Daftar Gerbang Tol Dalam Kota yang Sudah Dibuka Hari Ini Usai Rusak Imbas Kerusuhan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemulihan operasional gerbang tol (GT) di ruas Tol Dalam Kota Cawang–Tomang–Pluit terus dilakukan setelah insiden pembakaran oleh orang tak dikenal (OTK) usai aksi unjuk rasa di depan DPR RI, Jumat (29/8/2025).
Hingga hari ini, Rabu (3/9/2025), sejumlah gerbang tol sudah kembali beroperasi, sementara ada yang masih ditutup.
Pantauan
Kompas.com
di lapangan, GT Pejompongan di kawasan Slipi, Jakarta Barat, hingga Rabu pagi masih ditutup.
Kondisi fisik bangunan terlihat rusak parah akibat terbakar. Kerangka konstruksi yang semula berwarna abu kini menghitam.
Selain itu, kanopi atap rusak dan menjuntai ke bawah, dan mesin tap tol hancur dan tidak dapat digunakan.
Akses menuju gerbang tol ditutup menggunakan pembatas jalan dan separator jalur Transjakarta.
Area tersebut dijaga seorang petugas Jasa Marga dan seorang polisi lalu lintas.
Beberapa gerbang tol yang sebelumnya terbakar kini sudah bisa diakses pengguna jalan, meski pembayaran masih manual menggunakan mesin electronic data capture (EDC).
Sejak Selasa (2/9/2025), empat gerbang tol terdampak lebih dulu dibuka kembali dengan bantuan petugas mobile reader untuk melayani transaksi, yakni:
Di GT Slipi arah Grogol, misalnya, empat petugas terlihat berjaga sambil memegang mesin EDC untuk melayani transaksi tarif tol.
Dalam kerusuhan pada 29 Agustus lalu, terdapat tujuh gerbang tol yang menjadi sasaran pembakaran, yaitu:
PT Jasamarga bersama aparat terkait masih melakukan pemulihan infrastruktur agar seluruh gerbang tol terdampak dapat kembali beroperasi penuh.
(Reporter: Ridho Danu Prasetyo | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
BUMN: TransJakarta
-
/data/photo/2025/09/03/68b7addba3f0e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Daftar Gerbang Tol Dalam Kota yang Sudah Dibuka Hari Ini Usai Rusak Imbas Kerusuhan Megapolitan 3 September 2025
-

Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini
Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi di Jakarta saat ini mulai mereda. Unjuk rasa itu dimulai saat massa protes terkait dengan tunjangan DPR RI yang dinilai fantastis sejak 25 Agustus 2025.
Meski sempat landai keesokan harinya. Massa kembali melakukan aksi akbar pada Kamis (28/8/2025). Di hari yang sama, terjadi peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan oleh mobil Brimob Polri.
Kemudian, peristiwa brutal itu memicu protes di sejumlah titik. Misalnya, pengemudi ojol langsung menggeruduk Mako Brimob Polri di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.
Keesokan harinya, markas Polda Metro Jaya hingga Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Dalam serangkaian aksi protes itu, terdapat orang tidak dikenal telah melakukan pengrusakan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta hingga penjarahan di rumah pejabat publik.
Ini fakta-fakta ricuh demo Jakarta akhir Agustus 2025:
1. 38 Tersangka Anarkis
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengamankan total 1.240 orang diamankan, terdiri atas 611 orang dewasa dan 629 anak-anak.
Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya menjalani proses hukum. Kemudian, setelah dilakukan pendalaman, kepolisian telah menetapkan 38 tersangka kasus dugaan pengrusakan fasilitas umum hingga penyerangan petugas.
“38 tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik terkait dengan peristiwa anarkis, pengrusakan umum, pengrusakan fasilitas umum hingga pengrusakan kantor-kantor kepolisian dan juga tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah petugas dan lain sebagainya,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (3/9/2025) malam.
2. Ada 6 Tersangka Penghasutan
Selain tersangka terkait kerusakan fasum, Ade juga menyatakan pihaknya telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan penghasutan atau provokasi masyarakat, khususnya pelajar untuk melakukan unjuk rasa.
“Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan, dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka,” ujar Ade.
Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR); admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).
Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai admin media sosial Instagram masing-masing. Pada intinya, enam orang tersangka ini diduga memprovokasi atau menghasut masyarakat untuk melakukan demo.
“Peran tersangka DMR adalah melakukan col/ab, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi,” imbuhnya.
Kemudian, MS, SH, dan KA ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama diduga melakukan kolaborasi dengan beberapa akun lain untuk melakukan ajakan pengrusakan.
Selanjutnya, RAP diduga membuat konten tutorial pembuatan serta koordinator kurir bom di lapangan. Sementara, FL perannya diduga menyiarkan langsung aksi dan mengajak pelajar demo.
Atas perbuatan itu, keenam tersangka ini diduga melanggar pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Data Kerusakan Fasum
Pemprov Jakarta mengemukakan total kerugian kerusakan infrastruktur dalam kericuhan di Jakarta mencapai Rp80 miliar. Fasilitas yang rusak meliputi halte Transjakarta, CCTV, pintu tol hingga infrastruktur lainnya.
Selanjutnya, kata Ade, total ada 37 sarana prasarana Polri yang mengalami kerusakan. Misalnya, markas Polres, Polsek, Pospol hingga sejumlah kendaraan.
“Ada 37 sarana prasarana polri dari mulai polres polsek, polsub Sektor, pospol, polantas dan beberapa kendaraan,” imbuhnya.
4. Rumah Pejabat Dijarah
Adapun, dalam serangkaian ricuh-ricuh ini setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara.
Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.
Dalam hal ini kepolisian telah mendalam serangkaian aksi penjarahan itu. Tercatat, khusus di rumah Uya Kuya, kepolisian telah menetapkan 10 tersangka dengan perincian enam terkait dan empat lainnya terkait penyerangan petugas.
“10 tersangka, empat menyerang petugas, enam penjarahan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).
5. Jakarta Sudah Aman
Gubernur Jakarta, Pramono Anung resmi mencabut himbauan Work From Home (WFH) bagi semua perusahaan yang ada di Jakarta mulai hari ini Rabu 3 September 2025.
Dia menilai bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah mulai normal dan kondusif, tidak ada aksi lagi yang digelar oleh demonstran di Jakarta.
Maka dari itu, Pramono memerintahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta untuk mencabut imbauan WFH tersebut maksimal hari ini, sehingga besok Kamis 4 September 2025 warga bisa bekerja normal.
“Saya sudah minta agar aturan itu dicabut karena kondisi sudah normal,” tuturnya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Pramono mengatakan bahwa seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Jakarta sudah mulai masuk kerja dan bekerja normal seperti biasanya per hari ini Rabu 3 September 2025.
“Bahkan semua ASN Jakarta sudah mulai masuk hari ini dan menghadiri pelantikan pejabat fungsional, saya tetap minta agar mereka naik transportasi umum,” katanya.
Pramono membeberkan seluruh layanan transportasi umum yang ada di Jakarta juga sudah mulai beroperasi dengan normal, meskipun masih ada perbaikan sejumlah ruas jalan yang sempat dirusak massa aksi beberapa waktu lalu.
“Mudah-mudahan perbaikan ini bisa selesai hari Senin tanggal 8 nanti,” pungkasnya.
-
/data/photo/2025/09/03/68b7b661034aa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Potret Aksi Demo Inklusif Para Perempuan di DPR RI Hari Ini: Damai dan Ramah Disabilitas Megapolitan 3 September 2025
Potret Aksi Demo Inklusif Para Perempuan di DPR RI Hari Ini: Damai dan Ramah Disabilitas
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Aksi ini berlangsung damai dengan menekankan keterbukaan bagi semua kalangan, termasuk peserta tuli, melalui kehadiran juru bahasa isyarat (JBI).
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, dua orang JBI berdiri di atas mobil komando, berdampingan dengan orator, untuk menerjemahkan isi orasi ke dalam bahasa isyarat.
Dengan begitu, peserta tuli dapat mengakses aspirasi dan pesan perjuangan secara setara.
Dede (38), panitia aksi dari API, menegaskan bahwa penyediaan JBI adalah bagian dari komitmen agar tidak ada peserta yang tertinggal.
“Kalau Aliansi Perempuan Indonesia setiap menggelar aksi ataupun event apapun itu, kami akan selalu memastikan semua orang, termasuk penyandang disabilitas terutama teman tuli, bisa mengakses informasi dengan baik,” ujarnya.
Dede menambahkan, inisiatif ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil juga mampu menyediakan fasilitas inklusif tanpa hanya mengandalkan pemerintah.
“Biasanya kan JBI disediain di acara-acara pemerintah. Kami mau menunjukkan masyarakat sipil juga bisa melakukan hal yang sama agar memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal. No one left behind,” katanya.
Menurutnya, penggunaan JBI telah menjadi budaya dalam kegiatan pemberdayaan perempuan yang digelar API.
Bahkan, sejumlah relawan turut belajar bahasa isyarat dan berkontribusi secara sukarela untuk memastikan peserta tuli dapat mengikuti kegiatan.
Aksi diikuti ratusan peserta dengan dress code merah muda dan hitam.
Warna pink dipilih sebagai simbol perlawanan, sedangkan hitam melambangkan masa depan yang dinilai masih gelap.
Massa juga membawa sapu lidi sebagai simbol penyapuan “kotoran negara”, yakni praktik militerisme dan tindakan represif aparat.
Dalam aksi ini, API menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu:
API juga menyerukan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk segera menghentikan praktik kekerasan negara.
“Dalam garis besar, kami menuntut Prabowo segera menghentikan segala bentuk kekerasan negara,” ujar A, tim humas API.
Dengan menghadirkan JBI, API memastikan pesan perjuangan perempuan tersampaikan secara inklusif.
Hal ini menegaskan bahwa aksi sosial tidak hanya berbicara tentang substansi tuntutan, tetapi juga menjamin akses yang setara bagi semua peserta, termasuk penyandang disabilitas.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, sekitar pukul 13.20 WIB massa mulai membubarkan diri dari depan Gedung DPR dengan berjalan kaki menuju Jalan Gerbang Pemuda.
Mobil komando pun meninggalkan lokasi aksi dan bergerak ke arah Gerbang Pancasila di Jalan Gelora.
Mereka membubarkan diri secara masing-masing dengan berjalan kaki maupun menggunakan bus Transjakarta yang melintas di depan Gedung DPR.
Beberapa dari mereka bergotong-royong membersihkan sampah-sampah yang tersisa.
(Reporter: Ridho Danu Prasetyo | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/03/68b7e73dd4067.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Demo 3 September Aliansi Perempuan Bubar, Massa Tinggalkan Gedung DPR Megapolitan 3 September 2025
Demo 3 September Aliansi Perempuan Bubar, Massa Tinggalkan Gedung DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Massa aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025) siang.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, sekitar pukul 13.20 WIB massa mulai berjalan kaki dari arah depan Gedung DPR RI menuju Jalan Gerbang Pemuda.
Mobil komando pun meninggalkan lokasi aksi dan bergerak ke arah Gerbang Pancasila di Jalan Gelora.
Mereka membubarkan diri secara masing-masing dengan berjalan kaki maupun menggunakan bus Transjakarta yang melintas di depan Gedung DPR.
Beberapa dari mereka bergotong-royong membersihkan sampah-sampah yang tersisa.
Sementara, poster-poster dan spanduk berisi tuntutan ditinggalkan tertempel di barikade depan gerbang utama.
Selain itu, tim logistik API juga berkeliling membagikan makanan dan minuman gratis yang masih tersisa kepada pedagang dan pengemudi ojek online.
Situasi arus lalu lintas di depan terpantau ramai lancar.
Kepadatan lalu lintas sempat terjadi saat awal pembubaran massa karena banyaknya pengemudi ojek online yang ngetem di sisi jalan untuk menunggu penumpang.
Aksi itu bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” digelar pada pukul 10.00 WIB di area gerbang utama Gedung DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto.
Aliansi Perempuan Indonesia menyebut tuntutan utamanya ditujukan kepada DPR dan juga Presiden Prabowo Subianto.
Mereka menuntut agar negara menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat.
“Dalam garis besar, kami menuntut Prabowo segera menghentikan segala bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya,” terang Ika, salah satu tim humas Aliansi Perempuan Indonesia kepada Kompas.com.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ongkos Transportasi Masyarakat RI 12,46% dari Biaya Hidup, di Atas Standar Dunia
Jakarta –
Pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup.
Sementara itu, menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.
Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.
“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).
Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.
Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.
“Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.
Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.
Dia menekankan bahwa digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out memiliki peran penting dalam menghasilkan data perjalanan.
“Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut,” ujar Risal.
(acd/acd)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4976562/original/040300200_1729596669-20241022_122054.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kadin Indonesia Sebut Demo Hambat Kegiatan Usaha – Page 3
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.
“Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata Pramono dikutip dari Antara, Selasa (2/9/2025).
Sebelumnya, Pramono menyebut kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang dialami BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan kamera pengawas (CCTV) di DKI Jakarta imbas aksi demo yang berujung ricuh diprakirakan sekitar Rp55 miliar.
-

Imbas Demo, Kementerian PU Siapkan Rp900 Miliar Perbaiki Fasum
Bisnis.com, Jakarta — Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 miliar untuk memperbaiki semua kerusakan akibat demonstran yang menggelar aksi pekan lalu di seluruh Indonesia.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan bahwa anggaran tersebut akan dibagikan kepada pemerintah daerah yang fasilitas umumnya dirusak oleh demonstran ketika aksi kemarin. Menurutnya, total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp900 miliar.
“Cuma nilai detailnya masih belum ada ya. Tetapi untuk pagu anggarannya sudah kami hitung sekitar Rp900 miliar di seluruh Indonesia,” tuturnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Dia juga menegaskan bahwa kerusakan dua unit Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di wilayah Pemerintah Provinsi Jakarta juga akan dibiayai oleh pemerintah pusat, termasuk lift yang ada di kedua JPO itu.
Kedua JPO itu ada di depan Polda Metro Jaya dan Senen yang dirusak demonstran beberapa waktu lalu dan membutuhkan anggaran Rp19 miliar untuk perbaikan.
“Jadi JPO TransJakarta yang ada di depan Polda Metro Jaya dan Senen akan menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Dody berharap perbaikan kedua JPO itu tidak membutuhkan waktu yang lama, meskipun kerusakannya sangat parah.
“Harapannya itu bisa diperbaiki kurang dari 7 hari,” ujarnya
-

Menteri PU Ungkap Pertemuan hingga Dini Hari dengan Seskab Teddy
Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bercerita tentang pertemuannya dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Senin (1/9/2025) malam. Pertemuan yang berlangsung hingga dini hari itu membahas tentang fasilitas umum (fasum) yang rusak.
Adapun fasilitas umum tersebut rusak usai aksi massa akhir pekan lalu. Dody mengatakan, ia bersama Teddy membahas tentang titik-titik mana saja yang harus diprioritaskan untuk segera diperbaiki.
“Tadi malam pun kami dipanggil dan kami diskusi hingga pagi hari dengan Pak Seskab membahas titik-titik mana yang kira-kira harus kami prioritaskan sampai pagi itu. Sampai jam 2 pagi kita bahas itu di tempatnya Pak Sekab,” kata Dody, ditemui di Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Salah satu infrastruktur yang mendapat sorotan ialah gerbang tol, di mana setidaknya ada sebanyak 7 gerbang tol yang terbakar dalam kerusuhan saat aksi demonstrasi itu. Pembenahan Halte Bus TransJakarta juga mendapat perhatian.
“Gerbang tol dan juga nanti halte, yang paling utama, karena itu kan yang setiap hari dilewati oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Dody mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar semua fasilitas maupun gedung yang sudah terbakar harus dibangun ulang. Ia sendiri mengakui bahwa prosesnya memang perlu waktu lama untuk membangunnya.
Salah satunya contohnya seperti GT Pejompongan yang dikunjunginya hari ini. Menurutnya, gerbang tol ini menjadi salah satu gerbang yang mengalami kondisi paling parah.
“Karena GT Pejombongan 2 kali dibakar. Jumat malam ini sudah dibakar, sudah diperbaiki temporally oleh Jasa Marga. Tapi kemudian dibakar lagi Sabtu malam, jadi 2 kali terbakar,” kata Dody.
“Gerbang-gerbang tol yang lainnya mungkin akan jauh lebih cepat, karena kerusakannya rata-rata sedang, nggak sampai seberat ini. Yang jadi masalah utama lainnya adalah servernya ternyata dicuri, diambil. CCTV dicuri, diambil,” sambungnya.
Kementerian PU sendiri sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk dialokasikan dalam mendukung perbaikan fasilitas umum hingga gedung-gedung pemerintahan yang rusak imbas demo kemarin. Adapun anggaran ini bersumber dari dana darurat PU.
Namun untuk perbaikan gerbang tol sendiri, PT Jasa Marga (Persero) telah menyatakan akan menanggung biayanya. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan 7 gerbang tol mencapai sekitar Rp 80 miliar.
(acd/acd)
-

Kondisi Terkini Halte TJ Polda yang Rusak Parah Usai Aksi Massa
Jakarta –
Kerusuhan pada aksi massa pekan lalu menyisakan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum di Jakarta, salah satunya halte bus TransJakarta. Setidaknya ada sebanyak 22 halte yang rusak, bahkan ada yang dibakar.
Salah satu halte yang mengalami kerusakan paling berat ialah Halte TJ Polda Metro Jaya.
Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Selasa (2/9/2025), kerusakan di Halte Polda Metro Jaya terbilang cukup parah. Atap halte sudah rubuh, jatuh berserakan. Dinding-dinding pembatas juga musnah, menyisakan serpihan puing-puing bangunan bekas pembakaran.
Halte TransJakarta Polda Metro Jaya rusak parah. Foto: Shafira Cendra Arini
Bangunan halte tersebut tinggal menyisakan kerangka-kerangka besi. Noda hitam melekat di sejumlah peralatan seperti gerbang tap e-money, kipas angin hingga layar LED yang biasanya menampilkan jadwal kedatangan dan rute bus.
Selain itu, sisa-sisa bangunan juga dipenuhi dengan coretan-coretan. Beberapa tulisan yang terpampang antara lain mulai dari ‘ACAB’ hingga ‘1312’ yang belakangan ramai digaungkan masyarakat di media sosial, seiring dengan aksi demonstrasi ini.
Halte tersebut kini tidak beroperasi. Bangunan itu ditutupi dinding-dinding triplek sebagai bagian dari pengamanan sekaligus persiapan untuk perbaikan.
Kondisi serupa juga terjadi di Halte TJ Bank DKI. Meski tidak separah Halte TJ Polda Metro Jaya, juga terdapat sisa-sisa pembakaran di sejumlah titik pada halte tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan untuk memperbaiki halte tersebut. Untuk detail pembagiannya seperti apa, akan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung.
“Bagaimana ada proses rehab dan renovasinya bisa lebih cepat lagi. Mungkin karena rusaknya sebegini parah, mungkin kita akan berusaha, kan ini bisa fungsional dulu dalam tempuh waktu secepat-cepatnya,” ujar Dody. ditemui di lokasi.
Kementerian PU sendiri sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk dialokasikan dalam mendukung perbaikan fasilitas umum hingga gedung-gedung pemerintahan di Indonesia yang rusak imbas demo kemarin. Adapun anggaran ini bersumber dari dana darurat PU.
Halte TransJakarta Polda Metro Jaya rusak parah. Foto: Shafira Cendra Arini
(acd/acd)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5333380/original/030308600_1756622546-WhatsApp_Image_2025-08-31_at_11.21.00.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polisi Tangkap Satu Terduga Pelaku Pembakaran Halte di Jakarta – Page 3
Sedangkan 16 halte yang dirusak dan mengalami vandalisme, meliputi Bendungan Hilir, Kwitang, Kampung Melayu, Kramat Sentiong, Bidara Cina, Cililitan, Semanggi, Petamburan, Widya Candra Telkomsel, Jatinegara, Kejaksaan Agung, Matraman Baru, Pemuda Pramuka, Masjid Agung, serta dua halte non-BRT, Gelora Bung Karno 1 dan Polda Metro Jaya 1.
Meski terjadi kerusakan di sejumlah titik, layanan Transjakarta kini berangsur normal untuk melayani pelanggan.
“Kami terus melakukan pemantauan agar keputusan terkait operasional dapat diambil dengan cepat,” kata Ayu dalam keterangan tertulis, Sabtu 30 Agustus 2025.
Menurutnya, jajaran direksi dan manajemen Transjakarta secara intensif memantau kondisi melalui command center di kantor pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan langkah cepat mengingat kondisi lapangan yang dinamis.
“Pemantauan ini konsisten dilakukan agar pengambilan kebijakan terkait layanan dan operasional berjalan tepat waktu,” tambah Ayu.
Kemudian, Transjakarta juga mengimbau masyarakat untuk memantau informasi terbaru mengenai operasional layanan melalui aplikasi TJ: Transjakarta dan akun resmi media sosial perusahaan.
Selain itu, Ayu mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik agar manfaatnya dapat dirasakan banyak orang.
“Transjakarta berterima kasih atas dukungan semua pihak,” jelas Ayu.