruksi tersebut, Pramono menekankan peran para kepala perangkat daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam menggunakan angkutan umum massal sebagai moda transportasi setiap hari Rabu.

    Bagi pegawai yang menggunakan angkutan umum pun wajib mendokumentasikan perjalanan mereka dengan swafoto, baik saat berangkat maupun pulang kerja.

    Foto tersebut kemudian dikirim kepada admin kepegawaian di masing-masing unit kerja melalui media yang ditentukan, misalnya WhatsApp Group, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya.

    Kemudian, admin tersebut bakal menyusun laporan yang memuat jumlah pegawai yang melaksanakan kewajiban, jumlah pegawai yang mendapatkan diskresi, jumlah pegawai yang melaksanakan Ingub sesuai klasifikasi moda transportasi yang dipakai, serta jumlah pegawai yang tidak melaksanakan instruksi gubernur.

    Selanjutnya, rekapitulasi tersebut dilaporkan oleh kepala perangkat daerah kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui tautan https://linktr.ee/RabuAngkutanUmum.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono: Masih Dikaji

    Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono: Masih Dikaji

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal rencana kenaikan tarif Transjakarta yang diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

    Pramono bilang, rencana tersebut sampai saat ini masih dalam pembahasan oleh DTKJ dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

    “Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Ia pun turut menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan di sektor transportasi umum.

    Bahkan, Pramono berencana memperluas jaringan transportasi hingga ke wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Hal ini terbukti dengan peluncuran rute baru Transjabodetabek Blok M – Alam Sutera belum lama ini.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun mengeklaim rute baru tersebut disambut antusias oleh masyarakat.

    “Rute yang baru kemarin kami buka dari Alam Sutera ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik,” ujarnya.

    “Artinya memang Jakarta dan daerah penyangganya kni memerlukan sarana transportasi yang lebih baik,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Dewan Transprotasi Kota Jakarta (DTKJ) menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    Dalam pertemuan tersebut ada beberapa isu yang dibahas, salah satunya terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta.

    Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, rekomendasi soal kenaikan tarif Transjakarta dari saat ini Rp3.500 sudah beberapa kali disampaikan pihaknya.

    “Tadi disinggung juga (soal kenaikan tarif Transjakarta), DTKJ kan sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali terhadap pimpinan Jakarta sebelumnya dan tadi juga kami sampaikan,” ucapnya.

    Haris mengatakan, tarif Transjakarta memang sudah lama tidak mengalami penyesuaian tarif.

    Tarif Rp3.500 yang saat ini diterapkan pun sudah bertahan sejak tahun 2007 silam atau 18 tahun lalu.

    Untuk itu, DTKJ bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal segera membahas soal kenaikan tarif Transjakarta ini.

    “Rasa-rasanya ini juga nanti akan dikaji secara technical oleh tim Dishub dengan DTKJ nanti akan bersama-sama untuk menajamkan itu, tapi pembicaraan ke arah sana dan akan menuju ke arah sana,” ujarnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat bakal memberikan hasil laporan kajian terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta kepada Pramono.

    Salah satunya terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta, dimana pada 2007 silam besarannya hanya sekira Rp 900.560, sedangkan saat ini sudah naik menjadi Rp 5.396.791.

    “Deta pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan tentu semua aspek yang berpengaruh, variabel-variabel berpengaruh terhadap tarif itu menjadi kajian detail kami untuk kami laporkan kepada pak gubernur,” tuturnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek

    Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah 6 rute baru Transjabodetabek. Penambahan rute ini untuk memberikan layanan memadai untuk masyarakat menggunakan transportasi umum.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rute baru tersebut diharapkan dapat diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.

    “Saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus, 6 trayek baru akan kita luncurkan,” kata Pramono di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 29 April 2025.

    Adapun rute baru itu salah satunya akan melayani kawasan padat kendaraan pribadi seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) menuju Blok M, yang selama ini banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi.

    Diharapkan hal ini sebagai upaya masyarakat juga bisa datang ke PIK dengan kendaraan transportasi umum.

    “Termasuk trayek-trayek padat yang tertutup misalnya selama ini kan orang kalau ke PIK pasti kendaraan pribadi. Nanti akan kami buka PIK sampai dengan Blok M,” kata dia.

    “Artinya siapa saja bisa pergi ke sana, jangan sampai kemudian ada eksklusivitas dari sebuah area atau tempat. Jadi dengan demikian akan kami buka,” ujarnya.

    Di sisi lain Pramono mengatakan peresmian rute baru Transjabodetabek Alam Sutera – Blok M mendapatkan sambutan luar biasa oleh publik. Respons tersebut, dia menilai bahwa transportasi yang lebih baik dibutuhkan Jakarta dan daerah penyangganya saat ini.

    Selain itu, Pramono juga merespons mengenai usulan penyesuaian tarif Transjakarta. Dia mengatakan sampai saat ini hal tersebut masih dikaji.

    “Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” katanya.

    Sebelumnya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun kembali menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait penyesuaian tarif moda transportasi Transjakarta.

    Ia menyampaikan, tarif Transjakarta belum mengalami kenaikan sejak lama. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif yang lebih tinggi dinilai sudah ada.

    “Artinya memang dari 2003-2004 itu kan gak naik-naik ya atau gak disesuaikan. Nah sebetulnya ATP-WTPnya (Ability To Pay dan Willingness To Pay) kan sudah,” ujarnya.

    Haris menambahkan, DTKJ akan bekerja sama dengan tim Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengkaji hal ini secara teknis.

    “Ini juga nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadisub dengan DTKJ. Kita akan bersama-sama menajamkan itu,” ucapnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak mengalami perubahan sejak 2005 atau selama 20 tahun terakhir. Rencana penyesuaian tarif Transjakarta pun sudah dilakukan sejak lama, namun masih perlu kajian yang lebih mendalam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Empat JPO Cakung yang Rusak Bakal Diperbaiki Bertahap
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 April 2025

    Empat JPO Cakung yang Rusak Bakal Diperbaiki Bertahap Megapolitan 28 April 2025

    Empat JPO Cakung yang Rusak Bakal Diperbaiki Bertahap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Empat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Cakung, Jakarta Timur, yang kondisi rusak akan diperbaiki secara bertahap.
    “Untuk fokus JPO Tipar Cakung dahulu, nanti lanjut yang lainnya. Enggak, Bina Marga hanya JPO, halte kewenangan beda, itu mungkin di Transjakarta,” ujar Firman, Satgas Bina Marga Kecamatan Cakung, saat ditemui di lokasi, Senin (28/4/2025).
    Perbaikan
    JPO Cakung
    itu mulai dilakukan sejak Minggu (27/4/2025). Perbaikan itu dikerjakan oleh 18 orang petugas Bina Marga.
    “Dimulai kemarin, untuk wilayah Cakung total ada empat JPO yang diperbaiki Bina Marga,” kata Firman.
    Perbaikan JPO itu meliputi pemasangan pembatas, lantai, hingga atap.
    “Besi-besi JPO dipasang biar orang yang melintas nyaman. Ini kita kerjakan bertahap, utama railing atau pegangan JPO dulu, baru atap,” ungkap Firman.
    Sebelumnya, perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Cakung, Jakarta Timur, diperkirakan akan selesai dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
    “Kami telah memulai pengerjaan perbaikan JPO Tipar di Cakung, Jakarta Timur. Kami perkirakan perbaikan ini akan memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Bina Marga Jakarta, Wiwik Wahyuni, saat dikonfirmasi, Senin (28/4/2025).
    Wiwik menjelaskan bahwa saat ini JPO tersebut belum dapat digunakan oleh masyarakat karena masih dalam tahap perbaikan oleh tim Dinas Marga.
    “Perbaikan dilakukan agar JPO tersebut dapat segera beroperasi dengan optimal,” tambahnya.
    Selain JPO di Cakung, Wiwik juga menyampaikan, perbaikan serupa akan dilakukan pada beberapa jembatan lainnya di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Transjakarta Rp 3.500 Sejak 2005, DTKJ Desak Kenaikan Harga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 April 2025

    Tarif Transjakarta Rp 3.500 Sejak 2005, DTKJ Desak Kenaikan Harga Megapolitan 28 April 2025

    Tarif Transjakarta Rp 3.500 Sejak 2005, DTKJ Desak Kenaikan Harga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera menaikkan tarif layanan bus Transjakarta.
    Desakan ini disampaikan oleh Ketua DTKJ Haris Muhammadun, dalam pertemuan dengan Gubernur Jakart Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta pada Senin (28/4/2025).

    Kenaikan tarif Transjakarta
    ini sudah kami sampaikan, mengingat tarif tidak mengalami penyesuaian sejak 2003-2004,” ujar Haris, Senin.
    Ia menambahkan, DTKJ telah dua kali memberikan rekomendasi kenaikan tarif kepada pimpinan Jakarta di era sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
    Haris menyoroti bahwa tarif Transjakarta yang berlaku saat ini, yaitu Rp 3.500, tidak pernah disesuaikan sejak tahun 2005.
    “DTKJ sendiri sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali,” ungkapnya.
    Menurut Haris, hasil kajian mengenai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat siap menerima penyesuaian tarif.
    Saat ini, tim teknis dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama DTKJ sedang mendalami rencana tersebut.
    “Nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadishub dengan DTKJ, dan pembicaraan ke arah sana sudah ada,” tambah Haris.
    Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengonfirmasi, tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 telah berlaku selama 20 tahun.
    Ia menilai bahwa rencana penyesuaian tarif sudah lama dibahas dan kini akan kembali dipertimbangkan dengan kajian mendetail.
    “Terkait tarif ini juga bisa kami detailkan pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan, tentu semua aspek yang berpengaruh akan dipertimbangkan,” kata Syafrin.
    Wacana
    kenaikan tarif Transjakarta
    sempat mengemuka pada 2023. Saat itu, DTKJ juga mendesak untuk menaikkan
    tarif bus Transjakarta
    .
    PT Transjakarta pernah menyebutkan bahwa tarif yang akan naik adalah untuk layanan pada jam sibuk.
    “Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk (07.01-10.00 dan 16.01-21.00),” demikian pernyataan yang tertulis dalam akun Twitter PT Transjakarta, dikutip pada Senin (10/4/2023).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 April 2025

    DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi Megapolitan 28 April 2025

    DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyambangi Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025) untuk beraudiensi dengan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    .
    Dalam pertemuan ini, DTKJ menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat kebijakan transportasi di Jakarta dan sekitarnya.
    “Ini adalah kali pertama kami beraudiensi langsung dengan beliau. Ada beberapa masukan dari
    Dewan Transportasi Kota Jakarta
    untuk memperkuat dan mengawal kebijakan-kebijakan transportasi yang ada di Jakarta,” ucap Ketua DTKJ Jakarta, Haris Muhammadun, Senin.
    Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada lima poin utama yang dibahas.
    Salah satunya adalah apresiasi terhadap peluncuran layanan Transjabodetabek rute Alam Sutera-Blok M yang baru diresmikan pada Kamis (24/5/2025).
    Kemudian, DTKJ mengusulkan agar enam rute Transjabodetabek yang sudah direncanakan sebaiknya tidak dikenakan tarif subsidi.
    DTKJ juga mengusulkan penambahan trayek Transjabodetabek berbasis tarif non-subsidi atau melalui layanan Royal Trans. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau para pengguna kendaraan pribadi di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
    “Kenapa demikian? Karena sebetulnya kan orang-orang di
    developer
    yang ada di Bodetabek itu kan pengguna mobil pribadi. Itu yang akan kita sasar, sehingga Royal Trans itulah yang akan kita tambahkan,” ungkap Haris.
    Selain itu, DTKJ juga mendorong penerapan tarif parkir tinggi di koridor-koridor yang sudah dilayani angkutan umum, serta pengembangan fasilitas
    park and ride
    di luar Jakarta.
    Hal ini diharapkan dapat mendorong warga untuk beralih ke transportasi publik.
    “Kita mengapresiasi Pak Gubernur yang telah berkomunikasi dengan para kepala daerah di Bodetabek, baik gubernur maupun bupati, wali kota sehingga itu rasa-rasanya itu bisa dilaksanakan,” tutur Haris.
    Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula soal percepatan penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) yang saat ini baru mencapai 11 persen, serta usulan kreatif dalam pembiayaan transportasi publik.
    DTKJ juga mendorong adanya peraturan gubernur baru terkait tata kelola BUMD transportasi, sejalan dengan visi Pramono untuk memperluas layanan hingga ke wilayah Jabodetabek.
    Salah satu hal yang turut disinggung dalam audiensi adalah soal rencana penyesuaian tarif Transjakarta yang hingga kini masih bertahan di angka Rp 3.500 sejak tahun 2005.
    “Sebelum-sebelumnya dan ini tadi juga kami sampaikan juga artinya memang dari 2003-2004 itu kan tidak naik-naik ya atau tidak disesuaikan,” ungkap Haris.
    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa kajian terkait kenaikan tarif masih berlangsung.
    “Tarif Rp 3.500 itu berlaku sejak tahun 2005. Saat itu UMP Jakarta masih Rp 800 ribu. Sekarang UMP sudah naik jauh, tapi tarif masih sama. Maka ini sedang dikaji secara detil agar semua variabel yang mempengaruhi diperhitungkan sebelum kami laporkan ke Pak Gubernur,” terang Syafrin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uji Coba Rute Sawangan-Lebak Bulus, Bus Transjakarta Melintas di Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 April 2025

    Uji Coba Rute Sawangan-Lebak Bulus, Bus Transjakarta Melintas di Depok Megapolitan 28 April 2025

    Uji Coba Rute Sawangan-Lebak Bulus, Bus Transjakarta Melintas di Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     Sebuah video yang menampilkan armada bus
    Transjakarta
    melintas di daerah Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, viral di media sosial.
    Berdasarkan video yang dilihat
    Kompas.com
     dalam unggahan akun Instagram
    @
    sawanganupdate, tampak bus “metrotrans” berwarna jingga tengah putar balik.
    Dalam narasi video tersebut, disebutkan bus Transjakarta itu melintas di daerah Sawangan Permai.
    Terkait video yang beredar, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengonfirmasi bus Transjakarta tersebut sedang melakukan uji coba rute Sawangan-Lebak Bulus.
    “Masih uji coba Sawangan-Poins Square Lebak Bulus, dan akan dievaluasi,” kata Ayu saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (28/4/2025).
    Ayu menerangkan, rute ini masih termasuk ke dalam uji coba teknis pertama sejak 24 April 2025.
    Meski demikian, Ayu belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil uji coba karena masih dalam tahap evaluasi.
    “Lebih lanjut akan diinformasikan secara resmi ya,” terang Ayu.
    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dirut Transjakarta untuk mempersiapkan ekspansi besar-besaran layanan Transjakarta, termasuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terhubung.
    Hal ini sebagai tindak lanjut setelah Pramono meresmikan
    Transjabodetabek
    nomor S61 rute Blok M-Alam Sutera pada Kamis (24/4/2025) lalu.
    “Nanti akan ada rute ke Bekasi, Depok, Bogor, Sawangan, dan lainnya. Bahkan kita akan buka jalur yang menghubungkan kawasan yang selama ini dianggap tertutup, seperti dari Pantai Indah Kapuk (PIK) ke Blok M,” tutur Pramono.
    Adapun rute baru yang sedang dikaji dan direncanakan untuk segera diluncurkan, yakni rute Bekasi-Cawang (wilayah timur), Kota Wisata–Cawang (wilayah selatan), Binong–Grogol (wilayah barat), Pantai Indah Kapuk (PIK)–Blok M, dan Sawangan–Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta Bidik Pendapatan di Luar Tiket, Perkenalkan Halte Senen Toyota Rangga

    Transjakarta Bidik Pendapatan di Luar Tiket, Perkenalkan Halte Senen Toyota Rangga

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menggenjot peningkatan pendapatan dari non-farebox (pendapatan di luar tiket penumpang) melalui penjualan hak penamaan halte (naming rights) dengan menjalin kerja sama dengan PT Toyota Astra Motor. 

    Selama 2 tahun ke depan, Halte Transjakarta Pasar Senen akan bersalin menjadi Halte Senen Toyota Rangga.

    Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan naming rights merupakan bentuk konkrit dari strategi Transjakarta dan juga arahan Pemprov untuk membangun strategic partnership. 

    “Jadi penamaan Tata ini tidak hanya sebagai pendapatan non-farebox dan sebagai transaksi bisnis tapi lebih jauh dari itu adalah ini sebagai wadah yang digunakan oleh Transjakarta untuk bisa mengundang dan juga melibatkan banyak entitas swasta untuk sama-sama membangun kota,” kata Welfizon di Halte Senen Toyota Rangga, Senin (28/4/2025).

    Sebelumnya, Transjakarta menargetkan pada tahun ini ada 12 halte yang akan dimonetisasi dari sisi naming rights, dengan kontrak minimal Rp1 miliar per halte.

    Pada tahun 2024, pendapatan non-farebox Transjakarta mencapai Rp218,4 miliar, naik 3,5 kali lipat dari dua tahun sebelumnya.

    Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk optimalisasi dan monetisasi aset, pemanfaatan hak cipta melalui produk kolaborasi, dan peluncuran produk seperti Open Top Tour of Jakarta

    Lebih Lanjut, Welfizon menjelaskan kontrak hak penamaan dengan PT TAM ini akan berlangsung selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali. 

    Marketing Director TAM Hiroyuki Oide mengatakan pemilihan Halte Pasar Senen didasari oleh sejarah di mana kawasan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi. 

    “Semangat kewirausahaan dan mobilitas tinggi di kawasan ini sejalan dengan semangat kendaraan niaga terbaru kami Toyota Hilux Rangga yang dirancang sebagai solusi mobilitas fleksibel yang dapat mendukung berbagai kebutuhan usaha,” jelasnya. 

    Untuk Informasi, Halte Senen TOYOTA Rangga melayani layanan BRT Koridor 2 (Pulo Gadung – Monas), rute 2A (Pulo Gadung – Rawa Buaya), rute 7F (Kampung Rambutan – Juanda via Cempaka Putih), Koridor 14 (Jakarta Internasional Stadium – Senen) serta angkutan umum terintegrasi atau Non BRT rute 14B (Tanjung Priok – Senen via JIS). 

    Welfizon mengatakan halte ini tidak hanya menjadi titik transit yang nyaman dan mudah diakses, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi yang kuat dalam menghadirkan solusi mobilitas yang berkelanjutan dan mendukung kemajuan ekonomi lokal. 

    Kehadiran Halte Senen TOYOTA Rangga diharapkan dapat menemani setiap langkah perjalanan warga Jakarta dengan lebih baik dan berkontribusi pada terciptanya Jakarta yang semakin terhubung dan dinamis.