Xcloud.id

BUMN: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

  • OCA Permudah Pelaku Usaha Menjalin Hubungan Lebih Personal dengan Pelanggan

    OCA Permudah Pelaku Usaha Menjalin Hubungan Lebih Personal dengan Pelanggan

    Jakarta: Keterlibatan pelanggan dengan perusahaan atau brand kini sudah tidak lagi sekadar interaksi transaksi, tetapi mencakup personalisasi dengan respons yang cepat. Bagi bisnis modern, menjalin hubungan yang kuat adalah kunci menciptakan loyalitas pelanggan.

    Di sinilah OCA Indonesia menjadi solusi omnichannel terkemuka bagi pelaku usaha untuk lebih dekat dengan pelanggannya. Dengan strategi omnichannel dari OCA, brand dapat terhubung dengan pelanggan melalui berbagai platform secara efisien dan konsisten.

    Solusi omnichannel dari OCA menawarkan komunikasi yang terintegrasi. Diversifikasi channel komunikasi di era digital sangat penting bagi pelaku bisnis untuk terhubung dengan berbagai macam karakter pelanggan.

    Memanfaatkan omnichannel dengan beragam channel komunikasi yang tersedia seperti media sosial, WhatsApp, email, dan berbagai channel komunikasi lainnya, menjamin setiap pesan dari brand dan respons dari pelanggan di berbagai platform tetap konsisten, relevan, dan personal.

    Cara ini berperan besar dalam membangun hubungan emosional serta kepercayaan
    dengan pelanggan. Salah satu keunggulan solusi omnichannel dari OCA adalah kemampuannya untuk menyesuaikan pesan sesuai dengan preferensi pelanggan. Misalnya, pelanggan yang lebih sering berinteraksi melalui WhatsApp akan menerima promosi, layanan, atau bantuan yang sesuai dengan kebiasaan mereka melalui platform tersebut.

    Dengan WhatsApp API yang juga ada di OCA, pelaku bisnis dapat dengan mudah mengirim notifikasi, mengonfirmasi transaksi, dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat.

    Lebih jauh lagi, OCA telah memiliki layanan chabot yang dapat membantu pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggannya selama 24/7. Chatbot ini bisa menangani pertanyaan yang umum ditanyakan dan memberikan jawaban otomatis terkait informasi produk atau layanan.

    Dengan begitu, tim customer service perusahaan bisa lebih fokus pada masalah yang lebih kompleks untuk meningkatkan layanan. Automasi ini meningkatkan efisiensi operasional dan membuat pelanggan lebih puas dengan layanan yang cepat dan tanggap.

    Solusi Unggul OCA Indonesia

    Salah satu tantangan dalam komunikasi di berbagai platform adalah memastikan konsistensi pesan. Di sinilah solusi dari OCA menjadi penting dalam menyelaraskan pesan di setiap channel, mulai daremail, WhatsApp, hingga media sosial. Pesan yang konsisten mencegah kebingungan yang mungkin muncul dari informasi yang disampaikan, seperti mengenai informasi promosi dari suatu produk. Konsistensi pesan juga memperkuat identitas brand.

    “Kami percaya, komunikasi yang mendukung keberlanjutan bisnis adalah fondasi untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan pendekatan data driven, kami hadirkan OCA sebagai solusi yang mendukung bisnis untuk terhubung dengan pelanggan secara efektif, efisien, dan lebih personal,” ujar EVP Digital Business and Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 November 2024.

    Belum cukup sampai di situ, solusi yang diberikan OCA memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data dari berbagai interaksi guna lebih memahami pelanggannya. Data ini bisa diolah untuk melihat tren, preferensi, dan pola interaksi untuk berkomunikasi dengan pelanggan lebih efisien dan efektif.

    Dengan wawasan yang lebih baik, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih relevan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Data yang diolah oleh OCA memudahkan perusahaan menawarkan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan atau promosi yang lebih tepat waktu, sekaligus membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan.

    Hingga saat ini OCA telah membantu banyak pelaku bisnis untuk mengelola lebih dari 100 ribu pesan per bulan dengan peningkatan waktu respons sebesar 67 persen, memberikan berkontribusi signifikan pada kepuasan pelanggan hingga 95 persen.

    Dengan otomatisasi dan efisiensi komunikasi yang diberikan oleh OCA, pelaku bisnis turut berperan aktif dalam mengurangi penggunaan sumber daya fisik seperti energi dan kertas, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • PT SIER terima penghargaan bidang keberlanjutan di Asia

    PT SIER terima penghargaan bidang keberlanjutan di Asia

    Kami percaya kawasan industri hijau bukan hanya masa depan, tetapi juga tanggung jawab kami sebagai pelaku industri

    Surabaya (ANTARA) – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menerima Penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 yang merupakan apresiasi di bidang keberlanjutan di Asia.

    “Penghargaan ini semakin menegaskan posisi SIER sebagai salah satu pelopor dalam pengelolaan kawasan industri yang ramah lingkungan. Dengan sejumlah inisiatif inovatif, SIER akan terus menunjukkan kepemimpinan dalam industri yang berkelanjutan,” kata Direktur Utama (Dirut) PT SIER, Didik Prasetiyono dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Salah satu proyek unggulan saat ini adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Lestari di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), yang mengusung pendekatan zero waste to landfill.

    “Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen kami dalam menerapkan praktik keberlanjutan dan transparansi. Kami percaya kawasan industri hijau bukan hanya masa depan, tetapi juga tanggung jawab kami sebagai pelaku industri,” kata Didik.

    Dengan diraihnya Penghargaan ASRRAT ini, Didik menegaskan SIER bersama perusahaan-perusahaan terkemuka yang sebelumnya meraih Penghargaan ASRRAT. Di antaranya Unilever Indonesia, Bank Mandiri, Pertamina, Pelindo dan Telkom Indonesia.

    Perusahaan-perusahaan ini telah dikenal karena menetapkan standar baru dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

    Dengan penghargaan ini, lanjutnya, SIER memperkuat reputasinya sebagai penggerak utama dalam pembangunan industri yang bertanggung jawab.

    Di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, keberhasilan SIER menjadi bukti bahwa keduanya dapat berjalan beriringan.

    “Keberlanjutan bukan sekadar tujuan, melainkan kebutuhan. Kami bangga dan semoga semakin menjaga sustainability dalam praktik-praktik berusaha di kawasan industri,” kata Didik yang juga menjabat Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI).

    Penghargaan ASRRAT diselenggarakan setiap tahun oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR). Lembaga ini memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menetapkan standar tinggi dalam pelaporan keberlanjutan di Asia.

    Memasuki tahun ke-20, ajang ini mencakup partisipasi perusahaan dari berbagai negara termasuk Indonesia, Filipina, Bangladesh, Rusia dan Australia.

    Untuk juri tahun ini dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan ekonom berpengaruh lainnya.

    Selain itu terdiri atas akademisi dan praktisi terkemuka dalam bidang keberlanjutan di Asia. Oleh karena itu, proses penilaian dilakukan secara ketat, kredibel dan transparan.

    Chairman Board of Trustee NCCR, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan dalam laporan Global Corporate Sustainability OECD 2024, peningkatan pelaporan keberlanjutan tidak hanya memperkuat manajemen risiko, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

    Dalam lanskap yang terus berkembang, perusahaan semakin dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap praktik dan tujuan berkelanjutan.

    Begitu pula dalam survei Morgan Stanley, 85 persen investor pada 2026 memilih investasi berkelanjutan. Hal ini mencerminkan preferensi yang terus tumbuh terhadap perusahaan yang menyelaraskan strategi mereka dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    “Salah satu contoh nyata adalah BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia. Pada 2013, BlackRock mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam kerangka investasinya untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan berbasis data, menjadi standar baru di industrinya,” ujarnya.

    Meskipun kemajuan telah dicapai, lanjutnya, masih ada tantangan signifikan dalam pelaporan keberlanjutan. Perusahaan sering menghadapi kendala dalam bentuk kerangka regulasi yang tidak konsisten dan kesulitan dalam memverifikasi data, yang kerap menghambat pelaporan yang komprehensif.

    “Tantangan-tantangan ini juga menghadirkan peluang besar untuk inovasi. Teknologi baru dapat merevolusi proses pelaporan, meningkatkan efisiensi, dan kredibilitas. Sebagai contoh teknologi blockchain dapat memastikan transparansi rantai pasok dengan mencatat setiap transaksi, sehingga meningkatkan akuntabilitas,” ungkapnya.

    Menurut Bambang, ada tiga pilar transparansi dan akuntablitas. Yakni mengintegrasikan keberlanjutan dalam struktur tata Kelola, mengoperasionalisasi transparansi di seluruh rantai nilai dan memberikan insentif dan pelatihan untuk akuntabilitas.

    “Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat melampaui kepatuhan regulasi dan menginternalisasi transparansi serta akuntabilitas sebagai inti dari praktik bisnis mereka. Ini tidak hanya membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan tetapi juga melindungi investasi dan mendorong ketahanan jangka panjang,” ucapnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gaet Finnet, Alfamart Kini Terima Pembayaran Penerimaan Negara

    Gaet Finnet, Alfamart Kini Terima Pembayaran Penerimaan Negara

    Jakarta –

    Alfamart bersama PT Finnet Indonesia (Finnet) meluncurkan layanan pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN). Hadirnya layanan ini memungkinkan masyarakat dapat langsung menyetor penerimaan negara melalui gerai-gerai Alfamart di seluruh Indonesia.

    Layanan MPN memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran penerimaan negara seperti pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), cukai dan lainnya.

    “Hadirnya layanan ini merupakan bagian dari visi Alfamart untuk menyediakan dan memudahkan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tidak hanya kebutuhan pokok namun juga transaksi layanan elektronik lainnya,” ujar Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan saat launching layanan MPN di toko Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Tangerang, Kamis (21/11/2024). MPN adalah modul penerimaan negara yang memuat serangkaian prosedur penyetoran, pengumpulan data, dan pelaporan penerimaan negara dalam bentuk sistem yang terintegrasi.

    “Alfamart memahami bahwa akses pembayaran penerimaan negara harus inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan menggandeng Finnet, Alfamart menghadirkan solusi yang mendukung program pemerintah dalam digitalisasi layanan publik, yang sejalan dengan langkah Alfamart untuk mewujudkan transformasi digital,” kata Ryan.

    Sementara Direktur Enterprise Business Finnet Aziz Sidqi, mengatakan bahwa sebagai bagian dari Telkom Indonesia (Telkom) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI), Finnet berkomitmen untuk membangun ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Finnet tetap dalam koridor yang diatur oleh Bank Indonesia sebagai regulator.

    “Sebagai perusahaan yang lahir dari Bapak Telkom dan Ibu Bank Indonesia di tahun 2006, menjadikan Finnet perusahaan yang sangat merah putih, yang berkomitmen membangun ekosistem pembayaran digital di Indonesia” jelas Aziz.

    Pada tahun 2018, Finnet dipercaya menjadi Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) selain Bank dan POS. Dengan kepercayaan tersebut membuat Finnet dapat bersinergi dengan Pemerintah mendukung program yang telah dicanangkan demi meningkatkan penerimaan keuangan negara.

    “Dengan ditunjuknya Finnet sebagai LPL membuka peluang kami untuk berkontribusi bagi negeri dalam rangka memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran baik pajak maupun bukan pajak yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan negara,” kata Aziz.

    “Setelah sekian lama kami berkolaborasi dengan Alfamart, pada hari ini kami menambah kolaborasi yang tidak hanya menambah manfaat bagi Alfamart dan Finnet tapi insyaallah akan menambah manfaat bagi bangsa kita tercinta,” sambung Aziz.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) melalui Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Hatta Hasanudin menyambut baik kolaborasi antara Alfamart, Finnet, dan tentunya Kemenkeu dalam membangun ekosistem pembayaran penerimaan negara secara digital dan aman.

    “Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan akses masyarakat semakin luas untuk dapat melakukan pembayaran penerimaan negara melalui banyak kanal yang tersedia, salah satunya di Alfamart,” kata Aziz.

    Harapannya, dengan hadirnya layanan ini di seluruh gerai Alfamart, dapat memberikan pengalaman yang positif bagi pelanggan Alfamart, Finnet sebagai penyelenggara sistem pembayaran dan meningkatkan pendapatan Negara.

    Sebagai informasi, acada launching tersebut turut dihadiri oleh VP Bill Payment Business Moch Wasi’ul Hakim, VP Enterprise Fulfillment and Delivery Roosdiono, perwakilan Ditjen Pengelola Kas Negara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta jajaran manajemen Alfamart.

    (prf/ega)

  • Tanpa Kartu Fisik, Transaksi Makin Asyik Bisa Dapatkan Reward hingga Rp600 Ribu

    Tanpa Kartu Fisik, Transaksi Makin Asyik Bisa Dapatkan Reward hingga Rp600 Ribu

    JABAR EKSPRES  – Tren transaksi tanpa kartu berkembang pesat serta semakin digemari masyarakat Indonesia di berbagai kalangan.

    Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah transaksi non-tunai di berbagai sektor. Mulai dari ritel, transportasi, sampai dengan makanan juga minuman. Seperti peningkatan transaksi QRIS yang lonjakannya cukup tajam.

    Berdasarkan data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), volume transaksi QRIS meroket 104 persen pada Januari sampai dengan September 2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    BACA JUGA: Jadi Peserta Asuransi BRI Life, Tiga Tahun Bayar Angsuran Bisa di Klaim Tanpa Terjadi Kecelakaan

    Bukan hanya QRIS, transaksi tanpa kartu juga didukung layanan mobile banking makin digemari. Hasilnya, nasabah jadi lebih mudah menunaikan berbagai pembayaran tagihan. Contohnya tagihan listrik, PDAM, TV kabel juga internet, asuransi, cicilan, serta lainnya.

    Nah, BRI kini mempunyai aplikasi kartu kredit virtual di akun BRImo. Disana, anda tentu saja dapat melakukan transaksi tanpa kartu.

    Yang lebih menarik, BRI kini ada program reward hingga Rp600 ribu bagi nasabah beruntung dan memenuhi kriteria.

    BACA JUGA: Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Kembangkan Budidaya Alpukat

    Tak kalah penting, transaksi tanpa kartu juga antiribet. Bayangkan saja, anda tak perlu repot-repot membawa uang tunai maupun kartu fisik ke mana-mana.

    Praktis juga efisien, tidak perlu repot mencari uang tunai atau kartu fisik, terlebih lagi bila sedang terburu-buru saat hendak bepergian.

    Untuk itu, BRI menghadirkan aplikasi BRImo sebagai solusi mobile banking yang memungkinkan untuk kamu yang akan melakukan transaksi tanpa kartu.

    BACA JUGA: BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital Melalui BRIAPI

    BRImo juga menyediakan berbagai fitur transaksi tanpa kartu, mulai dari setor tunai, transfer uang, QRIS, tagihan bulanan meliputi listrik, PDAM, pascabayar, Telkom, TV kabel dan internet, asuransi, cicilan, dan masih banyak lainnya. (dian)

     

  • Menkopolkam Budi Gunawan Bakal Gandeng Google Cs untuk Berantas Judi Online

    Menkopolkam Budi Gunawan Bakal Gandeng Google Cs untuk Berantas Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyampaikan pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan platform teknologi seperti Google, X.com, dan lain sebagainya untuk memberantas judi online. 

    Adapun, pada hari ini pemerintah melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring yaitu Kemenkopolkam, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, Jaksa Agung, Kepolisian dan TNI melakukan rapat yang membahas mengenai pemberantasan judi online

    Dalam rapat tersebut, Budi mengatakan terdapat 3 prioritas yang berhasil dicapai untuk memberantas judi online. 

    Pertama, desk pemberantasan judi daring bakal bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet seperti Telkom, Indosat dan lain sebagainya, untuk melakukan pemblokiran secara sistematis.

    Kedua, desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. 

    “Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan,” kata Budi saat konferensi pers di Komdigi, Kamis (21/11/2024).

    Prioritas ketiga adalah desk gabungan akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat judi online. 

    Dalam edukasi tersebut pemerintah akan terus berkampanye bahwa slot atau judi online adalah penipuan dan selama ini masyarakat ditipu oleh operator judi online. 

    “Masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online sudah disetting agar masyarakat pasti kalah, ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Budi menyebut terdapat 8,8 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online. Angka tersebut mencakup 80 ribu anak dibawah umur yang bermain judi online.

    Budi menjelaskan sampai dengan saat ini pemerintah mencatat pemain judi online di dalam negeri mencapai angka 8 juta orang. 

    Dari angka tersebut, Budi menyebut mayoritas pemain judi online adalah masyarakat yang berada di kalangan menengah kebawah.

    Tak hanya kalangan menengah kebawah, Budi mencatat ada sekitar 97 ribu anggota TNI dan Polri yang bermain judi online. Pemerintah, kata Budi juga mencatat juta pegawai swasta yang bermain judi online.

    Lebih lanjut, Budi pun menyampaikan bahwa pemerintah menemukan ada sekitar 80 ribu anak dibawah usia 10 tahun yang bermain judi online.

  • Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menilai wacana konsolidasi PT PLN (Persero) ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, berpotensi menambah beban dan menimbulkan masalah bagi perseroan.

    Dia menjelaskan, kalau kondisinya seperti sekarang, PLN akan memiliki dua kepala yakni BPI Danantara dan Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di perusahaan pelat merah.

    Oleh karena itu, segala keputusan strategis PLN harus dikomunikasikan dan minta persetujuan ke BPI Danantara serta Kementerian BUMN. Menurut Herry, hal tersebut malah memperpanjang birokrasi yang sebenarnya tidak perlu karena membuat gerak jadi lambat.

    “Dalam arti ada Danantara dan ada juga Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di BUMN, bisa jadi masuk ke Danantara akan tambah beban [bagi PLN],” ucap Herry kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).

    Dia juga berpendapat jika PLN bergabung dengan BPI Danantara, upaya PLN untuk peningkatan ketahanan ataupun swasembada energi bisa kena imbas.

    PLN, kata Herry, sudah punya rencana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun skenario bauran energi yang dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan masuknya PLN ke Danantara, bisa jadi lembaga baru itu nanti punya rencana lain dalam pemanfaatan aset PLN. 

    “Kalau tidak sinkron, ini bisa kacau dan musibah buat PLN,” imbuh Herry.

    Di sisi lain, Herry mengatakan , da juga keuntungan kalau PLN masuk ke Danantara. Misalnya, soal pembiayaan. Dia menyebut Danantara bisa membantu PLN untuk mencarikan pembiayaan. Ini tentunya dengan menjaminkan aset-aset gabungan BUMN gemuk di bawah Danantara. 

    Namun, Herry mengatakan ihwal yang seperti ini sudah bisa diatasi juga oleh PLN selama ini. Karena itu, nilai lebihnya agak sulit dicari, sekiranya posisi Danantara masih seperti sekarang.

    “Maksudnya seperti sekarang, ada dualisme dengan Kementerian BUMN. Mau dibilang superholding, tapi ya nggak super. Karena pengurus BUMN masih disalurkan dari Kementerian BUMN,” kata Herry. 

    “Begitu juga dengan keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, masih jadi kekuasaan Kementerian BUMN,” sambungnya.

    Danantara secara bertahap memang disiapkan sebagai cikal bakal superholding yang bakal mengonsolidasikan berbagai aset BUMN.

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

    Adapun tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pun menyambangi Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Menteng, Rabu (20/11/2024) siang ini.

    Dia menjelaskan pertemuan dengan pucuk pimpinan BPI Danantara itu sebagai bentuk silaturahmi antara satu sama lain. Menurut Darmawan, belum ada kesepakatan apapun antara PLN dengan BPI Danantara.

    Kendati demikian, dia menyebut tugas PLN masih akan tetap untuk menyediakan energi bersih dengan harga terjangkau.

    “Dalam hal ini tugas PLN gimana menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di saat yang sama menyeimbangkan antara growth juga environmental sustainability,” kata Darmawan.

  • PPN Naik Jadi 12%, Indosat

    PPN Naik Jadi 12%, Indosat

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) bakal menyesuaikan strategi bisnis seiring dengan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025. 

    Senior Vice President Head of Corporate Communication ISAT Steve Saerang mengatakan Indosat Ooredoo Hutchison senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dan terbuka untuk menjadi mitra bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan aturan dan tata kelola yang berlaku.

    “Terkait dengan kemungkinan kenaikan tarif PPN, Indosat terus melakukan kajian bisnis secara intensif,” kata Steve, Selasa (19/11/2024). 

    Kajian bisnis tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan fokus ISAT dalam memberikan pengalaman yang mengesankan atau marvelous experience bagi seluruh pelanggan, khususnya bagi pelanggan prabayar. 

    Di sisi lain, kata Steve, bagi pelanggan pascabayar nilai PPN secara otomatis akan berubah pada lembar tagihan. Hal tersebut menyesuaikan tanggal berlakunya aturan baru terkait PPN yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

    Adapun, jumlah pelanggan Indosat tercatat sebanyak 98,7 juta pada kuartal III/2024, turun tipis dari 99,4 juta pada kuartal III/2023. Jumlah pelanggan Indosat itu juga turun jika dibandingkan dengan semester I/2024 yang sebanyak 100,9 juta. 

    Indosat meraup laba bersih senilai Rp3,87 triliun, naik 39,14% YoY. Pertumbuhan laba ISAT itu ditopang oleh kinerja solid pendapatan yang senilai Rp41,81 triliun, tumbuh 11,61% YoY. Sejalan dengan itu beban pokok ikut meningkat menjadi Rp33,34 triliun, naik 9,70% YoY.

    Kontributor terbesar pendapatan ISAT berasal dari bisnis selular yang meraup Rp35,23 triliun, naik 9,52% YoY.  Sisanya berasal dari bisnis MIDI dan layanan telepon tetap. Aset Indosat tercatat sebesar Rp112,24 triliun pada September 2024, turun dari Rp114,72 triliun pada akhir 2023.

    Sementara itu, Head External Communications XL Axiata Henry Wijayanto menuturkan XL Axiata akan mengikuti aturan pemerintah mengenai peningkatan PPN menjadi 12% tersebut. Henry irit bicara mengenai rencana XL menyikapi perubahan PPN itu. 

    “XL Axiata akan mengikuti aturan dan ketentuan pemerintah untuk melakukan penyesuaian PPN 12% tersebut,” ujar Henry, Selasa (19/11/2024).

    EXCL tercatat memiliki jumlah pelanggan sebanyak 58,6 juta pada kuartal III/2024, naik tipis dari 58,5 juta pada semester I/2024. Adapun, pada 9 bulan pertama 2023, jumlah pelanggan XL Axiata sebanyak 57,5 juta. 

    XL Axiata melaporkan ARPU gabungan sebesar Rp43.000 pada kuartal III/2024, sedikit melandai jika dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada pada Rp44.000 tetapi lebih baik dari kuartal III/2023 yang berada pada Rp41.000. 

    Adapun, pendapatan dari data dan layanan digital menopang top line EXCL hingga Rp23,38 triliun atau 92% dari total pendapatan. Manajemen XL Axiata juga optimistis melihat perkembangan bisnis Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) yang terus bertumbuh. 

    Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal di hadapan Komisi XI DPR, bahwa tidak akan melakukan penundaan implementasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 2025.

    Di sisi lain, emiten telekomunikasi seperti EXCL, ISAT dan Telkomsel dari Telkom Group (TLKM) sedang berhadapan dengan tekanan pada rata-rata pendapatan per pengguna atau  Average Revenue per User (ARPU) minimal hingga kuartal III/2024. 

    Penurunan ARPU itu disinyalir lantaran kompetisi ketat dan adanya pelemahan daya beli. Pada saat bersamaan, jumlah pelanggan XL Axiata, Indosat dan Telkomsel bergerak stagnan, cenderung melandai. 

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • BPI Danantara Buka Peluang Tambah BUMN untuk Bergabung

    BPI Danantara Buka Peluang Tambah BUMN untuk Bergabung

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan pihaknya membuka peluang menambah jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.

    Hingga saat ini, sudah ada tujuh BUMN berskala besar yang bergabung di Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    “Iya, sementara tujuh dahulu. Nanti kan ada waktunya. Nanti ada tambahan,” kata Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad di kantor Danantara, Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (19/11/2024).

    Dalam waktu sepekan ini Muliaman memanggil jajaran direksi BUMN untuk melakukan pertemuan. Pada hari ini, Direktur Utama BRI Sunarso hadir dalam pertemuan tersebut pada pukul 10.00-11.45 WIB.

    Sementara itu, Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memenuhi undangan diskusi pukul 15.00-16.47 WIB. Seusai pertemuan yang digelar tertutup itu, keduanya enggan memberikan pernyataan apa pun kepada awak media di lokasi.

    Namun, Muliaman membeberkan isi pertemuan tersebut. “Kita tadi ngobrol-ngobrol saja. Nanti tentu saja dengan semuanya yang tujuh yang akan diserahkan ke Danantara. Lebih banyak perkenalan sebetulnya,” ungkapnya.

    Pertemuan tersebut masih dalam tahap awal untuk BUMN yang turut bergabung dalam Danantara. Menurut Muliaman belum ada pembahasan detail.

    “Tidak ada hal-hal khusus. Komunikasi pendahuluan saja dan kita sepakat untuk mem-follow up proses ini sesegera mungkin. Mudah-mudahan dengan perkenalan itu bisa lebih efektif, saya kira tidak ada hal-hal lain,” tegasnya.

  • Strategi Baru Telkom Tingkatkan Keandalan Infrastruktur Digital Dalam Negeri

    Strategi Baru Telkom Tingkatkan Keandalan Infrastruktur Digital Dalam Negeri

    Jakarta –

    Telkom memperkuat posisinya sebagai pelopor transformasi digital Indonesia melalui peluncuran Netmonk Prime, sebuah solusi monitoring jaringan yang dirancang mendukung kebutuhan infrastruktur IT perusahaan.

    Solusi strategis ini hadir guna membantu pelaku bisnis mengoptimalkan operasional mereka dengan memastikan stabilitas dan performa infrastruktur digital.

    Komang Budi Aryasa, EVP Divisi Bisnis Digital PT Telkom, menjelaskan, kehadiran Netmonk Prime sebagai bagian layanan Netmonk merupakan wujud komitmen Telkom menyediakan solusi relevan dan tepat guna di era digital.

    “Perusahaan kini semakin bergantung performa infrastruktur IT untuk memastikan bisnis tetap berjalan optimal. Dengan Netmonk Prime, kami memberikan alat monitoring yang tidak hanya proaktif tetapi juga fleksibel diadaptasi sesuai kebutuhan spesifik organisasi,” ujar Komang dikutip dari siaran persnya.

    Netmonk Prime berbentuk dashboard monitoring ini menyediakan solusi pemantauan jaringan, server, dan website/API secara menyeluruh.

    Dengan pemantauan real-time, solusi ini memungkinkan tim IT perusahaan mengidentifikasi potensi masalah sedini mungkin, sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan untuk meminimalkan dampak. Netmonk Prime juga menyediakan laporan mendalam guna memberikan wawasan lebih baik tentang kondisi infrastruktur IT yang sedang berjalan.

    Komang Budi Aryasa menambahkan, salah satu keunggulan Netmonk Prime adalah fleksibilitasnya. Fitur custom built dirancang untuk memungkinkan perusahaan menyesuaikan solusi ini sesuai standar internal penggunannya, termasuk tampilan dashboard dan format laporan yang dapat diatur sesuai preferensi.

    “Dengan begitu, perusahaan tidak hanya mendapatkan data, tetapi juga wawasan relevan untuk pengambilan keputusan lebih strategis,” jelasnya.

    Dashboard interaktif yang ditawarkan Netmonk Prime memberikan visibilitas penuh pada status jaringan, server, hingga performa website atau API. Melalui antarmuka yang diklaimmudah digunakan, sehingga tim IT dapat memantau penggunaan CPU, RAM, penyimpanan, hingga stabilitas konektivitas secara real-time.

    Tidak hanya itu, fitur prediktif yang terintegrasi di dalamnya membantu perusahaan untuk memahami tren penggunaan dan mencegah potensi gangguan sebelum terjadi.

    Telkom menonjolkan aspek integrasi sebagai nilai tambah utama dari Netmonk Prime. Solusi ini dapat dihubungkan dengan berbagai aplikasi pihak ketiga yang telah digunakan oleh perusahaan, menciptakan ekosistem digital yang lebih efisien dan terhubung. Dengan integrasi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan data monitoring untuk mendukung operasional yang lebih lancar dan terkoordinasi.

    Komang menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif dalam membangun solusi digital yang dapat diandalkan.

    “Kami percaya bahwa kebutuhan setiap perusahaan unik. Karena itu, kami menghadirkan fleksibilitas dan integrasi sebagai inti Netmonk Prime. Hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan manfaat maksimal sistem monitoring tanpa harus mengorbankan standar atau preferensi sendiri,” tuturnya.

    (agt/agt)