Xcloud.id

BUMN: TransJakarta

  • Gerakan #LokalBantuWarga dukung pemulihan Jakarta pasca-demonstrasi

    Gerakan #LokalBantuWarga dukung pemulihan Jakarta pasca-demonstrasi

    Gerakan ini adalah wujud dari warga bantu warga. Kami menyasar tiga kelompok utama yaitu petugas kebersihan, mitra ojol, dan UMKM terdampak. Karena setelah kami turun langsung di awal September…

    Jakarta (ANTARA) – Lebih dari sepuluh merek makanan dan minuman (F&B) lokal, komunitas, dan media, berkumpul dalam sebuah aksi sosial bertajuk #LokalBantuWarga untuk mendukung pemulihan kondisi di Jakarta pasca-demonstrasi.

    Aksi yang berlangsung di Halte Transjakarta dan JPO Senen itu merupakan bentuk solidaritas dan kolaborasi warga untuk saling bantu.

    Chief Brand Officer Haus Indonesia Rezki Yanuar dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya dari sekumpulan F&B lokal di Jakarta ingin membagikan rezeki kepada para pahlawan yang merawat kota.

    “Gerakan ini adalah wujud dari warga bantu warga. Kami menyasar tiga kelompok utama yaitu petugas kebersihan, mitra ojol, dan UMKM terdampak. Karena setelah kami turun langsung di awal September, kami sadar bahwa kolaborasi akan memperkuat dampaknya,” ujar Rezki.

    Gerakan tersebut menyasar mereka yang berdiri di garis terdepan dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kota yaitu petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pasukan Pelangi, hingga pengemudi ojek online (ojol).

    Selain itu inisiatif itu melibatkan UMKM lokal sebagai mitra, dimana produk mereka dibeli langsung oleh panitia untuk kemudian disalurkan sebagai bantuan, sehingga gerakan tersebut juga menggerakkan roda ekonomi rakyat kecil.

    Lebih dari 3.000 porsi makanan dan minuman didistribusikan dalam aksi ini, yang diinisiasi pelaku bisnis lokal seperti Haus Indonesia, Mecca Fried Chicken, Janji Jiwa, Cimol Bojot AA, RM Padang Payakumbuah, Ayam Keprabon, Roscik, Baker Old, Three Folks, Warung Tuang, dan Es Teh.

    Selain itu Jilbrave dan beberapa komunitas seperti Terang Jakarta, Modestalk, dan Muslimat Hidayatullah. Juga didukung beberapa media seperti Shift Media, Infia, Taubatters, Kawan Hawa, Muslim Vox, dan Big Alpha.

    Haus Indonesia telah lebih dulu menyalurkan 300 paket makanan pada 2 September sebagai aksi awal, yang kemudian berkembang menjadi gerakan bersama.
    Semangat serupa juga datang dari Baker Old, salah satu gerai roti lokal yang turut hadir di lokasi.

    “Kami membawa sekitar 1.000 roti untuk dibagikan. Mungkin terlihat sederhana, tapi harapannya bisa menambah semangat teman-teman lapangan saat membersihkan fasilitas umum dan menjaga Jakarta tetap kondusif,” ujar Kreator Konten Baker Old Urian Angelo.

    Aksi tersebut bukan hanya soal berbagi, tapi juga menjadi pengingat bahwa kebaikan bisa dimulai dari hal kecil segelas minuman, sepotong roti, atau bahkan sekadar kehadiran yang saling menguatkan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kondisi Terkini Depan Gedung DPR Hari Ini Jelang Demo 5 September Megapolitan 5 September 2025

    Kondisi Terkini Depan Gedung DPR Hari Ini Jelang Demo 5 September Megapolitan 5 September 2025

    Kondisi Terkini Depan Gedung DPR Hari Ini Jelang Demo 5 September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, menjelang demo BEM Universitas Padjajaran dan koalisi masyarakat sipil hari ini, Jumat (5/9/2025), terpantau ramai lancar.
    Hari ini juga merupakan awal libur panjang akhir pekan (
    long weekend
    ).
    Pantauan
    Kompas.com,
    arus lalu lintas sepanjang Gatsu mulai dari Grogol, Jakarta Barat, hingga area sekitar Monumen Patung Dirgantara, Jakarta Selatan, relatif sepi.
    Kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal tanpa hambatan.
    Serupa, arus lalu lintas arah sebaliknya yaitu dari sekitar Semanggi menuju Grogol terpantau ramai lancar.
    Termasuk, di depan area Gedung DPR RI yang rencananya menjadi lokasi demo hari ini.
    Belum terlihat adanya aktivitas massa aksi di depan gerbang utama Gedung DPR RI, selain wartawan yang melaporkan situasi.
    Sementara, arus lalu lintas di dalam tol juga terpantau ramai lancar.
    Kepadatan di dalam tol sempat terjadi sekitar 2 kilometer dari area depan Hotel Amaris Slipi hingga Gedung Tower BPK.
    Namun, lalu lintas kembali terurai setelah melewati pintu masuk tol di Gerbang Tol (GT) Pejompongan.
    GT Pejompongan saat ini sudah bisa kembali digunakan oleh pengendara usai menjadi sasaran pembakaran oleh orang tidak dikenal (OTK).
    GT Pejompongan sempat dibakar pada Jumat (29/8/2025) bersama dengan sejumlah gerbang tol lainnya di sepanjang Slipi hingga Semanggi.
    Namun, saat ini pembayaran tarif tol masih dilakukan secara manual karena rusaknya mesin
    tap
    otomatis.
    Pembayaran dilakukan dengan adanya sejumlah petugas yang membawa mesin
    tap
    EDC.
    GT Semanggi 2 hingga saat ini masih ditutup menggunakan separator
    busway
    Transjakarta dan belum bisa digunakan pengendara.
    Sementara, GT Slipi, GT Senayan 1, GT Kuningan 1, dan GT Semanggi 1 sudah bisa digunakan pengendara untuk memasuki tol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif Megapolitan 5 September 2025

    Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif Megapolitan 5 September 2025

    Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beberapa lokasi di Jakarta sempat lumpuh akhir pekan lalu akibat aksi massa yang merusak sejumlah fasilitas umum. Warga pun khawatir jika beraktivitas di luar rumah. Namun kurang dari sepekan, Jakarta kembali bangkit. Warga pun dapat kembali beraktivitas dengan normal.
    Wiwit (40), warga Jatinegara, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Rabu (3/9/2025), mengaku khawatir saat demo ricuh pada Minggu malam. Namun, melihat kondisi Ibu Kota yang kini kondusif, ia merasa sangat lega.
    “Untung kemarin (diberlakukan) pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena kondisi belum aman banget. Sekarang, anak-anak saya sudah kembali sekolah, tatap muka. Bagus, tandanya kondisi Jakarta sudah aman dan normal lagi,” ujarnya.
    Wiwit mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta dalam memulihkan situasi. “Alhamdulillah, sekarang suasana sudah kondusif. Terima kasih kepada para petugas yang sudah turun tangan. Semoga Jakarta terus aman dan damai,” ucapnya.
    Warga Jakarta lainnya, Nisa (39), juga sudah berkantor sejak Rabu (3/9/2025). Kantornya sempat menerapkan
    work from home
    (WFH) pada Senin dan Selasa secara bergiliran dengan karyawan lain. Ia menilai situasi Jakarta kini telah pulih. 
    “Selasa saya ke kantor dan kondisi jalan masih cenderung sepi. Saya rasa ini (WFH) perlu, ya, karena kita belum tahu kondisi Jakarta kemarin. Sekarang sudah kondusif,” jelasnya kepada Kompas.com.
    Nisa pun mengucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan yang telah bekerja keras, baik saat demo maupun setelahnya. 
    “Karena bekas demonya sudah bersih, jadi rasa ‘mencekam’ juga ikut hilang. Saya berharap, semoga pemerintah Jakarta bisa menjamin keamanan dan keselamatan warganya,” ujar Nisa.
    Pulihnya Jakarta merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, terutama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat. Semua bahu membahu membersihkan sampah bekas demonstrasi dan menata kembali taman serta jalanan yang sempat berantakan.
    Untuk menunjukkan Jakarta telah aman, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengadakan
    car free day
    (CFD) pada Minggu (20/8/2025). Kebijakan ini disambut positif ratusan warga yang ikut menyemarakkan CFD.
    “Saya sampaikan apa adanya supaya kepercayaan dan kebersamaan masyarakat itu muncul. Kita harus tunjukkan bahwa Jakarta sudah aman dan masyarakat bisa beraktivitas kembali,” tegas Pramono, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025). 
    Menurut Pramono, upaya pemulihan tak lepas dari kesigapan semua pihak, mulai dari perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), komunitas, hingga masyarakat. 
    Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota turun ke lapangan membersihkan Jakarta. Turut serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta Pasukan Oranye Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memperbaiki fasilitas umum yang rusak.
    “Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan Jakarta, sekaligus simbol persatuan dalam menjaga Ibu Kota. Kami juga berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat, baik kepemudaan, keagamaan, maupun lainnya, untuk bersama-sama jaga Jakarta,” ujar Pramono.
    Berdasarkan data Pemprov DKI, sebanyak 32 halte Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT, serta satu pintu tol mengalami kerusakan. “Untuk perbaikan, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai sampai Senin (8/9/2025),” jelasnya.
    Pramono memutuskan tetap mengoperasikan layanan transportasi yang dikelola badan usaha milik daerah (BUMD), seperti Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, dan Jaklingko. Per 1 September 2025, seluruh rute layanan Transjabodetabek, termasuk 14 koridor, berjalan normal.
    “Saya melihat kondisinya sudah normal kembali. Sebagai bentuk apresiasi dan untuk meringankan beban warga, kami gratiskan MRT dan Transjakarta selama sepekan,” ujar Pramono.
    Tak hanya itu, Pramono bersama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta juga menggaungkan tagar #JagaJakarta di berbagai media sosial. Ia bersyukur semakin banyak masyarakat yang ikut menyuarakan tagar #JagaJakarta demi keamanan dan kenyamanan kota.
    “Tingginya antusiasme warga merupakan hal positif, karena dapat menumbuhkan rasa memiliki pada lingkungan tempat tinggal mereka,” ucap Pramono. 
    Ia juga memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Hal ini sekaligus membantah isu krisis pangan akibat demo beberapa hari lalu. “Sempat beredar rumor stok pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, stok pangan cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying. Sampai akhir Oktober 2025, stoknya cukup,” tegas Pramono. (Rindu Pradipta Hestya)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arus lalin lancar di depan DPR pada “deadline” tuntutan rakyat 17+8

    Arus lalin lancar di depan DPR pada “deadline” tuntutan rakyat 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Arus lalu lintas (lalin) terpantau lancar di depan gedung DPR/MPR pada batas waktu (deadline) 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional yang diberikan kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, Jumat, 5 September 2025.

    Pada pukul 09.05 WIB, di lokasi tersebut nampak sejumlah kendaraan roda dua maupun empat hingga bus Transjakarta berlalu lalang dengan lancar.

    Sejumlah warga yang menaiki sepeda motor terlihat memarkirkan kendaraan mereka, lalu mengambil swafoto.

    Di samping gedung, terdapat sejumlah awak media televisi dan tiga mobil terparkir yang stand by untuk meliput unjuk rasa.

    Suasana di depan gedung DPR/MPR pada batas waktu (deadline) 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional yang diberikan kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, Jakarta, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Dari luar pagar, terlihat sejumlah petugas keamanan berjaga dibalik pagar besi tersebut.

    Sebelumnya, Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Andre Rosiade mengatakan akan menyerahkan langsung dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 yang diterimanya pada Kamis (4/9) kepada pimpinan DPR.

    Dalam kesempatan tersebut, Andre menjelaskan DPR telah menerima audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu (3/9). Setelah itu, DPR langsung berkoordinasi dengan internal maupun berbagai instansi untuk membahas tuntutan rakyat tersebut.

    Dia menyebutkan beberapa dari poin tuntutan rakyat 17+8 telah dipenuhi oleh parlemen, di antaranya penangguhan perjalanan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR dan pembentukan tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan aparat saat penanganan aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.

    Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan oleh kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah itu terbagi dalam dua bagian.

    Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta agar dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025. Kedua, sebanyak delapan tuntutan lainnya mesti dipenuhi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun atau paling lambat 31 Agustus 2026.

    Isi tuntutan itu, antara lain pengusutan kasus kekerasan sepanjang demonstrasi pada 28-30 Agustus 2025, pembebasan demonstran yang dikriminalisasi, penghentian kekerasan oleh aparat, pencabutan wacana tunjangan DPR, reformasi lembaga negara, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan lain-lain

    Kelompok kolektif tersebut merupakan jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Taksir Kerugian Imbas Demo Ricuh di Jakarta Tembus Rp180 Miliar Lebih – Page 3

    Polda Metro Taksir Kerugian Imbas Demo Ricuh di Jakarta Tembus Rp180 Miliar Lebih – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menginventarisir kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan yang terjadi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025. Tak tanggung-tanggung kerugian ditaksir mencapai Rp 180 miliar.

    “Kerusakan yang kami alami terkait fasilitas atau bangunan di Polda Metro Jaya senilai lebih dari Rp 180 miliar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

    Ade Ary menerangkan, angka itu dihitung dari jumlah fasilitas maupun bangunan milik Polda Metro Jaya yang mengalami kerusakan seperti Mapolres, Polsek, Polsubsektor, maupun Pospol.

    “Peralatan atau sarana bangunan, gedung-gedung dari mapolres, mako polsek, Polsubsektor, Pospol lalu lintas. Kemudian beberapa material dan peralatan ada 3.430 unit. Kemudian kendaraan ada 108 unit Kemudian fasilitas bangunan lainnya ada 76 unit,” ucap dia.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkap kerugian materil akibat kerusuhan di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar.

    Pramono menyebut sisanya 16 halte juga tak luput dari aksi vandalisme dan kaca pecah, kursi hancur, serta dinding penuh coretan.

    “Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2025).

     

  • Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Aksi Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Aksi Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Selain itu, 37 orang lainnya dijerat karena melakukan aksi perusakan dan penyerangan. Mereka diduga terlibat dalam pembakaran motor, perusakan mobil, penghancuran Mapolsek Cipayung dan Matraman, pelemparan bom molotov, pembakaran halte TransJakarta dan gerbang tol, hingga aksi perampasan barang milik warga.

    “Rangkaian aksi anarkis tersebut terjadi sejak 25 hingga 31 Agustus. TKP di antaranya sekitar Gedung DPR/MPR, Gelora Senayan, halte bus TransJakarta, sebuah mal, serta Mapolsek Cipayung dan Mapolsek Matraman,” jelas Ade Ary.

    Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal pidana, di antaranya Pasal 160 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 365 KUHP, Pasal 187 KUHP, hingga Pasal 406 KUHP. Selain itu, aparat juga menggunakan pasal dari UU Perlindungan Anak dan UU ITE terkait provokasi melalui media sosial.

     

  • AHY: Nilai Kerusakan Infrastruktur Imbas Demo Capai Rp950 Miliar

    AHY: Nilai Kerusakan Infrastruktur Imbas Demo Capai Rp950 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pemerintah tengah menginventarisasi kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan pasca gelombang kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah.

    “Kami terus mengikuti perkembangan situasi di lapangan. Kami juga mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, juga fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak atau terbakar,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk memperbaiki infrastruktur terdampak. Selain itu, pemerintah daerah juga bergerak cepat, termasuk misalnya pengelola Transjakarta yang berupaya memulihkan layanan transportasi publik.

    AHY menyebut nilai kerugian akibat kerusakan infrastruktur saat ini diperkirakan mencapai Rp900 miliar hingga Rp950 miliar. 

    “Kerusakan-kerusakan tersebut teridentifikasi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Angkanya bisa fluktuatif, tapi kurang lebih di kisaran 900 sampai 950 miliar rupiah,” jelasnya.

    Adapun, daerah dengan kerusakan terbesar di antaranya Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. AHY menegaskan alokasi dana perbaikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos kedaruratan.

    “Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya,” pungkasnya.

    Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan bahwa seluruh kebutuhan anggaran perbaikan ditanggung pemerintah pusat. “Semua itu anggaran pusat, Rp950 miliar itu,” kata Dody.

  • Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran transportasi di atas rata-rata. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakat di Indonesia.

    Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dalam catatan detikcom, berdasarkan data BPS, jika dirinci berikut ini daerah-daerah yang memiliki besaran ongkos transportasi di atas rata-rata:

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup

    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup

    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup

    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup

    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup

    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup

    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup

    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup

    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup

    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (acd/acd)

  • Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo Nasional 4 September 2025

    Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo Nasional 4 September 2025

    Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak kepolisian untuk fokus dalam mencari dalang kerusuhan yang menyusupi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.
    Sebab, dalang atau perusuh itulah yang sebenarnya melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas umum (fasum) di sekitar aksi demonstrasi.
    “Harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, misalnya ya adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum,” ujar Usman dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025).
    Untuk itu, ia mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
    Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum.
    “Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak,” ujar Usman.
    Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat.
    Pasalnya terdapat kejanggalan, ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabenenya merupakan pejabat publik.
    “Ada juga yang mencurigakan, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani atau rumah anggota dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari misalnya,” ujar Usman.
    Aksi penjarahan tersebut tentu berbeda dengan kemarahan massa setelah peristiwa kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia.
    KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN Petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan membersihkan puing sisa Halte Tranjakarta Polda, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Halte Transjakarta Polda dibakar oknum tidak bertanggung jawab saat demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025).
    Menurutnya, kemarahan massa yang mendatangi Mako Brimob Kwitang merupakan sesuatu yang sifatnya organik.
    “Yang organik itu misalnya ketika kejadian Affan Kurniawan, itu kan benar-benar orang semua marah dan banyak yang spontan datang ke misalnya Mako Brimob,” ujar Usman.
    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi akan bergerak berdasarkan data yang didapat untuk menginvestigasi kerusuhan yang terjadi pada waktu belakangan ini.
    Sigit pun menegaskan bahwa polisi bakal terus mencari siapa pelaku yang membiayai kerusuhan yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
    “Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari,” ujar Sigit saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
    Sigit memastikan bahwa Polri akan menangkap dan menindak para pelaku kerusuhan. Ia lantas mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Dia menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti arahan Prabowo untuk mengembalikan situasi keamanan.
    “Mengembalikan situasi yang ada, sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh,” ujar Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Romo Magnis Sebut Demo Akumulasi Frustasi Publik: 80 Tahun Merdeka, Masih Seperti Itu Nasional 3 September 2025

    Romo Magnis Sebut Demo Akumulasi Frustasi Publik: 80 Tahun Merdeka, Masih Seperti Itu Nasional 3 September 2025

    Romo Magnis Sebut Demo Akumulasi Frustasi Publik: 80 Tahun Merdeka, Masih Seperti Itu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menilai, gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di banyak daerah merupakan akumulasi dari kemarahan dan frustasi publik.
    Romo Magnis berpandangan, aksi unjuk rasa itu adalah ledakan dari akumulasi kekecewaan publik yang sudah dipendam selama bertahun-tahun.
    “Sudah 80 tahun merdeka, kok masih seperti itu? Dan itu sangat penting kita semua mendengar suara rakyat yang kelihatan di dalam segala macam demonstrasi kerusuhan,” kata Romo Magnis dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Menurut Romo Magnis, ada pandangan dari masyarakat bahwa Indonesia seakan hanya dimiliki oleh elite yang ingin memperkaya diri tanpa rasa malu di tengah situasi masyarakat yang sedang susah.
    “Dan itu meledak, dan itu sangat berbahaya,” imbuhnya.
    Romo Magnis pun menegaskan bahwa aksi protes yang meluas sebenarnya mencerminkan suara rakyat.
    Namun, ia mengingatkan adanya indikasi pihak-pihak yang menunggangi situasi untuk kepentingan lain.
    “Saya hanya duduk di rumah. Tapi katanya, pembakaran stasiun Transjakarta, rumah penjarahan, itu bukan kemarahan rakyat; rupa-rupanya ada yang menunggangi, ada yang ikut main, memanfaatkan kesempatan untuk merusak itu tentu suatu yang jahat,” nilai Magnis.
    Ia berharap kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas situasi sosial-politik Indonesia belakangan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
    “Jadi ini betul-betul harus diperhatikan bahwa jangan situasi ini masih dimanfaatkan,” kata Romo Magnis.
    Menurut Romo Magnis, mahasiswa maupun kelompok sipil lain sudah menegaskan bahwa mereka tidak berniat merusak atau menjarah.
    Oleh sebab itu,penting untuk membedakan antara protes murni rakyat dengan tindakan destruktif yang diprovokasi pihak tertentu.
    Ia mengingatkan bahwa suara rakyat yang diwujudkan melalui demonstrasi maupun aksi protes harus benar-benar didengarkan oleh pemerintah.
    Romo Magnis menekankan, mengabaikan akar permasalahan hanya akan memperbesar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan penguasa.
    Diketahui, gelombang aksi demonstrasi terjadi pada 25 dan 28 Agustus 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
    Situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025) malam.
    Keesokan harinya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke sejumlah daerah lain.
    Namun, situasi demonstrasi berkembang tidak kondusif.
    Massa yang marah membakar fasilitas umum, menyerang sejumlah titik, termasuk markas aparat, hingga menyebabkan kerusuhan di beberapa lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.