Xcloud.id

BUMN: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

  • MIND ID Pede Danantara Mampu Pacu Hilirisasi & Industrialisasi RI

    MIND ID Pede Danantara Mampu Pacu Hilirisasi & Industrialisasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID meyakini bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara merupakan langkah strategis untuk memperkuat investasi hilirisasi dan industrialisasi nasional.

    MIND ID merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang akan dikelola oleh Danatara. Selain MIND ID, BUMN lain yang berada di bawah nauangan Danantara adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menegaskan pihaknya berkomitmen untuk konsisten menjalankan peran sebagai tulang punggung hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam mineral dan batu bara di Indonesia.

    Dia pun menegaskan bahwa hadirnya Danantara adalah bagian dari transformasi BUMN. Hal ini terutama dalam mengoptimalkan aset negara agar mampu memberikan nilai tambah berlipat ganda bagi perekonomian RI.

    “Dengan komitmen kuat terhadap hilirisasi dan industrialisasi, kami yakin bahwa pendirian Danantara ini juga akan membawa dampak nyata bagi kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan,” kata Hendi melalui keterangan resmi, Senin (24/2/2025).

    Menurut Hendi, dengan pengelolaan investasi yang lebih strategis, Danantara mampu menjadi akselerator dalam meningkatkan daya saing industri berbasis sumber daya alam.

    Presiden Prabowo resmi meluncurkan BPI Danatara pada hari ini, Senin (24/2/2025). Peresmian tersebut ditandai saat Presiden Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.  

    “Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,” ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara.

    Menurut Prabowo, Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengubah cara Indonesia dalam mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat.

    Dia menyebut dengan pengelolaan kekayaan negara dengan disiplin, pengelolaan keuangan yang ketat, dan tata kelola yang bertanggung jawab, pihaknya mampu mengamankan belanja negara lebih dari Rp300 triliun. 

    Kini, dana tersebut dikelola oleh Danantara dan dapat diinvestasikan ke dalam lebih dari 20 proyek nasional sebagai bagian dari hilirisasi dan industrialisasi.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ucap Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu mengungkap sejumlah proyek prioritas yang dimaksud. Ini seperti hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga.

    Lalu, pembangunan pusat data artificial intelligence (AI), kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi terbarukan.

    “Ini lah sektor yang akan menentukan masa depan kita, kesejahteraan kita, dan kemandirian bangasa kita,” kata Prabowo.

  • Danantara Bisa Terima Dana dari Asing dan Buka Peluang Joint Venture

    Danantara Bisa Terima Dana dari Asing dan Buka Peluang Joint Venture

    Danantara Bisa Terima Dana dari Asing dan Buka Peluang Joint Venture
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    )
    Rosan Perkasa Roeslani
    mengungkapkan bahwa Danantara bisa menerima dana investasi dari negara lain dan membuka peluang
    joint venture
    .
    Joint venture
    adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan yang sepakat untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan tertentu.
    “Bisa (terima dari luar negeri). Kita bisa
    open
    untuk bersama dengan mereka. Kita terbuka kok, tadi disampaikan kita terbuka (untuk menerima
    joint venture
    ),” kata Rosan usai peresmian Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
    Menurut Rosan, keberadaan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Danantara justru akan memberikan keyakinan dan kepastian bagi para investor yang ingin masuk ke Indonesia, termasuk investor yang mengajukan
    joint venture
    .
    Nantinya, Danantara akan mengarahkan prioritas investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana dibentuknya lembaga pengelola investasi tersebut.
    Proyek yang menjadi fokus antara lain hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.
    “Karena kenapa? Kita tidak hanya meminta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga investasi bareng (joint) dengan mereka. Jadi istilahnya
    we put skin of the game
    gitu. Jadi akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa, ‘Oh, pemerintah Indonesia taruh duit juga kok’. Gitu, ya,” ucap Rosan.
    Pada tahap awal, investasi Danantara bakal mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.
    Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
    Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun).
    Dana 900 miliar dollar AS merupakan kombinasi dari seluruh aset BUMN di Indonesia.
    Oleh karenanya, ia berharap keberadaan Danantara akan meningkatkan minat investor.
    “Jadi kita terbuka justru harapannya dengan adanya Danantara ini, ya investasi yang masuk juga makin meningkat sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita ke depannya,” jelas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo meresmikan BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini.
    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
    Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
    Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Jokowi dan Gibran Satu Panggung di Peluncuran Danantara

    Momen Jokowi dan Gibran Satu Panggung di Peluncuran Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di satu panggung yang sama dalam peluncuran BPI Danantara, Senin (24/2/2025)

    Momen tersebut menarik perhatian karena ayah dan anak itu jarang terlihat berada dalam satu panggung.

    Berdasarkan pantauan Bisnis dalam seremoni peluncuran Danantara, nampak presiden dan wakil presiden pendahulu naik ke panggung yang sama saat Prabowo Subianto meneken peluncuran Danantara.

    Di sisi kanan dan kiri Prabowo terlihat ada Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, Gibran berdiri di samping kanan SBY, dilanjutkan oleh Wapres ke-11 Boediono dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Adapun, di bagian sisi Jokowi ada Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin dan Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam hal ini, Prabowo meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi dan menjadi penasehat pengelolaan dana Danantara.

    “Saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa Danantara yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia baKal mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun.

    Menurutnya, dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. 

    Presiden Prabowo juga resmi mengumumkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar akan dikelola melalui lembaga Danantara.

    Dia menyatakan bahwa ketujuh BUMN ini akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

    Adapun tujuh BUMN tersebut di antaranya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam acara peluncuran di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Dan organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara,” tuturnya.

    Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Selanjutnya Kepala Negara menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Peengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Peluncuran dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih.

    Tekan Tombol Bersama Tanda Peresmian

    Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 Jokowi dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelum menekan tombol tersebut, Prabowo Subianto memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presdien Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” katanya.

    Pada saat menekan tombol peresmian, Prabowo Subianto diapit olehJokowi di sisi kiri, dan SBY di sisi kanan. Setelah resmi diluncurkan, Jokowi pun langsung memberi selamat kepada Prabowo yang tengah bertepuk tangan atas peluncuran Danantara.

    “Selamat Pak, selamat,” ucapnya.

    Di atas panggung, ketiganya didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga mantan Presiden Republik Indonesia dilibatkan menjadi penasihat dan pengawas BPI Danantara.

    Saat ditanya soal ormas keagamaan akan dilibatkan menjadi pengawas, dia menjawab dengan singkat, ketika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Mungkin di penasihat ya,” ujar Hasan Nasbi.

    Dia juga menanggapi soal mantan Presiden yang juga kemungkinan menjadi dewan penasihat.

    “Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat,” kata Hasan Nasbi.

    Meski tidak ingin merinci soal mantan Presiden mana yang akan menjabat sebagai dewan penasihat, dia memaparkan soal tujuan pelibatan mantan Presiden dalam Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia itu.

    Menurut Hasan Nasbi, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas keagamaan hingga mantan Presiden RI ini juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

    “Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” tuturnya.

    Tugas dan Kewenangan BPI Danantara

    Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Contohnya yaitu energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.

    Pemerintah menargetkan, investasi ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Danantara memiliki sejumlah tugas penting untuk menunjang perekonomian nasional.

    Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, dengan beberapa kewenangan, di antaranya:

    Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN. Menyetujui penambahan/pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha. Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru. Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN. Mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.

    Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara, yaitu:

    PT Pertamina (Persero) PT PLN (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk MIND ID (Mining Industry Indonesia).

    Prabowo Subianto sebelumnya meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni BPI Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara

    Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara

    Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan,
    mantan presiden
    akan menjadi penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) yang baru saja diluncurkan pada Senin (24/2/2025) hari ini.
    Hasan menyatakan, para mantan presiden ditunjuk menjadi pengawas Danantara agar badan tersebut benar-benar dikawal dan dijaga oleh figur berintegritas.
    “Nanti mantan-
    mantan Presiden
    itu akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” kata Hasan usai peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
    Presiden keenam
    Susilo Bambang Yudhoyono
    dan Presiden ketujuh
    Joko Widodo
    pun ikut hadir dalam peresmian Danantara oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Sementara itu, Hasan menyebutkan Danantara bakal dikepalai oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani.
    Rosan akan dibantu oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan pengusaha Pandu Sjahrir.
    Dony menjadi Chief Operating Officer (COO) Danantara, sementara Pandu, yang juga keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, menjadi Chief Investment Officer (CIO) Danantara.
    “Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena Danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” ucap Hasan.
    Sementara itu, pemerintah sudah menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan didampingi oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo meresmikan BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.
    Kepala Negara sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
    Mantan Menteri Pertahanan ini juga menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
    Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
    Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Fakta soal Danantara: Resmi Diluncurkan Prabowo, Kelola 7 BUMN hingga Aset 900 Miliar Dollar AS – Halaman all

    7 Fakta soal Danantara: Resmi Diluncurkan Prabowo, Kelola 7 BUMN hingga Aset 900 Miliar Dollar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan hari ini oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Peluncuran Danantara tersebut ditandai dengan ditandatanganinya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Dalam peresmian Danantara, Prabowo juga turut serta menandatangani Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewas dan Badan Pelaksana Danantara.

    Lantas, apa itu Danantara? Apa saja tugas serta fungsinya?

    Berikut tujuh fakta-fakta soal Danantara:

    Danantara memiliki makna filosofis, berasal dari kata Daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, Nusantara berarti Tanah Air Indonesia. 

    Danantara merupakan badan pengelola Danantara (Sovereign Wealth Fund/SWF) yang tugasnya untuk mengoptimalkan kekayaan negara dari investasi tersebut. 

    Prabowo mengatakan Danantara menjadi wadah untuk konsolidasi kekuatan ekonomi Indonesia.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola, dan kita beri nama Danantara,” ujar Prabowo, dalam rapat terbatas mengenai ekonomi bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Minggu (23/2/2025), mengatakan peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara. 

    Peluncuran Danantara juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita.

    “Yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggimelalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” katanya.

    2. Naungi 7 BUMN

    Terdapat tujuh BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awal operasional. 

    Ketujuh BUMN tersebut adalah:

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
    PT PLN (Persero)
    PT Pertamina (Persero)
    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    Mining Industry Indonesia (MIND ID).

    Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki kepemilikan aset terbesardari total 47 BUMN yang ada saat ini. 

    Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan bergabung dengan Danantara. 

    3. Model Pengelolaan

    Model pengelolaan Danantara merujuk pada konsep Temasek Holdings Limited di Singapura, dikutip dari Indonesia.go.id.

    Diketahui, Temasek merupakan badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Danantara pun memiliki peran yang mirip Indonesia Investment Authority (INA). 

    Bahkan, INA rencananya bakal dikonsolidasikan ke dalam badan baru tersebut.

    Oleh karenanya, cakupannya lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan berbagai aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar.

    Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, hal itu berdasarkan Pasal 3E ayat (1) dalam UU BUMN.

    Berikut daftar tugasnya:

    Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.
    Menyetujui penambahan/pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
    Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha.
    Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru.
    Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN.
    Mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.

    5. Akan Kelola 900 Miliar Dollar AS

    BPI Danantara akan menjadi badayang mengelola aset-aset BUMN yang nilainya jumbo.

    Danantara akan mengelola aset BUMN hingga 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Sementara itu, investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitarRp 326 triliun. 

    Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran APBN.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehinggadiharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besardan berkelanjutan bagi Indonesia. 

    Berdasarkan informasi, lembaga tersebut akan dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

    Pantauan Tribunnews Rosan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 08.55 WIB. 

    Rosan enggan berkomentar banyak terkait namanya yang disebut sebut bakal menjadi Kepala Danantara.

    “Menteri Investasi,” ujar Rosan.

    Rosan juga emoh berkomentar banyak mengenai skema investasi lembaga tersebut nantinya. Termasuk mengenai mekanisme pengumpulan modal dan invetasi.

    “Nanti saja, ya,” kata dia.

    7. Kata DPR RI

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Patrio, mengungkapkan pandangannya mengenai kriteria pemimpin yang tepat untuk memimpin lembaga pengelola aset negara, Danantara.

    Menurut Eko, calon pemimpin Danantara harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang aset nasional, terutama BUMN, serta kemampuan untuk memaksimalkanpotensi aset tersebut.

    “Ya, kalau pemimpin Danantara yang buat saya yang mengerti bagaimana satu, dia paham tentang aset nasional kita. Dalam arti kata BUMN itu apa saja. Lalu bagaimana me-leverage yang tadi asetnya satu bisa jadi 5, yang 100 bisa menjadi 1.000,” kata Eko.

    Eko menekankan pentingnya pengelolaan aset yang besar, yang saat ini mencapai Rp14 ribu triliun, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara.

    Ia mencontohkan beberapa lembaga pengelola aset negara di luar negeri seperti Temasek dari Singapura, Khazanah dari Malaysia, dan CIC dari China sebagai contohyang sukses dalam mengelola aset dan investasi.

    “Apalagi dengan Rp14 ribu triliun ini, aset yang besar ini bagaimana caranya bisa mendapatkan yang terbaik, seperti Temasek, dan teman-teman Khazanah di Malaysia atau CIC di China, dan sebagainya,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Taufik Ismail) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

  • 7 Fakta soal Danantara: Resmi Diluncurkan Prabowo, Kelola 7 BUMN hingga Aset 900 Miliar Dollar AS – Halaman all

    Diresmikan Prabowo, Danantara Bakal Kelola 7 BUMN: Ada Pertamina hingga Bank Mandiri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan super holding yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025).

    Hal ini berdasarkan penandatanganan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang BPI Danantara.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

    Tak cuma dua payung hukum di atas, Prabowo juga meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait struktur kepengurusan Danantara.

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Usai penekenan tersebut, Danantara pun telah resmi meluncur dan bakal mengelola aset BUMN hingga 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.670 triliun (kurs Rp16.300).

    Di sisi lain, setidaknya ada tujuh aset BUMN yang bakal dikelola oleh Danantara yaitu:

    1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    3. PT Bank Negara Indonesia (Persero (Tbk)
    4. PT PLN (Persero)
    5. PT Pertamina (Persero)
    6. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Mining industry Indonesia (MIND ID)

    Selain BUMN, Danantara juga akan mengelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sebelumnya, Prabowo menuturkan Danantara bakal diberikan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS.

    Dengan dana tersebut, dia berharap Danantara diharapkan dapat memulai puluhan proyek.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ujarnya saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    Prabowo pun berharap dengan berdirinya Danantara dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

    Lebih lanjut, menurut RUU BUMN, ada beberapa kewenangan yang dimiliki Danantara seperti mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, demi optimalisasi aset negara.

    Lalu, Danantara juga bisa menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

    Selanjutnya, bisa pula untuk menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, pengambilalihan, hingga pemisahan perusahaan.

    Danantara juga memiliki wewenang untuk membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN untuk strategi penguatan korporasi.

    Lalu, Danantara bisa pula untuk mengesahkan dan mengkonsultasikan dengan DPR soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN.

    Sementara, struktur kepengurusan Danantara akan dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas.

    Sedangkan, anggota Dewan Pengawas Danantara akan berasal dari kalangan pejabat negara atau bisa juga dari pihak lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

    Menurut isu yang beredar, Kepala Danantara bakal dijabat oleh Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail)

     

  • RT/RW Net Ilegal vs Internet Surge (WIFI), Siapa Lebih Murah dan Cepat?

    RT/RW Net Ilegal vs Internet Surge (WIFI), Siapa Lebih Murah dan Cepat?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (Surge) akan menyediakan layanan internet 100 mbps seharga Rp100.000 melalui teknologi Fixed Wireless Acces (FWA) atau jaringan internet tetap nirkabel. Harga layanan yang ditawarkan lebih murah dibandingkan layanan internet yang dijual oleh reseler tak berizin atau yang biasa dikenal RT/RW Net Ilegal.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis pada 2024, Ketua Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan pelaku RT/RW Net ilegal menjual kembali layanan internet yang mereka beli tanpa izin ISP seharga Rp100.000 – Rp199.000 untuk kecepatan di bawah 20 Mbps.

    Praktik ini banyak tersebar di Pulau Jawa. Komdigi telah melakukan pemburuan dan melibatkan kepolisian dalam pemberantasan praktik ini.

    Sementara itu, Surge mengumumkan kehadiran paket internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps, yang berarti internet tersebut dapat lebih cepat dan murah. Keberadaan internet cepat yang murah ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet rumah di Indonesia. 

    Adapun jika dibandingkan dengan layanan internet rumah ISP lainya, harga yang ditawarkan Surge juga masih jauh lebih murah untuk kecepatan 100 Mbps.

    Tangkapan layar poster penawaran Starlite, layanan internet murah dan cepat milik Surge (WiFI)Perbesar

    Bisnis coba mengonfirmasi kepada Surge mengenai potensi berbagi layanan sesama pengguna dari layanan yang mereka hadirkan, hingga berita ini diturunkan Surga tidak menjawab.

    Surge menjelaskan dalam keterangan resminya, layanan tersebut merupakan pembagian dari kapasitas HUB di Stasiun Cirebon sebesar 200 GB. Dari jumlah tersebut, 100 GB dimanfaatkan untuk penyediaan internet murah untuk masyarakat sekitar.

    Berikut perbandingkan harga internet 100 Mbps penyedia layanan internet rumah lainnya Februari (2025):

    1.Biznet Home  

    – Internet Only: Rp375.000/bulan  

    – Internet + IPTV: Rp575.000/bulan (termasuk 200+ channel).  

    2.IndiHome (Telkom)  

    – Paket 1P (Internet Saja): Rp425.000/bulan  

    – Paket 3P (Internet + TV + Telepon): Rp485.000/bulan (termasuk UseeTV)  

    – Promo: Gratis biaya instalasi untuk pemasangan baru.  

    3. MyRepublic

    – Paket Nova: Rp482.000/bulan  

      – Termasuk router eksklusif dan 76 channel TV.  

    – Promo Tokopedia: Rp390.000/bulan (khusus periode Februari 2025).  

    4. Oxygen Stream

    – Paket 100 Mbps: Rp576.000/bulan  

      – Unlimited quota, gratis instalasi, dan modem Wi-Fi.  

    5. XL Satu

    – Paket Biz (Unlimited): Rp419.000/bulan  

    – Paket Family (200 Mbps): Rp399.000/bulan (kecepatan lebih tinggi).  

    Dengan daftar tersebut sejauh ini Biznet dan MyRepublic masih menjadi yang termurah untuk internet dengan kecepatan 100 Mbps. Sementara itu, Oxygen Stream menjadi yang termahal dengan Rp576.000. Adapun jika paket Surge 100 Mbps telah keluar, maka itu akan menjadi paket yang termurah.

    Sementara itu, IndiHome dan Biznet menyediakan benefit tambahan berupa layanan TV. XL Satu menawarkan kuota tambahan untuk ponsel.  Harga di atas belum termasuk PPN 11% dan ketersediaan jaringan bervariasi tergantung wilayah. 

  • Prabowo Teken Keppres tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara

    Prabowo Teken Keppres tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara

    Prabowo Teken Keppres tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    meneken keputusan presiden (keppres) terkait organisasi dan tata kelola Badan Pengelolaan Investasi (BPI)
    Daya Anagata Nusantara
    (
    Danantara
    ).
    Keppres ini diteken Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025), menjelang peresmian peluncuran BPI Danantara.
    “Saya juga menandatangani
    Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025
    tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana
    Badan Pengelola Investasi
    dan Daya Anagata Nusantara,” kata Prabowo.
    Selain itu, Presiden RI juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Prabowo juga turut menandatangani peraturan pemerintah terkait Danantara.
    “Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,” ucapnya.
    Diketahui, Prabowo dijadwalkan untuk meresmikan BPI Danantara pada pukul 10.00 WIB hari ini.
    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
    Danantara akan mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
    Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
    Terkait peresmian Danantara ini juga sudah diumumkan Prabowo jauh-jauh hari dalam forum internasional, World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dihadiri secara virtual.
    Di situ, Presiden RI ini mengumumkan Daya Anagata Nusantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun).
    “Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo, dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (13/2/2025).
    Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
    Dia berharap semua proyek tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
    Menurut Kepala Negara, pendanaan awal untuk Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar dollar AS. “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dollar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dollar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Itu Danantara? Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya

    Apa Itu Danantara? Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Lantas, apa sebenarnya Danantara ini?

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan bahwa Danantara merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mengangkat perekonomian Indonesia melalui investasi berkelanjutan.

    “Ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk merealisasikan Astacita, visi besar dalam mengangkat perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih maju melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yusuf Permana, dikutip dari Antara, Senin (24/2/2025).

    Apa Itu Danantara?

    Danantara adalah Badan Pengelola Investasi Negara (BPI) yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan tambahan guna membiayai pembangunan nasional serta mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Lembaga ini berperan dalam mengelola investasi di Indonesia secara lebih luas dibandingkan dengan anggaran pemerintah, sehingga memungkinkan optimalisasi pengelolaan aset negara dalam skala besar dengan koordinasi yang lebih baik.

    Dasar Hukum Pembentukan Danantara

    Pembentukan Danantara memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Revisi UU ini telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari 2025 dan secara resmi mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi.

    Sebagai badan yang bertugas mengelola investasi negara, Danantara akan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis. Beberapa sektor yang menjadi fokus utama Danantara meliputi:

    Energi terbarukan: Investasi dalam pengembangan sumber energi yang ramah lingkungan guna mendukung transisi energi nasional.Industri manufaktur: Penguatan industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.Hilirisasi sumber daya alam: Meningkatkan nilai tambah produk sumber daya alam melalui proses hilirisasi.Ketahanan Pangan: Mendukung sektor pertanian dan pangan guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.Danantara BUMN Apa Saja?

    Danantara akan mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tahap awal pembentukannya. BUMN yang tergabung dalam Danantara meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, PT PLN, PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Sebagai badan pengelola investasi, Danantara bertanggung jawab dalam mengelola aset strategis BUMN serta meningkatkan pendanaan investasi negara. Konsolidasi ini ditargetkan menghasilkan dana awal minimal Rp 1.000 triliun, yang berasal dari penggabungan aset tujuh BUMN besar bersama INA.

    Berikut daftar entitas yang tergabung dalam Danantara:

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).PT PLN (Persero).PT Pertamina (Persero).PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.Indonesia Investment Authority (INA).

    Diharapkan dengan adanya Danantara, pengelolaan investasi negara dapat lebih optimal sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen per tahun. Selain itu, keberadaan Danantara juga diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.