Xcloud.id

BUMN: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

  • MDI Ventures Siap Guyur Pendanaan ke Startup AI hingga Perangkat Lunak Tahun Ini

    MDI Ventures Siap Guyur Pendanaan ke Startup AI hingga Perangkat Lunak Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) mengarahkan fokus strateginya pada sektor-sektor yang memiliki daya tahan dan relevansi jangka panjang seperti kecerdasan buatan (AI), keamanan siber (cybersecurity), dan Enterprise Software. 

    Langkah ini dilakukan seiring dengan selesainya beberapa divestasi strategis sekaligus menjadi bagian dari upaya MDI untuk memperkuat kontribusinya terhadap transformasi ekosistem digital di kawasan Asia Tenggara.

    CEO MDI Ventures Donald Wihardja melihat beberapa investor, termasuk MDI yang tidak menarik diri, melainkan mengkalibrasi ulang fokus dan mendukung perusahaan yang sudah matang secara operasional dan punya potensi regional yang jelas. 

    “Salah satu contohnya, baru-baru ini, kami baru saja melakukan investasi ke CYFRIRMA dan perusahaan AI asal Singapura, Whale,” kata Donald dalam keteranganya, Selasa (27/5/2025).

    Whale mewakili tipe perusahaan digital-native dengan orientasi regional yang sangat sejalan dengan visi MDI terhadap babak baru teknologi Asia Tenggara, yakni scalable, ringan dari sisi infrastruktur, dan dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar kelas menengah yang tengah tumbuh di kawasan ini.

    Investasi yang dilakukan tahun ini, termasuk pendanaan ke Whale mencerminkan pendekatan baru MDI yang tidak hanya berfokus pada pendanaan, namun juga keterlibatan strategis.

    Melalui sinergi dengan Telkom Group dan jaringan BUMN, MDI menghadirkan nilai lebih dalam bentuk akses pasar dan kolaborasi lintas sektor.

    Seiring dengan fokus peningkatan aspek governance pada tahun lalu, MDI menerapkan kriteria investasi yang lebih ketat melalui proses due diligence yang mendalam. 

    Pendekatan yang lebih berhati-hati kini menjadi bagian dari strategi investasi MDI, namun tanpa mengurangi ketanggapan dalam menangkap peluang di sektor-sektor masa depan seperti AI dan cybersecurity.

    Divestasi dan investasi adalah siklus strategis yang saling melengkapi. Dengan penguatan tata kelola dan fokus tematik,MDI siap berperan lebih dalam sebagai mitra pertumbuhan jangka panjang.

    Melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika regulasi dan teknologi, MDI memastikan bahwa setiap keputusan investasi tidak hanya relevan hari ini, tetapi juga stabil terhadap tantangan masa depan.

    “Melalui arah investasi yang lebih spesifik ini, kami berharap dapat mendorong lebih banyak perusahaan, baik di Indonesia maupun kawasan regional, untuk mengadopsi teknologi AI dan cybersecurity secara maksimal,” ujar Donald.

  • Eks CEO XL Axiata Dian Siswarini Jadi Dirut Telkom

    Eks CEO XL Axiata Dian Siswarini Jadi Dirut Telkom

    Jakarta –

    Kabar mengejutkan datang industri telekomunikasi. Eks CEO XL Axiata Dian Siswarini ditunjuk sebagai Direktur Utama Telkom menggantikan Ririek Adriansyah.

    Keputusan tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia Tbk terkait susunan pengurus dewan direksi dan komisaris terbaru.

    Sebelumnya, Dian tidak meneruskan kepemimpinan di XL Axiata setelah operator seluler tersebut bergabung dengan Smartfren.

    Dirut : Dian Siswarini
    Wadirut : Muhammad Awaluddin
    Dir. EBIS : Veranita Yosephine Sinaga
    Dir. NITS : Nanang
    Dir. SP : Seno
    Dir. HC : Henry Christiadi
    Dir. WIB : Honesty Bashir
    Dir. Kug : Arthur Ang
    Dir. IT : Faizal Rohmadi Djoemadi

    Dian memperoleh gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991 dan secara aktif mengikuti berbagai program pendidikan eksekutif seperti Harvard Advance Management Program pada 2013.

    Setelah bergabung dengan PT XL Axiata Tbk, ia sempat memegang berbagai posisi kunci pada Departement Network and Engineering dan diangkat menjadi Network Services Director (2007-2011) dan Director/Chief Digital Services Officer (2011-2014).

    Dengan cepat karier Dian terus berkembang hingga ia menjadi Group Chief of Marketing and Operation Officer pada 2014. Di tahun yang sama ia menjabat sebagai Wakil President Direktur dan pada 2015 hingga menduduki posisi Presiden Direktur XL Axiata.

    Ia menjadi Presdir XL Axiata mulai tahun 2015 dan mengundurkan diri pada awal Desember 2024, yaitu saat proses awal merger XL Axiata dengan Smartfren.

    (asj/asj)

  • Profil Dian Siswarini, Mantan CEO XL Axiata yang Kini Jabat Dirut Telkom (TLKM)

    Profil Dian Siswarini, Mantan CEO XL Axiata yang Kini Jabat Dirut Telkom (TLKM)

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengangkat Dian Siswarini sebagai Direktur Utama menggantikan Ririek Adriansyah dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa (27/5/2025). 

    Perombakan struktur pengurus perusahaan itu dilakukan setelah Telkom bergabung ke dalam Holding Operasional Danantara di bawah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). 

    Dian merupakan mantan CEO & Presiden Direktur  PT XL Axiata Tbk. (EXCL) sebelum merger menjadi XLSmart dengan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN). 

    Diketahui, Dian Siswarini adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di industri telekomunikasi Indonesia, dikenal luas sebagai perempuan pertama yang menjabat posisi Direktur Utama (Presiden Direktur) dan CEO di PT XL Axiata Tbk, salah satu operator seluler terbesar di Tanah Air. 

    Wanita kelahiran Majalengka, Jawa Barat, 5 Mei 1968, merupakan lulusan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1991 dan mengikuti program eksekutif Advanced Management Program di Harvard Business School pada 2013.

    Dian memulai karier di industri telekomunikasi pada 1991 di PT Citra Sari Makmur. Dia kemudian bergabung dengan Satelindo (kini Indosat) sebagai radio network design engineer pada 1994, sebelum akhirnya pindah ke XL pada 1996.

    Pada 2007, Dian diangkat sebagai Network Services Director, memimpin pengembangan dan perluasan jaringan XL Axiata. 4 tahun kemudian, Dian menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Digital Services Officer, bertanggung jawab atas pengembangan bisnis digital dan inovasi layanan, seperti peluncuran Elevania, AdReach, XL Tunai, serta layanan cloud dan data center.

    Pada 2014, Dian ditugaskan ke Axiata Group Berhad, Malaysia, sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer, mengawasi operasional di tujuh negara Asia. 

    Setahun kemudian atau tepatnya pada April 2015 Dian kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Direktur & CEO XL Axiata, yang juga perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut di perusahaan telekomunikasi yang melantai di bursa Indonesia hingga Desember 2024.

  • Jelang RUPST, Beredar Nama Calon Dirut Telkom

    Jelang RUPST, Beredar Nama Calon Dirut Telkom

    Jakarta –

    PT Telekomunikasi Indonesia akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa (27/5/2025).

    Dalam RUPST itu, Telkom akan meminta persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Misalnya posisi komisaris utama yang masih kosong setelah ditinggal Bambang Permadi Brodjonegoro pada 10 April lalu.

    “Dalam surat pengunduran diri disampaikan alasan pengunduran diri adalah sehubungan dengan penunjukan beliau sebagai Dekan Asian Development Bank Institute (“ADBI”) dimana sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam kontrak dengan ADBI yang melarang adanya rangkap jabatan pada entitas bisnis termasuk di Badan Usaha Milik Negara,” tulis Telkom dalam keterangannya.

    Lalu ada juga Ririek Adriansyah yang menjabat direktur utama Telkom sejak 2019. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan direksi adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

    Berdasarkan rumor yang beredar, ada beberapa nama yang menjadi calon dirut. Salah satunya adalah Ririek, yang kabarnya akan melanjutkan jabatannya. Namun muncul juga nama Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail, yang sebelumnya sudah beberapa kali menduduki berbagai posisi penting di Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI).

    Dua nama lain yang juga santer disebut akan mengisi posisi dirut adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom yaitu Heri Supriadi dan Direktur Group Business Development Honesti Basyir.

    Beberapa waktu lalu, Ririek pernah angkat bicara soal rumor ini. Ia memberikan komentarnya saat ditemui di sela konferensi pers persiapan ajang lari internasional Digiland Run 2025, yang rencananya akan dihelat pada 18 Mei mendatang.

    “Pengumuman nanti resmi ada, tunggu saja ya,” kata Ririek di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Meski bungkam soal isu pergantian direksi, Ririek memberikan kepastian mengenai kabar baik bagi pemegang saham, yakni pembagian dividen. Ia menjanjikan jumlah dividen tahun ini tidak akan mengecewakan.

    “Kalau dividen, kita pastikan nanti secara rupiah paling nggak meningkat atau at least sama dengan tahun lalu,” tegas Ririek.

    Kepastian dividen ini datang di tengah upaya Telkom menjaga performa bisnis di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan di awal 2025. Telkom fokus pada inovasi berkelanjutan untuk menciptakan nilai jangka panjang.

    Tonton juga “PT Telkom Buka Suara Terkait Dugaan Kasus Proyek Fiktif Rp 431 Miliar” di sini:

    (asj/asj)

  • Telkom dan Zoom Kolaborasi Hadirkan Solusi Berbasis AI untuk Pasar B2B – Page 3

    Telkom dan Zoom Kolaborasi Hadirkan Solusi Berbasis AI untuk Pasar B2B – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Zoom Communications, Inc. (Zoom) untuk menghadirkan solusi komunikasi dan kolaborasi berbasis teknologi yang didukung Artificial Intelligence (AI),

    Penandatanganan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis sekaligus memperkuat kapabilitas digital Telkom di pasar Indonesia, khususnya di segmen B2B (Business-to-Business) dan solusi enterprise, melalui platform kerja yang mengedepankan AI dari Zoom.

    Seremoni penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir, serta Head of Zoom Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam Ka Yee Chan yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (22/5/2025)

    Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir mengatakan kolaborasi Telkom dan Zoom yang terjalin ini menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik.

    “Kami optimis bahwa dalam jangka panjang, kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan, tidak hanya bagi Telkom dan Zoom, tetapi juga bagi ekosistem digital Indonesia secara lebih luas,” kata Honesti Basyir.

    Selaras, Head of Zoom Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam Ka Yee Chan menyambut antusias kolaborasi dengan Telkom untuk memberdayakan berbagai perusahaan melalui teknologi AI yang inovatif dan mampu mendukung bisnis mereka di masa depan.

    “Dengan menggabungkan keunggulan kami berkolaborasi dengan berbagai industri, bersama kemampuan digital Telkom dan kehadirannya yang kuat di industri lokal, kami ingin menghadirkan platform yang mengedepankan AI agar dapat membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, dan mendukung kesuksesan bisnis,” kata Ka Yee Chan.

    Metranet sebagai anak usaha Telkom yang berfokus pada solusi digital, mendukung pelaksanaan kerja sama ini, khususnya dalam mengintegrasikan layanan Zoom dan memperluas jangkauan ke segmen target utama Telkom.

    Pengukuhan melalui penandatanganan MoU ini menjadi simbol komitmen Telkom dan Zoom untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan terbaik guna mendukung kebutuhan komunikasi dan kolaborasi modern di era digital, khususnya di Indonesia.

     

    (*)

  • Awal Mula Kasus Korupsi PDNS yang Seret Eks Dirjen Kominfo Semuel Pangerapan

    Awal Mula Kasus Korupsi PDNS yang Seret Eks Dirjen Kominfo Semuel Pangerapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah menetapkan bekas Direktur Jenderal Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Semuel A Pangerapan. Selain Semuel,adapula eks Direktur Layanan Aptika Kominfo Bambang Dwi Anggono (BDA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek PDNS, Nova Zanda (NZ), mantan Direktur Bisnis pada PT Aplikanusa Lintasarta, Alfi Asman (AA) dan eks Account Manager PT Docotel Teknologi, Pinie Panggar Agustie (PPA).

    Kajari Jakarta Pusat, Safrianto mengemukakan bahwa kasus ini bermula saat Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik diterbitkan. Perpres itu  mengamanatkan agar dibentuk sebuah Pusat Data Nasional (PDN) sebagai pengelolaan data terintegrasi secara mandiri dan sebagai infrastruktur SPBE Nasional.

    Namun, Kemenkominfo malah membentuk PDNS dengan nomenklatur dalam DIPA 2020 untuk proyek penyediaan jasa layanan komputasi awan IaaS 2020. Namun, proyek itu tidak sesuai dengan Perpres No.95/2018. “Dimana dalam pelaksanaan dan pengelolaannya akan selalu tergantung kepada pihak swasta. Perbuatan tersebut dilakukan demi memperoleh keuntungan oleh para tersangka,” ujarnya di Kejari Jakpus, Kamis (22/5/2025).

    Dia menambahkan, perbuatan itu dilakukan dengan melalui pemufakatan untuk mengondisikan proyek pelaksanaan PDNS. Hanya saja, dalam pelaksanaan itu, perusahaan pelaksana pemenang tender yakni PT Docotel pada 2020.

    Pada 2021-2024, proyek PDNS ini dimenangkan oleh PT Aplikasinusa Lintasarta (AL). Namun, perusahaan pemenang tender ini diduga malah mensubkon kan kepada perusahaan lain. “Dalam pelaksanaannya perusahaan pelaksana justru mensubkon kan kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis,” tambah Safrianto.

    Adapun, perbuatan pemufakatan ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan atau kickback melalui suap di antara pejabat Kominfo atau Semuel Cs. Pemufakatan itu dilakukan antara pejabat Kominfo mulai dari Semuel, Bambang hingga Alfi Asman dengan membuat kerangka acuan proyek PDNS.

    “Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui Suap di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan,” pungkasnya.

    Pemenang Tender PDNS 

    Dalam penelusuran Bisnis, anggaran untuk proyek PDNS telah dialokasikan pemerintah sejak tahun 2021. Pada waktu itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo bahkan telah mengadakan tender layanan komputasi awan (cloud) PDNS senilai Rp119 miliar. 

    Pemenang tender proyek pada waktu itu adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan harga kontrak senilai Rp102 miliar. Setahun kemudian (2022), PT Aplikanusa Lintasarta juga memenangkan tender dengan nilai pagu paket senilai Rp197,9 miliar. Namun, harga kontrak yang disepakati senilai Rp188,9 miliar.

    Sekadar catatan PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi. Perusahaan ini berlokasi di sekitar jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Jika merujuk kepada profil perusahaan tercatat di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) sebanyak 72,36%. 

    Pada saat pelaksanaan tender 2021-2022, Lintasarta itu berhasil menyisihkan sejumlah kompetitor, salah satunya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau Telkom (TLKM).

    Beralih ke TLKM

    Namun demikian, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom (TLKM) pada tahun 2023. Telkom menyisihkan Aplikanusa yang dua tahun sebelumnya memenangkan proyek tersebut.

    Menariknya anggaran untuk proyek layanan cloud PDNS melonjak menjadi sebanyak Rp357,5 miliar atau hampir dua kali lipat dari proyek sebelumnya. Setelah proses tender berlangsung, harga kontrak proyek tersebut senilai Rp350,9 miliar.

    Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS tahun 2024. Pagu anggaran proyek tersebut senilai Rp287,6 miliar. Sementara itu, harga kontrak yang telah disepakati senilai Rp256,5 miliar.

    Sementara itu, dari penjelasan resmi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)  Juni 2024 lalu, anak usaha mereka yakni PT TelkomSigma menjadi bagian dari kemitraan Telkom-Lintasarta-Sigma-NeutraDC.

    Kemitraan ini ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia layanan komputasi awan pusat data nasional sementara (PDNS) tahun 2024. TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. 

    Penjelasan Komdigi 

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membentuk tim khusus untuk membenahi tata kelola proyek pusat data. Wujud komitmen dukungan kepada Aparat Penegak Hukum dalam proses hukum yang tengah berlangsung terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

    “Kementerian mendukung penuh proses hukum, dan kami segera membentuk tim evaluasi internal untuk melakukan pembenahan menyeluruh terkait tata kelola proyek pusat data,” ujar Meutya Hafid dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

    Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo. 

    “Terkait dua pegawai Komdigi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kami telah memberhentikan keduanya dari tugas dan fungsinya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” lanjut Meutya.

    Menkomdigi menegaskan bahwa komitmen terhadap kedaulatan digital nasional tidak boleh terganggu oleh kasus itu. Justru Komdigi ingin memastikan bahwa semua anggaran publik digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, dengan prinsip integritas sebagai fondasi utama.

    “Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa kelembagaan digital harus dibangun di atas integritas. Kami jadikan ini sebagai momen untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki prosedur, dan menegakkan akuntabilitas di seluruh lini. Reformasi tata kelola digital adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas Meutya.

  • Telkom tegaskan dukungan penegakan hukum terkait kasus di Kejati DKI

    Telkom tegaskan dukungan penegakan hukum terkait kasus di Kejati DKI

    Tindakan tersebut diantaranya berupa penegakan hukum disiplin terhadap karyawan yang terlibat, melakukan recovery aset maupun perubahan kebijakan-kebijakan internal,

    Jakarta (ANTARA) – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menegaskan komitmennya dalam hal penegakan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    SVP Group Sustainability & Corporate Communication Telkom Ahmad Reza memastikan Telkom menghormati dan mendukung penuh proses penyidikan tersebut, dan meyakini bahwa proses hukum yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap Telkom.

    “Telkom mengapresiasi Kejati DKI Jakarta atas langkah cepatnya dalam menindaklanjuti hasil audit internal Telkom yang telah disampaikan dalam rangka mendukung spirit atau Program Bersih-Bersih BUMN, yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN,” ujar Reza sebagaimana keterangan resmi dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan, hasil audit tersebut menjadi komitmen Telkom dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), dengan menginvestigasi dugaan fraud yang terjadi antara tahun 2016 sampai tahun 2018.

    Ia melanjutkan, perseroan telah mampu melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan dan telah mengambil sejumlah tindakan sebagai upaya perbaikan untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa.

    “Tindakan tersebut diantaranya berupa penegakan hukum disiplin terhadap karyawan yang terlibat, melakukan recovery aset maupun perubahan kebijakan-kebijakan internal,” ujarnya.

    Reza memastikan komitmen perseroan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dugaan atau kejadian fraud yang terjadi, serta mengatasi fraud.

    Ia menyebut, dukungan Telkom terhadap penyidikan permasalahan ini menjadi upaya berkelanjutan perseroan untuk memperkuat aspek GCG yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatkan integritas internal sebagai BUMN strategis nasional.

    Telkom berkomitmen melanjutkan transformasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan agilitas Telkom, demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga daya saing di tengah lingkungan yang kompetitif dengan sesama telco dan penyedia layanan digital.

    Selain itu, perseroan akan mengoptimalkan pertumbuhan dan mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan teknologi agar tetap relevan di industri telekomunikasi dan layanan digital, serta agar dapat selalu memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan, dan berkontribusi bagi kepentingan nasional.

    “Telkom juga akan terus menjaga dan memperkuat penerapan prinsip GCG dan ESG,” ujar Reza.

    Lebih lanjut, Reza memastikan komitmen perseroan untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat luas.

    “Telkom percaya bahwa dengan prinsip GCG kami dan pengelolaan yang profesional, Telkom akan tetap tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri telekomunikasi dan transformasi digital Indonesia,” ujar Reza.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan fiktif pada PT Telkom, yaitu AHMP, HM, AH, NH, DT, KMR, AIM, DP, RI, EF, dan OEW.

    Sebanyak 11 orang itu disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Perkara tersebut berawal dari kerja sama bisnis antara Telkom dengan sembilan perusahaan pada periode 2016-2018.

    Telkom menunjuk empat anak perusahaannya untuk melaksanakan proyek itu, yakni PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

    Total nilai proyek dari kerja sama sembilan perusahaan bersama empat anak perusahaan Telkom tercatat mencapai Rp431,7 miliar.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

    Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

    “Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN,” kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

    “Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat,” sambungnya.

    Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

    Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

    Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

    “Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu,” ujar dia.

    Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

    “Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan,” kata Mahendra.

    Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

    “Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ,” jelasnya.

    Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

    (shc/ara)

  • Honesti Basyir Calon Kuat Dirut Telkom, Pengamat Yakin Saham Bakal Naik

    Honesti Basyir Calon Kuat Dirut Telkom, Pengamat Yakin Saham Bakal Naik

    “Tentu ini akan menjadi sinyal positif bagi investor, dimana kontinuitas dan transformasi tetap dijaga,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Raka, tidak adanya isu hukum yang berkaitan dengan Honesti Basyir juga bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting dalam melihat gejala pasar. Ihwal pemanggilan Honesti Basyir oleh Kejari Bandung untuk dimintai keterangan, belum terlalu jelas subtansinya.

    “Menurut saya sosok dengan rekam jejak BUMN yang kuat, reputasi bersih secara hukum, serta visi digitalisasi yang jelas, bisa membangun keyakinan terhadap arah Telkom ke depan,” ucapnya.

    Honesti Basyir juga merupakan sosok yang cukup akomodatif dan memiliki pengalaman yang kuat dalam membangun relasi dengan berbagai stakeholder. Hal ini terbukti dengan berpindah-pindah jabatan dari dan ke BUMN lainnya, sebagai bentuk bahqa Honesti diterima para pemangku kebijakan. Artinya, Honesti dianggap mampu menahkodai BUMN dalam kondisi seperti apapun.

    Terlebih, Telkom Group yang notabenenya merupakan rumah Honesti Basyir dan dibesarkan, tentu akan maksimal dalam mengemban amanah.

    “Terlebih dalam konteks Holding BUMN dan konsolidasi sektor strategis supaya Telkomsel dan IndiHome, figur yang memiliki jejaring luas lintas sektor dan pengalaman transformasi seperti Pak Honesti akan dinilai sebagai aset,” ucapnya.

    Kendati demikian, Raka memahami bahwa semua keputusan proses pemilihan Dirut Telkom berasa di tangan pemegang saham melalui RUPST mendatang, yang tak hanya mempertimbangkan kapasitas teknis semata, tetapi juga aspek keselarasan visi dengan Kementerian BUMN, terlebih dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dan program strategis nasional lainnya.