BUMN: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

  • 86 Layanan Publik Sudah Pulih Pasca PDNS 2 Kena Ransomware

    86 Layanan Publik Sudah Pulih Pasca PDNS 2 Kena Ransomware

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan perkembangan pasca lebih dari tiga minggu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tumbang pada 20 Juni lalu.

    Hadi mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan layanan publik dari instansi pemerintah, kementerian, dan pemerintah daerah yang terdampak usai PDNS 2 diserang ransomware.

    Disampaikannya, jumlah layanan publik yang telah dinyatakan pulih kini semakin bertambah menjadi 86 layanan yang berasal dari 16 tenant PDNS 2 Surabaya.

    “Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir Minggu (14/7/2024).

    Hadi menyebutkan proses pemulihan layanan publik ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan SIber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, dan partisipasi aktif dari semua tenant.

    Menkopolhukam menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

    “Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” kata Hadi.

    Hadi menambahkan, saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

    “Kami membagi dalam tiga zona. Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses ‘karantina’. Selanjutnya akan kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” jelasnya.

    Menurut Menko Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

    “Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Terungkap! BSSN Sempat Prediksi Serangan Ransomware Sebelumnya

    Terungkap! BSSN Sempat Prediksi Serangan Ransomware Sebelumnya

    Jakarta

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta maaf kepada masyarakat terkait insiden tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 usai diserang ransomware Brain Cipher sejak Kamis (20/6).

    Akibat terinfeksinya pusat data tersebut, data instansi pemerintah disandera hacker hingga membuat layanan publik tersendat, salah satunya layanan keimigrasian.

    “Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dari pemerintah tentunya karena sesuai yang disampaikan tadi memang terganggu masyarakat ini. Jadi, sebagai pemerintah kita menyampaikan permohonan maaf,” ujar Hinsa di hadapan Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Sebelumnya, Hinsa mengungkapkan bahwa BSSN telah memprediksi serangan siber di tahun 2024, di antaranya mengenai ransomware yang bikin PDNS 2 gangguan karena terjangkit Brain Cipher.

    Untuk mengantisipasi kejadian itu, BSSN telah menyampaikan ke semua kementerian lembaga.

    Sebagai informasi, data instansi pemerintah ditempatkan di PDNS 1 yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur, serta cadangan di Batam, Kepulauan Riau. Adapun yang diserang ransomware yakni PDNS 2.

    “Yang terdampak serangan ini ada di Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya. Ini terhubung dengan yang di Serpong,” kata Hinsa.

    Dalam mengatasi ini, BSSN kemudian menggunakan Perpres no. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber usai mengetahui adanya serangan siber ransomware pada Kamis (20/6/2024).

    “Kami segera melakukan rapat koordinasi hari itu juga dengan incident response team yang ada di PDNS 2, Kominfo. Pada rapat itu disampaikan Telkom selaku pengelola data center sementara ini harus melakukan isolasi seluruh infrastruktur dan sudah dibangun infrastruktur sementara,” tuturnya.

    “Melakukan pencarian VM yang bisa diakusisi untuk dapat dilakukan forensik, Melakukan pengumpulan log perangkat keamanan, melakukan proses recovery awal, hingga menginventarisasi data yang terdampak,” sambungnya.

    Selanjutnya, Kominfo selaku pengelola PDNS 2 kemudian memetakan aset tenant yang terdampak, memberikan informasi awal terkait kondisi pada seluruh tenant, verifikasi informasi tenant yang memiliki backup, pendataan layanan terdampak, sampai menyiapkan standing statement terkait insiden yang terjadi.

    Sementara itu, dalam penanganan insiden ini, BSSN menerapkan mwngakusisi barang bukti digital untuk dianalisis forensik, mengambil ransomware untuk dilakukan analisis, dan mengamankan proses recovery awal data.

    (rns/rns)

  • Morat-marit Menahan Serangan Ransomware

    Morat-marit Menahan Serangan Ransomware

    Jakarta

    Hari ini Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi akan menghadap ke DPR. Pertemuan ini akan membahas masalah keamanan digital Indonesia yang tengah diretas dan menghancurkan berbagai data penting dari Pusat Data Nasional (PDN).

    Diketahui, pihak peretas meminta uang sejumlah 131 Milyar untuk menghentikan serangan. namun menurut Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo data yang tersisa sudah diamankan. Ia mengatakan bahwa Kemenkominfo bersama BSSN, dan Telkom sudah mengisolasi akses menuju PDN sehingga pihak peretas tidak dapat mengambil data tersebut.

    “Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” ujar Usman dikutip dari detikNews pada Rabu (26/6) lalu.

    Melansir dari detikInet, setidaknya ada 282 instansi yang terdampak atas serangan ini. Menanggapi hal tersebut Kemenkominfo bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Telkom menargetkan 18 diantaranya akan dipulihkan dengan tenggat waktu hingga akhir Juni 2024. Sementara itu pada saat yang bersamaan, tim forensik BSSN akan bekerja sama dengan Polri demi menginvestigasi kasus serangan siber ini.

    Terkait keamanan siber, Profesor Marsudi Wahyudi Kisworo pun turut menanggapi peristiwa ini. Guru besar bidang informasi teknologi (IT) itu mengatakan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Artinya, semua bentuk keamanan digital memiliki kemungkinan untuk diretas.

    “Dalam dunia keamanan komputer, di dunia ini tidak ada sistem yang dijamin pasti aman, yang ada adalah sistem yang sudah diretas dan sistem yang belum diretas. Di negara-negara maju pun konon setiap 3-5 detik terjadi percobaan peretasan,” ujar Prof Marsudi melansir dari detikNews, Rabu (26/6/2024).

    Sementara itu mengutip rilis dari Kementerian Kominfo pada 31 Maret 2024 lalu, Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan bahwa serangan-serangan siber meningkat secara global. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara.

    Lebih lanjut Nezar mengkapkan bahwa serangan siber sering kali membidik industri yang menyimpan data pribadi atau yang terlibat dalam ekosistem yang luas dengan unit lain. Terkait hal ini, ia mendorong masyarakat untuk semakin peduli dengan keamanan data pribadi masing-masing. Nezar juga mengatakan bahwa untuk mengatasi ancaman keamanan siber, ada tiga pendekatan yang perlu dilakukan.

    “Pertama, meningkatkan penggunaan layanan berbasis cloud. Kedua, melakukan transformasi digital. Dan ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap serangan siber,” jelasnya.

    Lalu apakah masyarakat harus berdikari menjaga keamanan data pribadi tanpa benteng dari pemerintah? Benarkah sistem keamanan digital Indonesia sangat lemah sehingga sering menjadi obyek serangan siber? Ikuti ulasannya dalam Editorial Review.

    Secara khusus detik Sore hari ini akan menghadirkan Sahila hisyam dan Ully Triani. Keduanya akan menceritakan rilis film terbarunya yang berjudul Pusaka. Simak keseruan obrolannya dalam Indonesia Detik Ini. Sementara itu membahas tentang karir di usia muda, Sunsetalk akan mengajak anda memahami dan menciptakan target dalam karir bersama Ismita Saputri, Career Counselor & Direktur Kaizen Room. Temukan kunci sukses berkarir dalam diskusi sore ini.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    (vys/vys)

  • Telkom Ungkap Keunggulan Sinyal Internet BTS Daripada Starlink

    Telkom Ungkap Keunggulan Sinyal Internet BTS Daripada Starlink

    Jakarta

    Berbicara produk internet, ada berbagai cara menyalurkannya kepada pengguna, mulai dari base transceiver station (BTS), fixed broadband, atau satelit. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri.

    SVP Corporate Communication & Investor Relations Telkom, Ahmad Reza, mengungkapkan kehadiran Starlink yang merupakan layanan internet berbasis satelit ini merupakan pelengkap berbagai macam infrastruktur telekomunikasi.

    Reza menegaskan bahwa Starlink tidak bisa menggantikan sepenuhnya peran BTS dalam menyediakan akses internet kepada pelanggan.

    “Bahwa kami memandang layanan Starlink sebagai pelengkap atau complimentary (bukan pengganti-red) dari layanan seluler,” kata Reza di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

    Telkom melalui anak perusahaannya, Telkomsat, telah melakukan kerja sama dengan Starlink sebagai backhaul untuk melayani segmen korporasi atau business to business (B2B).

    “Layanan Starlink dapat dimanfaatkan secara B2B untuk mendukung transport/backhauling antar tower di area terpencil yang tidak terjangkau fiber optik/microwave, sehingga mempercepat pemerataan TIK,” jelasnya.

    Adapun, Starlink dapat melayani pelanggan ritel atau pengguna akhir (end user). Hanya saja untuk saat ini, untuk terhubung dengan satelit low earth orbit ini diperlukan perangkat keras Starlink dan harganya cukup mahal. Dengan demikian, pengguna tak hanya membayar tarif bulanan tapi juga merogoh kocek untuk membeli perangkat keras yang mencapai Rp 7,8 juta.

    “Sehingga, kurang kompetitif dibanding fixed broadband maupun seluler,” ucap pria berkacamata ini.

    Reza mengungkapkan perbedaan internet Starlink dibandingkan BTS maupun internet kabel itu dari sisi latensi, dimana Starlink yang berada di ketinggian sekitar 500-2.000 km akan lebih lama.

    “Dalam konteks ini, jaringan terestrial fiber optik masih lebih baik. Keduanya dapat co-exist, saling melengkapi dimana idealnya menurut kami Starlink dapat melayani daerah 3T. Kalau semua di kota besar, kapan jaringan di daerah 3T bisa terkoneksi,” pungkas Reza.

    (agt/fay)

  • Luhut Sebut Nggak Perlu BTS, Provider Internet Ungkap Peran Vitalnya

    Luhut Sebut Nggak Perlu BTS, Provider Internet Ungkap Peran Vitalnya

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan menara base transceiver station (BTS) tidak diperlukan lagi seiring dengan kehadiran Starlink di Indonesia. Provider internet pun bukan suara terkait fungsi BTS.

    Telkom mengatakan BTS memiliki peran penting dalam menyediakan layanan telekomunikasi, khususnya internet. Infrastruktur tersebut akan mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi, seperti ponsel.

    “BTS itu seperti repeater, penguat sinyal. Kita ini (Indonesia) sangat menantang, dari satu sisi alamnya sangat kaya, banyak gunung, pulau. Untuk meningkatkan konektivitas yang ada dibutuhkan perangkat BTS,” ujar SVP Corporate Communication & Investor Relations Telkom, Ahmad Reza ditemui detikINET, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

    Untuk membangun BTS pun terbilang tidak sedikit anggarannya, pemain telekomunikasi bisa merogoh hingga miliaran rupiah untuk mendirikan satu menara.

    Dengan kehadiran Starlink yang merupakan penyedia layanan internet berbasis satelit, fungsi BTS masih diperlukan.

    “Secara singkat BTS berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal/frekuensi antar perangkat telepon seluler. Dengan teknologi seluler saat ini, BTS masih diperlukan, dan merupakan perangkat aktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat telepon seluler,” tutur Reza.

    Adapun, satelit seperti Starlink juga memiliki kelemahan terhadap cuaca, misalnya badai Matahari beberapa waktu lalu yang membuat layanannya terganggu. Sedangkan, BTS menjanjikan soal kestabilan koneksinya.

    “Bukan berarti (BTS) tidak bisa digunakan ke depannya karena fungsi BTS itu banyak sekali, termasuk menyebarkan sinyal seluler,” ungkap Reza.

    Disampaikan Reza juga diperlukan kajian mendalam jika memang layanan telekomunikasi di masa mendatang hanya mengandalkan satelit.

    “Memang harus dikaji dulu, belum ada user experience di daerah luar, seperti masyarakat di pegunungan, pantai, yang sangat sensitif terhadap alam dan hal ini cuaca. Tetap, fiber optik itu lebih cepat dan sanga dibutuhkan saat ini, kalau tidak mau pakai apa untuk telepon ke yang lain,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, sebagaimana dikutip dari detikfinance, Luhut menyebutkan Starlink memudahkan masyarakat memperoleh akses internet untuk kebutuhan pendidikan hingga kesehatan. Hal itu yang membuatnya yakin tidak diperlukan BTS lagi.

    “Nggak perlu ada BTS-BTSan orang udah ada Starlink,” kata Luhut dalam talkshow di Menara Global, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

    Di sisi lain, Luhut mengatakan bahwa pemerintah pada dasarnya memberi ruang bagi perusahaan telekomunikasi global, nasional, bahkan perusahaan telekomunikasi milik negara untuk berkompetisi. Sebab lewat kompetisi, perusahaan akan saling meningkatkan kapasitas untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat.

    “Sebenarnya kita mau berikan kesempatan yang sama ke semua orang, saya kira akan memberikan juga servis bagus kepada masyarakat banyak, yang paling untung siapa? Masyarakat, kan? Kalau kau nggak bisa berkompetisi ya salahmu. Tugas pemerintah memberikan services yang sebaik-baiknya kepada masyarakat,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Starlink Indonesia Saling Melengkapi, Bukan Jadi Kanibal

    Starlink Indonesia Saling Melengkapi, Bukan Jadi Kanibal

    Jakarta

    Telkom yang merupakan perusahaan plat merah di sektor telekomunikasi menilai kehadiran Starlink melengkapi teknologi penyedia internet di Indonesia.

    Terlebih Indonesia memiliki pekerjaan rumah dengan belum meratanya konektivitas, sehingga diperlukan cara lain untuk mengaliri akses internet, khususnya ke daerah pelosok.

    Adapun, layanan Starlink ini koneksinya mengandalkan perangkat keras yang terhubung melalui jaringan WiFi. Namun, ke depannya, Elon Musk tengah mengembangkan yang memungkinkan HP pengguna terhubung langsung ke satelit atau yang dikenal Direct to Cell.

    “Kami mendukung pemerataan konektivitas seluruh Indonesia, termasuk 3T, yang saat ini kita sulit investasi di sana,” ujar SVP Corporate Communication & Investor Relations Telkom, Ahmad Reza ditemui detikINET, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

    Starlink yang merupakan satelit orbit rendah memiliki keunggulan dapat menjangkau seluruh Indonesia. Hal ini menjadi kelebihan dibandingkan infrastruktur telekomunikasi di daratan, seperti base transceiver station (BTS) maupun fiber optik yang penggelarannya cukup menguras kantong.

    “Mendukung dalam hal ini adalah kita mendukung Starlink apabila fungsinya seperti tadi. Starlink ini saling melengkapi antara eksisting dengan yang baru, terutama (penggelaran jaringan) di 3T,” ucap Reza.

    Lebih lanjut, kata Reza mengatakan, koneksi internet di perkotaan saat ini terbilang kualitasnya sudah memadai memenuhi kebutuhan pengguna yang diberikan para provider internet.

    Seiring dengan keberadaan Starlink di Indonesia, Reza menyebutkan peran pemerintah diperlukan supaya tidak mengganggu industri telekomunikasi dalam negeri, terutama soal perang harga internet.

    “Jangan sampai fungsi (Starlink) ini berubah dan peran pemerintah sangat ditentukan, dalam hal ini regulasi agar tidak terciptanya perang harga, tapi meningkatkan kualitas dari masing-masing provider,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Starlink pertama kali masuk ke Indonesia pada Juni 2022 dengan melayani segmen korporasi dengan menjalin kemitraan dengan Telkomsat, anak perusahaan Telkom.

    Namun kini, Starlink memperluas cakupan bisnis internetnya dengan menyasar segmen ritel. CEO SpaceX Elon Musk pun rela datang ke Indonesia untuk meresmikan Starlink di Indonesia pada Minggu (19/5).

    (agt/agt)

  • Umat Islam Diimbau Cek Arah Kiblat saat Matahari Lintasi Kabah pada 27-28 Mei

    Umat Islam Diimbau Cek Arah Kiblat saat Matahari Lintasi Kabah pada 27-28 Mei

    Jakarta (beritajatim.com) – Umat Islam di Indonesia diimbau untuk mengecek arah kiblat pada 27 dan 28 Mei 2024. Hal itu seiring terjadinya Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat.

    Istiwa A’zam merupakan saat matahari akan melintas tepat di atas kabah. Sehingga pada momen itu, arah kiblat searah dengan matahari. Itu ditandai dengan bayang-bayang benda tegak lurus yang akan membelakangi arah kiblat.

    Imbauan ini disamaikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag). “Berdasarkan tinjauan astronomi/ilmu falak, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi arah kiblat, di antaranya menggunakan kompas, theodolite, serta fenomena posisi matahari melintasi tepat di atas Kabah,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib, sebagaimana dikutip dari laman Kemenag, Rabu (15/5/2024).

    “Peristiwa Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat akan terjadi pada hari Senin dan Selasa, 27 dan 28 Mei 2024 bertepatan dengan 18 dan 19 Zulkaidah 1445 H pada pukul 16:18 WIB atau 17:18 WITA. Saat itu, matahari akan melintas tepat di atas Kabah,” lanjutnya.

    Menurut Adib, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat masyarakat akan melakukan pengecekan arah kiblat pada momen Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat. Di antaranya, memastikan benda yang menjadi patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus atau menggunakan lot/bandul.

    “Kemudian, permukaan dasar harus datar dan rata. Terakhir, jam pengukuran harus disesuaikan dengan BMKG, RRI atau Telkom,” pungkasnya. [suf]

  • DPRD Surabaya Dukung Penataan Kawasan Kota Lama

    DPRD Surabaya Dukung Penataan Kawasan Kota Lama

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mendukung penataan kawasan Kota Lama lantaran bisa meningkatkan potensi perekonomian bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kami dari DPRD merasa senang dengan aktivitas ini, karena adanya Kota Lama membuat ekonomi UMKM berputar,” ujar Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah di DPRD Surabaya, Rabu (8/5/2024).

    Politisi PAN ini menyatakan jika sudah diresmikan, maka Kota Lama di Surabaya yang terdiri dari tiga zona, yakni Eropa, Pecinan, dan Arab mampu menghadirkan daya tarik baru bagi wisatawan. Sebab, di kawasan tersebut sarat nilai sejarah.

    Oleh karena itu, kata dia gedung-gedung tua di sana harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Namun tetap berkoordinasi dengan pihak pemilik.

    Sebab, beberapa bangunan merupakan aset milik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

    “Koordinasi dengan pihak lain juga itu perlu, kalau bisa diajak kerja sama untuk mengembangkan UMKM,” ujarnya.

    Kendati demikian, Zuhro menyatakan bahwa penataan kawasan Kota Lama harus memperhatikan aspek kenyamanan pengunjung.

    Sebab, kata dia untuk menarik minat kunjungan tidak hanya cukup menghadirkan sudat pandang estetika kawasan.

    “Seperti di area trotoar antar pedang dikasih jarak memberikan ruang untuk pejalan kaki, terus supaya kendaraan bermotor bisa melintas lancar lokasi parkir harus diatur,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia menambahkan pemerintah kota (pemkot) setempat bisa memberikan kemudahan izin usaha bagi para pelaku UMKM yang nantinya membuka lapak usaha di Kota Lama dan membantu proses pemasaran.

    “Pemkot, pelaku UMKM, dan warga di sana dikumpulkan untuk berdiskusi upaya meramaikan Koya Lama. Karena potensi di sana besar, apalagi kalau untuk kafe sama kedai kopi tempat berkumpulnya anak muda,” kata dia.

    Saat ini tahapan penataan Kota Lama tersisa 30 persen, salah satunya upaya menerapkan konsep kabel tanam. Pemkot masih harus berkoordinasi dengan beberapa pihak, seperti Telkom dan PLN.

    Ditargetkan Kota Lama, khususnya di Zona Eropa bisa diresmikan pada akhir Mei 2024 atau bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-731 tahun. [ADV]

  • Starlink Masuk ke Pasar Ritel RI Bikin Gaduh, Ini Sebabnya

    Starlink Masuk ke Pasar Ritel RI Bikin Gaduh, Ini Sebabnya

    Jakarta

    Kehadiran Starlink masuk ke pasar ritel Indonesia menimbulkan polemik. Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan kegaduhan tersebut harusnya tidak terjadi jika pemerintah tetap menjaga ruang lingkup usaha Starlink.

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan perizinan kepada Starlink sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan Internet Service Provider (ISP).

    Ardi menuturkan pemerintah sebagai regulator tak hanya sekedar memberikan lisensi penyelenggara jasa telekomunikasi saja, tetapi juga memperhatikan dampak industri telekomunikasi ke depannya.

    “Tak diberikannya izin ISP, Starlink juga bisa menjual layanan telekomunikasinya di Indonesia. Kolaborasi dengan ISP lokal akan membuat kapasitas Starlink masih dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia. Starlink dapat menjual backhaulke anggota APJII. Menurut saya kerjasama dengan ISP lokal merupakan langkah yang sangat fair,” ujar Ardi.

    Sebagai informasi, sebelum masuk ke pasar ritel, Starlink hanya melayani pelanggan bisnis karena menjadi backhaul untuk anak perusahaan Telkom, yaitu Telkomsat.

    Lebih lanjut, Ardi mengungkapkan kerjasama dengan APJII selain dapat memberikan mendongkrak bagi industri telekomunikasi nasional, tetapi akan mempermudah pemerintah dalam melindungi transaksi dan lalu lintas data masyarakat Indonesia yang menggunakan Starlink tersebut.

    Disampaikannya bahwa melalui kerja sama dengan ISP lokal, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap data yang melewati jaringan Starlink terlindungi dengan baik dan aman. Hal ini berbanding terbalik ketika Starlink dapat menyediakan layanan langsung ke masyarakat maka akan berpontensi membuat potensi kerentanan data masyarakat Indonesia.

    “Sehingga kerja sama Starlink dengan ISP lokal, memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi keamanan secara tepat dan memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna,” ungkapnya.

    Adapun kerjasama yang dimaksud itu pemerintah memiliki kontrol atas akses telekomunikasi di Indonesia melalui ISP lokal guna mendukung lawful intercept, pemblokiran terhadap konten-konten berbahaya, seperti judi online, terorisme, dan lainnya.

    “Jika ingin menjual layanan di Indonesia harusnya Starlink ikut koridor perundang-undangan yang berlaku. Mereka harus tunduk terhadap aturan yang sudah berlaku bagi seluruh pelaku usaha telekomunikasi di Indonesia. Termasuk membangun NOC di Indonesia,”ucap Ardi.

    Ardi menyarankan agar Starlink juga berkolaborasi dengan para penyedia jasa internet (ISP) lokal dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

    “Sudah saatnya Starlink melakukan kolaborasi bisnis dengan teman-teman ISP local. Dengan masih banyaknya daerah yang belum memiliki broadband yang memadai, membuat peluang bisnis kolaborasi Starlink dan ISP lokal masih sangat besar,” pungkas Ardi.

    (agt/fay)

  • Menkominfo Yakin Starlink Elon Musk Tak Ancam Pemain Lokal

    Menkominfo Yakin Starlink Elon Musk Tak Ancam Pemain Lokal

    Jakarta

    Satelit Starlink milik Elon Musk akan memperluas jangkauan layanan internet di Indonesia dengan menyasar pelanggan ritel. Sejumlah penyelenggara telekomunikasi dalam negeri pun merasa terancam.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberikan penegasan kehadiran Starlink itu tidak akan menjadi ancaman.

    “Nggak mengancam. Kita tunggu saja uji laik operasinya,” kata Budi ditemui awak media di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

    Sebagai informasi, Starlink telah hadir di Indonesia sejak Juni 2020 yang saat itu hanya menyediakan akses ke pelanggan bisnis. Starlink mendapatkan hak labuh satelit khusus non geostationer (NGSO) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Hak labuh tersebut berlaku untuk layanan backhaul dalam penyelenggaraan jaringan tertutup anak perusahaan Telkom, yakni Telkomsat. Sekarang, rupanya Elon Musk ingin memperluas jangkauan pasar Starlink dengan menyasar sektor business to consumer (B2C).

    Adapun, Starlink harus menjalani tahapan Uji Laik Operasi (ULO) sebelum resmi beroperasi jualan internet ke pelanggan akhir. Rencana pengujian tersebut dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bulan depan.

    Sebagai informasi, ULO adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional dalam pemenuhan standar minimum penyelenggaraan telekomunikasi. Jika dinilai berhasil, maka Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen) Kementerian Kominfo akan menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO).

    Menkominfo menjanjikan Pemerintah Indonesia akan mengedepankan kesetaraan dan keadilan masuknya Starlink tersebut.

    “Pokoknya kita semuanya akan memberi ruang yang fair untuk semua. Mereka mau investasi mereka mau berusaha, silakan saja, tapi harus sesuai dengan regulasi Indonesia begitu,” pungkasnya.

    (agt/fay)