BUMN: TransJakarta

DKI kemarin, KAI lakukan penutupan jalan hingga pria terbakar

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di Jakarta pada Jumat (17/10) yang masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari KAI Jakarta tutup Jalan Bintaro 3 hingga pria di Jakarta Barat nyaris tewas karena mengalami luka bakar akibat menyalakan korek api dekat bensin.

Berikut rangkuman selengkapnya:

1. KAI Jakarta tutup Jalan Bintaro 3 mulai Sabtu malam hingga Minggu pagi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menutup sementara Jalan Bintaro 3, Pesanggrahan, Tangerang Selatan, Banten, imbas penggantian jembatan antara Stasiun Kebayoran – Stasiun Pondok Ranji, lintas Tanah Abang – Rangkasbitung, pada Sabtu (18/10) malam.

Baca di sini

2. Galian berantakan di Kembangan, Sudin SDA Jakbar tegur pelaksana

Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat menegur pelaksana proyek pekerjaan galian saluran air di Jalan Bojong Raya, Kembangan, lantaran berantakan dan meresahkan pengguna jalan.

Baca di sini

3. Jakarta jadi kota dengan sistem pemantauan udara terluas di Indonesia

Jakarta menjadi kota dengan sistem pemantauan kualitas udara terintegrasi dan terluas di Indonesia, dengan 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang aktif di seluruh wilayah Ibu Kota.

Baca di sini

4. Transjakarta Koridor 9 dan 13 terlambat imbas adanya aksi di Trans7

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan terjadinya sejumlah keterlambatan kedatangan bus di Koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit) dan 13 (Tegal Mampang-Puri Beta) akibat kepadatan lalu lintas di Pancoran, Jakarta Selatan.

Baca di sini

5. Nyalakan korek dekat bensin, pria di Jakbar nyaris tewas

Pria bernama Arif Ardiansyah (25) mengalami luka bakar hingga 80 persen pada bagian wajah, tangan, dan tubuhnya akibat menyalakan korek api di dekat bensin di sebuah warung kelontong di Jalan Musyawarah, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (16/10) malam.

Baca di sini

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

18/10/2025 08:02
Pengguna Transjakarta Setuju Tarif Naik tapi Armada dan Fasilitas Ditingkatkan Megapolitan 17 Oktober 2025

Pengguna Transjakarta Setuju Tarif Naik tapi Armada dan Fasilitas Ditingkatkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengguna Transjakarta menyatakan tidak keberatan jika tarif dinaikkan, asalkan layanan lebih efisien, tepat waktu, dan kepadatan penumpang berkurang pada jam sibuk.
Fadil (29), pengguna di Halte Blok M, mengatakan tarif masih bisa diterima jika kenaikannya tidak terlalu signifikan, misalnya naik menjadi Rp 4.000.
Namun ia menekankan, fasilitas dan jumlah armada harus ditingkatkan agar kenyamanan penumpang terjaga.
“Kalau naiknya enggak terlalu signifikan, menurutku sih enggak terlalu. Ya paling naik berapa ya? Rp4.000 kali ya?” kata Fadil kepada
Kompas.com
, Jumat (17/10/2025).
Fadil menambahkan, penambahan armada menjadi hal paling penting, terutama di jam-jam kerja yang padat.
“Mungkin armadanya kayaknya ditambah, soalnya kan di jam-jam kerja kan pasti padat banget,” ujarnya.
Ia juga berharap seluruh fasilitas Transjakarta, termasuk halte dan sarana penunjang lain, bisa diperbarui untuk kenyamanan penumpang.
“Lebih ke situ sih, fasilitas semuanya di-upgrade lagi,” tambah Fadil.
Hal senada disampaikan Bayu (23), pengguna Halte Puri Beta 2, yang menilai tarif Transjakarta sebenarnya sudah tergolong murah.
Ia menambahkan, perhatiannya bukan hanya kenaikan tarif, tetapi juga apakah tarif integrasi Transjakarta ke MRT akan ikut disesuaikan.
“Saya konsenin misalkan tarifnya dinaikin, apakah tarif integrasi yang digunakan pengguna ketika memakai TJ dan lanjut ke MRT, itu bakalan dipotong juga apa enggak?” kata Bayu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan tarif transportasi umum di ibu kota masih termasuk yang paling murah dibandingkan kota lain di Indonesia.
Masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya operasionalnya jauh lebih besar.
“Tarif di Jakarta ini jauh lebih murah dibandingkan kota-kota lain. Hampir semua angkutan disubsidi oleh pemerintah daerah,” ucap Pramono, Jumat (10/10/2025).
Subsidi dari APBD DKI tercatat mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
Namun, setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas Rp15 triliun, Pemprov DKI kini mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif transportasi umum.
“Sebelum DBH dipotong, saya sudah sampaikan akan ada kajian. Sekarang kami masih menghitung dan belum memutuskan apa pun,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan keputusan kenaikan tarif belum final dan masih mempertimbangkan dampak sosial serta ekonomi terhadap masyarakat.
“Pada saatnya nanti kami akan lihat, apakah perlu ada penyesuaian atau tidak,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 23:16
Pengguna Transjakarta Keluhkan Fasilitas: Bayar Pajak, tapi Transportasi Umum Tak Nyaman Megapolitan 17 Oktober 2025

Pengguna Transjakarta Keluhkan Fasilitas: Bayar Pajak, tapi Transportasi Umum Tak Nyaman
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Kepadatan dan fasilitas halte yang dinilai kurang memadai kembali dikeluhkan pengguna Transjakarta.
Veri (26), warga Kampung Melayu, Jakarta Timur, mengungkapkan keluh kesahnya menjadi pekerja komuter yang menggunakan Transjakarta setiap harinya.
Veri yang bekerja di kawasan Central Park, Jakarta Barat, mengaku kerap merasa tak nyaman dengan fasilitas transportasi umum di Jakarta, terutama di Halte Tanjung Duren.
“Kayaknya dua tahun saya begini, enggak pernah berubah. Bayar pajak terus, tapi naik transportasi umum, enggak pernah dibikin nyaman,” kata Veri kepada
Kompas.com.
Menurut dia, kenyamanan yang diharapkan bukan sekadar soal fisik halte, tetapi juga kemudahan bagi penumpang untuk pulang dengan tenang setelah bekerja seharian.
Salah satu hal yang paling mengganggu, lanjut Veri, adalah antrean panjang yang kerap mengular hingga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) karena area halte yang sempit.
“Kami kan udah capek, jadinya makin capek lagi ya. Mau pulang cepet biar enggak gini, tapi enggak bisa kan, diomelin kami yang ada,” ucap Veri.
Meski mengakui adanya perbaikan di sejumlah halte utama Transjakarta, Veri menilai pembenahan itu belum merata.
Halte-halte yang berada di kawasan padat penumpang tetapi bukan titik sentral, seperti Tanjung Duren, menurutnya belum tersentuh perbaikan signifikan.
Dia berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan pengguna transportasi umum, terutama pekerja harian yang menggantungkan mobilitasnya pada Transjakarta.
Veri juga mengaku kecewa karena meski sudah memilih transportasi umum, ia tetap harus terjebak kemacetan dan menghabiskan waktu hingga dua jam di perjalanan.
“Tolong lah, biar pemerintah tuh beneran merhatiin kenyamanan transportasi umum. Kapan mau selesai macetnya kalau pengguna (transportasi) umum aja enggak pernah nyaman,” tuturnya.
Sella (33), pengguna Transjakarta rute 3F di Halte Tanjung Duren, mengungkapkan pengalaman serupa.
Ia bahkan sering memilih pulang lebih malam agar terhindar dari kepadatan penumpang.
“Kadang saya jadinya sengaja pulang lebih malam kalau sudah capek, biar istirahat dulu di kantor, baru pulang pas sudah agak sepi,” kata Sella.
Namun, pilihan itu bukan tanpa risiko. Ia mengaku masih merasa takut saat terhimpit di antara penumpang lain yang berdesakan di halte.
Alternatif lain seperti menggunakan KRL Commuter Line juga tidak banyak membantu karena jaraknya jauh dan tetap menghadirkan antrean serupa.
“Tapi kan stasiun jauh ya, harus ngojek. Kalau ini (halte) tinggal jalan, terus, sama aja, naik kereta juga desak-desakan,” kata dia.
Serupa dengan Veri, Sella juga menginginkan layanan transportasi umum yang lebih baik agar tak menjadi beban tambahan bagi pekerja yang ingin pulang ke rumah.
“Mau naik apapun, macet deh di sini mah. Naik ini (Transjakarta) juga sama aja kayak naik mobil atau motor. Semoga aja bisa lebih nyaman biar makin banyak yang pakai, berkurang macetnya,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 23:03
Halte Tanjung Duren Dinilai Terlalu Sempit, Penumpang Usulkan Tap In di Atas JPO Megapolitan 17 Oktober 2025

Halte Tanjung Duren Dinilai Terlalu Sempit, Penumpang Usulkan Tap In di Atas JPO
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Sejumlah penumpang Transjakarta mengeluhkan kondisi Halte Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang dinilai terlalu sempit sehingga kerap menimbulkan antrean panjang, terutama pada jam pulang kerja.
Pantauan
Kompas.com
pada Jumat (17/10/2025) sore menunjukkan antrean penumpang mengular hingga ke bagian atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
Hal ini terjadi karena lorong penghubung antara area JPO dan area
tap in
hanya cukup dilewati satu orang dalam satu waktu.
Rian (28), warga Jakarta Selatan yang bekerja di Mal Central Park, menilai solusi paling realistis untuk mengurai antrean adalah dengan meniru sistem di Halte Mampang, di mana
tap in
dilakukan di area atas JPO.
“Kalau di Mampang kan
tap in
-nya di atas tuh, mendingan dibikin kayak itu aja, jadi bisa menampung lebih banyak orang,” ujar Rian kepada
Kompas.com
, Jumat.
Ia menambahkan, kondisi halte yang berada di tengah jalan tol memang menyulitkan upaya perluasan area. Namun, pelebaran jembatan bisa menjadi alternatif agar antrean tidak terlalu padat.
“Karena enggak bisa dilebarin, mending bagian jembatan aja yang dilebarin. Jadi nanti bisa ada beberapa gate, enggak perlu desak-desakan setiap hari,” ucapnya.
Rian yang sudah empat tahun menjadi pengguna setia Transjakarta mengaku Halte Tanjung Duren termasuk salah satu halte dengan kondisi paling mengkhawatirkan, mengingat volume pengguna yang tinggi setiap harinya.
“Apalagi di sini kan banyak mal dan kantor, terus rutenya yang rame semua ya. 3F lah, 9 lah, wah jalur neraka itu ibaratnya mah kalau
rush hour,
” tuturnya.
Hal senada disampaikan oleh Veri (26), penumpang lain yang juga mengeluhkan sesaknya halte saat jam sibuk. Ia menilai kondisi ini membuat perjalanan pulang kerja semakin melelahkan.
“Kita kan udah capek, jadinya makin capek lagi ya. Mau pulang cepat biar enggak gini, tapi enggak bisa kan, diomelin kita yang ada,” ujar Veri.
Veri berharap pemerintah dan pengelola Transjakarta lebih memperhatikan kenyamanan pengguna transportasi umum, bukan hanya soal tarif, tetapi juga fasilitas yang menunjang.
“Tolong lah biar pemerintah tuh beneran merhatiin kenyamanan transportasi umum. Kapan mau selesai macetnya kalau pengguna umum aja enggak pernah nyaman,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 22:37
Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Pengguna Khawatir Tarif Integrasi Ikut Naik Megapolitan 17 Oktober 2025

Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Pengguna Khawatir Tarif Integrasi Ikut Naik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengkaji ulang tarif Transjakarta menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna transportasi umum.
Sejumlah warga khawatir, kenaikan tarif tersebut juga akan berdampak pada biaya integrasi antar moda seperti MRT, LRT, dan KRL.
Bayu (23), salah seorang pengguna Transjakarta, mengaku waswas jika tarif integrasi yang selama ini memudahkan mobilitas warga ikut naik.
“Kalau misalkan tarifnya dinaikin, apakah tarif integrasi yang digunakan pengguna ketika memakai TJ dan lanjut ke MRT, itu bakalan dipotong juga apa enggak?” ujar Bayu saat diwawancarai
Kompas.com,
Jumat (17/10/2025).
Ia juga mempertanyakan apakah perubahan tarif hanya berlaku untuk Transjakarta atau turut memengaruhi skema integrasi transportasi umum.
“Skemanya bagaimana begitu? Apakah cuma tarif TJ-nya doang yang naik?” jelasnya.
Meski begitu, Bayu menilai kenaikan tarif masih bisa diterima selama tidak terlalu tinggi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
“Saat ini Rp 3.500, kalau di bawah pukul 07.00 WIB pagi itu Rp 2.000. Mungkin Rp 5.000 masih harga yang cocok sih,” ujarnya.
Sementara itu, pengguna Transjakarta lainnya, Cahyo (27), menilai pemerintah seharusnya tidak perlu menaikkan tarif jika anggaran daerah dapat dioptimalkan, misalnya dengan memangkas tunjangan pejabat.
Menurutnya, masyarakat sudah membayar pajak, sehingga subsidi transportasi umum perlu dijaga agar biaya perjalanan tetap terjangkau.
“Daripada buat tunjangan rumah pejabat yang sampai puluhan juta, mending buat subsidi transportasi rakyat,” ucap Cahyo.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov DKI masih mengkaji kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta dan moda transportasi umum lainnya.
Kajian ini dilakukan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipangkas sebesar Rp 15 triliun.
“Mengenai kenaikan (tarif Transjakarta dan transum), itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Pramono menegaskan, belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif. Pemerintah masih melakukan perhitungan kondisi keuangan daerah dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat pengguna transportasi umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 22:30
Soal Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Warga Minta Layanan Ditingkatkan Terlebih Dahulu Megapolitan 17 Oktober 2025

Soal Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Warga Minta Layanan Ditingkatkan Terlebih Dahulu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Warga DKI Jakarta menilai rencana pengkajian ulang kenaikan tarif Transjakarta oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebaiknya diimbangi dengan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan.
Salah satu pengguna Transjakarta, Cahyo (27), mengatakan kenaikan tarif masih bisa diterima jika ada peningkatan nyata pada kenyamanan dan fasilitas baik di halte maupun armada bus.
“Kalau ada perubahan lah di segi fasilitas Transjakarta, baik di halte ataupun di armadanya,” kata Cahyo saat ditemui
Kompas.com,
Jumat (17/10/2025).
Cahyo menyebutkan, sejumlah fasilitas seperti halte dan kursi prioritas bagi penumpang lanjut usia atau penyandang disabilitas masih perlu diperbaiki.
“Yang saya sering temui tuh kayak kurangnya jumlah kursi biar apa ya, kalau orang yang butuh gitu loh,” ucapnya.
Ia juga menyoroti kondisi beberapa halte Transjakarta yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial, seperti lantai halte yang rusak dan lift yang tidak berfungsi.
Menurut dia, kondisi tersebut menurunkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi penumpang.
Pengguna Transjakarta lainnya, Fadil (29), berpendapat bahwa peningkatan layanan sebaiknya difokuskan pada penambahan jumlah armada agar kepadatan penumpang, terutama di jam sibuk, bisa berkurang.
“Soalnya kan di jam-jam kerja pasti padat banget kan,” ujarnya kepada
Kompas.com,
Jumat.
Fadil menambahkan, kenaikan tarif Transjakarta masih bisa ditoleransi selama tidak terlalu signifikan.
“Kalau misalnya naiknya ke Rp 4.000 masih wajar sih,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI masih mengkaji kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta serta moda transportasi umum lainnya.
Kajian ini dilakukan menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun untuk DKI Jakarta.
“Mengenai kenaikan (tarif Transjakarta dan transum), itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Pramono menegaskan, belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif. Pemerintah masih menghitung kondisi keuangan daerah dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat pengguna transportasi umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 22:01
Wacana Tarif Bus Transjakarta Naik, Setujukah Pengguna? Megapolitan 17 Oktober 2025

Wacana Tarif Bus Transjakarta Naik, Setujukah Pengguna?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah pengguna Transjakarta mengaku tidak berkeberatan jika tarif transportasi umum tersebut naik.
Pengguna bus Transjakarta, Fadil (29), tidak masalah tarifnya naik asalkan tidak terlalu tinggi.
“Ya paling naik (jadi) berapa ya? Rp 4.000 kali ya,” ucap dia saat diwawancarai
Kompas.com,
Jumat (17/10/2025).
Senada, Bayu (23) pengguna Transjakarta di Halte Puri Beta 2, memperkirakan tarif idealnya Rp 5.000.
“Sekarang Rp 3.500, kalau di bawah pukil 07.00 WIB pagi itu Rp 2.000. Mungkin Rp 5.000 masih harga yang cocok sih,” kata dia.
Cahyo (27), pengguna Transjakarta di Halte CSW menambahkan, jika tarif naik terlalu tinggi, justru akan membuat penumpang berpaling.
“Mentok-mentok ya, Rp 5.000 lah. Jangan sampai Rp10.000 juga, justru kemungkinan bisa menurunkan jumlah penumpang sih itu,” ujar dia.
Meski begitu, ia juga menyarankan agar subsidi untuk transportasi umum bisa dialihkan dari tunjangan para pejabat.
“Daripada buat tunjangan rumah pejabat yang sampai puluhan juta, mending buat subsidi transportasi rakyat,” ucap Cahyo.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta dan transportasi umum lainnya.
Kajian ini dilakukan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipangkas sebesar Rp 15 triliun.
“Mengenai kenaikan (tarif Transjakarta dan transum), itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” ucap Pramono saat ditemui di wilayah Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Pramono menegaskan, belum ada keputusan untuk menaikkan tarif. Pemerintah masih menghitung kondisi keuangan daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
“Karena bagaimanapun nanti pada saatnya tentunya kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” kata dia.
Menurut Pramono, tarif transportasi umum di Jakarta saat ini tergolong paling murah dibandingkan daerah lain.
Warga Jakarta hanya membayar Rp 3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya sebenarnya jauh lebih besar.
Hal ini karena subsidi transportasi di Jakarta sangat besar, bahkan mencapai sekitar Rp 15.000 per penumpang.
Oleh karena itu, pemerintah daerah akan meninjau kembali besarnya subsidi agar sesuai dengan kemampuan keuangan setelah DBH dipangkas.
Kajian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemangkasan DBH. Meski begitu, Pramono memastikan kajian ini tidak serta-merta berarti tarif Transjakarta akan naik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 21:59
Jelang Akhir Pekan Jumat 17 Oktober 2025, Ganjil Genap Jakarta Masih Tetap Berlaku – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menjelang hari terakhir kerja di pekan ini, masyarakat Jakarta kembali diingatkan untuk memperhatikan jadwal pembatasan kendaraan bermotor yang masih diberlakukan.

Jumat (17/10/2025) jelang akhir pekan, menjadi hari dengan tanggal ganjil, sehingga kendaraan berpelat nomor akhir ganjil yakni 1, 3, 5, 7, dan 9 diperbolehkan melintas di jalur pembatasan.

Sementara itu, pengemudi dengan pelat akhir genap yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8 disarankan menyesuaikan waktu perjalanan agar tidak terkena sanksi tilang elektronik yang kini diterapkan secara otomatis di sejumlah titik.

Jangan sampai lupa, kebijakan pembatasan kendaraan diterapkan setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, dan ditiadakan pada Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional.

Waktu pemberlakuan ganjil genap Jakarta dibagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB, mengikuti pola jam sibuk yang umumnya memicu peningkatan arus lalu lintas.

Peraturan ganjil genap Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap Jakarta dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

Penindakan terhadap pelanggar dengan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik saat ganjil genap Jakarta berlaku.

Hari Jumat sering kali menjadi momen paling padat dalam seminggu. Banyak masyarakat yang memanfaatkan akhir pekan untuk beraktivitas di luar rumah, bepergian ke luar kota, atau sekadar menikmati waktu santai selepas bekerja.

Kondisi ini membuat lalu lintas pada sore hari cenderung lebih padat dibandingkan hari lainnya. Karena itu, pengendara disarankan untuk merencanakan waktu keberangkatan lebih cermat agar perjalanan tetap lancar meski aturan ganjil genap sedang berlaku.

Bagi pemilik kendaraan pribadi dengan pelat yang tidak sesuai tanggal, penggunaan transportasi umum bisa menjadi pilihan strategis. MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL menawarkan kemudahan akses dengan rute yang kini semakin terintegrasi.

Selain lebih efisien, transportasi umum juga membantu menekan kepadatan jalan serta mendukung pengurangan emisi karbon di wilayah perkotaan.

Selain itu, aplikasi navigasi digital seperti Google Maps dan Waze juga bisa dimanfaatkan untuk mencari jalur alternatif.

Teknologi pemantauan lalu lintas secara real-time memungkinkan pengendara menghindari ruas jalan yang terkena pembatasan atau sedang mengalami kemacetan.

Dengan memanfaatkan informasi digital, waktu tempuh dapat ditekan sekaligus menghindari risiko pelanggaran aturan.

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji sistem aplikasi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP).

17/10/2025 07:00
Usai Viral, Jalan Berlubang dan Tergenang Air di Kramat Jati Diperbaiki Megapolitan 16 Oktober 2025

Usai Viral, Jalan Berlubang dan Tergenang Air di Kramat Jati Diperbaiki
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebuah video yang memperlihatkan kondisi jalan berlubang dan tergenang air di Jalan Haji Bokir Bin Djiun, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah akun Instagram @ijoeel, tampak jalan yang rusak dipenuhi genangan air yang diduga berasal dari kebocoran pipa milik PAM Jaya.
Selain berlubang, permukaan aspal juga tampak terkelupas sehingga membuat jalan menjadi tidak rata dan membahayakan pengendara, khususnya roda dua.
Sebuah kiriman dibagikan oleh ijoel (@ijoeel)
Dalam video tersebut, tidak terlihat adanya rambu peringatan dari petugas di sekitar lokasi.
”
Ini jalan rusak sudah banyak makan korban, enggak cuma rusak nih jalanan tapi juga ngeluarin air terus-terusan
,” tulis keterangan akun Instagram ijoeel.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, Kamis (16/10/2025), jalan yang sebelumnya rusak itu kini telah diperbaiki.
Aspal baru terlihat menutupi bagian yang semula berlubang dan air yang sempat menggenang sudah tidak tampak.
Kendaraan kini dapat melintas dengan lancar meski pengendara masih perlu memperlambat laju kendaraannya karena adanya proyek di sisi jalan.
Di sekitar lokasi juga terlihat tumpukan aspal dan tanda silang yang dibuat menggunakan cat semprot.
Warga sekitar, Candra (47), mengatakan bahwa perbaikan jalan dilakukan segera setelah video tersebut viral.
“Iya kalau enggak salah itu kemarin malam (diperbaiki) sebenarnya sering dilaporkan dan sering diperbaiki, tapi selalu bolong lagi,” jelas Candra saat ditemui, Kamis.
Menurut dia, kerusakan jalan sudah terjadi sekitar tiga minggu terakhir akibat kebocoran air dan banyaknya kendaraan besar yang melintas.
“Mungkin air PAM bocor terus di sini yang lewat banyak Transjakarta dari arah Pinang Ranti. Jadi lama-lama rusak, karena jalan tergenang dilintasi kendaraan besar,” ungkapnya.
Candra menambahkan, jalan rusak itu kerap menyebabkan kecelakaan, terutama pada malam hari.
“Sering banget kecelakan, tapi enggak (sampai) meninggal, cuma luka. Mungkin karena ngebut eh tapi jalan gelombang, sering malem kecelakan,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 15:59
Pemkot Jakpus tertibkan PKL di Jalur Transjakarta Tanah Abang 2

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di area sekitar jalur Transjakarta Halte Tanah Abang 2 dalam rangka menjaga keamanan, dan ketertiban umum.

“Kita lihat sendiri banyaknya PKL yang menggunakan trotoar, termasuk parkir liar, serta angkutan umum yang berhenti sembarangan menimbulkan keresahan bagi warga, jadi kita tertibkan supaya lebih nyaman,” kata Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat TP Purba di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penertiban dilakukan oleh 100 petugas gabungan dan menyasar PKL di sepanjang Jalan Jati Baru Raya, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Purba mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan wali kota untuk menertibkan jalur perlintasan Transjakarta.

Untuk sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran, tetapi tidak menutup kemungkinan akan diberikan surat peringatan dan tindak pidana ringan (tipiring) bagi para pelanggar.

“Harapannya, dengan dilakukan penertiban ini seluruh masyarakat dapat bersama menjaga ketertiban sehingga timbul rasa nyaman bagi sesama pengguna jalan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Camat Gambir Nuralamsyah menyampaikan apresiasi dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga keamanan, dan ketertiban umum.

“Saya harap tidak hanya dari pihak pemerintah, tetapi juga perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk menjaga ketertiban di wilayah Stasiun Tanah Abang,” katanya.

Untuk petugas gabungan yang terlibat dalam penertiban itu terdiri dari Satpol PP, Sudin Perhubungan, Bina Marga, dan TNI-Polri.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 15:56