Xcloud.id

BUMN: TransJakarta

  • 9 Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup Nasional

    9 Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup Nasional

    Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Polisi menutup Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Penutupan jalan ini dilakukan karena ada demo 25 Agustus 2025 di depan gedung parlemen.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, penutupan jalan itu mulai dilakukan dari bawah
    flyover
    depan Senayan Park menuju arah Slipi.
    Akses keluar tol yang menuju arah Gedung DPR juga ditutup dan dialihkan ke pintu keluar Tol Slipi.
    Kendaraan roda dua dan roda empat seluruhnya dilarang melintasi area gerbang depan DPR RI, kecuali bus Transjakarta.
    Jalur bus Transjakarta tetap dibuka dan bisa dilintasi dengan penjagaan oleh sejumlah personel kepolisian.
    Namun, terpantau sejumlah motor ikut memasuki jalur Transjakarta dengan mengekor bus yang melintas.
    Adapun jalanan di depan Gedung DPR RI dipenuhi motor-motor para pengemudi ojek online yang mengikuti unjuk rasa.
    Mereka sengaja memarkir motor di sisi jalan sebagai bentuk protes agar mendapat perhatian dari anggota DPR RI.
    Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
    Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah.
    Kabar ini beredar secara luas melalui berbagai platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”.
    Masyarakat dari berbagai kalangan pun terlihat mulai memadati area depan Gerbang DPR RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pagi ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada 25 Ribu Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Pemotor dalam Seminggu!

    Ada 25 Ribu Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Pemotor dalam Seminggu!

    Jakarta –

    Pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi. Bahkan dalam kurun waktu sepekan ada puluhan ribu pelanggaran yang dilakukan pengendara.

    Jumlah pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi. Jumlahnya tembus puluhan ribu dalam kurun waktu sepekan. Dalam data yang dirilis TMC Polda Metro Jaya, ada 37.552 pelanggaran yang terekam kamera ETLE pada 4-10 Agustus 2025.

    Dari jumlah tersebut, pemotor mendominasi sekitar 68 persen. Dikutip dari laman Instagram TMC Polda Metro Jaya, ada 25.364 unit pelanggaran dilakukan pengendara motor. Kemudian 6.699 pelanggaran dilakukan pengendara mobil, 3.063 pelanggaran dilakukan bus, 2.415 pelanggaran truk, dan roda tiga 11 pelanggaran.

    Adapun pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan di antaranya masuk jalur Transjakarta dan tak mengenakan helm. Ya, melintas di jalur Transjakarta memang jelas pelanggaran lalu lintas. Jalur TransJakarta atau lebih sering disebut jalur busway, memang tak bisa dilintasi sembarangan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi pasal 90 ayat 1 dijelaskan jenis kendaraan yang bisa melintas di jalur khusus bus TransJakarta tersebut.

    “Setiap kendaraan bermotor selain mobil bus angkutan umum massal berbasis jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan,” demikian bunyi aturannya.

    Buat yang melanggar tentu ada sanksinya. Pelanggar rambu tersebut akan terjerat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287. Berdasarkan Pasal 287 ayat 1, sanksinya adalah pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

    Begitu juga dengan tak mengenakan helm, selain melanggar lalu lintas ini juga membahayakan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara sepeda motor beserta penumpangnya wajib mengenakan helm SNI. Jika tidak menggunakan helm SNI, maka akan dikenakan sanksi tilang.

    Sanksinya diatur dalam Pasal 291 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Berikut bunyi pasalnya:

    Pasal 291 ayat (1): Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

    Pasal 291 ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

    (dry/din)

  • FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet Megapolitan 24 Agustus 2025

    FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet Megapolitan 24 Agustus 2025

    FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    “Terapkan saja kebijakan ganjil genap di sepanjang Jalan TB Simatupang, dengan penerapan ganjil genap di area tersebut, jumlah kendaraan pribadi roda empat yang melintas akan berkurang kisaran 40-45 persen,” kata Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
    Selain itu, di sepanjang Jalan TB Simatupang perlu diperkuat dengan akses angkutan umum massal.
    “Diharapkan, pengguna kendaraan pribadi bisa migrasi ke angkutan umum masal, baik Transjakarta, maupun MRT,” ucap dia.
    Tulus menilai, rencana Pemprov Jakarta memangkas beberapa titik trotoar, khususnya di sentra sentra kemacetan di Jalan TB Simatupang, kurang tepat.
    “Sebab pemangkasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak-hak publik sebagai warga Jakarta, khususnya hak pejalan kaki, atau pedestrian,” kata dia.
    Menurut dia, pemangkasan trotoar tersebut juga tidak akan mengatasi atau mengurangi kemacetan secara signifikan.
    “Pemangkasan ini juga bentuk keberpihakan yang salah kaprah, karena terlalu berorientasi pada pemilik kendaraan pribadi,” kata Tulus.
    Dia menyarankan Pemprov Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di sepanjang Jalan TB Simatupang dan menerapkan kebijakan yang lebih
    visible
    dan komprehensif dari sisi manajemen transportasi publik.
    “Yakni, terapkan ganjil genap dan perkuat akses angkutan umum di sepanjang Jalan TB Simatupang,” kata dia.
    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama Dinas Bina Marga akan menggunakan trotoar di Jalan TB Simatupang sebagai jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
    “Kami dengan Dinas Bina Marga itu akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di TB Simatupang, di area Cibis Park sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak, kita bisa kembalikan dua lajur,” kata Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025).
    Upaya ini dilakukan karena adanya proyek galian di kawasan tersebut.
    Salah satunya, adalah galian pipanisasi air minum karena adanya bedeng-bedeng yang menutupi proyek tersebut, hal inilah yang mengakibatkan Jalan TB Simatupang sering mengalami macet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang

    DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo saat menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (23/8/2025). ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

    DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (23/8).

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km.

    “Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025,” ujarnya.

    Selain itu, ​​​​​​Pemprov DKI menginstruksikan ​PAM Jaya dan Paljaya untuk mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya. Pemprov DKI, kata dia, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    Pemprov DKI juga akan memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang serta menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    Untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, kata Yustinus, Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya. Tak hanya itu, lanjut dia, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    Untuk solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan ​​​​​​​mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    “Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang,” kata Yustinus

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang.

    “Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” katanya

    Sumber : Antara

  • Kecelakaan 3 Kendaraan di Koja Jakut, Motor Masuk Kolong Transjakarta Megapolitan 23 Agustus 2025

    Kecelakaan 3 Kendaraan di Koja Jakut, Motor Masuk Kolong Transjakarta Megapolitan 23 Agustus 2025

    Kecelakaan 3 Kendaraan di Koja Jakut, Motor Masuk Kolong Transjakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Yos Sudarso dari arah Tanjung Priok ke Cempaka Putih, Koja, Jakarta Utara, Jumat (22/8/2025) pukul 18.30 WIB.
    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyampaikan, kecelakaan ini melibatkan tiga kendaraan.
    “Kendaraan yang terlibat, Bus TransJakarta B 7054 XT, sepeda motor Honda Vario B 3423 PKR, dan Toyota Avanza B 1995 UYV,” kata Ojo saat dikonfirmasi, Sabtu (23/8/2025).
    Ojo belum menjelaskan kronologi kecelakaan lalu lintas ini. Namun, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. 
    “Pengendara sepeda motor mengalami luka ringan,” tegas dia.
    Ojo juga memastikan bahwa kecelakaan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.
    “Kasus diselesaikan musyawarah, tidak buat LP (Laporan Polisi),” ucapnya.
    Adapun berdasarkan unggahan video Instagram @jakut.info, terlihat bus Transjakarta tengah berhenti di lajur kanan. Tampak sepeda motor yang dikendarai pria berinisial IR berada di kolong bus.
    Posisi kendaraan roda dua itu tepat berada di bagian belakang roda sebelah kanan Transjakarta.
    Narasi dalam video menyebutkan, kecelakaan terjadi di depan Halte Plumpang, Koja. 
    “Sepeda motor masuk ke kolong bus dan alami kerusakan ringan. Sementara pengendara motor berhasil selamat dari kecelakaan tersebut,” bunyi keterangan tertulis dalam unggahan @jakut.info.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biar Nggak Kena Macet di TB Simatupang, Ini Pilihan Transportasi Umumnya

    Biar Nggak Kena Macet di TB Simatupang, Ini Pilihan Transportasi Umumnya

    Jakarta –

    Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dikeluhkan macet parah. Proyek pekerjaan yang mempersempit ruang jalan menambah ruwet lalu lintas di TB Simatupang. Warga diminta mencari alternatif lain serta menggunakan transportasi umum.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengimbau masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum. Di sekitaran jalan tersebut, sudah tersedia layanan Transjakarta.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penggunaan transportasi umum dapat menjadi solusi agar perjalanan warga lebih lancar dan efisien dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, karena dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.

    “Menghindari terjebak macet di ruas Jalan TB Simatupang, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Transjakarta yang sudah melayani kawasan ini dengan beragam rute, baik BRT maupun non-BRT,” ujar Syafrin dikutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Syafrin menjelaskan, petugas akan melakukan pengaturan arus kendaraan, termasuk memberikan prioritas pada jalur angkutan umum agar operasional Transjakarta tetap optimal.

    “Kami pastikan personel Dishub siaga untuk membantu mengurai kepadatan dan mengarahkan pengendara. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan,” ucapnya.

    Berikut beberapa pilihan layanan Transjakarta yang melewati kawasan Jalan TB Simatupang:

    BRT Transjakarta

    • Koridor 8 (Lebak Bulus – Pasar Baru)

    Non-BRT Transjakarta

    • D21 (UI – Lebak Bulus)

    • D41 (Lebak Bulus – Sawangan via Tol Desari)

    • 7A (Lebak Bulus – Kampung Rambutan)

    • 7E (Ragunan – Kampung Rambutan)

    • S21 (Ciputat – CSW)

    • S22 (Ciputat – Kampung Rambutan)

    • 6H (Lebak Bulus – Senen)

    Royaltrans

    • S12 (BSD – Fatmawati)

    “Dengan bersama-sama beralih ke transportasi publik, beban lalu lintas dapat berkurang dan perjalanan masyarakat tetap terjaga kelancarannya,” ujar Syafrin.

    (rgr/dry)

  • Arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR tersendat akibat demo

    Arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR tersendat akibat demo

    Jakarta (ANTARA) – Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, tersendat akibat unjuk rasa oleh mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK), Kamis.

    Tampak di lokasi, sekitar pukul 16.40 WIB, kendaraan yang mengarah ke Tomang atau Grogol padat merayap karena aksi itu.

    Massa sempat menutup jalan sepenuhnya dengan membentangkan spanduk dan juga merangsek ke jalan raya.

    Kemudian, petugas yang berjaga sempat bersitegang dengan massa.

    Penutupan jalan tidak berlangsung lama karena petugas langsung membuat pagar betis dan menghalau mereka untuk kembali ke depan gedung.

    Saat ini, jalan Gatot Subroto hanya dapat dilalui satu lajur dari tiga lajur yang ada di jalan protokol tersebut.

    Petugas saat mengatur arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Akibat penyempitan jalan tersebut membuat kendaraan dari arah Semanggi menumpuk, untuk kemudian bergantian melewati satu lajur dan jalur Transjakarta.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR selama aksi tersebut berlangsung guna mengantisipasi kemacetan.

    Rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.

    Warga juga disarankan menggunakan jalur alternatif lain agar mobilitas tetap lancar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dikeluhkan Nafa Urbach Macet, Begini Cara Naik Transum dari Bintaro ke Senayan

    Dikeluhkan Nafa Urbach Macet, Begini Cara Naik Transum dari Bintaro ke Senayan

    Jakarta –

    Belum lama ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Nafa Urbach mengeluh soal lalu lintas dari rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan, ke Gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan, yang terlalu macet. Padahal, lokasi tersebut bisa ditempuh dengan cepat menggunakan transportasi umum.

    Bintaro merupakan kawasan yang cukup strategis untuk menggunakan transportasi umum (transum) sebagai moda raya harian. Sebab, selain terletak di pusat kota, Bintaro juga punya sejumlah layanan transum yang akomodatif.

    Pertama, ada commuter line atau KRL. Anggota dewan yang tinggal di kawasan setempat bisa naik dari Stasiun Pondok Ranji dan turun di Stasiun Palmerah. Kabar baiknya, kedua titik tersebut hanya terpaut satu stasiun! Sementara estimasi jarak tempuhnya hanya berkisar 15 menit saja.

    Kereta KRL kalau mau ke Senayan dari Bintaro. Foto: kai commuter

    Nah, dari Stasiun Palmerah ke Gedung DPR, kita hanya tinggal naik TransJakarta (TJ) koridor 1F atau 1B. Namun, kalau mau buru-buru, bisa naik ojek online (ojol) dengan jarak tempuh 900 meter. Bahkan, sebenarnya, ditempuh dengan jalan kaki juga memungkinkan.

    Perjalanan naik kereta api dari Stasiun Pondok Ranji ke Gedung DPR RI benar-benar terjangkau, yakni Rp 3 ribu sekali jalan. Sedangkan jika dilanjut dengan naik ojol, maka ada tambahan dana sekira Rp 10-12 ribu. Meski demikian, angka tersebut masih termasuk murah.

    Selain KRL, ada pilihan transum lain, yaitu MRT. Mereka yang tinggal di Bintaro hanya tinggal naik dari Stasiun MRT Lebak Bulus, kemudian turun di Stasiun Istora Mandiri atau Senayan. Sementara dari titik pemberhentian bisa naik ojol atau TransJakarta.

    Gaya Nafa Urbach ngantor di DPR RI. Foto: Instagram/@nafaurbach

    Sebelumnya, Nafa Urbach membuat huru-hara setelah mendukung pengadaan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta. Dia mengklaim, banyak anggota DPR berasal dari luar kota, sehingga memerlukan tunjangan untuk menyewa tempat tinggal di sekitar kompleks parlemen Senayan.

    Di kesempatan sama, dia juga mengeluhkan kemacetan parah yang harus dihadapinya saat berangkat ke Senayan dari rumahnya di Bintaro.

    “Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • Dishub DKI Uji Coba Kamera AI Hitung Penumpang Transjabodetabek Rute Bekasi

    Dishub DKI Uji Coba Kamera AI Hitung Penumpang Transjabodetabek Rute Bekasi

    Jakarta –

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menguji coba penggunaan kamera berbasis artificial intelligence (AI) untuk menghitung jumlah penumpang bus. Uji coba dilakukan pada layanan Transjabodetabek rute Dukuh Atas-Bekasi dan Cawang-Bekasi.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan kamera yang sudah tersedia di bus akan ditambahkan sistem khusus agar mampu menghitung kepadatan penumpang secara otomatis.

    “Ini model counting jumlah penumpang. Semacam survei on bus, tapi sekarang menggunakan AI. Kamera di dalam bus kan sudah ada, tinggal ditambahkan sistemnya untuk kalkulasi jumlah penumpang,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Menurutnya, tujuan utama teknologi ini adalah memantau kepadatan penumpang sehingga data yang terkumpul bisa digunakan untuk evaluasi dan pengembangan layanan Transjakarta.

    Syafrin menegaskan uji coba dipusatkan di Bekasi karena pola pergerakan penumpang dari wilayah tersebut dinilai lebih cocok sebagai proof of concept dibandingkan rute lain seperti Bogor. Dishub memastikan bila sistem ini terbukti efektif, teknologi kamera AI akan diterapkan secara bertahap di seluruh armada Transjakarta.

    “Bekasi lebih dekat dan pola pergerakannya mewakili urban dan super urban. Kalau Bogor kan seratusan kilometer. Karena sifatnya baru proof of concept, kita pilih Bekasi,” jelasnya.

    (bel/idn)

  • Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta, Warganet Murka

    Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta, Warganet Murka

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus artis Nafa Urbach menjadi sorotan publik setelah pernyataannya membela kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Namun, alih-alih mendapat dukungan, pernyataan tersebut memicu kemarahan warganet.

    Dalam video yang diunggah di Instagram,Nafa menjelaskan bahwa banyak anggota DPR berasal dari luar kota, sehingga memerlukan tunjangan untuk menyewa tempat tinggal di sekitar kompleks parlemen Senayan.

    “Dewan itu tidak dapat rumah jabatan, dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu, banyak yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka ke DPR,” ujar Nafa.

    Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem ini juga mengeluhkan kemacetan parah yang ia hadapi dari kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, menuju Senayan. “Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa,” tambahnya.

    Pernyataan ini justru menjadi bumerang. Warganet menilai argumen Nafa tidak sensitif terhadap realitas masyarakat biasa yang menghadapi tantangan serupa tanpa tunjangan

    “Nafa urbach kok ignorant banget sih kamu, gatau ya ada yg kerja pp dari bogor ke bekasi. Atau dari purwakarta ke bekasi. NAPAK MAKANYA 💢,” ujar @yudachuu.

    “Shame on you nafa urbach! Lu gatau gimana kita harus berangkat 3 jam sebelum jam kerja biar bisa on time dan ga kena macet????? Emg kita ribut minta rumah sm bos kita??? Yg milih dia siapa pantek?????? Tolol,” kata @caokyoot.

    “nafa urbach kata gue lo coba sesekali dah naik krl atau tije pas rush hour, biar napak tanah tuh moncong lo kalo ngomong,” ujar @haechantique_.

    “Aku resign (now fulltime florist) dari kerjaan selain jobdescnya ampun ampunan, jarak tempat kerja jauh dan lembur sampai jam set 12 malam. Dan kita ga ngeluh tuh nuntut 50jt. Cetek amat mental pejabat perkara macet doang,” kata @petalice_id.

    “@nafaurbach15 anda sebagai anggota @DPR_RI tidak menghargai @KAI121 @CommuterLine yang telah susah payah menyediakan sarana transportasi masal dan nyaman. Akan lebih mulia bila anda bisa ikut merasakan seperti para-para komuter daerah Tangerang menuju Jakarta. Tersedia KRL dari jam 04 pagi sampai jam 01 malam. Belum lagi @PT_Transjakarta @TransJakarta,” ujar @syueb2011.

    “Yaelaaah nafa, gw jg ngantor dr bintaro, pondok jaya dianter suami ke scbd naik motor pulang pergi santai bae, ujan yaa keujanan, panas yaa keringetan, pulang naek mrt ke lebak bulus nyambung dijemput suami motoran ke bintaro, buset dah,” ungkap @moonbae18.

    Bagaimana tanggapan detikers dengan pernyataan Nafa Urbach terkait tunjangan DPR Rp 50 juta?

    (afr/afr)