Xcloud.id

BUMN: PT Pupuk Indonesia

  • 40 Ton Pupuk Bersubsidi Dimanipulasi, Pemilik Toko di Kabupaten Bandung Ditangkap Polisi

    40 Ton Pupuk Bersubsidi Dimanipulasi, Pemilik Toko di Kabupaten Bandung Ditangkap Polisi

    JABAR EKSPRES  – Satuan Reskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap praktik manipulasi distribusi pupuk bersubsidi yang merugikan petani dan masyarakat.

    Sebanyak 40 ton pupuk berhasil disita dari tangan tersangka SS, seorang pemilik toko pupuk di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, yang diduga memanfaatkan kelangkaan pupuk untuk meraih keuntungan pribadi.

    Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, menjelaskan bahwa SS melakukan manipulasi data distribusi pupuk yang seharusnya disalurkan ke Kecamatan Nagreg dan sekitarnya, namun justru dijual keluar wilayah, yakni ke Kabupaten Garut.

    Tersangka mengakui telah mengubah data penyaluran pupuk subsidi sejak September 2024, dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar.

    “Akibat ulah tersangka, wilayah Kecamatan Nagreg dan sekitarnya mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi, sementara pupuk tersebut dijual di luar kawasan dengan harga lebih tinggi. Hal ini jelas merugikan petani dan masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Kusworo, Selasa (12/11).

    Kusworo menjelaskan, awal mula pengungkapan ini pada Kamis, 07 November 2024, Unit Tipidter Satreskrim Polresta Bandung mendapatkan informasi mengenai penjualan pupuk bersubsidi diatas HET.

    Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan pengecekkan ke toko milik SS dam dalam proses pengecekkan tersebut pihak kepolisian mendapatkan dokumen berupa nota penjualan pupuk bersubsidi yang harganya diatas HET.

    “Kami juga menemukan nota penjualan pupuk bersubsidi ke luar wilayah tanggung jawabnya (wilayah Kab. Garut),” katanya.

    Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pihak kepolisian menemukan adanya manipulasi data berupa laporan penjualan pupuk yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan karena yang dilaporkan oleh tersangka ke distributor bahwa harga yang dipakai sama dengan HET dan penjualan hanya di wilayah tanggung jawabnya yaitu Kecamatan Nagreg.

    Kemudian tersangka dan barang bukti berupa pupuk dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas ilegal tersebut diamankan di Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut.

    “Dalam pengungkapan kasus ini, Polresta Bandung, bersama dengan Dinas Perdagangan dan Pupuk Indonesia, berhasil menyita sekitar 40 ton pupuk yang dipasarkan secara ilegal. Barang bukti yang diamankan meliputi 410 karung pupuk PONSKA ukuran 50 kg, pupuk NPK, serta pupuk Korea, dengan total berat mencapai 40,95 ton,” ungkapnya.

  • El Nino Menghadang, Menko Pangan Jamin Distribusi Pupuk Subsidi Lancar – Page 3

    El Nino Menghadang, Menko Pangan Jamin Distribusi Pupuk Subsidi Lancar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan distribusi pupuk subsidi bisa berjalan lancar dari produsen ke konsumen baik di tingkat kios hingga petani. Hal ini diungkap Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Lampung Selatan bertemu dengan petani, kios dan distributor pupuk.

    “Saya sengaja ke lapangan dan nanti turun ke sawah-sawah milik petani untuk memastikan langsung tentang pupuk,” kata Zulhas, dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).

    Ketersediaan pupuk subsidi sangat penting dalam mempertahankan produktivitas pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim seperti kemarau panjang atau fenomena el nino.

     

    “Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ujar Zulkifli Hasan.

    Sebagaimana diketahui, pada 2024 pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi yang semulanya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Kebijakan penebusan juga semakin dipermudah oleh pemerintah. Proses penebusan cukup dilakukan hanya dengan membawa KTP oleh para petani yang sudah terdaftar di e-RDKK Kementerian Pertanian.

    Saat ini, pemerintah juga tengah membuka pendaftaran penerima pupuk subsidi 2025 hingga 15 November 2024, memberi kesempatan bagi petani untuk mengajukan diri sebagai penerima.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal memastikan pupuk subsidi tersedia sebanyak 1,2 juta ton di seluruh Indonesia.

    “Sekitar 175 persen dari stok minimum yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kami punya gudang lini 2 dan lini 3, jadi di setiap kabupaten kami memiliki gudang,” ujar Gusrizal.

    “Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ujar Zulhas.

     

  • Sidak di Lampung, Menko Pangan Pastikan Pupuk Melimpah

    Sidak di Lampung, Menko Pangan Pastikan Pupuk Melimpah

    Lampung: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan dan diskusi langsung dengan petani, kios dan distributor pupuk di Lampung Selatan, Minggu, 10 November 2024. Zulkifli memastikan distribusi pupuk subsidi lancar hingga ke tingkat kios dan petani.

    “Saya sengaja ke lapangan dan nanti turun ke sawah-sawah milik petani untuk memastikan langsung tentang pupuk,” kata Zulhas dalam keterangan pers, Senin, 11 November 2024.
     

    Kepada beberapa petani yang hadir, Zulhas bertanya langsung perihal ketersediaan pupuk subsidi di tingkat kios resmi, terutama mengingat masa-masa penting jelang musim tanam.

    Agus Triyono, petani dari desa Muara Putih selaku Ketua Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan membeberkan kondisi pupuk yang diterimanya pada tahun ini. “Terima kasih, Alhamdulilah, kuota pupuk dibandingkan dengan 2023, luar biasa benar. Sehingga, kami di Muara Putih tidak merasa kekurangan pupuk,” jelasnya. 

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mariyanto dari Kios Makmur, Desa Kalisari, Kecamatan Natar. “Kami sebagai kios merasa aman, tanpa ada tekanan dari manapun. Di 2024 ini, petani sangat nyaman, bahkan petani mengatakan, ‘kok pupuk melimpah-limpah?’ Saat ini, pupuk sangat terjamin sampai ke petani,” ungkapnya.  

    Di tempat yang sama, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal, memastikan pupuk subsidi tersedia sebanyak 1,2 juta ton di seluruh Indonesia. “Sekitar 175% dari stok minimum yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kami punya gudang lini 2 dan lini 3, jadi di setiap kabupaten kami memiliki gudang,” ungkap Gusrizal.

    Dalam kegiatan tersebut, Menko Pangan Zulhas, menekankan pentingnya ketersediaan pupuk subsidi dalam mempertahankan produktivitas pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim seperti kemarau panjang atau fenomena el nino. “Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ungkap Zulhas.

    Diketahui pada 2024 pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi yang semulanya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan penebusan juga semakin dipermudah oleh pemerintah. Proses penebusan cukup dilakukan hanya dengan membawa KTP oleh para petani yang sudah terdaftar di e-RDKK Kementerian Pertanian. 

    Saat ini pemerintah juga tengah membuka pendaftaran penerima pupuk subsidi 2025 hingga 15 November 2024, memberi kesempatan bagi petani untuk mengajukan diri sebagai penerima.

    Lampung: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan dan diskusi langsung dengan petani, kios dan distributor pupuk di Lampung Selatan, Minggu, 10 November 2024. Zulkifli memastikan distribusi pupuk subsidi lancar hingga ke tingkat kios dan petani.
     
    “Saya sengaja ke lapangan dan nanti turun ke sawah-sawah milik petani untuk memastikan langsung tentang pupuk,” kata Zulhas dalam keterangan pers, Senin, 11 November 2024.
     

    Kepada beberapa petani yang hadir, Zulhas bertanya langsung perihal ketersediaan pupuk subsidi di tingkat kios resmi, terutama mengingat masa-masa penting jelang musim tanam.
     
    Agus Triyono, petani dari desa Muara Putih selaku Ketua Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan membeberkan kondisi pupuk yang diterimanya pada tahun ini. “Terima kasih, Alhamdulilah, kuota pupuk dibandingkan dengan 2023, luar biasa benar. Sehingga, kami di Muara Putih tidak merasa kekurangan pupuk,” jelasnya. 
    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mariyanto dari Kios Makmur, Desa Kalisari, Kecamatan Natar. “Kami sebagai kios merasa aman, tanpa ada tekanan dari manapun. Di 2024 ini, petani sangat nyaman, bahkan petani mengatakan, ‘kok pupuk melimpah-limpah?’ Saat ini, pupuk sangat terjamin sampai ke petani,” ungkapnya.  
     
    Di tempat yang sama, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal, memastikan pupuk subsidi tersedia sebanyak 1,2 juta ton di seluruh Indonesia. “Sekitar 175% dari stok minimum yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kami punya gudang lini 2 dan lini 3, jadi di setiap kabupaten kami memiliki gudang,” ungkap Gusrizal.
     
    Dalam kegiatan tersebut, Menko Pangan Zulhas, menekankan pentingnya ketersediaan pupuk subsidi dalam mempertahankan produktivitas pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim seperti kemarau panjang atau fenomena el nino. “Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ungkap Zulhas.
     
    Diketahui pada 2024 pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi yang semulanya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan penebusan juga semakin dipermudah oleh pemerintah. Proses penebusan cukup dilakukan hanya dengan membawa KTP oleh para petani yang sudah terdaftar di e-RDKK Kementerian Pertanian. 
     
    Saat ini pemerintah juga tengah membuka pendaftaran penerima pupuk subsidi 2025 hingga 15 November 2024, memberi kesempatan bagi petani untuk mengajukan diri sebagai penerima.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Menko Pangan Dorong Penyederhanaan Regulasi Pupuk Subsidi

    Menko Pangan Dorong Penyederhanaan Regulasi Pupuk Subsidi

    Lampung: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengungkap pemerintah siap membuat aturan tata kelola pupuk bersubsidi lebih ringkas. 

    Di hadapan petani, pemilik kios pupuk, hingga distributor, Zulhas mengatakan terlalu banyak aturan yang mengatur mengenai penyaluran hingga penebusan pupuk bersubsidi, sehingga menyulitkan para petani.

    “Kendala utama kita kadang-kadang kebijakan kita ini kadang tidak sinkron, saya sudah rapat dengan Menteri Pertanian, Menteri PU, Menteri Kehutanan dan Lingkungan. Saya juga sudah berdiskusi Panjang dengan Pupuk Indonesia. Problemnya, penyaluran pupuk ini ruwet, rumit, persyaratannya macam-macam,” kata Zulhas saat menghadiri acara Rembuk Tani di Lapangan Sepak Bola Desa Marga Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, Minggu, 10 November 2024.
     

    Masalah lain yang disoroti Zulhas adalah kondisi finansial petani. Meskipun pupuk bersubsidi tersedia, banyak petani yang tidak memiliki uang untuk menebusnya. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa meminjam terlebih dahulu agar bisa memperoleh pupuk tersebut.

    Meski demikian Zulhas mengapresiasi kondisi ketersediaan pupuk di Lampung Selatan. Namun masih ditemukan berbagai permasalahan lapangan lainnya yang harus diselesaikan guna mendukung produktivitas pertanian.

    “Alhamdulilah, di sini ternyata, di Lampung tidak ada keluhan mengenai pupuk. Yang ada itu optimalisasi sawah kemudian saluran irigasi yang belum ada. Itu memang program prioritas. Sawah-sawah tadah hujan yang tidak optimal akan dioptimalisasi,” jelas Zulhas.

    Lebih lanjut Zulhas juga menekankan peran strategis ketersediaan stok pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Zulhas menyoroti pentingnya ketersediaan stok dan distribusi pupuk subsidi yang tepat Waktu bagi petani, terutama pada musim tanam. Ia berharap, pupuk selalu tersedia bagi petani di waktu yang tepat sebab pupuk adalah kunci keberhasilan panen yang optimal.

    Lampung: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengungkap pemerintah siap membuat aturan tata kelola pupuk bersubsidi lebih ringkas. 
     
    Di hadapan petani, pemilik kios pupuk, hingga distributor, Zulhas mengatakan terlalu banyak aturan yang mengatur mengenai penyaluran hingga penebusan pupuk bersubsidi, sehingga menyulitkan para petani.
     
    “Kendala utama kita kadang-kadang kebijakan kita ini kadang tidak sinkron, saya sudah rapat dengan Menteri Pertanian, Menteri PU, Menteri Kehutanan dan Lingkungan. Saya juga sudah berdiskusi Panjang dengan Pupuk Indonesia. Problemnya, penyaluran pupuk ini ruwet, rumit, persyaratannya macam-macam,” kata Zulhas saat menghadiri acara Rembuk Tani di Lapangan Sepak Bola Desa Marga Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, Minggu, 10 November 2024.
     

    Masalah lain yang disoroti Zulhas adalah kondisi finansial petani. Meskipun pupuk bersubsidi tersedia, banyak petani yang tidak memiliki uang untuk menebusnya. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa meminjam terlebih dahulu agar bisa memperoleh pupuk tersebut.
    Meski demikian Zulhas mengapresiasi kondisi ketersediaan pupuk di Lampung Selatan. Namun masih ditemukan berbagai permasalahan lapangan lainnya yang harus diselesaikan guna mendukung produktivitas pertanian.
     
    “Alhamdulilah, di sini ternyata, di Lampung tidak ada keluhan mengenai pupuk. Yang ada itu optimalisasi sawah kemudian saluran irigasi yang belum ada. Itu memang program prioritas. Sawah-sawah tadah hujan yang tidak optimal akan dioptimalisasi,” jelas Zulhas.
     
    Lebih lanjut Zulhas juga menekankan peran strategis ketersediaan stok pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Zulhas menyoroti pentingnya ketersediaan stok dan distribusi pupuk subsidi yang tepat Waktu bagi petani, terutama pada musim tanam. Ia berharap, pupuk selalu tersedia bagi petani di waktu yang tepat sebab pupuk adalah kunci keberhasilan panen yang optimal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Erick Thohir Minta 8 BUMN Keroyokan Dukung Makan Bergizi Gratis

    Erick Thohir Minta 8 BUMN Keroyokan Dukung Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

    Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

    “Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi,” ucap Erick.

    Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

    Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

    “Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” sambung Erick.

    Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

    “(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, “pungkas Erick.

    (ada/ara)

  • Mentan Amran Sulaiman Marah Besar Bikin Anak Buah Ketar Ketir, Penyaluran Pupuk 1 Tahun Lalu Belum Sampai ke Petani

    Mentan Amran Sulaiman Marah Besar Bikin Anak Buah Ketar Ketir, Penyaluran Pupuk 1 Tahun Lalu Belum Sampai ke Petani

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman marah besar. Tak terkira, bantuan penyaluran pupuk bersubsidi sejak awal tahun ternyata belum juga tiba di tangan para petani.

    Sontak, sang menteri langsung memanggil anak buah hingga pejabat daerah terkait. Dia merasa heran dengan sistem birokrasi di tanah air yang merugikan banyak rakyat kecil.

    Sederet penegasan hingga aturan baru tak ketinggalan ikut diungkap Mentan Amran. Seperti apa momennya tersebut? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

    Mentan Amran Sulaiman Cek Pupuk ke Petani

    Mentan Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa saat menggelar peluncuran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian, Rabu (6/11) di lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta lalu.

    Berdasarkan penuturan sejumlah kepala desa yang berasal dari Musi Rawas, Sumatera Selatan hingga Cilacap, Jawa Tengah, terungkap jika pupuk bersubsidi yang dianggarkan Kementan sejak Januari lalu ternyata belum kunjung tiba di tangan para petani.

    Momen tersebut selayaknya yang terungkap dalam unggahan akun Instagram @abdinegaranews_ beberapa waktu lalu.

    “Psk, pupuk belum bertambah?” tanya Mentan Amran.

    “Belum pak,” balas salah satu kepala desa.

    Setelah melakukan pengecekan lebih lanjut kepada kepala desa lainnya, hal serupa juga dialami para petani. Seketika, Amran langsung memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi.

    “Pak Dirut, kita harus bersama-sama bertanggungjawab. Pak Dirut, izin ke sini. Ini kira-kira apa masalahnya?” kata Amran.

    “Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya? Sekarang sudah bulan 11. Ada tambahan (pupuk) 100 persen. Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk tidak ada. Padahal pupuk kita numpuk,” imbuhnya.

    Tegaskan Aturan Baru

    Merasa kesal dengan sejumlah pihak yang bekerja tak maksimal, Amran kembali menegaskan tentang tambahan kuota pupuk bersubsidi yang dianggarkan Pemerintah.

    “Maaf, saya ulangi. Bapak Presiden kita telah menambah kuota sekitar 100 persen, bukan lagi 50 persen,” ungkapnya.

    Selain itu, Amran juga turut menyebut jika Pemerintah bakal mengeluarkan aturan baru mengenai pemutihan utang dengan kriteria kredit macet selama 10 tahun bagi petani, nelayan, hingga UMKM.

    Mentan Amran menyebut kebijakan penghapusan utang terhadap bank himbara ini merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil.

    “Yang kedua, kemarin ada utang nelayan, petani itu diputihkan oleh bapak Presiden. Karena begitu sayangnya bapak Presiden terhadap UMKM, nelayan, petani,” sebutnya.

    Colek Pejabat Setempat

    Sosok menteri yang dipercaya di akhir periode kepemimpinan Joko Widodo hingga Presiden Prabowo itu lantas tak segan meminta keterangan dari anak buah.

    “Nah ini kenapa pak,” ungkapnya.

    Namun alih-alih mendapat penjelasan, Amran justru mendapat keterangan tak terduga. Rachmat mengaku tak mengetahui secara pasti mengenai mekanisme penyaluran pada tingkat daerah.

    Meski demikian, Rachmat menegaskan jika dokumen mengenai penyaluran pupuk bersubsidi tersebut seharusnya rampung pada bulan Juli lalu.

    “Mohon maaf bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli. Ini yang saya belum tahu,” kata Rachmat.

    Mendengar hal ini, Amran seketika memerintahkan anak buah hingga sang kepala desa menghubungi Bupati terkait. Namun secara langsung, Amran dikejutkan kembali lantaran pejabat terkait disebut sang kepala desa tengah menjalani proses Pilkada.

    “Bisa enggak pak ditelepon langsung? Bupatinya,” tegas Amran.

    “Maka dari itu ya Pak, mohon maaf. Ini pupuk tidak boleh dipolitisasi, ini harus satu komando. Gubernur, Bupati, semuanya harus satu komando. Ini nanti cuma pakai KTP langsung bisa ambil, ini untuk petani. Coba bayangkan birokrasi kita, ini sudah hampir satu tahun tapi pupuk juga belum sampai,” tegasnya.

  • Video: Penyaluran Pupuk Subsidi Terhambat, Mentan Siap Bertindak

    Video: Penyaluran Pupuk Subsidi Terhambat, Mentan Siap Bertindak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan tegas memerintah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi untuk mencopot pihak yang menyebabkan terhambatnya penyaluran pupuk subsidi ke masyarakat tani. Amran pun menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menambah kuota pupuk subsidi senilai 100%.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Rabu, 6/11/2024).

  • Bocoran! Bulog Bakal Jadi Badan Langsung di Bawah Prabowo

    Bocoran! Bulog Bakal Jadi Badan Langsung di Bawah Prabowo

    Jakarta –

    Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

    Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

    Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

    “Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan ‘Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.’ Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim,” kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

    “Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong,” jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

    Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

    “Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat,” jelas Wahyu.

    Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

    “Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi ‘Ketua Kelasnya’ adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

    (hns/hns)

  • Pupuk Indonesia Memberdayakan Wanita Kelola Pertanian Melalui Kartini Tani

    Pupuk Indonesia Memberdayakan Wanita Kelola Pertanian Melalui Kartini Tani

    Bogor, Beritasatu.com – Peranan Kartini Tani PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mengembangkan pertanian sudah sangat berkembang. Hal ini dapat dilihat dari hasil “Panen Raya Padi Organik Program Kartini Tani Pupuk Indonesia” di lahan Agro Eduwisata Organik Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024) sebesar 9 ton/Ha, atau terdapat kenaikan sekitar 34 persen dari budidaya sebelumnya.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menyampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada beras. Kartini Tani ini menjadi program kolaborasi untuk mendukung percepatan swasembada tersebut. Ia menambahkan, Kartini Tani menjadi salah satu inisiatif Pupuk Indonesia sekaligus untuk memperkuat peran perempuan dalam industri pertanian, sehingga mampu menjadi penggerak kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat.

    “Kartini Tani di Mulyaharja ini mampu membuktikan jika peranan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan hasil panen. Melalui skema pemberdayaan, kelompok perempuan di Mulyaharja didorong untuk memperluas penerapan pertanian berkelanjutan,” ujar Tri Wahyudi.

    Di Mulyaharja ini, tambahnya, Pupuk Indonesia melakukan pembinaan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Ciharashas. Kartini Tani di sini mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi terkait budidaya pertanian padi organik, tanaman hidroponik dan tanaman hortikultura. Para Kartini Tani juga mendapatkan pendampingan budidaya dan mendapatkan rekomendasi pemupukan untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian. Kelompok ini juga mendapatkan monitoring pascapanen, dan bantuan pemasaran hasil produk pertaniannya.

    “Pupuk Indonesia juga membantu perpanjangan sertifikasi beras organik untuk mendukung meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui produk organik yang sertifikat kita serahkan hari ini juga. Pertanian organik dewasa ini sangat potensial, mengingat permintaan produk organik juga semakin besar seiring dengan meningkatnya pemahaman terhadap pola hidup sehat,” tandas Tri Wahyudi.

    Lebih lanjut ia menambahkan Pupuk Indonesia telah mengembangkan ekosistem produk berbasis organik dan hayati untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Hal ini menjadi penting bagi penggunaan jangka panjang untuk menjaga kesehatan ekosistem pertanian secara keseluruhan. Pupuk Indonesia meyakini dengan menyediakan berbagai pupuk organik bagi pertanian yang sehat, mampu mencapai ketahanan pangan Indonesia. Dalam budidaya di Mulyaharja ini, Pupuk Indonesia mengaplikasikan pupuk NPK Phonska Alam. Pupuk ini terbuat dari bahan-bahan mineral alam yang dapat digunakan dalam sistem pertanian organik. Memiliki kandungan hara N, P, dan K yang mudah larut, seimbang, dan terstandar sehingga kualitas terjamin.

    “Pupuk Indonesia bersama PIKA (Perkumpulan Istri Karyawan) Pupuk Indonesia melakukan pendampingan Kartini Tani. Mereka kita ajak untuk membuktikan kualitas dari NPK Phonska Alam. Harapannya, budidaya ini juga menginspirasi petani organik lain di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PIKA Pupuk Indonesia, Tata Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa, program Kartini Tani di Mulyaharja ini dikenalkan sejak tanggal 3 Februari 2024 lalu. Di sini, Kartini Tani telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan antara lain budidaya tanaman, manajemen hasil panen, serta memperkenalkan pupuk organik kepada petani perempuan untuk pertanian berkelanjutan.

    Secara nasional, ia menambahkan, Kartini Tani telah menyasar di lima titik wilayah, yaitu di Mulyaharja-Bogor ini, kemudian Indramayu, Banyuasin, Banyuwangi, dan Magelang. Kartini Tani di daerah tersebut dijalankan spesifik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing KWT, seperti komoditas buah naga, melon, cabai, dan lainnya.

    “Pupuk Indonesia bergerak di bidang pertanian, kami ingin mensupport semua program-program perusahaan, sehingga kami terjun langsung dengan membentuk Kartini Tani Indonesia. Di Mulyaharja penguatan peran Kartini Tani tersebut melalui pengembangan pertanian organik,” ujar Tata.

    Menurutnya, peran perempuan dalam pertanian sangat krusial. Kartini Tani sendiri merupakan program pemberdayaan perempuan untuk mempercepat swasembada pangan. Jumlah petani perempuan cukup besar, yaitu 14,4 persen dari petani yang ada di Indonesia.

    “Kartini Tani ini menjadi penggerak perempuan untuk turut aktif menjaga ketahanan pangan, selain itu juga turut mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat peran perempuan melalui langkah-langkah konkret yang mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan agribisnis, peningkatan kompetensi, dan digitalisasi usaha pertanian secara berkelanjutan,” pungkasnya.

    Merespons program Kartini Tani, Ketua KWT Ciharashas, Umyati mengaku mendapatkan banyak manfaat dengan bergabung Kartini Tani. Paling utama dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Karena dengan ilmu yang didapatkan, pendapatan yang diperoleh dari budidaya padi organik semakin optimal. 

    “Kami itu tadinya hanya Ibu-ibu rumah tangga. Sebelumnya wawasan kami seadanya, budidaya kami berasal dari turun-temurun orang tua. Setelah mengikuti pelatihan dari Kartini Tani banyak ilmu yang didapatkan, semakin optimal dalam pengendalian hama, bagaimana packaging yang baik,” ujarnya.

    Uum sapaan akrab Umyati mengaku berkat dukungan dari Pupuk Indonesia dan PIKA Pupuk Indonesia, ia bersama anggota KWT Ciharashas termotivasi untuk memajukan pertanian di Bogor, tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. 

    “Anggota KWT ini selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga pejuang pangan Indonesia. Kami sangat semangat sekali dalam mengembangkan pertanian karena di-support oleh Pupuk Indonesia dan PIKA Pupuk Indonesia,” pungkasnya. 

  • Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah mulai 2025 akan menyiapkan anggaran besar untuk mengejar target swasembada pangan pada 2028. Salah satunya untuk melakukan cetak sawah dan intensifikasi lahan.

    Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 15 triliun di 2025 untuk kedua proyek besar itu. 

    “Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare. Totalnya Rp 15 triliun,” terang Menko Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Alokasinya tersebar di beberapa kementerian/lembaga, semisal Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan. Itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar,” urai Zulhas.

    Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

    “Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan,” imbuh Zulhas. 

    Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

    “Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain,” tuturnya.