BUMN: TransJakarta

  • Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Akhir Pekan Minggu 12 Oktober 2025, Semua Bebas Melintas – Page 3

    Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Akhir Pekan Minggu 12 Oktober 2025, Semua Bebas Melintas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Minggu menjadi hari yang paling dinantikan banyak orang untuk melepas penat dari kesibukan sepanjang pekan. Pada Minggu (12/10/2025), kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem ganjil genap di Jakarta kembali ditiadakan.

    Seperti biasa, aturan ini tidak diberlakukan setiap akhir pekan maupun hari libur nasional, sehingga semua kendaraan, baik berpelat nomor ganjil maupun genap, dapat melintas bebas tanpa batasan waktu tertentu.

    Peniadaan ganjil genap Jakarta pada hari Minggu berlandaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Pergub Nomor 155 Tahun 2018.

    Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pembatasan kendaraan hanya diterapkan pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional dikecualikan.

    Kebijakan ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam beraktivitas pada akhir pekan, baik untuk rekreasi, kegiatan keluarga, maupun urusan pribadi lainnya.

    Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap Jakarta dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

    Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

    Penindakan terhadap pelanggar dengan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik saat ganjil genap Jakarta berlaku.

    Meski aturan pembatasan ditiadakan, masyarakat tetap diingatkan untuk berhati-hati di jalan. Arus lalu lintas pada Minggu kerap kali meningkat di beberapa titik karena banyak warga yang melakukan perjalanan menuju tempat hiburan, pusat perbelanjaan, hingga kawasan kuliner.

    Kondisi ini menyebabkan kemacetan yang tidak kalah padat dibanding hari kerja. Oleh karena itu, perencanaan waktu perjalanan menjadi hal penting agar mobilitas tetap nyaman dan efisien.

    Transportasi umum tetap menjadi pilihan ideal untuk menghindari kemacetan. Layanan seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL beroperasi dengan jadwal reguler dan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bepergian tanpa repot mencari parkir atau terjebak di tengah arus kendaraan pribadi.

    Selain itu, penggunaan transportasi umum juga membantu mengurangi emisi kendaraan dan mendukung upaya menjaga kualitas udara yang lebih baik.

    Ditiadakannya ganjil genap di hari Minggu memberikan napas segar bagi masyarakat ibu kota untuk beraktivitas tanpa batasan waktu dan rute. Namun, kebebasan ini tetap perlu diimbangi dengan kesadaran berlalu lintas agar kenyamanan semua pengguna jalan tetap terjaga.

    Dengan disiplin, saling menghormati, dan kepedulian terhadap keselamatan, suasana berkendara di akhir pekan dapat berlangsung lebih tertib dan menyenangkan.

    Polres Jakarta Utara menangkap sindikat pemalsuan STNK dan pelat nomor polisi palsu yang dijual via online. Polisi menyebut pembeli nopol palsu untuk menghindari ganjil-genap.

  • Wacana Tarif Transjakarta Naik, Berapa Besarannya?

    Wacana Tarif Transjakarta Naik, Berapa Besarannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

    Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph mengatakan saat ini masih dilakukan kajian soal potensi dampak kenaikan Tarif transjakarta. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana Pemprov Jakarta untuk mengkaji ulang subsidi transportasi umum.

    Daud menuturkan saat ini pihaknya masih menanti hasil laporan kajian dari Pemda terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut. Menurutnya, Pemda Jakarta saat ini masih merumuskan potensi dampak pemangkasan subsidi.

    “Kita baru akan mendapatkan informasi itu minggu depan,” kata Daud saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

    Terkait potensi kenaikan tarif, Daud menuturkan, hal tersebut akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam kajian yang dilakukan Pemda.

    Menurut Daud, pemangkasan subsidi transportasi umum dapat berdampak pada dua hal pada Transjakarta, yakni pihaknya akan mengefisienkan biaya-biaya atau meningkatkan pendapatan dari tiket dengan menaikkan tarif.

    “Pak Gubernur (Pramono Anung) menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu biaya produksi dengan pendapatan tiket, yang selisihnya adalah PSO (public service obligation). Jadi bisa dua itu, antara kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket,” tambahnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan selama ini setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik pemerintah provinsi Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500. 

    Namun, menurut Pramono, kini dirinya bakal mengkaji ulang pemberian subsidi tersebut kepada masyarakat setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah provinsi Jakarta. 

    “Subsidi transportasi kita itu kan per orang mencapai Rp15.000. Makanya kan warga hanya membayar Rp3.500 untuk pengguna transportasi umum,” tuturnya.

    Dia mengaku belum mengetahui berapa subsidi yang akan diberikan kepada warga setelah anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta dipangkas oleh pemerintah pusat.

    Menurutnya, pemberian subsidi baru bisa diumumkan setelah pemerintah provinsi Jakarta melakukan kajian mendalam dan menyesuaikan dengan pemangkasan DBH.

  • Penumpang Tak Terangkut, Trans Banten Akan Ganti Armada Sebesar Transjakarta

    Penumpang Tak Terangkut, Trans Banten Akan Ganti Armada Sebesar Transjakarta

    Jakarta

    Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten mengatakan Trans Banten diminati hingga ada penumpang yang tak terangkut. Karena itu, mereka akan mengganti model bus menjadi mirip yang dipakai Transjakarta.

    “Kemarin sore, penumpang dari Untirta Sindangsari tidak semua terangkut karena kapasitas bus terlalu kecil,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Tri Nurtopo, Jumat (10/10/2025).

    Menurutnya, saat ini bus yang digunakan adalah bus model medium long dengan 37 kursi. Bus tersebut tidak menyediakan banyak ruang untuk penumpang berdiri.

    Tri pun menyampaikan telah berkoordinasi dengan pihak DAMRI selaku operator untuk mengganti model bus. Ia ingin bus perkotaan itu bisa mengangkut lebih banyak penumpang.

    “Jadi kami sedang berkoordinasi untuk mengganti bus ukuran medium long menjadi bus besar dengan 28 kursi dan ruang berdiri untuk sekitar 40 orang, mirip seperti bus Transjakarta,” kata Tri.

    Menurut Tri, Pemprov Banten tetap akan menggunakan dua bus selama masa uji coba gratis sampai akhir tahun. Waktu tunggu bus sekitar satu jam.

    “Fokus kami sekarang mengganti ukuran bus dulu, bukan menambah jumlah armada. Jumlah armada per jam masih tetap sama, tapi dua unit yang ada akan diganti dengan bus berukuran lebih besar supaya bisa menampung lebih banyak penumpang,” katanya.

    Sementara itu, General Manager Perum DAMRI Cabang Serang, Maman Suparman, menyebut rata-rata penumpang per trip bus adalah 27 orang. Namun, ada waktu tertentu pada pagi dan sore hari terjadi kepadatan penumpang.

    “Jadi itu ada beberapa waktu ya. Waktu-waktu tertentu memang ada lonjakan, terutama di jam-jam tertentu. Kalau waktu biasa, standar ya. Tapi di waktu-waktu tertentu itu sangat luar biasa. Bahkan sampai 60-70 orang dari kapasitas 37,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/maa)

  • Bos MRT Jakarta Berencana Sulap Kawasan Blok M Seperti di Singapura
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Oktober 2025

    Bos MRT Jakarta Berencana Sulap Kawasan Blok M Seperti di Singapura Megapolitan 10 Oktober 2025

    Bos MRT Jakarta Berencana Sulap Kawasan Blok M Seperti di Singapura
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT MRT Jakarta (Perseroda) memiliki rencana besar untuk memodernisasi kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bak Singapura.
    Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengungkapkan, pihaknya berencana mengintegrasikan stasiun MRT, halte Transjakarta, hotel, dan apartemen dalam satu lingkungan.
    Dalam perencanaan yang dibuat, semua hal di atas bakal dilakukan di Jalan Panglima Polim, tepatnya di sisi jalan yang berada dekat Blok M Hub dan Blok M Square.
    Nantinya akan dibangun sebuah gedung bertingkat multifungsi yang terintegrasi dengan Transjakarta dan MRT.
    Selain itu, bangunan tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat yang ingin ke Taman Literasi dan kawasan di sekitarnya.
    “Jadi Transjakarta yang datang dari arah Bundaran HI menuju blok M itu akan masuk ke dalam bangunan, seperti yang terjadi di beberapa kota di negara lain, Singapura contohnya,” ujar Tuhiyat dalam MRTJ Fellowship Program 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
    “Dalam gedung itu, pengguna tidak perlu turun ke jalan raya untuk pindah moda. Di bangunan yang sama juga ada perkantoran, hotel, dan apartemen,” sambung dia.
    Namun, rencana ini belum bisa dimulai pengerjaannya lantaran PT MRT Jakarta masih mencari investor yang mau diajak bekerja sama.
    Tuhiyat menyatakan, pihaknya sebenarnya nyaris mendapatkan tanda tangan dari investor beberapa waktu lalu. Namun, karena sang investor melihat situasi politik di Indonesia sempat kurang baik, sang investor mengkaji ulang perihal itu.
    “Nah untuk bisa membangun ini, kami sekarang sedang berusaha mendapatkan investor. Sebetulnya kita sudah hampir mendapatkannya, namun ada sedikit gangguan,” ucap Tuhiyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Oktober 2025

    Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain Megapolitan 10 Oktober 2025

    Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, tarif transportasi umum di ibu kota saat ini masih tergolong paling murah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
    Ia mencontohkan, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya operasional sebenarnya jauh lebih besar.
    “Tetapi perlu diketahui, tarif di Jakarta ini hampir semua angkutan dibandingkan dengan kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Pramono, murahnya tarif ini karena pemerintah provinsi menanggung sebagian besar biayanya melalui subsidi.
    Besaran subsidi untuk transportasi di Jakarta bahkan mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
    Untuk itu, Pemprov DKI sedang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta dan transportasi umum lainnya.
    Kajian ini dilakukan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipangkas sebesar Rp15 triliun.
    “Mengenai kenaikan, itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” ucap Pramono.
    Mesi begitu, Pramono memastikan belum ada keputusan untuk menaikkan tarif. Pemerintah masih menghitung kondisi keuangan daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
    “Karena bagaimanapun nanti pada saatnya tentunya kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” kata dia.
    Sebelumnya, Pramono juga mengatakan subsidi transportasi di Jakarta sangat besar, bahkan mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
    Karena itu, pemerintah daerah akan meninjau kembali besarnya subsidi agar sesuai dengan kemampuan keuangan setelah DBH dipangkas.
    “Apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp 15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
    Ia menegaskan, kajian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemangkasan DBH.
    “Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” lanjut Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MRT Jakarta Mau Sulap Blok M Hub Jadi Lebih Megah, Tertarik Jadi Investor? – Page 3

    MRT Jakarta Mau Sulap Blok M Hub Jadi Lebih Megah, Tertarik Jadi Investor? – Page 3

    Tuhiyat menggambarkan, pada rencana ke depan, nantinya bus TransJakarta yang datang dari arah Bundaran HI menuju Blok M akan masuk ke dalam sebuah bangunan yang konsepnya seperti di negara-negara maju.

    “Jadi bus akan masuk ke building ke sini, nanti si pengguna layanan bus itu tidak perlu keluar, karena bangunan itu mix use masuk di dalamnya menyatu dengan taman literasi, kemudian ada maiz (mezzanine), ada perkantoran, ada apartment,” rinci Tuhiyat.

    Tuhiyat belum bisa menuturkan kapan target rencana pembangunan rampung, sebab saat ini pihaknya masih terus mencari investor. Jika sudah ada, barulah dirinya berani memberi target rencana pembangunan secara lebih detil.

    “Kami MRT harus bergerak cepat lagi untuk meyakinkan investor untuk bisa membangun. Ada way out yang baru saja kami rapatkan, kita akan melakukan satu kolaborasi dengan investor lokal. Once misalnya tidak terjadi, supaya bisa terjadi. Bukan hanya ini (Blok M), ada park and ride Lebak Bulus juga jadi mohon support, mohon doa,” dia memungkasi.

  • Kadishub DKI: Tarif Integrasi Buat Naik MRT Jakarta Semakin Terjangkau – Page 3

    Kadishub DKI: Tarif Integrasi Buat Naik MRT Jakarta Semakin Terjangkau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, moda transportasi MRT Jakarta sudah memenuhi enam standar dimensi integrasi.

    Dia merinci, enam integrasi tersebut meliputi infrastruktur atau prasaran dan prasarana, integrasi layanan, integrasi rute, integrasi tarif, integrasi sistem pembayaran, kemudian integrasi data dan informasi. 

    “Jadi ke-6 ini akan dilakukan dan secara bertahap dan sudah mulai diimplementasikan. Khususnya untuk yang terakhir integrasi tarif, integrasi sistem pembayaran, dan data informasi kita kenal sekarang ada tarif integrasi,” kata Syafrin saat menjadi pembicara dalam MRT Fellowship Program 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dia menjelaskan, dengan tarif integrasi, naik transportasi publik di Jakarta bisa lebih murah, tak terkecuali MRT. Cukup dengan Rp 10.000, pelanggan sudah dapat menumpangi tiga moda sekaligus.

    “Jadi dengan Rp 10.000 rupiah bisa menggunakan 3 moda di angkutan umum Jakarta. Contoh, Transjakarta, MRT, dan LRT yang keseluruhannya itu bisa berada di dalam sistem tadi dengan batas waktunya maksimum 3 jam,” ujar Syafrin.

     

  • Dishub Jakarta: Pelayanan MRT Nyaris Sempurna – Page 3

    Dishub Jakarta: Pelayanan MRT Nyaris Sempurna – Page 3

    Sebelumnya, Syafrin Liputo mengakui, pihaknya tengah mengevaluasi tarif transportasi umum. Menurut dia, saat ini konektivitas layanan antar moda transportasi umum di Jakarta berada di angka 91% baik itu MRT, LRT, Jaklingko, hingga TransJakarta.

    “Sekarang cakupan layanan kita sudah di angka 91,8%. Jadi warga Jakarta, jika kita distribusi populasi se-Jakarta, Itu 91,8% sudah terlayani oleh layanan angkutan umum. MRT, LRT, Transjakarta, termasuk KRL dan LRT,” kata Syafirn saat menjadi pembicara dalam MRT Fellowship Program 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Meski layanan semakin baik dan terkoneksi, namun Syafrin menegaskan, belum ada rencana perubahan harga untuk moda transportasi berbasis kereta. Menurut dia, sarana dan prasarana masih pada level sesuai. Khususnya untuk MRT.

    “Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik, karena berdasarkan kajian untuk perhitungan, analisis willingness to pay dan ability to pay penggunanya masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini. Jadi kalau kita lihat hitungan tahun lalu, angka keekonomian tarif MRT itu Rp 13.000 sekian. Tarifnya Rp 7.000. Sehingga subsidi tahun 2024 rata-rata per pelanggan itu sekitar RP 6.000. Nah ini masih masuk dari sisi perhitungan kita. Jadi tidak ada kenaikan tarif MRT dan LRT,” jelas Syafrin.

  • Anggaran dipangkas, DKI Jakarta pastikan tarif MRT dan LRT tak naik

    Anggaran dipangkas, DKI Jakarta pastikan tarif MRT dan LRT tak naik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tarif MRT Jakarta dan LRT tidak akan naik di tengah wacana efisiensi subsidi transportasi, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

    “Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Kajian terhadap ‘willingness to pay’ (kesediaan membayar) dan ‘ability to pay’ (kemampuan membayar) menunjukkan bahwa tarif yang berlaku masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dengan demikian, kata Safrin, jika dilihat untuk perhitungan tahun lalu terkait keekonomian tarif MRT itu sebesar Rp13 ribu sekian, tetapi tarifnya Rp7000 sehingga subsidi pada 2024 rata-rata per pelanggan itu sekitar Rp6000.

    Angka ini, menurutnya, masih masuk dalam skema subsidi transportasi yang telah dirancang.

    Berbeda dengan MRT dan LRT, Syafrin mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta terakhir kali ditetapkan pada 2005, yakni Rp3.500. Dalam dua dekade terakhir, upah minimum provinsi (UMP) telah meningkat enam kali lipat dan inflasi kumulatif mencapai 186,7 persen.

    Berdasarkan analisis tersebut, penyesuaian tarif Transjakarta dinilai sudah seharusnya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan layanan.

    “Cost recovery Transjakarta turun dari 34 persen pada 2015 menjadi 14 persen saat ini. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk menutup itu semakin tinggi. Tapi belum ada angka (penyesuaiannya), masih terus didetailkan,” katanya.

    Cost recovery menunjukkan seberapa besar biaya operasional yang bisa ditutup dari tarif yang dibayarkan oleh penumpang. Sisanya biasanya ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, mengatakan untuk rute seperti Bundaran HI—Lebak Bulus nilai keekonomian sebenarnya mencapai Rp32.000, sedangkan tarif yang dibayar penumpang hanya Rp14.000. Selisih sebesar Rp18.000 ditanggung pemerintah melalui skema public service obligation (PSO) atau subsidi layanan publik.

    “Agar perusahaan tetap berkelanjutan, kami mengembangkan pendapatan dari non-farebox,” ucap Tuhiyat.

    Untuk menjaga keberlanjutan operasional, MRT Jakarta mengandalkan berbagai sumber pendapatan di luar tarif penumpang, seperti penamaan (naming rights), penyewaan ruang ritel dan komersial, serta aktivitas digital dan media.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi akan mengkaji ulang skema subsidi transportasi umum sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

    Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa kajian tersebut tidak serta-merta akan berujung pada kenaikan tarif transportasi umum di Jakarta.

    “Subsidi transportasi kita besar sekali, tapi bukan berarti tarif akan langsung dinaikkan. Ini hanya contoh,” ujar Pramono pada Senin (6/10).

    Ia mengungkapkan bahwa besaran subsidi transportasi umum di Jakarta saat ini mencapai hampir Rp15.000 per orang, sehingga perlu ditinjau kembali agar tetap sejalan dengan kondisi fiskal daerah tanpa mengorbankan aksesibilitas layanan publik.

    Adapun pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH), membuat proyeksi APBD DKI Jakarta 2025 turun signifikan yakni dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,03 triliun.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 32 proyek senilai Rp430,9 triliun ditawarkan di “JIF 2025”

    32 proyek senilai Rp430,9 triliun ditawarkan di “JIF 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Provinsi DKI Jakarta menawarkan sebanyak 32 proyek dengan nilai Rp430,9 triliun atau kurang lebih setara dengan 26,9 juta dolar AS pada “Jakarta Investment Festival (JIF)” 2025.

    “Ini terdiri dari beberapa proyek yang ada. Yang paling banyak, infrastruktur, mendominasi nilai yang cukup signifikan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto di Jakarta, Kamis.

    Heru menyampaikan proyek terkait infrastruktur menarik minat investor khususnya asing karena jangka waktunya yang panjang dan ini memiliki nilai tambah tersendiri bagi mereka.

    Sejumlah proyek yang dinilai potensial antara lain sektor properti, kawasan serbaguna (mix-used), infrastruktur olahraga dan pengembangan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

    Selain itu transportasi, air bersih, pusat kreatif (creative hub), air limbah serta pembangunan urban atau perkotaan.

    “Menurut catatan ada 25 (investor) yang melakukan peminatan. Jadi cukup banyak. Rata-rata berkaitan dengan infrastruktur, ada juga IT. Rata-rata memang yang pasti akan diincar yang punya jangka panjang,” kata Heru.

    Wakil Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Herizkianto mengatakan, “JIF 2025” yang hari ini merupakan puncaknya menjadi upaya untuk melihat potensi investasi Jakarta di masa depan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan BUMD seperti Paljaya, MRT Jakarta, Transjakarta dan Jakarta Propertindo (Jakpro) menawarkan proyek kepada investor agar mereka dapat berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi DKI.

    “Kami mencoba untuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dengan investor dari DKI Jakarta, serta dari luar. Kami juga mengundang para dua besar mancanegara,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.