Xcloud.id

BUMN: TransJakarta

  • ERP di Jakarta Sudah Layak Jalan, Tapi Terhalang Politik dan Sosial

    ERP di Jakarta Sudah Layak Jalan, Tapi Terhalang Politik dan Sosial

    JAKARTA – Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masih menjadi wacana yang belum pasti. Wacana ini sempat kembali dikemukakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Hanya saja, Pramono mengaku belum tahu kapan akan diterapkan.

    Pemerhati transportasi, Muhammad Akbar menilai Jakarta sejatinya telah siap menjalankan sistem ERP, bila melihat kondisi infrastruktur transportasi atau angkutan umum massal saat ini.

    “Banyak yang ragu, apakah Jakarta benar-benar siap menerapkan ERP? Padahal, jika dilihat dari berbagai aspek, Ibu Kota sebenarnya terlalu siap untuk sistem ini,” kata Akbar dalam keterangannya, Minggu, 15 Juni.

    Akbar menyebut, dasar hukum untuk menjalankan ERP sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Bahkan, Pemprov DKI sudah sempat menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan daerah (perda) meski belum dituntaskan.

    “Secara regulasi, tidak ada lagi alasan untuk menunda (ERP),” ucap Akbar.

    Jakarta, lanjut Akbar, telah memiliki jaringan transportasi yang terus berkembang, mulai dari MRT, LRT, TransJakarta, hingga JakLingko. Seluruh moda ini terintegrasi, baik secara fisik melalui titik-titik simpul perpindahan, maupun secara tarif melalui sistem pembayaran yang lebih praktis dan menyatu.

    Kemudian, kesiapan Jakarta menerapkan pembatasan kendaraan berbasis teknologi ini juga bisa dibilang mumpuni. Warga Jakarta juga sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai, baik untuk transportasi umum maupun transaksi harian lainnya.

    “Kamera pengawas dan perangkat berbasis sensor juga sudah mulai digunakan untuk memantau lalu lintas secara real time. Teknologi ini bisa dengan mudah diadaptasi untuk mendukung sistem ERP, mulai dari deteksi kendaraan hingga pencatatan transaksi secara otomatis,” tutur Akbar.

    “Jika semua prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka hambatan terbesar dalam penerapan ERP saat ini bukan lagi soal teknis. Tantangan utama kini adalah faktor politik dan sosial, yakni keberanian pengambil kebijakan untuk bertindak, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan,” lanjutnya.

    Di satu sisi, Akbar menilai kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang selama ini diterapkan di Jakarta memiliki hasil yang tak begitu efektif. Mulai dari sistem 3-in-1, yang malah melahirkan praktik joki pengisi kursi kosong, hingga ganjil genap, yang meskipun sempat efektif di awal, ternyata bisa diakali masyarakat dengan beli mobil kedua, pinjam plat nomor, atau bahkan memalsukan pelat.

    “Masalahnya, kedua kebijakan tersebut juga punya kelemahan yang cukup mendasar. Sistemnya kaku, tidak fleksibel terhadap situasi darurat, tidak adaftif terhadap variasi waktu dan rute perjalanan, serta tidak menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membenahi sistem transportasi secara menyeluruh,” imbuh dia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memproyeksikan kelak Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Sehingga, pengguna kendaraan pribadi diperkenankan melintasi jalan-jalan tertentu di Jakarta asal bersedia membayar.

    “Suatu hari, bukan sekarang ya, ERP-nya saya mau pasang. Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil, bawa semua ke Jakarta enggak apa-apa, bayar semua ERP,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 27 Mei.

    Menurut Pramono, pendapatan daerah yang dihasilkan dari setoran jalan berbayar bisa membantu Pemprov DKI membiayai subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta secara gratis untuk 15 golongan.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut terdiri atas PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Kemudian, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta golongan jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan posyandu.

    “Bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan, termasuk warga di luar Jakarta,” urai Pramono.

    Di kesempatan berbeda, Pramono mengungkap alasan yang menyebabkan sistem jalan berbayar belum bisa dilaksanakan hingga saat ini. Padahal, menurut dia, wacana penerapan ERP sudah mencuat sejak kepemimpinan beberapa Gubernur DKI Jakarta terdahulu. Menurut dia, ERP belum bisa dijalankan karena sistem pendukung pelaksanaan jalan berbayar belum siap.

    “Semangat untuk ERP ini sudah ada sejak zaman Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, Mas Anies, Pj, dan sebagainya. Tetapi kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan? Memang supporting systemnya belum selesai,” urai Pramono.

  • Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek, Netizen Sindir Dedi Mulyadi

    Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek, Netizen Sindir Dedi Mulyadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali menarik perhatian publik dengan kebijakan subsidi transportasi. Subsidi sebesar Rp 11.500 per penumpang diberikan untuk layanan Transjabodetabek demi menekan tarif dari semestinya Rp 15.000 menjadi lebih terjangkau.

    Dengan adanya subsidi dari Jakarta, maka setiap penumpang Transjabodetabek hanya membayar Rp 3.500, sisanya ditanggung oleh APBD Jakarta.

    Kebijakan ini pun menuai banyak pujian dari warga Jakarta. Namun, tak sedikit pula warganet yang mempertanyakan beban anggaran yang harus ditanggung Jakarta, terutama ketika layanan tersebut menjangkau wilayah luar, seperti Bogor.

    Komentar pun bermunculan di media sosial, terutama di kolom unggahan akun Instagram @jktinfo, yang membandingkan Pramono dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi).

    Sejumlah netizen menyayangkan minimnya peran pemerintah daerah lain dalam pembiayaan layanan yang juga dirasakan manfaatnya oleh warga luar Jakarta.

    “Awas ada warga Jawa Barat yang enggak tahu diri, menghina-hina Jakarta, KDM terbaik tetapi masih numpang subsidi dari Jakarta,” tulis akun @jakxxx dengan nada sindiran tajam.

    Tak hanya itu, sebagian mempertanyakan mengapa Pemprov Jakarta harus menanggung seluruh operasional layanan lintas daerah, sementara wilayah, seperti Bogor dan Depok juga menikmati layanannya.

    “Kota sebelah ikut bantu subsidinya enggak ya? Kalau enggak, dibikin skema patungan bisa atau tidak? Misal rute Jakarta-Bogor, ya Jakarta bayarin di wilayah Jakarta, Bogor bayarin pas bus masuk wilayahnya,” tulis akun @agoxxx.

    “Beban banget buat Jakarta. Gimana sih gubernur atau wali kota sebelah? Masa Jakarta terus yang nanggung,” timpal akun @delxxx.

    Komentar-komentar ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik akan keadilan fiskal antarwilayah, terutama dalam skema layanan publik, seperti transportasi massal.

    Sebelumnya, Pemprov Jakarta telah meresmikan rute Transjakarta P11 Blok M–Bogor pada Kamis (5/6/2025).

    Rute ini menjadi bagian dari ekspansi koridor ke-14 Transjakarta dan merupakan bagian dari integrasi layanan antarwilayah di Jabodetabek.

    Bus rute Blok M–Bogor ini melayani 20 halte, terdiri dari 11 halte di wilayah Bogor dan sembilan halte di Jakarta.

    Dengan waktu tempuh rata-rata 90 menit di kondisi normal dan hingga 110 menit saat macet, rute ini diprediksi menjadi salah satu andalan pekerja komuter.

    Rute ini bukan hanya digunakan warga Jakarta. Banyak warga Bogor dan sekitarnya bergantung pada layanan ini untuk menuju pusat aktivitas di ibu kota. Hal ini memunculkan diskusi soal perlunya kolaborasi fiskal antar daerah di wilayah Jabodetabek.

  • Ekspansi rute Transjakarta koridor 13 menjangkau masyarakat kawasan aglomerasi

    Ekspansi rute Transjakarta koridor 13 menjangkau masyarakat kawasan aglomerasi

    Minggu, 15 Juni 2025 14:38 WIB

    Penumpang bersiap menaiki bus Transjakarta di Halte Transjakarta CBD Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu (15/6/2025). PT Transjakarta memperpanjang rute layanan koridor 13 dari Tegal Mampang-Puri Beta menjadi Tegal Mampang-Ciledug dengan 14 titik pemberhentian untuk memudahkan masyarakat di kawasan aglomerasi dalam mengakses moda transportasi umum yang terintegrasi. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/foc.

    Penumpang bersiap menaiki bus Transjakarta di Halte Transjakarta CBD Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu (15/6/2025). PT Transjakarta memperpanjang rute layanan koridor 13 dari Tegal Mampang-Puri Beta menjadi Tegal Mampang-Ciledug dengan 14 titik pemberhentian untuk memudahkan masyarakat di kawasan aglomerasi dalam mengakses moda transportasi umum yang terintegrasi. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Matinya Eskalator Halte Transjakarta Cipulir, Sampai Kapan? Megapolitan 15 Juni 2025

    Matinya Eskalator Halte Transjakarta Cipulir, Sampai Kapan? Megapolitan 15 Juni 2025

    Matinya Eskalator Halte Transjakarta Cipulir, Sampai Kapan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eskalator di
    Halte Transjakarta Cipulir
    Koridor XIII, Jakarta Selatan, yang terletak di atas Pasarjaya Pasar Cipulir dan ITC Cipulir Mas banyak dikeluhkan karena tidak berfungsi.
    Salah satu penumpang Transjakarta bernama Winarto (60) mengatakan, eskalator yang menghubungkan jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan halte itu sudah “mati” sejak dua bulan lalu.
    “Iya, saya sering lewat sini, saya dagang di pasar soalnya. Kalau
    eskalator mati
    ini sudah lama, mungkin ada sekitar dua bulanan matinya,” ungkap Winarto saat ditemui di lokasi, Jumat (13/6/2025).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, penumpang yang ingin naik ke
    halte Transjakarta Cipulir
    harus menempuh tangga sebanyak dua kali sebelum mencapai eskalator.
    Karena itu, banyak orang lanjut usia (lansia) memilih naik melalui ITC Cipulir Mas yang memiliki lift sehingga akses ke halte dari arah kanan lebih mudah.
    Meski demikian, dengan kondisi eskalator yang mati, penumpang tetap merasa lelah menanjaki tangga eskalator.
    “Di sana (ITC Cipulir Mas) mah ada lift. Cuma ini tetap saja capek naik ke atasnya, orang eskalatornya mati,” kata Aminah (54), penumpang lainnya.
    Tidak hanya yang akan naik, beberapa penumpang yang turun dari halte juga memilih masuk ke area ITC Cipulir Mas untuk turun dari halte.
    Karena mati, beberapa penumpang tampak bingung memilih eskalator mana yang harus digunakan untuk naik dan turun.
    Dari bawah halte, sesekali penumpang menghela napas lelah saat melihat eskalator tidak berfungsi.
    Penumpang Transjakarta kelelahan dengan halte yang berdiri di atas Pasar Cipulir, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
    Pasalnya, tangga menuju halte ini terdiri dari sekitar 74 anak tangga, belum termasuk tangga pada eskalator yang tidak berfungsi.
    Tangga berwarna merah itu lebarnya sekitar satu meter, cukup untuk dua orang berpapasan.
    Permukaannya dilapisi keramik abu-abu kasar, namun menjadi licin saat hujan turun.
    Tinggi anak tangga bervariasi antara lima hingga tujuh sentimeter.
    Seorang perempuan yang menaiki tangga terlihat harus mengangkat roknya setinggi tulang kering agar tidak tersangkut.
    Setelah melewati 25 anak tangga, muncul bau pesing menyengat. Seorang warga yang naik bersamaan langsung menutup hidung dengan kerudungnya ketika angin membawa aroma tak sedap.
    Pijakan kemudian berubah menjadi pelat besi putih yang warnanya sudah pudar, dengan tinggi antar anak tangga sekitar empat hingga enam sentimeter.
    Rasya (43), seorang warga, tampak berhenti sejenak sambil mengusap keringat.
    “Ini lumayan, Mas. Berat saya kalau enggak salah 66 kilogram. Lelah saya,” ujar Rasya, Sabtu (14/6/2025).
    Ia tetap melanjutkan perjalanan menuju halte, meski fasilitas yang tersedia dianggap belum memadai.
    Saat menaiki tangga berbahan besi, Rasya berpegangan erat di sisi tangga untuk membantu dorongan tubuhnya.
    Setelah menuntaskan 74 anak tangga, ia menghela napas panjang.
    “Masih ada lagi, eskalator mati,” katanya sambil tertawa kecil.
    Pantauan Kompas.com pada Sabtu (14/6/2025) pukul 16.55 WIB menunjukkan warga masih ramai menggunakan halte tersebut, meski harus menghadapi akses yang tidak ramah pengguna.
    Eskalator yang seharusnya menghubungkan JPO dengan halte tidak kunjung aktif.
    Tidak adanya penunjuk arah semakin membingungkan penumpang, membuat arus naik dan turun sering bersimpangan.
    Untuk mencapai halte, penumpang harus menaiki dua tangga sebelum sampai di eskalator.
    Banyak lansia akhirnya memilih memutar lewat ITC Cipulir Mas yang menyediakan akses lift.
    Namun, cara ini tetap menyulitkan karena jarak yang lebih jauh dan tetap harus mendaki sebagian jalan.
    PT Transportasi Jakarta meminta maaf eskalator di Halte
    Transjakarta Cipulir
    tidak berfungsi.
    Kepala Departemen CSR dan Humas Transjakarta, Ayu Wardhani menyampaikan gangguan eskalator membuat penumpang merasa terganggu.
    “Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan di Halte Cipulir,” kata Ayu saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
    Ayu menyampaikan, pihaknya sedang berupaya memperbaiki eskalator tersebut agar bisa digunakan penumpang.
    “Transjakarta sangat memahami kebutuhan pelanggan, dan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan eskalator,” ucap Ayu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada warga yang menggunakan
    transportasi umum
    di
    luar jam sibuk
    .
    Usulan ini muncul menanggapi wacana mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti yang telah diterapkan kepada ASN.
    “Harus ada insentif yang diberikan, kalau tidak ada, tidak akan efektif. Menurut saya lebih baik diberikan insentif bagi warga yang naik bus di luar jam sibuk,” ujar dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    William menilai, transportasi umum sudah cukup ramai pada jam berangkat kerja di pagi hari meskipun tanpa insentif. Namun, pada siang hari layanan angkutan umum cenderung sepi dan kurang efisien.
    “Kalau sistem ini dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan karena orang orang bisa menggeser jam naik transportasi umumnya,” kata dia.
    Menurutnya, Jakarta bisa mencontoh program Travel Smart Rewards di Singapura, di mana pengguna transportasi umum di luar jam sibuk mendapat poin yang bisa ditukar dengan uang tunai, voucher belanja, atau undian.
    Jakarta bisa menerapkan model serupa dengan memanfaatkan
    aplikasi JAKI
    (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI.
    “Pake apps JAKI saja, orang yang berangkat di luar jam sibuk diberikan insentif,” kata dia.
    Wacana penggunaan transportasi umum oleh karyawan swasta setiap Rabu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
    “Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan membangun budaya menggunakan transportasi umum serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Ia juga menyebut sejumlah pihak swasta sudah menunjukkan minat untuk berpartisipasi.
    “Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani Pramono Anung pada 23 April 2025.
    Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, hingga kapal atau kendaraan antar jemput karyawan.
    Namun, aturan ini dikecualikan untuk ASN yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta perbaiki eskalator Halte Cipulir yang rusak

    Transjakarta perbaiki eskalator Halte Cipulir yang rusak

    Seorang wanita lansia menaiki eskalator Halte Transjakarta Cipulir yang rusak, Jakarta, Sabtu (14/6/2025). ANTARA/HO-Instagram/@jakartaselatan24jam.

    Transjakarta perbaiki eskalator Halte Cipulir yang rusak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperbaiki eskalator Halte Cipulir bagian dari Koridor 13 yang rusak untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan.

    “Kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan eskalator,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Ayu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan di Halte Cipulir. Manajemen BUMD bidang transportasi publik di Jakarta tersebut memahami kebutuhan pelanggan dengan selalu menerima kritik dan saran dari mereka. “Transjakarta sangat memahami kebutuhan pelanggan,” katanya.

    Ramai di media sosial (medsos) Instagram @jakartaselatan24jam, terlihat sebuah video seorang wanita lansia menaiki eskalator yang mati. Dia menaiki eskalator itu selayaknya tangga. Dikhawatirkan lansia, ibu hamil dan disabilitas kesulitan melewati eskalator mati tersebut.

    Sumber : Antara

  • Karyawan Swasta Diusulkan Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu

    Karyawan Swasta Diusulkan Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu

    Jakarta –

    Kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) naik transportasi umum setiap Rabu mendapat sambutan positif. Kini, Pramono mengkaji aturan serupa diberlakukan juga untuk karyawan swasta.

    Pramono mengaku diminta perusahaan swasta untuk membuat aturan soal karyawan swasta harus menggunakan transportasi umum setiap Rabu. Dia mengklaim sedang mengkaji permintaan tersebut.

    “Sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta. Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan atau transportasi publik? Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono kepada wartawan di Muara Angke, Jakarta Utara, dikutip dari detikNews, Jumat (13/6) kemarin.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Foto: Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau pengaturan lalu lintas di Jakarta memakai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Dia mau sistem ditingkatkan. (Brigitta Belia/detikcom)

    Pramono mengklaim penggunaan transportasi umum di Jakarta meningkat setelah peluncuran beberapa rute baru untuk Transjabodetabek. Salah satu rute baru TransJakarta yang juga ramai penggunanya adalah PIK 2-Blok M.

    “PIK 2-Blok M dulu kita hanya rancang maksimum 2.000 (penumpang). Sekarang rata-rata di atas 5.000. Bahkan kemarin hari libur di atas 6.000 (penumpang)” tutur Pramono.

    Aturan ASN Jakarta wajib naik transportasi umum setiap hari Rabu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025. Dalam instruksi tersebut, aktivitas ASN di angkutan umum wajib dilaporkan dengan mengirim swafoto atau selfie.

    Ilustrasi transjakarta Foto: Getty Images/DarthArt

    Semua pegawai wajib mengirimkan foto kepada admin bagian kepegawaian di perangkat daerah (PD) atau unit kerja pada perangkat daerah (UKPD) masing-masing, sesuai mekanisme yang ada pada PD atau UKPD masing-masing.

    “Melalui media yang ditentukan, misalnya grup WhatsApp, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya yang ditentukan,” tulis Ingub tersebut.

    Jenis moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum massal meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek, Kereta Bandara, bus/angkot reguler serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

    Namun ada pengecualian penggunaan angkutan massal setiap Rabu. Pegawai dengan kondisi sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu dikecualikan dari instruksi penggunaan transportasi umum.

    (sfn/lth)

  • DKI kemarin, pemutihan pajak 14 Juni lalu klarifikasi soal BPJS hewan

    DKI kemarin, pemutihan pajak 14 Juni lalu klarifikasi soal BPJS hewan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita dan peristiwa seputar DKI Jakarta pada Jumat (13/6) antara lain rencana pemberlakuan pemutihan pajak mulai 14 Juni 2025, bus Transjakarta terbakar di Rawa Buaya, lalu klarifikasi tentang BPJS Hewan.

    Berikut rangkumannya:

    1. DKI berlakukan pemutihan pajak mulai 14 Juni hingga Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan sejak Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta.

    “Pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku sejak Sabtu (14/6) hingga akhir Agustus 2025. Kebijakan ini dalam rangka HUT Jakarta dan HUT ke-80 RI,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 20 unit bangkai bus Transjakarta yang terbakar di Terminal Mobil Barang (TMB) Rawa Buaya Jakarta Barat Selasa (10/6) bukan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta.

    “Unit bus eks Transjakarta yang terbakar tidak lagi menjadi aset Pemprov DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Dinas KPKP DKI klarifikasi soal isu BPJS hewan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengklarifikasi bahwa wacana mengenai layanan kesehatan hewan yang ramai disebut sebagai “BPJS hewan” tidak benar.

    Hasudungan pun meluruskan bahwa program tersebut bukanlah BPJS seperti yang berlaku bagi manusia, melainkan subsidi atau potongan harga untuk pelayanan kesehatan hewan, khususnya bagi pemilik hewan dari kalangan kurang mampu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Wamen Pendidikan ajak DKI investasikan dana riset ke universitas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menginvestasikan dana untuk kepentingan riset di universitas karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Pemprov harus investasikan uang ke universitas-universitas yang ada di Jakarta. Tentunya kami dari Kemenristek juga ikut juga membantu,” ujar dia di sela Jakarta Future Festival (JFF) 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Tim gabungan bongkar bangunan semi permanen di NCICD Cilincing

    Jakarta (ANTARA) – Tim gabungan membongkar sejumlah bangunan semi permanen yang berdiri di kawasan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) RT-09/RW-01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada Jumat.

    “Kami melibatkan 35 petugas untuk menertibkan bangunan liar semi permanen yang berdiri di sepanjang kawasan tanggul NCICD,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kecamatan Cilincing Yopri Parulian di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    6. Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan sebanyak 282 bangunan rumah warga yang terdampak proyek pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke Jakarta Utara, tidak akan direlokasi.

    Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA Achmad Daeroby di Jakarta Jumat menyatakan tanggul dikerjakan di atas badan jalan yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan relokasi warga.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI

    Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI

    Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan usai memadamkan api yang membakar bus Transjakarta bekas di Terminal Rawa Buaya, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Kebakaran tersebut menghanguskan 50 bus Transjakarta bekas yang diduga akibat percikan api saat proses pengelasan yang mengenai bahan mudah terbakar. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/rwa.

    Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 16:55 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 20 unit bangkai bus Transjakarta yang terbakar di Terminal Mobil Barang (TMB) Rawa Buaya, Jakarta Barat, Selasa (10/6) bukan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta.

    “Unit bus eks Transjakarta yang terbakar tidak lagi menjadi aset Pemprov DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan total sebanyak 104 unit bus eks Transjakarta di area Pool Rawa Buaya kepemilikannya ada pada perusahaan yang memenangkan lelang eks armada bus Transjakarta. Lelang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

    Adapun kondisi bus-bus tersebut sudah tidak laik jalan karena faktor usia maupun kondisi yang tidak lagi baik. Unit-unit bus yang tidak terpakai itu telah melalui proses lelang yang telah dimenangkan oleh salah satu perusahaan.

    Sementara itu, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat mengungkapkan kejadian berawal dari percikan api dari pekerjaan pengelasan, lalu menyebabkan 50 bangkai bus Transjakarta terbakar.

    Total sebanyak 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi tersebut.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan tidak ada korban jiwa atau pun korban luka akibat kebakaran puluhan bangkai bus itu.

    Sumber : Antara

  • 32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui Megapolitan 13 Juni 2025

    32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui Megapolitan 13 Juni 2025

    32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas sehubungan penutupan 32 ruas jalan pada Minggu, (29/6/2025).
    Penutupan jalan tersebut karena ada pelaksanaan
    Jakarta International Marathon 2025
    yang digelar pada Minggu, (29/6/2025).
    Kegiatan ini akan dimulai pukul 03.30 WIB hingga 11.30 WIB dengan titik start di Monumen Nasional (Monas) dan finis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
    Kepala
    Dishub DKI Jakarta
    Syafrin Liputo menyatakan bahwa kegiatan ini akan melibatkan penutupan dan pengalihan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilintasi oleh peserta lari.
    “Pengalihan arus lalu lintas dilakukan dengan menutup jalan menggunakan barikade, water barriers, dan traffic cone,” ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
    Adapun 32 ruas jalan yang akan ditutup sebagai berikut:
    1.  Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur
    2. Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    3. Simpang Jalan Kebon Sirih – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    4. Simpang Jalan Wahid Hasyim – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    5. Jalan M.H. Thamrin sisi Timur (Bundaran HI sisi Timur)
    6. Simpang Jalan Agus Salim – Jalan Imam Bonjol
    7. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Imam Bonjol
    8. Jalan Imam Bonjol Jalan H.O.S. Cokroaminoto
    9. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan DR Kusuma Atmaja
    10. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Cianjur
    11. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Sumenep
    12. Simpang Jalan Gembira – Jalan H.R. Rasuna Said
    14. Jalan H.R. Rasuna Said sisi Timur (jalur cepat)
    15. Jalan H.R. Rasuna Said sisi Barat (jalur Transjakarta)
    16. Jalan Underpass Mampang Kuningan
    17. Jalan Mampang Prapatan Raya (jalur Transjakarta)
    18. Jalan Jenderal Sudirman
    19. Jalan Dr. Satrio
    20. Jalan Senopati
    21. Jalan Underpass Pattimura
    22. Jalan Sultan Hasanudin
    23. Jalan Iskandarsyah Raya
    24. Jalan Prapanca Raya
    25. Jalan Pangeran Antasari
    26. Jalan Sisingamangaraja
    27. Jalan Semanggi
    28. Jalan Terowongan Semanggi sisi Timur
    29. Jalan Gatot Subroto
    30. Jalan Gerbang Pemuda sisi Timur
    31. Jalan Gelora Bung Karno (GBK)
    32. Jalan Pattimura
    Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rute alternatif bagi masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas selama acara berlangsung, sebagai berikut:
    – Harmoni ke Senen via Juanda – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Ridwan Rais – Jalan Arief Rahman Hakim – Jalan Kwitang Raya dan seterusnya.
    – Harmoni menuju Semanggi dapat melalui Jalan Suryapranoto – Jalan Balikpapan – Jalan Kyai Caringin – Jalan Tomang Raya – Jalan S Parman – Jalan Gatot Subroto dan seterusnya.
    – Dari arah Timur (Taman Suropati) menuju Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Teuku Umar – Jalan Cut Mutia – Jalan Menteng Raya – Jalan Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Medan Merdeka Utara dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari Penjernihan menuju ke Stasiun Manggarai dapat melalui Jalan Penjernihan – Jalan R.M Margono Djojohadikoesomo – Jalan Galunggung – Jalan Sultan Agung dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari Timur (Stasiun Manggarai) menuju ke Timur (Benhil) dapat melalui Jalan Sultan Agung – Jalan Galunggung – Jalan Karet Pasar Baru Timur III – Jalan Karet Pasar Baru Timur II – Jalan Penjernihan.
    – Warga sekitar Kawasan Jalan Blora, Jalan Sumenep, Jalan Purworejo, dan Jalan Blora dapat menggunakan Jalan Latuharhary – Jalan Sultan Agung – Jalan Galunggung.
    – Lalu lintas dari Timur (Taman Suropati) menuju ke Timur (Stasiun Karet) dapat menggunakan Jalan Madiun – Jalan Galunggung – Jalan Karet Pasar Baru Timur III – Jalan Karet Pasar Baru Timur II – Jalan Penjernihan.
    -Warga sekitar Kawasan Pedurenan dan Setiabudi untuk menuju Utara (Taman Menteng) dapat melalui Jalan H. R.
    Rasuna Said sisi Barat – Jalan Sumenep – Jalan Latuharhary – Jalan Cimahi – Jalan Taman Sunda Kelapa – Jalan Taman Suropati – dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Pasar Rumput) menuju ke Selatan (Mampang Prapatan) dapat menggunakan Jalan Galunggung – Jalan Gembira – Jalan Kuningan Persada – Jalan H.R. Rasuna Said jalur lambat – Jalan terusan H. R Rasuna Said – Jalan Mampang Prapatan.
    – Lalu lintas dari Barat (Karet) menuju Timur (Kampung Melayu) dapat menggunakan Jalan Mas Mansyur – Jalan Layang Non Tol Kasablanka – Jalan Kasablanka Raya – Jalan Abdullah Syafei.
    – Lalu lintas dari Timur (Kampung Melayu) menuju Barat (Stasiun Palmerah) dapat menggunakan Jalan KH. Abdullah Syafei – Jalan Casablanka Raya – JLNT Dr. Satrio atau Jalan Dr. Satrio – Jalan Mas Mansyur – Jalan Penjernihan – Jalan Pejompongan Raya – Jalan Palmerah Timur 1.
    – Lalu lintas dari Barat (Slipi) menuju Utara (Monas) dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto – Jalan Sudirman sisi Barat – Jalan M.H. Thamrin sisi Barat.
    – Lalu lintas dari Selatan (Benhil) menuju Utara (Monas) dapat menggunakan Jalan Sudirman sisi Barat – Jalan M.H. Thamrin sisi Barat – dst.
    – Lalu lintas dari Timur (Kampung Melayu) menuju Selatan (Mampang Prapatan) dapat menggunakan Jalan KH. Abdullah Syafei – Jalan Casablanka Raya – Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Terusan Rasuna Said – Jalan Mampang Prapatan.
    – Lalu lintas dari Selatan (Simpang Kuningan) menuju Utara (Setiabudi) dapat menggunakan Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Pedurenan.
    – Lalu lintas dari Barat (Patra) menuju Timur (Cawang) dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto – Jalan M.T. Haryono – Cawang.
    – Lalu lintas dari Timur (Cawang) menuju Barat (Slipi) dapat menggunakan Kupingan Besar Semanggi – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Mas Mansyur – Jalan Penjernihan – Jalan Pejompongan Raya – Kupingan Pejompongan Raya – Jalan Gatot Subroto.
    – Lalu lintas dari Selatan (Blok M) menuju Utara (Semanggi) dapat menggunakan Jalan Panglima Polim – Jalan Kyai Maja – Jalan Pakubuowo – Jalan Hang Lekir – Jalan Asia Afrika – Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Gatot Subroto – Semanggi.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan Dharmawangsa dan Brawijaya yang ingin bepergian ke arah Utara (Blok M) dapat menggunakan Jalan Fatmawati Raya – Jalan Panglima Polim – dst.
    – Lalu lintas dari Selatan (Antasari) menuju Utara (Mabes Polri) dapat menggunakan Jalan Brawijaya – Jalan Fatmawati Raya – Jalan Panglima Polim – Jalan Trunojoyo.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Prapanca Raya (Jalan Bangka, Jalan Wijaya 1, Jalan Kemang Raya) yang ingin bepergian ke arah barat (Blok M) dapat menggunakan Jalan Bangka Raya – Jalan Kapten Tendean – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Lalu lintas dari Timur (Mampang Prapatan) menuju Barat (Blok M) dapat menggunakan Jalan Tendean – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Lalu lintas dari Utara (Senopati) menuju Timur (Cawang) dapat menggunakan Jalan Suryo – Jalan Tendean – Jalan Gatot Subroto – Jalan M.T. Haryono.
    – Lalu lintas dari arah Selatan (Kemang) menuju Utara (Kuningan) dapat menggunakan Jalan Mampang Prapatan Raya – Jalan Terusan H. R. Rasuna Said – Jalan H.R. Rasuna Said.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Mampang VIII) menuju Barat (Mampang VII) dapat menggunakan Jalan Mampang Prapatan Raya – berputar di U-turn Simpang Jalan Duren Tiga Selatan – Jalan Mampang Raya.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Pancoran) menuju Barat (Kemang) dapat menggunakan Jalan KH Guru Amin – Jalan Duren Tiga Raya – Jalan Mampang Prapatan Raya – simpang Jalan Duren Tiga Selatan – Jalan Mampang Prapatan Raya – Jalan Duren Bangka.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Pattimura (Jalan Galuh, Jalan Mataram Raya, Jalan Kertanegara) yang ingin bepergian ke arah Selatan (Blok M) dapat menggunakan Jalan Senopati – Jalan Suryo – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Sisingamangaraja yang ingin bepergian ke arah timur (Kuningan) dapat menggunakan Jalan Sisingamangaraja sisi Timur – Jalan Raden Patah II – Jalan Raden Patah I – Jalan Trunojoyo – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Gunawarman – Jalan Senopati – Jalan Suryo – Jalan Kapten Tendean.
    Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan lebih awal dan menyesuaikan jadwal aktivitas agar tidak terdampak oleh pengalihan arus akibat Jakarta International Marathon 2025.
    “Masyarakat kami minta untuk menghindari kawasan rute marathon selama pelaksanaan acara, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Koordinasi juga telah dilakukan bersama kepolisian, Satpol PP, dan panitia untuk memastikan kelancaran kegiatan ini,” ujar Syafrin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.