BUMN: TransJakarta

  • PT JIEP siap tambah ruang terbuka hijau di kawasan industri Pulogadung

    PT JIEP siap tambah ruang terbuka hijau di kawasan industri Pulogadung

    Jakarta (ANTARA) – PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Perseroda siap menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai upaya menghadirkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi kawasan sekitar.

    Direktur Utama PT JIEP Satrio Witjaksono dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki RTH seluas 8,9 hektare dan telah menanam sebanyak 11.577 tanaman.

    “Ke depan, PT JIEP siap untuk menghadirkan lebih banyak lagi RTH di kawasan dengan target mencapai 10 persen dari total luasan kawasan kami. Kami juga akan menanam lebih banyak lagi pohon-pohon penyerap emisi, sehingga dapat tercipta lingkungan hidup dengan kualitas udara yang baik untuk seluruh masyarakat sekitar kawasan,” katanya.

    Komitmen tersebut disampaikan sesuai dengan arahan dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan lingkungan dalam pengendalian limbah dan pencemaran udara di Kawasan Industri Pulogadung.

    PT JIEP juga diminta untuk menaruh perhatian pada aspek penghijauan dengan menambah ruang terbuka hijau minimal 10 persen dari total luas lahan, dengan penanaman pohon-pohon penyerap emisi secara berkala.

    Satrio mengatakan pihaknya siap untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengelolaan lingkungan dengan bekerja sama dengan seluruh tenant Kawasan Industri Pulogadung untuk menghadirkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

    PT JIEP juga berencana untuk melakukan pemasangan Air Quality Monitoring System (AQMS) di dua titik Kawasan Industri Pulogadung sebagai upaya dalam memantau kualitas udara secara real-time dan memberikan informasi tentang tingkat polusi udara.

    Pemasangan alat tersebut juga diharapkan bisa membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian polusi udara di Kawasan Industri Pulogadung.

    Sedangkan, untuk menekan polusi debu dan emisi dari kendaraan industri, PT JIEP telah mempersiapkan sarana Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di beberapa titik Kawasan Industri Pulogadung sebagai langkah untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di kawasan.

    Selain itu, saat ini PT JIEP juga telah bekerja sama dengan Transjakarta sebagai penyedia angkutan umum di kawasan untuk mengoperasikan bus listrik sebagai sarana angkutan umum seluruh karyawan di kawasan.

    Satrio memastikan pihaknya berkomitmen memastikan seluruh aktivitas industri di kawasan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

    “Melalui integrasi kebijakan dalam Estate Regulation, kami mengarahkan kegiatan industri agar sesuai koridor Amdal kawasan, tidak mencemari lingkungan, dan memenuhi standar dalam pengelolaan air limbah, udara, serta limbah B3 maupun limbah domestik padat,” papar Satrio.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung pada 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Juni 2025

    LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung pada 2026 Megapolitan 18 Juni 2025

    LRT Jakarta Fase 1B Bakal Perkuat Integrasi Transportasi Umum di Ibu Kota
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kehadiran Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B dinilai akan membuat transportasi publik di Ibu Kota semakin terintegrasi.
    “Kehadiran Fase 1B ini akan memperkuat integrasi
    LRT Jakarta
    dengan moda transportasi umum lainnya, mulai dari rute Pegangsaan Dua-Velodrome atau 1A yang sudah beroperasi saat ini, sampai nanti ke stasiun Manggarai,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan LRT Jakarta, Sheila Indira Maharshi, di Jakarta Utara, Rabu (18/6/2025).
    Meski begitu, Sheila belum bisa memastikan kapan proyek sepanjang 6,4 kilometer yang dimulai pada Oktober 2023 ini bakal beroperasi.
    Selain itu, ia juga tidak bisa membeberkan secara rinci mengenai berapa persen progres pembangunan
    LRT Jakarta Fase 1B
    .
    “Kalau untuk progres proyek mungkin bisa di
    cross check
    ke Jakpro. Tapi kita terinformasi dan saat ini progres proyek 1B itu sesuai dengan
    track
    , sesuai waktu,” ucapnya.
    Sheila juga menjelaskan bahwa kehadiran LRT Jakarta Fase 1B akan memperkuat integrasi transportasi di Stasiun Manggarai.
    Hal ini nantinya akan memudahkan mobilitas penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan ke Jakarta Utara atau Jakarta Timur.
    “Di mana mungkin nanti penumpang yang tadinya naik Transjakarta atau KRL akan lanjut naik LRT, jadi akan ada integrasi dengan moda-moda lainnya,” jelas Sheila.
    Lebih lanjut, Sheila mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan jumlah penumpang harian LRT Jakarta mencapai puluhan ribu orang setelah Fase 1B beroperasi.
    “Itu diproyeksikan sekitar 50-80 ribu penumpang,” tutupnya.
    Diketahui, PT LRT Jakarta merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang bertugas sebagai operator moda transportasi publik Jakarta yang ramah lingkungan, aman, dan nyaman.
    Dengan visi menjadi solusi mobilitas publik terbaik di Indonesia, PT LRT Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui rute sepanjang 5,8 kilometer dari Velodrome (Rawamangun) hingga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, dengan enam stasiun di jalur layang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta akan gelar Jakarta Sky Fun Run 2025 pada bulan depan

    Transjakarta akan gelar Jakarta Sky Fun Run 2025 pada bulan depan

    Ilustrasi Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2025 yang akan digelar Transjakarta pada 6 Juni mendatang. ANTARA/HO-Transjakarta.

    Transjakarta akan gelar Jakarta Sky Fun Run 2025 pada bulan depan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menggelar Jakarta Sky Fun Run (JSFR) edisi kedua tahun ini pada 6 Juli 2025.

    “JSFR 2025 sejalan dengan semangat menuju 500 tahun kota Jakarta dalam rangkaian semarak hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-498 yang jatuh pada 22 Juni 2025 mendatang,” kata Kepala Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut Ayu menjelaskan JSFR tahun ini hadir dengan konsep jadul (jaman dulu) penuh nostalgia dengan mengusung tema “Semangat 80-an di Blok M & Lintas Melawai”.

    Melalui JSFR 2025, kata Ayu, Transjakarta ingin mengajak semua warga Jakarta untuk menghidupkan kembali ikon-ikon kota seperti Blok M dan Lintas Melawai era 80-an.

    “Sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap warisan budaya dan sejarah Jakarta yang membentuk identitas kotanya saat ini,” kata Ayu.

    Ayu menjelaskan JSFR 2025 juga menawarkan berlari dengan latar belakang kota, menyajikan rute lari yang dirancang untuk memberikan pemandangan cityscape Jakarta yang memukau, termasuk melewati atau menampilkan ikon-ikon terkenal dan bersejarah (ASEAN, Taman Kota, Gedung Peruri) hingga menampilkan integrasi transportasi publik kota Jakarta yang inklusif.

    Menurut Ayu, kegiatan ini sangat cocok untuk semua kalangan, termasuk disabilitas, anak-anak, dan keluarga yang belum pernah mengikuti event lari. Untuk masyarakat yang ingin bergabung di dalam keseruan JSFR dapat membeli tiket melalui aplikasi TJ:Transjakarta yang mulai dapat dibeli pada 31 Mei 2025 – 26 Juni 2025. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui Media sosial resmi : @jkt_skyfunrun.

    Sumber : Antara

  • Eskalator Halte Cipulir Belum Diperbaiki, Transjakarta: dalam Proses Serah Terima
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Juni 2025

    Eskalator Halte Cipulir Belum Diperbaiki, Transjakarta: dalam Proses Serah Terima Megapolitan 17 Juni 2025

    Eskalator Halte Cipulir Belum Diperbaiki, Transjakarta: dalam Proses Serah Terima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan bahwa perbaikan eskalator di Halte Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masih dalam proses.
    “Eskalator Halte Cipulir sedang dalam proses serah terima dari pengembang ke pihak-pihak terkait,” kata Kepala Departemen CSR dan Humas TransJakarta, Ayu Wardhani saat dikonfirmasi, Selasa (17/6/2025).
    Namun, Ayu tidak menyebutkan pihak-pihak yang akan menerima pelimpahan perbaikan eskalator.
    Ia mengatakan, pihaknya selalu siap untuk memberikan pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan kepada para penumpang Transjakarta.
    “Transjakarta siap membantu melakukan perbaikan, untuk kenyamanan pelanggan,” kata Ayu.
    Lebih lanjut, PT Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas rusaknya eskalator di Halte Cipulir.
    “Transjakarta berterima kasih atas pengertian dan kesabaran pelanggan Halte Cipulir. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, dua dari empat unit eskalator di Halte Transjakarta Cipulir, Jakarta Selatan, tidak berfungsi selama kurang lebih enam bulan.
    Warga pun mengaku kelelahan lantaran harus naik turun menyusuri eskalator secara manual.
     
    “Yang di bawah ini sudah mati dari Januari. Jadi sudah enam bulan lebih. Capek banget harus naik (tangga) manual terus tiap hari,” kata Muhammad Ardiansyah (23), warga Cipulir, kepada
    Kompas.com
    , Minggu (15/6/2025).
    Ardi yang berdagang di Pasar Cipulir harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengakses halte tersebut setiap pagi dan sore hari. Kondisinya semakin sulit lantaran harus membawa barang dagangan dari atau menuju pasar.
    “Kalau bawa tas besar atau bawaan dari pasar, makin berat. Harus naik satu-satu anak tangga, kadang berhenti dulu di tengah karena ngos-ngosan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Mau Wajibkan ASN-Swasta Pakai Angkutan Umum Tiap Rabu, Kapasitas Cukup?

    Pramono Mau Wajibkan ASN-Swasta Pakai Angkutan Umum Tiap Rabu, Kapasitas Cukup?

    Jakarta

    Gubernur Jakarta Mau Wajibkan ASN-Swasta Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pengamat Sebut Kapasitas Kurang

    Wacana Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mewajibkan Aparatur Sipil negara (ASN) dan pegawai swasta naik transportasi umum setiap Rabu menuai sorotan publik. Kapasitas transportasi umum di Jakarta dinilai belum memadai untuk dapat merealisasikan kebijakan itu setiap hari Rabu.

    Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan, belum ada regulasi yang melandasi langkah Gubernur DKI Jakarta agar dapat memaksa pegawai swasta menggunakan angkutan umum massal (angum) di hari Rabu. Persoalan ini berbeda dengan ASN/PNS DKI.

    Deddy juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, di mana tercatat jumlah pegawai PNS di DKI Jakarta 50.411 dan pegawai swasta di DKI Jakarta 5,11 juta. 3,23 juta di antaranya bekerja di sektor formal.

    “Bila Gubernur DKI menginginkan pegawai swasta juga naik angkutan umum massal di hari Rabu wajib, seperti pegawai PNS di DKI, maka kita pakai data pegawai non formal yakni 3,23 juta, bila ditambah dengan PNS DKI ada sekitar 3,284 juta,” ujar Deddy, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Lebih lanjut, Deddy juga memaparkan data rata-rata ketersediaan dari angkutan umum massal yang direncanakan pada tahun 2025. Rinciannya yakni:

    (1) Bus TransJakarta 1,5 juta penumpang;
    (2) KRL Commuter Line 1,2 juta penumpang;
    (3) MRT Jakarta 260 ribu penumpang;
    (4) LRT Jakarta 145 ribu penumpang; dan
    (5) LRT Jabodebek 150 ribu penumpang.

    “Apabila dijumlahkan ketersediaan semua moda kursi angkutan umum massal adalah 3.255.000 (3,26 juta) per hari,” imbuhnya.

    Sementara itu, rata-rata harian jumlah pengguna angkutan umum saat ini antara lain sebagai berikut:

    (1) Bus TransJakarta 1,1 juta penumpang;
    (2) KRL Commuter Line 1 juta penumpang;
    (3) MRT Jakarta 100 ribu penumpang;
    (4) LRT Jakarta 1.000; dan
    (5) LRT Jabodebek 100 ribu penumpang.

    Apabila dijumlahkan, total pengguna saat ini mencapai 2,3 juta orang penumpang harian. Deddy mengatakan, saat ini masih ada sisa kursi ketersediaan angkutan umum sekitar 954 ribu atau bisa diasumsikan ketersediaan 1 juta angkutan umum.

    Namun apabila kewajiban penggunaan angkutan umum untuk seluruh pegawai ASN dan swasta diterapkan, kapasitasnya terbilang masih sangat kurang. Jumlah pengguna existing ditambah dengan pegawai ASN/Swasta sebanyak 3,284 juta orang, menjadi 5,584 juta penumpang.

    “Sementara ketersediaan angkutan umum saat ini hanya 1 juta, jadi kekurangan ketersediaan angum sebesar 4,584 juta dikurangi 2,3 juta pengguna eksisting, adalah 2,284 juta kursi,” terang Deddy.

    Atas kondisi tersebut, Deddy menyampaikan suatu solusi. Apabila kebijakan wajib menggunakan angkutan umum tetap mau diterapkan, pemerintah bisa menerapkannya dengan membagi ke dalam dua hari.

    Jadi ada pegawai yang diwajibkan menggunakan transportasi umum di hari A dan ada yang di hari B. Solusi ini hanya mengacu pada kuantitas ketersediaan angkutan umum massal itu sendiri.

    (shc/kil)

  • BUMD DKI Jakarta Keroyokan Garap IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    BUMD DKI Jakarta Keroyokan Garap IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Badan Usaha Otorita (BUO), PT Bina Karya (Persero), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Beberapa BUMD dan BULD DKI Jakarta yang dilibatkan dalam menggarap IKN, antara lain, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Perumda Pasar Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    MoU ini mencakup penjajakan kerja sama strategis dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan komersialisasi layanan kota di wilayah IKN.

    Ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan infrastruktur, sistem transportasi, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan pasar, hingga dukungan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya belajar dari pengalaman Jakarta dalam mengelola kompleksitas kota modern.

    “Otorita IKN akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU dan Kementerian PKP, seperti jalan tol, gedung perkantoran, hunian ASN, masjid, Istana Negara dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

     

  • Bertemu Pramono, Basuki Berguru Pengelolaan Infrastruktur-Sampah Kota

    Bertemu Pramono, Basuki Berguru Pengelolaan Infrastruktur-Sampah Kota

    Jakarta

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas tentang pengelolaan infrastruktur, sampah, hingga air di perkotaan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, penting untuk belajar dari pengalaman Jakarta dalam mengelola kompleksitas kota modern. Apalagi, Otorita IKN akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU dan Kementerian PKP, seperti jalan tol, gedung perkantoran, hunian ASN, masjid, hingga Istana Negara.

    “Pastinya (setelah menerima aset) harus kami pelihara, maka dari itu Badan Usaha Otorita / PT Bina Karya (Persero) bekerja sama dengan BUMD Jakarta terkait pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air,” ujar Basuki, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Otorita IKN melalui Badan Usaha Otorita (BUO), PT Bina Karya (Persero), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Penandatanganan berlangsung di Balai Agung, bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    MoU ini mencakup penjajakan kerja sama strategis dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan komersialisasi layanan kota di wilayah IKN. Ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan infrastruktur, sistem transportasi, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan pasar, hingga dukungan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi ini sebagai bagian dari transfer pengetahuan kelembagaan. Hal ini juga mengingat dalam proses membangun BUMD seperti di Jakarta juga melalui berbagai kegagalan dan kesalahan.

    “Pemerintah Jakarta memberikan dukungan penuh untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN termasuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan sampah dengan Jakarta bisa sebagai role model,” ujar Pramono.

    “Yang paling utama saat ini adalah transfer pengetahuan dan sebagainya, karena bagaimanapun untuk membangun BUMD seperti di Jakarta sampai dengan hari ini tidak semuanya adalah success story, tentunya ada kegagalan dan kesalahan, hingga dengan demikian pengalaman inilah yang akan disampaikan oleh BUMD Jakarta kepada IKN agar kegagalan dan kesalahan ini tidak akan terulang lagi,” sambungnya.

    (kil/kil)

  • DPRD DKI siap berkolaborasi dukung pembangunan IKN

    DPRD DKI siap berkolaborasi dukung pembangunan IKN

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi bersama pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Yang pasti, DPRD mendukung langkah-langkah pemprov dalam program yang selaras dan men-‘support’ kegiatan-kegiatan dari pusat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani di Jakarta, Senin.

    Hal itu dikatakannya saat menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan bersama antara Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Perumda Pasar Jaya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BUMN PT Bina Karya (Persero).

    Menurut Rany, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pemerintah pusat sangat penting untuk mewujudkan kota modern dan berkelanjutan.

    Ia berharap Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi dapat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan dan pembangunan nasional.

    “Sehingga berdampak pada percepatan pembangunan di Jakarta. Terutama dalam hal infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi,” katanya.

    Harapannya Jakarta sangat dekat dengan pemerintah pusat sehingga memang harus bisa searah, sejalan dan solid. “Supaya percepatan pembangunan di Jakarta juga menunjang percepatan pembangunan di pemerintah pusat,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan PT Bina Karya (Persero) di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kerja sama ini melibatkan tiga BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Jakpro, PT Transjakarta dan Perumda Pasar Jaya serta DLH Provinsi DKI Jakarta.

    Karena itu, Pramono meminta seluruh jajaran direksi BUMD yang terlibat agar memberikan dukungan penuh kepada PT Bina Karya (Persero).

    “Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN,” kata Pramono.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan, lingkup kerja sama meliputi beberapa hal.

    Yakni, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan sampah, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan infrastruktur, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan transportasi, serta peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan pasar.

    Dalam jangka panjang masih terdapat potensi kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan dukungan atas pembangunan IKN. Antara lain pengelolaan air bersih, pengelolaan air limbah, energi, pangan maupun pariwisata,” kata Syaefuloh.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otorita IKN Segera Terima Aset Jalan, Hunian, dan Istana Kepresidenan

    Otorita IKN Segera Terima Aset Jalan, Hunian, dan Istana Kepresidenan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono  menyampaikan, pihaknya akan segera menerima penyerahan aset infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Aset yang akan diserahkan antara lain jalan-jalan di kawasan IKN, Tol Balikpapan–IKN, gedung perkantoran, hunian aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 47 tower (yang kemungkinan akan bertambah), masjid, istana kepresidenan, kantor presiden, serta kantor wakil presiden.

    “Kalau nanti resmi diserahkan, Otorita IKN harus menyiapkan sistem pengelolaan yang baik,” ujar Basuki saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Sebagai persiapan, Otorita IKN menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempelajari sistem pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan air bersih.

    Kerja sama ini melibatkan BUMD DKI seperti Pasar Jaya, Jakpro, Transjakarta, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta PT Bina Karya (Persero), BUMN yang ditugaskan dalam pengembangan IKN. “Tujuannya untuk jadi ajang berbagi pengalaman, sebagai training ground bagi Bina Karya agar mampu mengelola infrastruktur di IKN dengan baik,” lanjut Basuki.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung komitmen mendukung penuh pembangunan IKN, khususnya dalam hal pengelolaan kota dan infrastruktur.

    “Yang utama adalah transfer pengetahuan. Karena membangun BUMD seperti Jakarta tidak semuanya berjalan mulus. Ada juga kegagalan yang bisa menjadi pelajaran. Yang baik kita teruskan, yang buruk jangan diulangi,” jelas Pramono.

    Ia juga menambahkan, sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Jakarta akan menjadi salah satu praktik baik yang dapat diadaptasi oleh IKN.
     

  • Saat Hak Pejalan Kaki Terpinggirkan di Kawasan Elite Grand Indonesia
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Juni 2025

    Saat Hak Pejalan Kaki Terpinggirkan di Kawasan Elite Grand Indonesia Megapolitan 16 Juni 2025

    Saat Hak Pejalan Kaki Terpinggirkan di Kawasan Elite Grand Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Trotoar di sekitar pusat perbelanjaan
    Grand Indonesia
    (GI), Jakarta Pusat, kini menyempit drastis. Di beberapa titik, lebarnya hanya cukup untuk satu orang melintas.
    Pantauan
    Kompas.com
    pada Minggu (15/6/2025), kondisi paling ekstrem terjadi di tikungan Jalan Teluk Betung I, tepat di dekat pintu masuk barat Grand Indonesia.
    Di titik tersebut, trotoar hanya menyisakan ruang selebar 30 sentimeter—cukup membuat pengguna jalan harus menahan napas saat melintas berdekatan dengan kendaraan.
    Di ruas yang lebih lurus, lebar trotoar sedikit lebih besar, sekitar 50 sentimeter. Namun itu tetap tidak ideal, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu titik sibuk di Jakarta, tempat ribuan orang berlalu-lalang setiap hari.
    Lebih menyedihkan lagi, bagian trotoar yang sebelumnya memiliki lebar nyaris satu meter kini telah dialihfungsikan menjadi jalur kendaraan. Di tepiannya, hanya terlihat barisan
    traffic cone
    dan
    water barrier
    yang tersusun tidak rapi.
    Fenomena ini pun memantik perhatian warganet setelah diunggah akun X (Twitter) @drhaltekehalte. Video yang memperlihatkan kondisi
    trotoar sempit
    itu telah ditonton lebih dari satu juta kali.
    “Trotoar di belakang GI dipangkas, cuma muat satu orang,” tulis akun tersebut.
    “Tadi lewat sini, satu orang pun juga mepet hikssss,” komentar akun lain, @coffeexboba.
    Gina (21), seorang karyawan di Grand Indonesia, mengaku resah dengan perubahan lebar trotoar yang begitu drastis. Ia menyebut kondisi ini tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga membahayakan.
    “Saya tiap hari lewat sini tapi sudah enggak nyaman lagi, banyak orang-orang yang malah enggak jalan di trotoar karena ruangnya sempit,” ujarnya saat ditemui
    Kompas.com.
    Ia menyayangkan pemangkasan lebar trotoar itu. Apalagi, trotoar tersebut sangat vital bagi pekerja maupun pengunjung mal. 
    Sementara itu, Sulaeman (30),
    pejalan kaki
    lain, menyoroti risiko keselamatan. Badannya yang besar membuatnya sulit melintas.
    “Saya yang badannya gede kayak enggak muat, kadang malah milih jalan kaki di jalan raya saja kalau trotoarnya mini gini. Bisa-bisa terserempet kalau trotoar dibiarkan begini,” ungkapnya.
    “Jalan dipangkas tapi cor-corannya kurang rapi, enggak presisi, ada yang kecil banget ada yang lebar,” tambahnya.
    Beberapa pengguna media sosial menduga pemangkasan trotoar ini berkaitan dengan pembangunan drainase. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.
    Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, mengkritik pemangkasan trotoar ini. Ia mempertanyakan dasar dari perubahan itu, terutama mengingat kawasan tersebut tergolong padat aktivitas pejalan kaki.
    “Pertanyaannya siapa yang memangkasnya? Atas dasar apa? Karena kalau bangkitan orang cukup tinggi, harusnya tidak dipotong begitu saja,” katanya.
    Menurut Yayat, kawasan pusat perbelanjaan semestinya justru menyediakan ruang lebih luas untuk pejalan kaki—apalagi jika terhubung langsung dengan transportasi publik seperti Transjakarta.
    “Kawasan elite, trotoar sulit. Mal seharusnya membuka ruang bagi pejalan kaki. Soalnya yang keluar-masuk mal bukan cuma yang naik kendaraan pribadi, tapi juga yang jalan kaki,” tegasnya.
    Yayat juga menekankan pentingnya mengutamakan pejalan kaki dalam hierarki transportasi kota, misalnya Transjakarta.
    Dalam urutan tersebut, pengguna jalan kaki berada di posisi paling atas, disusul pesepeda dan pengguna transportasi umum. Adapun kendaraan pribadi justru berada di posisi terbawah.
    “Etika kota itu penting. Jangan sampai hak pejalan kaki dihilangkan. Kalau begini caranya, ya wajar orang malas jalan kaki di Jakarta,” tutur Yayat.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.