Xcloud.id

BUMN: PT Pupuk Indonesia

  • Pupuk Indonesia pastikan stok pupuk bersubsidi untuk petani aman selama musim tanam 2025

    Pupuk Indonesia pastikan stok pupuk bersubsidi untuk petani aman selama musim tanam 2025

    Senin, 22 September 2025 19:45 WIB

    Pekerja mengangkut pupuk di gudang Lini III Pupuk Indonesia, Awipari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (22/9/2025). Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam 2025 secara nasional dalam kondisi aman dengan ketersedian stok pupuk jenis urea, NPK Form biasa, NPK Kakao, ZA, dan organik mencapai 1.496.877 ton. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/tom.

    Pekerja mengangkut pupuk di gudang Lini III Pupuk Indonesia, Awipari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (22/9/2025). Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam 2025 secara nasional dalam kondisi aman dengan ketersedian stok pupuk jenis urea, NPK Form biasa, NPK Kakao, ZA, dan organik mencapai 1.496.877 ton. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Pembangunan Pusri IIIB, Pupuk Indonesia Canangkan Revitalisasi Pabrik Tua

    Usai Pembangunan Pusri IIIB, Pupuk Indonesia Canangkan Revitalisasi Pabrik Tua

    Bisnis.com, SURABAYA – PT Pupuk Indonesia (Persero) memulai pembangunan Pabrik Pusri IIIB melalui anak usahanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Proyek pabrik pupuk ini disebut sebagai bagian dari strategi revitalisasi industri pupuk nasional.

    Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pada 2023 lalu, 8 Bank telah menyatakan komitmennya berupa kredit sindikasi senilai Rp9,32 triliun. Delapan bank yang terlibat saat itu antara lain BNI, Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten (BJB), dan Bank Sumsel Babel (BSB). 

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan Pusri IIIB akan menggantikan pabrik lama sekaligus menghadirkan infrastruktur modern yang mampu meningkatkan efisiensi konsumsi gas dari 32 MMBTU per ton menjadi 21,7 MMBTU per ton urea. Efisiensi tersebut setara dengan penghematan biaya produksi sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    “Kami sedang membangun satu pabrik bernama Pusri IIIB yang akan menggantikan pabrik yang sudah tua. Keberadaan pabrik ini akan menjadikan Pusri sebagai perusahaan pupuk tertua, tetapi dengan rata-rata umur pabrik yang paling muda dan paling efisien,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (26/9/2025).

    Rahmad menjelaskan, pembangunan Pusri IIIB merupakan bagian dari komitmen Pupuk Indonesia dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Strategi revitalisasi dilakukan melalui modernisasi fasilitas produksi yang sudah beroperasi sejak 1970-an dan pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan biaya produksi.

    Dengan kapasitas produksi dirancang sekitar 907.000 ton urea dan 660.000 ton amonia per tahun, Pusri IIIB diharapkan dapat menggantikan kontribusi pabrik lama yang sudah menurun kinerjanya akibat faktor usia. Modernisasi ini juga penting untuk mendukung target pemerintah mencapai swasembada pangan dan mengamankan pasokan pupuk nasional dalam jangka panjang.

    “Ke depan kami akan melakukan revitalisasi, karena pabrik-pabrik kami sudah tua. Kami sudah lama tidak melakukan pembangunan pabrik sejak tahun 2003,” ujarnya.

    Menurut Rahmad, dari total 15 pabrik urea yang dimiliki Pupuk Indonesia, delapan di antaranya telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Kondisi ini menyebabkan rata-rata konsumsi gas untuk memproduksi 1 ton urea mencapai 28 MMBTU, lebih tinggi dibandingkan standar global yang berkisar 24–25 MMBTU. Bahkan, pada delapan pabrik tertua, konsumsi gas bisa mencapai 32,2 MMBTU per ton urea.

    “Untuk urea saat ini rasio konsumsi energi kami tinggi sekali, rata-rata rasio konsumsi gas itu adalah 28 MMBTU per ton urea,” ujarnya.

    Karena itu, revitalisasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan pabrik tua yang tidak efisien. Melalui proyek Pusri IIIB dan modernisasi lainnya, konsumsi gas di seluruh grup Pupuk Indonesia ditargetkan dapat ditekan menjadi 25 MMBTU per ton urea pada 2035. Penurunan ini akan menghemat biaya produksi secara signifikan, memperbaiki margin keuntungan, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

    “Pak Prabowo menempatkan bahwa ketahanan pangan sebagai sebuah fundamental utama dan kami sangat bersemangat untuk bisa terus mendukung ketahanan pangan nasional,” ucap Rahmad.

    Pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dengan permintaan pupuk yang terus meningkat—mencapai lebih dari 9 juta ton per tahun untuk kebutuhan pertanian dalam negeri. Kehadiran Pusri IIIB diyakini dapat menjadi salah satu penopang utama kebijakan tersebut.

    Pupuk Indonesia sendiri saat ini menguasai sekitar 90% pangsa pasar pupuk nasional dengan total kapasitas produksi urea mencapai lebih dari 8 juta ton per tahun.

  • Pupuk Indonesia Mau Revitalisasi Pabrik Besar-besaran

    Pupuk Indonesia Mau Revitalisasi Pabrik Besar-besaran

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) berencana melakukan revitalisasi sejumlah pabrik untuk meningkatkan efisiensi produksi. Adapun saat ini, Pupuk Indonesia memiliki 15 pabrik urea, delapan di antaranya telah beroperasi lebih dari 30 tahun.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyebut kondisi ini membuat rata-rata konsumsi gas produksi 1 ton urea lebih tinggi dari standar global, yakni mencapai 28 MMBTU. Bahkan, terang Rahmad, untuk delapan pabrik berusia di atas 30 tahun, konsumsi gas rata-rata mencapai 32,2 MMBTU per ton Urea.

    “Untuk urea saat ini rasio konsumsi energi kami tinggi sekali, rata-rata rasio konsumsi gas itu adalah 28 MMBTU per ton urea,” kata Rahmad dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Karenanya, revitalisasi pabrik pupuk menjadi strategi yang dijalankan dengan memodernisasi pabrik tua hingga membangun pabrik baru. Efisiensi tersebut disebut dapat menekan biaya produksi sehingga harga pupuk subsidi dan nonsubsidi bagi petani tetap terjangkau.

    “Ke depan kami akan melakukan revitalisasi, karena pabrik-pabrik kami sudah tua. Kami sudah lama tidak melakukan pembangunan pabrik sejak tahun 2003,” ujarnya.

    Melalui revitalisasi, konsumsi gas di Pupuk Indonesia Grup diproyeksikan dapat ditekan menjadi 25 MMBTU per ton urea pada 2035. Efisiensi ini akan mampu menurunkan biaya produksi, sekaligus dapat menekan harga jual untuk petani.

    Pupuk Indonesia juga telah memulai pembangunan Pabrik Pusri IIIB melalui PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) yang ditargetkan rampung tahun 2027. Pusri IIIB diproyeksikan untuk menggantikan pabrik lama dengan infrastruktur modern.

    Pabrik ini mampu meningkatkan efisiensi konsumsi gas dari 32 MMBTU per ton menjadi 21,7 MMBTU per ton urea. Efisiensi tersebut setara dengan penghematan biaya produksi sekitar Rp 1,5 triliun per tahun.

    “Kami sedang membangun satu pabrik bernama Pusri IIIB yang akan menggantikan pabrik yang sudah tua. Keberadaan pabrik ini akan menjadikan Pusri sebagai perusahaan pupuk tertua, tetapi dengan rata-rata umur pabrik yang paling muda dan paling efisien,” tutupnya.

    (eds/eds)

  • Amran Marah, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Usai Dapat Laporan

    Amran Marah, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Usai Dapat Laporan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman langsung bertindak setelah mendengarkan laporan dan keluhan petani yang mengaku membeli pupuk bersubsidi dengan harga melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal itu terungkap dalam pertemuan Amran dengan petani yang digelar di kantornya, gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). 

    Menurut keterangan Kementan, 1.200 petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu yang melakukan aksi penyampaian aspirasi. Mereka membawa 4 tuntutan, yaitu memasukkan kelembagaan petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, modernisasi alsintan, peningkatan fasilitas irigasi dan reforma agraria.

    “Saya mau dengar langsung aspirasi karena yang dibawa adalah suara petani Indonesia. Pemerintah adalah pelayan rakyat, jadi setiap keluhan petani adalah masalah saya juga,” kata Amran.

    Dalam pertemuan itu, terungkap permasalahan pupuk bersubsidi di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Petani melaporkan harga jual pupuk di atas Rp300.000 per kuintal, melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp2.250 per kilogram untuk urea dan Rp2.300 per kilogram untuk phonska.

    Menanggapi hal itu, Amran langsung menelepon Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan memerintahkan Direktur Pupuk Kementan untuk menindak distributor ataupun pengecer yang melakukan penyelewengan harga pupuk.

    “Sekarang cek. Cabut izinnya mulai hari ini. Itu menyusahkan petani kita,” kata Amran.

    Amran juga merespons laporan petani di Kecamatan Kroya yang kesulitan pengairan. Dan, segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Barat dan Direktur Irigasi Pertanian Kementan untuk menunjang infrastruktur irigasi dan perpompaan.

    “Ini harus segera diselesaikan. Besok tim Kementan turun dan ketemu petaninya, selesaikan irigasi dan perpompaannya,” ucap Amran.

    Dia juga memenuhi tuntutan terkait modernisasi alsintan di Indramayu dan langsung memerintahkan pembentukan brigade pangan di Kecamatan Kroya dan menurunkan alsintan seperti hand tractor.

    Tidak hanya itu, Amran berjanji mendorong dan mengawal kelembagaan petani serta pengelolaan tanah hutan.

    “Intinya kami adalah pelayan rakyat. Kami akan monitor semua aspirasi Bapak Ibu. Doakan, jika tidak ada cuaca ekstrem, kita bisa swasembada pangan lebih cepat,” katanya.

    Ketua Serikat Tani Indramayu Damuri merasa bangga dengan perhatian Amran yang peduli dan langsung memberikan solusi konkret bagi mereka.

    “Kami menyampaikan keluhan langsung direspons cepat. Jangankan pupuk, persoalan pengairan akan langsung dicek. Terima kasih Mentan Amran yang memberikan jawaban yang membuat hati kami tenang dan bahagia,” katanya.

    Foto: Pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan petani Indramayu di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). (Dok. Kementan)
    Pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan petani Indramayu di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). (Dok. Kementan)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mentan: 1,6 juta lapangan kerja baru dari hilirisasi perkebunan

    Mentan: 1,6 juta lapangan kerja baru dari hilirisasi perkebunan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan hilirisasi perkebunan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru, serta membuka peluang ekonomi rakyat, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Hilirisasi perkebunan ini akan menciptakan 1,6 juta tenaga kerja,” kata Mentan Amran pada rapat koordinasi (rakor) bersama BUMN pangan membahas hilirisasi komoditas perkebunan yang dilaksanakan di Kantor PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Surabaya, Jatim, sebagaimana keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas perkebunan.

    “Jadi gini, ini sesuai arahan Bapak Presiden. Gagasan besar beliau, kita ingin hilirisasi perkebunan agar tercipta added value. Dalam program hilirisasi ini, kita juga lakukan replanting dengan tanaman baru,” ujarnya.

    Pada rakor tersebut Mentan Amran menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp9,95 triliun telah disiapkan, yang di antaranya untuk pengadaan bibit yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

    Ia menegaskan program itu tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

    “Yang menjadi motor penggerak pendampingan di lapangan adalah PTPN sebagai perusahaan negara. Anggarannya sudah cair dan kita akan tindak lanjuti terus-menerus,” ucap Mentan.

    Salah satu komoditas yang menjadi fokus adalah tebu. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk program bongkar ratoon yakni peremajaan tanaman tebu yang sudah tidak produktif.

    “Bayangkan, hanya dengan kebijakan saja dari pemerintah, bongkar ratoon yang biasanya hanya 5 ribu hektare per tahun, sekarang sudah mencapai 17 ribu hektare. Naik hingga 200 persen. Dan sekarang kita tambah lagi dana, bongkar ratoon gratis,” ujarnya.

    Dari alokasi Rp1,6 triliun tersebut, program bongkar ratoon ditargetkan mencakup 100 ribu hektare lahan, dengan fokus utama di Jawa Timur sebesar 70 ribu hektare, mencakup 26 kabupaten.

    Mentan menyebut program itu sebagai salah satu bantuan pemerintah terbesar di sektor perkebunan.

    “Kalau bisa, 3 bulan selesai. Dan, ini bukan akumulasi , tahun depan juga ada lagi. Jadi, tolong sampaikan kepada para petani, ayo segera bongkar ratoon, karena pemerintah sudah mencairkan dananya,” tegasnya.

    Selain itu Mentan juga menekankan kebijakan baru pemerintah terkait kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian, yang mana batas maksimal pinjaman subsidi sebelumnya telah dihapus. Kini, petani dapat mengakses pembiayaan KUR tanpa batas akumulasi selama memenuhi persyaratan.

    “Ini menunjukkan betapa besar perhatian Bapak Presiden kepada petani, sangat luar biasa, BUMN insya Allah akan bangkit ke depan, harus bangkit secara eksponensial. Teman-teman PTPN juga petarung, tinggal ditemani bertarung,” imbuh Amran.

    Selain tebu, beberapa komoditas strategis perkebunan lainnya seperti kakao, kelapa, kopi, mete, lada dan pala juga menjadi komoditas strategis yang akan dikembangkan.

    Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara unggul dan berjaya di sektor perkebunan di masa depan.

    Rakor Hilirisasi Komoditas Perkebunan digelar bersama BUMN pangan, antara lain Pupuk Indonesia Holding Company, Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding, PTPN I, PTPN IV, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PT Riset Perkebunan Nusantara, dan ID Food.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rajiv DPR Ingatkan Distributor Jangan Coba-Coba Gelapkan Pupuk Subsidi untuk Petani – Page 3

    Rajiv DPR Ingatkan Distributor Jangan Coba-Coba Gelapkan Pupuk Subsidi untuk Petani – Page 3

    Di samping itu, Rajiv menjelaskan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penyaluran pupuk bersubsidi dengan para petani di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung bekerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia, sebagai upaya terus mendorong dan mendukung program pemerintah untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

    “Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pertanian, salah satu tugas utama saya adalah memastikan setiap program pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup petani, berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Anggota DPR Fraksi Partai NasDem ini.

    Karena, kata dia, selama ini para petani mengaku bingung untuk menebus pupuk bersubsidi cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat ulah pejabat pusat. Padahal, lanjut Rajiv, para petani tersebut harus terdaftar dulu dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

    “Masalah yang dirasakan petani di daerah lain, keluh kesah utama para petani hampir sama di mana-mana. Saya selalu catat. Banyak selama ini miskomunikasi, mereka kira pakai KTP bisa menebus pupuk subsidi di kios tanpa terdaftar di e-RDKK. Meski pakai KTP itu bisa, tapi dia tetap harus terdaftar e-RDKK dulu,” ungkapnya.

    Selanjutnya, Rajiv juga ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan para petani sebagai penerima itu transparan, jelas, dan bisa diawasi bersama, tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi, serta aturannya harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani.

    “Setelah bimtek ini, saya harap petani tidak ada lagi yang bingung. Ketika saya reses mengecek ke dapil, tidak ada lagi para petani yang mengeluh tidak bisa menebus pupuk subsidi. Distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

     

  • Snowflake Bidik Pertumbuhan Agresif pada 2026, Optimalkan AI Data Cloud

    Snowflake Bidik Pertumbuhan Agresif pada 2026, Optimalkan AI Data Cloud

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan data cloud global, Snowflake, akan memperkuat ekspansi di Indonesia pada 2026 dengan mendorong layanan komputasi awan (Cloud) berbasis kecerdasan buatan (AI).

    Managing Director ASEAN Snowflake Satchit Jogeklar menuturkan pasar Indonesia memiliki potensi besar dan akan menjadi salah satu fokus utama perusahaan di kawasan Asia Tenggara.

    Meskipun tidak membagikan angka detail, Satchit menyampaikan kinerja Snowflake di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten.

    “Tahun ke tahun, jumlah tim kami di Indonesia sudah berlipat ganda, begitu juga dengan jumlah pelanggan. Laju ini masih akan berlanjut mengingat potensi pasar yang begitu besar,” kata Satchit, Rabu (17/9/2025).

    Dengan tren tersebut, lanjutnya, Snowflake menargetkan pertumbuhan bisnis yang semakin agresif pada 2026, lewat ekspansi layanan, peningkatan kapabilitas, dan penetrasi lebih dalam pada berbagai sektor industri.

    Snowflake menyiapkan strategi tiga pilar untuk mencapai target 2026 di Indonesia yaitu dengan membangun tim Snowflake yang semakin besar dan fokus mendukung kebutuhan unik pelanggan Indonesia. Kemudian, menggandeng perusahaan konsultan lokal, integrator sistem data dan AI, serta mitra global termasuk penyedia layanan cloud (hyperscalers) seperti AWS untuk percepatan transformasi digital.

    Perusahaan juga meluncurkan berbagai program peningkatan kompetensi data dan AI bagi komunitas Indonesia, mulai dari mahasiswa hingga profesional. Program seperti One Platform Program disiapkan untuk mendorong skala adopsi teknologi data di seluruh lapisan masyarakat.

    Satchit menekankan ekspansi Snowflake di Indonesia bukan semata soal menambah karyawan atau klien, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk membangun fondasi ekosistem data dan AI yang berkelanjutan.

    “Bukan hanya soal perekrutan, tapi juga bagaimana Snowflake bisa menjawab kebutuhan data Indonesia lewat kolaborasi dengan ekosistem lokal dan global serta investasi pada talenta digital,” kata Sachit.

    Satchit juga berbagi mengenai cara Snowflake membantu organisasi-organisasi Indonesia mengatasi tantangan dengan menyediakan platform terpadu yang menyederhanakan kompleksitas, meningkatkan efisiensi biaya, dan membuat implementasi AI menjadi mudah dan dapat dipercaya. 

    Di Indonesia, melalui “Self-Service Analytics Project” yang didukung oleh Snowflake, Evermos dapat meningkatkan jaringan reseller-nya dan menghasilkan 2x lebih banyak wawasan berbasis data.

    Sementara itu XLSMART melakukan migrasi 2 petabyte data dalam waktu kurang dari lima bulan, mencapai peningkatan kinerja 2,5x untuk laporan-laporan kritikal dan pengurangan biaya sebesar 41%.

    Pupuk Indonesia Holding Company memanfaatkan AI Data Cloud untuk membantu para petani meningkatkan hasil panen dengan menyediakan satu sumber data yang akurat dan bisa diakses oleh siapa saja, yang mendorong pertanian berkelanjutan.

     Satchit menyimpulkan bahwa berbagai perusahaan di Indonesia harus beralih dari data yang terpisah-pisah dan tidak teratur — menuju cara baru yang memilki kecerdasan terpadu. 

    “AI Data Cloud Snowflake akan berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan berbagai organisasi untuk menghapus pengkotak-kotakan data, memobilisasi data secara aman,” kata Satchit.

  • Belum Optimal dan Tepat Sasaran

    Belum Optimal dan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kepegawaian Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti penyaluran pupuk subsidi.

    Herman bilang, penyaluran belum dilakukan secara optimal. Sebab, masih banyak petani yang mengaku belum mendapatkan pupuk subsidi.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, BAKN mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Danantara Indonesia dan PT Pupuk Indonesia.

    “Ini kan masih banyak masalah ya. Misalkan seringkali kita mendengar para petani kekurangan pupuk bersubsidi,” ujarnya usai rapat di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 11 September.

    Herman bilang, penyaluran pupuk subsidi belum dilakukan dengan tepat sasaran. Sebab, ada temuan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani (e-RDKK) sudah tidak tepat sasaran.

    “Inilah yang kemudian ada beberapa hasil temuan. RDKK sudah tidak sesuai lagi dengan updating terhadap tepat sasaran,” katanya.

    Berkaca dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sambung Herman, pihaknya ingin memberikan rekomendasi terbaik.

    Terutama terkait sistem distribusi, harga pokok produksi di pupuk, dan pabrik pupuk. 

    “Supaya apa? Supaya kalau semakin efisien harga pokok produksinya bisa turun, maka dengan besaran biaya yang ada atau besaran subsidi yang ada, kuantum pupuknya bisa ditingkatkan. Atau kalau kuantum pupuknya tetap 9,55 juta, maka dana subsidi-nya akan bisa kita perkecilkan,” ujarnya.

    Karena itu, kata Herman, dalam rapat hari ini, BAKN telah memberikan penugasan pada masing-masing kementerian dan lembaga dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Danantara.

    “Danantara juga harus mendorong. Kementerian Keuangan tentu harus membuat skema. Skema subsidi itu selain tentu mensubsidi secara langsung terhadap harga supaya lebih rendah dan diterima oleh para penerima pupuk bersubsidi. Tetapi pada sisi lain juga investasinya untuk pabrik pupuk jalan. Supaya ke depannya kalau pabrik pupuknya baru akan lebih efisien,” ujarnya.

    Menurut Herman, semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk merevitalisasi program pupuk bersubsidi dan membuat tata kelola baru.

    “Ini adalah semata-mata untuk sama-sama menunjang menuju programnya Pak Prabowo Subianto untuk menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan,” ucapnya.

  • Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Santoso, meninjau dua Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Ngronggo, Rabu (10/09/2025).

    Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Ngronggo melakukan berbagai kegiatan usaha. Diantaranya UMKM, gerai sembako, event organizer, dan sanggar tari. Lalu Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul ini memasok bahan pokok Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tamanan.

    Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan koperasi serta memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk menggali potensi yang dihadapi koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

    Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat dan mitra strategis menjadi energi baru untuk menguatkan koperasi di daerah. “Di Kota Kediri ada 46 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum, namun baru 2 yang beroperasi. Harapannya, kunjungan ini bisa mendorong lebih banyak KKMP yang aktif dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan tiga tantangan utama dalam membangun koperasi, yaitu akses permodalan, keterkaitan dengan ekosistem bisnis nasional, serta peningkatan kapasitas manajemen. Ia menekankan perlunya dukungan konkret dari BUMN, perbankan, dan regulator agar koperasi tidak sekadar hidup, tetapi tumbuh tangguh serta mampu bersaing.

    Saat Wali Kota Kediri dan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul, Ketua KKMP Bandar Kidul Yanvi menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota Kediri.

    “Koperasi ini memang baru berjalan selama tiga minggu. Kami sangat berterima kasih kepada Mbak Wali yang telah memfasilitasi pendirian koperasi Merah Putih di seluruh Kota Kediri, termasuk memberikan akta notaris gratis, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta berbagai kemudahan lainnya. Sehingga koperasi ini bisa berdiri dan mulai berjalan,” ujar Yanvi.

    Tak lupa, ia juga mengapresiasi Dinas Koperasi UMTK dan jajarannya yang telah memberikan pendampingan dalam penyusunan administrasi koperasi, karena sangat membantu dalam tata kelola koperasi merah putih ini. Kemudian, berdirinya koperasi ini berangkat dari keyakinan akan program pemerintah pusat.

    “Kami yakin, program Pak Prabowo ini sangat bagus. Kami berupaya mencari titik temu bagaimana koperasi ini bisa berdiri meskipun tanpa modal awal. Alhamdulillah, kami menemukan sebuah konsep dari Bapak Haji Dahroni dan Bapak Arif pelaku usaha sekaligus owner SPPG Tamanan yang memungkinkan kami menjalin kerja sama dalam hal suplai bahan dapur ke SPPG Tamanan,” ungkapnya.

    Dari sinergi yang terbangun, KKMP Bandar Kidul sudah mulai merasakan keuntungan. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri pengurus dan anggota koperasi. Kemudian KKMP Bandar Kidul menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Perum Bulog dan Bank Mandiri.

    Hasilnya semua pihak mendukung. Saat ini, jumlah anggota aktif kami sebanyak 23 orang. Untuk memasok bahan pokok menu MBG di SPPG Tamanan, KKMP Bandar Kidul melibatkan toko atau pelaku usaha lokal.

    Sebelum peninjauan KKMP, terlebih dahulu dilakukan monitoring percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri pula perwakilan BUMN, perbankan Himbara, serta seluruh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Kediri. Mereka berdiskusi mengenai strategi percepatan agar koperasi segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Turut hadir dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan pada Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Ridky Irfan Wirautama beserta tim, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala OPD Pemkot Kediri, mitra strategis dari Bulog, Pertamina Patra Niaga, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan perbankan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI). [kun]

  • Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan 2.574 paket beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok.

    Gerakan Pangan Murah melalui penyaluran beras SPHP merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan Pupuk Indonesia Innovation Award (PIIA) 2025 dan dilakukan secara simbolis oleh Komisaris Utama Pupuk Indonesia Sudaryono didampingi oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi kepada tiga perwakilan masyarakat, Kamis (4/9).

    Kegiatan ini menjadi upaya perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) guna memberikan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya beras. Adapun kegiatan penyaluran akan dilaksanakan di lapangan parkir Kantor Pusat Pupuk Indonesia dimulai dari tanggal 8-19 September 2025.

    “Hari ini melalui langkah sederhana Pupuk Indonesia dalam mendukung Gerakan Pangan Murah Pemerintah, kita melaksanakan seremoni simbolis, kita akan membagikan voucher untuk masyarakat bisa membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Pupuk Indonesia, kata dia, memberikan voucher yang bisa dimanfaatkan masyarakat serta tenaga outsourcing dalam menebus paket beras SPHP. Setiap kepala keluarga yang memiliki voucher nantinya cukup membayar Rp 30.000 per untuk paket kemasan 5 kg.

    Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Di samping itu dapat memperkuat ketahanan pangan.

    “Pupuk Indonesia berharap setiap bulir beras yang kita bagikan bukan sekadar bahan pangan, melainkan sebagai simbol kepedulian Perusahaan kepada masyarakat. Inilah wujud nyata bahwa inovasi dan kebermanfaatan sosial berjalan seiring, menghadirkan harapan, menjaga ketahanan pangan, sekaligus mempererat hubungan Perusahaan dengan masyarakat,” tutup Rahmad.

    Sekadar informasi, Pupuk Indonesia menjadi salah satu BUMN yang dilibatkan pada program Gerakan Pangan Murah yang bersinergi dengan Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    Diketahui Pemerintah menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah. Program ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

    (akn/ega)