Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi siap mendukung adopsi teknologi AI oleh pemerintah dan universitas, bahkan dengan menyediakan infrastruktur. Namun, pelaku industri berharap agar pemerintah memiliki kebijakan yang membuat investasi perluasan infrastruktur AI ke seluruh RI lebih efisien.
Pengembangan terkait skema pemanfaatan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) oleh pemerintah dan swasta mencuat dalam diskusi saat Coffee Morning Tech & Telco Edition CNBC Indonesia, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Dalam diskusi tersebut perwakilan Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dan pemerintah daerah mulai mempertimbangkan penggunaan AI. Bahkan, beberapa institusi mengusulkan anggaran infrastruktur AI termasuk pembelian chip.
Permasalahannya, infrastruktur AI membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, DEN mempertimbangkan skema infrastruktur AI tidak harus dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah dan kementerian bisa bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah lebih dulu dimiliki pihak swasta atau institusi yang telah siap.
Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Pemerintah kemudian dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan timbal balik memberikan insentif kepada pihak terkait, dalam hal ini perusahaan teknologi seperti Telkom dan Indosat.
Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal, menilai persoalan ini seperti “ayam dan telur”. Ia mengatakan biaya bisa ditekan jika permintaan besar, tetapi permintaan baru tumbuh jika biaya sudah murah.
“Ini ya mungkin butuh support, kolaborasi, atau bahkan dari pemerintah membantu mengagregasi demand seberapa besar sebenarnya. Sehingga kalaupun dari kami men-support itu, seberapa possible untuk costnya bisa di-share dengan seluruhnya,” ujar Fauzan. “Itu satu point yang critical banget, sangat-sangat dibutuhkan, karena sulit sekali kami di dalam pun membangun bisnis plan yang kuat,” terangnya.
General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel, Hermana Yuniadi menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Telkom sendiri menyatakan ada satu hal penting dari pemerintah yang juga dibutuhkan yakni proteksi. Apalagi bagi perusahaan plat merah seperti Telkom.
“Biasa kalau di bisnis, tapi gratiskan dulu, baru nanti untung belakangnya. Tapi agak masalah ketika di tengah masih rugi, Anda merugikan negara, apalagi BUMN. Itu sesuatu yang kami terjebak dalam ketakutan.” ujarnya “Pada dasarnya, lately, bagaimana kami mengambil kebutuhan model bisnis. Inovasi model bisnis ini, sesuatu yang dibutuhkan market adalah inovasi model bisnis saat ini, tidak hanya inovasi produk dan teknologi, itu model bisnis.”
Biaya regulasi tinggi
General Manager Technology Roadmap & Resource Strategy Telkomsel, Herman Yuniadi, menilai ide insentif sangat relevan, terutama karena biaya regulasi dan frekuensi masih tinggi.
Ia menjelaskan bahwa konsep insentif sebenarnya bukan hal baru, terutama terkait pemanfaatan spektrum frekuensi atau beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.
Namun tantangan terbesar bukan pada konsepnya, melainkan pada mekanisme penghitungan insentif. Saat ini, baik pemerintah maupun operator belum memiliki model yang disepakati bersama untuk mengkuantifikasi nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut.
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, setiap dukungan yang diberikan pemerintah akan dikonversikan menjadi layanan dan fasilitas yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dan institusi.
“Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Buat kami setiap rupiah yang diberikan insentif dari pemerintah akan kita kembalikan,” ujar pria yang akrab disapa Danny itu.
“Jadi kalau setuju, saya akan menyetujui sekarang juga, bapak saya kasih gratis, yang pertama insentif diberikan kepada saya. It’s very clear,” imbuhnya.
IOH sendiri saat ini sudah punya sejumlah fasilitas untuk mempercepat adopsi AI, antara lain API, sandbox layanan AI, serta program token gratis untuk penggunaan model AI internal.
“Sekarang ini token itu banyak dipakai oleh universitas, sama incubator company. Nah jadi nggak menutup kemungkinan, kalau dari DEN gitu ya,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski infrastruktur yang disediakan Indosat bukan kelas GPU A100, A200, ataupun seri terbaru GB, perusahaan telah mengoperasikan model Large Language 40 (LL40) yang dinilai memadai untuk kebutuhan inferensi dan pengembangan aplikasi AI modern.
“Jadi, very clear bahwa kami akan punya solusi buat yang ditanyakan tadi,” pungkasnya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
