BUMN: PT Pupuk Indonesia

Presiden Prabowo Siapkan Perpres Penyaluran Pupuk Langsung ke Petani

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, Presiden Prabowo Subianto kini tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penyaluran pupuk bersubsidi sehingga mempermudah distribusi langsung kepada petani.

“Penyaluran pupuk bersubsidi langsung ke petani merupakan langkah konkret dalam mewujudkan janji Presiden Prabowo Subianto,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Perpres ini akan menjadi dasar hukum yang menyederhanakan alur pemberian pupuk subsidi, yang nantinya dikelola oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

“Ini bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam masa kampanye, bahwa kami ingin menyejahterakan rakyat dalam sektor ketahanan pangan, salah satunya memberikan pupuk bersubsidi langsung ke petani, kami ingin memutus mata rantai yang menghambat distribusi pupuk bersubsidi,” kata dia.

Wamentan Sudaryono menyampaikan, Kementerian Pertanian berkomitmen memastikan distribusi pupuk lebih transparan dan tepat sasaran, dengan memanfaatkan sistem elektronik untuk pendaftaran dan verifikasi data petani.

Wamentan menjelaskan, para petani nantinya hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menerima pupuk subsidi yang dibutuhkan. Langkah ini diharapkan mempercepat proses distribusi dan mengurangi birokrasi yang sering memperlambat akses petani terhadap pupuk subsidi.

“Melalui sistem berbasis elektronik ini, kami bisa mengurangi ketergantungan pada distributor. Ini akan memastikan harga pupuk lebih stabil dan sesuai kebutuhan petani,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan memangkas alur distribusi pupuk subsidi bagi para petani yang pada awalnya memerlukan surat keterangan dan regulasi yang rumit di daerah, kini menjadi hanya tiga level penyaluran.

Ia menyatakan, penyaluran pupuk subsidi tersebut hanya melalui Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, serta langsung diserahkan kepada para petani melalui gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian, nanti memutuskan SK-nya. Jadi, tidak lagi dari bupati atau gubernur dari kementerian lain, Kementan saja. Tadi, saya lihat itu ada delapan kementerian, bayangkan kan jadi rumit sekali. Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan,” kata dia seusai rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

13/11/2024 10:18
Serikat Petani Minta Pemerintah Perjelas Regulasi Baru Soal Distribusi Pupuk

Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah memperjelas kebijakan baru distribusi pupuk. Permintaan tersebut menyusul adanya rencana pemerintah untuk memangkas prosedur penyaluran pupuk bersubsidi ke petani mulai 2025.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menilai, keputusan yang akan diambil pemerintah untuk mempermudah penyaluran pupuk subsidi ke petani belum jelas.

“Harus diperjelas kebijakan baru distribusi pupuk yang baru tersebut seperti apakah,” kata Henry Saragih kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

Dia juga meragukan jumlah regulasi yang dipangkas oleh pemerintah yakni 145 regulasi untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi.

“Apakah benar ada 145 regulasi yang selama ini mengatur distribusi pupuk?” tanya dia.

Di sisi lain, SPI mengusulkan agar pemerintah mendukung petani untuk memproduksi pupuk organik, misalnya dengan memberikan hewan ternak dan unit produksi olah pupuk organik sendiri.

Untuk pupuk kimia, Henry mempersilahkan pemerintah untuk mendistribusikannya kepada semua petani, baik itu petani pangan maupun non pangan. Nantinya, distribusi pemasarannya dapat melalui koperasi-koperasi petani dan badan usaha milik desa (BUMD).

“Jadi produsen pupuk silahkan saja produksi pupuk kimia sesuai yang dibutuhkan seluruh petani Indonesia,” imbuhnya.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN memutuskan untuk mempermudah prosedur penyaluran pupuk bersubsidi.

Pemerintah setidaknya memangkas 145 regulasi yang dinilai memperlambat alur distribusi. Terdapat 41 Undang-undang, 23 Peraturan Pemerintah, serta 6 Peraturan Presiden (Perpres), dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pupuk.

Dalam rapat yang digelar hari ini Selasa (12/11/2024) di Kantor Kementan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, penyaluran pupuk bersubsidi nantinya tidak memerlukan Surat Keputusan dari gubernur dan bupati/wali kota namun cukup dari Kementan sebagai penanggung jawab.

Nantinya, Kementan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk subsidi ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan, kata Zulhas, akan bertanggung jawab agar pupuk yang disalurkan sampai kepada petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero).

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah merancang regulasi guna mempersingkat prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diharapkan terbit tahun ini dan mulai berlaku di 2024.

“Putusan hari ini akan ada Perpres, semoga sebulan selesai sehingga Januari [2025 dan seterusnya], pupuk tidak jadi masalah lagi,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (12/11/2024).

13/11/2024 00:30
Bantu Pengungsi Erupsi Lewotobi, Pupuk Indonesia Grup Kirim Bantuan 1.159 Paket Sembako

Flores Timur, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup menyalurkan bantuan sebanyak 1.150 paket sembako dan perlengkapan untuk pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan didampingi Senior Vice President (SVP) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Junianto Simare Mare kepada Koordinator Posko Lewolaga, Anselmus Maryanto, di Posko Bencana Erupsi Desa Lewolaga, Kec. Wulanggitang, Kab. Flores Timur, Selasa (12/11/2024).

Tina menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan realisasi dari program TJSL Pupuk Indonesia bersama dengan anak perusahaan (anper), yaitu Pupuk Kalimantan Timur dan Petrokimia Gresik. Ia berharap bantuan berupa basic needs ini dapat membantu meringankan beban harian para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi.

“Saya dan tim Pupuk Indonesia, mewakili seluruh Pupuk Indonesia Grup memberikan bantuan kepada para pengungsi di sini baik itu bentuknya makanan, paket sembako, perlengkapan sehingga para warga yang terkena dampak musibah erupsi Gunung Lewotobi bisa mendapatkan manfaat dari bantuan ini. Kami merasa terpanggil dan bantuan ini sebagai bentuk support kami agar saudara kami yang menjadi korban tetap optimistis di tengah bancana ini,” ujar Tina.

Adapun ribuan paket sembako yang disalurkan, sebanyak 500 paket di antaranya bentuk dukungan dari Pupuk Indonesia, kemudian 500 paket dari Pupuk Kalimantan Timur. Sementara Petrokimia Gresik memberikan bantuan 150 paket sembako dan perlengkapan untuk pengungsi. Setiap paket sembako berisi beras lima kilogram (kg), mi instan satu boks, air mineral 600 mililiter (mL) satu boks, dan minyak goreng satu liter. Untuk perlengkapan yang juga dikirimkan sebagai bantuan antara lain pampers, sarung, selimut, susu untuk balita maupun dewasa.

Ia menambahkan untuk penyaluran bantuan saat di lokasi, akan berkoordinasi dengan Koordinator Posko setempat. Harapannya, bantuan tersebut disalurkan tepat sasaran, sehingga manfaatnya juga benar-benar dirasakan oleh para pengungsi.

Sementara itu, Gunung Lewotobi sudah sepuluh hari mengalami erupsi sejak tanggal 3 November 2024. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) gunung tersebut masih terus erupsi hingga Selasa dini hari tadi. Letusan ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan bangunan dan pengungsi.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur jumlah pengungsi per tanggal 10 November 2024 mencapai 12.288 orang.

“Kami berdoa agar semua masyarakat terdampak bisa mengatasi dan melewati musibah ini, bisa segera kembali ke lokasi rumah, dan semoga bencana ini segera berakhir, semoga teman-teman semua yang ada di sini dikuatkan dan bisa kembali ke lokasi semula,” pungkas Tina.

12/11/2024 22:22
Pupuk Indonesia kirim paket sembako bagi korban erupsi Gunung Lewotobi

Saya dan tim Pupuk Indonesia, mewakili seluruh Pupuk Indonesia Grup memberikan bantuan kepada para pengungsi di sini, baik itu bentuknya makanan, paket sembako, maupun perlengkapan sehingga para warga yang terkena dampak musibah erupsi Gunung Lewotob

Jakarta (ANTARA) – PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup menyalurkan bantuan sebanyak 1.150 paket sembako dan perlengkapan untuk pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina T. Kemala Intan kepada Koordinator Posko Lewolaga, Anselmus Maryanto, di Posko Bencana Erupsi Desa Lewolaga, Flores Timur, Selasa (12/11).

Tina menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan realisasi dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pupuk Indonesia bersama dengan anak perusahaan, Pupuk Kalimantan Timur dan Petrokimia Gresik.

Ia berharap bantuan berupa kebutuhan dasar itu dapat membantu meringankan beban harian para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi.

“Saya dan tim Pupuk Indonesia, mewakili seluruh Pupuk Indonesia Grup memberikan bantuan kepada para pengungsi di sini, baik itu bentuknya makanan, paket sembako, maupun perlengkapan sehingga warga yang terkena dampak musibah erupsi Gunung Lewotobi bisa mendapatkan manfaat dari bantuan ini,” ujar Tina dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Setiap paket sembako yang disalurkan berisi beras 5kg, mie instan satu boks, air mineral 600ml satu boks, dan minyak goreng 1L. Sedangkan sejumlah perlengkapan yang diberikan terdiri dari pampers, sarung, selimut, susu untuk balita maupun dewasa.

Tina mengatakan, penyaluran bantuan di lokasi akan dikoordinasikan dengan Koordinator Posko setempat. Harapannya, bantuan tersebut tersalurkan tepat sasaran.

Gunung Lewotobi sudah sepuluh hari mengalami erupsi sejak 3 November 2024. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), gunung tersebut masih terus erupsi hingga Selasa dini hari tadi.

Letusan ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan bangunan dan pengungsi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur, jumlah pengungsi per 10 November 2024 mencapai 12.288 orang.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

12/11/2024 21:29
BPK menemukan nilai koreksi Rp1,8 triliun atas program subsidi 15 BUMN

BPK menemukan ketidaksesuaian pengelolaan subsidi dengan peraturan perundang-undangan sebesar Rp461,63 miliar.

Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan nilai koreksi sebesar Rp1,8 triliun atas pelaksanaan program subsidi/kompensasi/public service obligation (PSO) tahun anggaran 2023 terhadap 15 BUMN berdasarkan hasil pemeriksaan pada semester I-2024.

Pada 10 BUMN, BPK menemukan ketidaksesuaian pengelolaan subsidi dengan peraturan perundang-undangan sebesar Rp461,63 miliar.

Koreksi tersebut di antaranya juga berasal dari subsidi pupuk pada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan sebesar Rp338,52 miliar.

“Faktor koreksi tersebut, antara lain karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan allowable/non allowable cost, subsidi diperhitungkan lebih tinggi, dan tidak ada upaya efisiensi dalam memproduksi yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi tinggi dan moral hazard dalam perhitungan besaran subsidi,” ujar Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA.999.07) belanja subsidi/pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Penyaluran subsidi kurang tepat sasaran juga disebabkan penggunaan data penerima subsidi yang belum akurat dan terintegrasi, serta lemahnya fungsi monitoring pelaksanaan perhitungan dan penyaluran subsidi/kompensasi/PSO. Hal ini dinilai menunjukkan kelemahan implementasi tata kelola dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme perhitungan dan penyaluran subsidi.

“Dampak dari permasalahan tersebut pada akhirnya mengurangi ruang fiskal untuk mendukung program pemerintah lainnya,” katanya lagi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan dewan komisaris BUMN untuk meningkatkan pengawasan kepada jajaran direksi dalam penyediaan barang subsidi, terutama perhitungan dan penetapan komponen biaya. Rekomendasi ini diberikan dalam rangka mencegah moral hazard dan kebocoran biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan kepada harga pokok penjualan.

“Kepada jajaran direksi BUMN agar memperbaiki sistem dan mekanisme penyaluran dan perhitungan subsidi, meningkatkan pengawasan kepada para pelaksana untuk lebih cermat dan akurat dalam menyusun laporan perhitungan subsidi,” ujar Anggota VII BPK itu pula.

Satuan pengawas internal juga diharapkan lebih cermat dalam mereviu laporan perhitungan subsidi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

12/11/2024 20:33
Tunggu Prabowo Teken Perpres, Pupuk Subsidi Langsung Diatur Kementan Mulai 2025 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto disebut segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang penyaluran pupuk subsidi. Nantinya, komando pemberian pupuk subsidi akan berada di Kementerian Pertanian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menerangkan Perpres itu akan jadi landasan regulasi yang sederhana dalam alur pemberian pupuk subsidi ke petani. Menurutnya, usulan Perpres akan dikirim dan diproses sekitar 1 bulan kedepan.

“Mudah-mudahan satu bulan bisa selesai, tetapi akan didahului oleh aturan dari Kementerian Pertanian. Sehingga (2025) nanti Januari, Februari, dan selanjutnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” ujar Menko Zulkifli di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Dalam aturan itu, nantinya penyaluran pupuk subsidi tak lagi membutuhkan surat keputusan (SK) dari kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati. Namun, setelah Kementan mengeluarkan SK, maka PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai penyalur bisa langsung mendistribusikan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Kunci penting pendataannya berada di Gapoktan. Dia menegaskan, seluruh kecocokan data menjadi tanggung jawab Gapoktan.

“Nah Gapoktan bertanggungjawab sampai kepada petaninya, karena Gapoktan paling di depan. Jadi kalau ada kesalahan penerima berarti data ada di Gapoktan. Tidak salah satu petani mengakibatkan menghambat seluruh proses, tidak begitu lagi,” jelasnya.

Senada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut aturan baru itu bisa berjalan mulai Januari 2025, tahun depan.

“Tahun depan, setelah Perpres ditanda tangan,” tegasnya.

Baru Separuh Kepala Daerah Keluarkan SK

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, hambatan panjangnya alur tersebut cukup terasa. Dia mencatat, baru ada 50 persen bupati yang menerbitkan SK sehingga penyaluran pupuk tersendat.

Padahal, penetapan tambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton ke 9,5 ton telah diputuskan sejak Januari 2024.

“Bayangkan kemarin keputusan kita di Januari, tetapi SK-nya baru selesai 50 persen di Juni. Korbannya adalah petani. Alhamdulillah ini kabar baik,” ucapnya.

12/11/2024 16:30
Terungkap, Ini Penyebab Pupuk Subsidi Baru Tersalur 5 Juta Ton – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti rendahnya penyaluran pupuk subsidi pada 2024. Realisasinya baru mencapai 5 juta ton ke petani di seluruh Indonesia.

Padahal, kata Zulkifli, kuota subsidi pupuk telah ditambah menjadi 9,5 juta ton sejak awal 2024. Namun, penyalurannya tersendat di pertengahan jalan imbas dokumen administrasi yang tak kunjung lengkap.

“Sederhananya begini, jatah pupuk tahun ini 9,5 juta (ton). Tapi baru bisa dikirim 5 juta. Kenapa? Karena harus ada SK dari bupati, SK dari gubernur. Ada usulan, ruwet, mengular, rumit sekali,” tegas Menko Zulkifli, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Dia menegaskan, meski kuota pupuk subsidi mencukupi, persoalan adminsitrasi yang terlalu panjang tadi membuat penyaluran melambat. Maka, ada beberapa aspek yang dihentikan.

Menko Zulkifli mengatakan, telah disepakati setiap kementerian kalau alur penyalurannya menjadi lebih sederhana.

“Jadi walaupun alokasinya besar, cukup. Tetapi kalau prosedurnya bertele-tele, mengular, akhirnya juga enggak bisa terserap dengan baik. Ini yang dipangkas,” kata dia.

Pihaknya masih perlu menunggu landasan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit dalam waktu dekat. Nantinya, penyaluran cukup merujuk pada surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Menteri Pertanian. Kemudian, PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN penyalur mendistribusikan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

“Sekarang langsung dari Mentan, kasih ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan. Jadi ada banyak sekali atur-atur yang kita pangkas hari ini. Jadi kabar gembira lah untuk sebuah petani Indonesia,” ujar dia.

12/11/2024 15:00
Zulhas Blak-blakan Biang Kerok Serapan Pupuk Subsidi Minim di 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menambah kuota pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton di 2024. Namun, subsidi pupuk yang telah tersalur baru mencapai 5 juta ton hingga Juni 2024 atau sekitar 52% dari total kuota tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, lambatnya penyaluran distribusi pupuk subsidi salah satunya lantaran belum adanya Surat Keputusan alokasi pupuk bersubsidi dari gubernur dan bupati/wali kota.

“Karena ada Bupati yang belum SK. Baru-baru ini 50%. Juni baru 50%,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (12/11/2024).

Merujuk Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2024, alokasi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian.

Selanjutnya, Keputusan Menteri dijadikan sebagai dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota, di mana alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota ditetapkan sesuai keputusan gubernur. Alokasi pupuk bersubsidi kemudian ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Lantaran prosedur penyaluran dinilai terlalu rumit, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN memutuskan untuk mempermudah prosedur penyaluran pupuk bersubsidi.

Zulhas mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi nantinya tidak memerlukan Surat Keputusan dari gubernur dan bupati/wali kota namun cukup dari Kementan sebagai penanggung jawab.

Selanjutnya, Kementan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk subsidi ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan, kata Zulhas, akan bertanggung jawab agar pupuk yang disalurkan sampai kepada petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero).

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah merancang regulasi guna mempersingkat prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diharapkan terbit tahun ini dan mulai berlaku di 2024.

“Putusan hari ini akan ada Perpres, semoga sebulan selesai sehingga Januari [2025 dan seterusnya], pupuk tidak jadi masalah lagi,” ujarnya.

Merujuk Peraturan Menteri Pertanian No.10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi harus berdasarkan kebutuhan petani, yang disusun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Keputusan itu dijadikan dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota.

Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan alokasi berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan dan alokasi kabupaten/kota sebagaimana keputusan gubernur. Adapun, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Lebih lanjut, penyaluran pupuk bersubsidi selama ini dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.4/2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Secara terperinci, pupuk bersubsidi disalurkan melalui produsen kepada distributor. Selanjutnya distributor menyalurkan pupuk subsidi kepada pengecer hingga sampai pada kelompok tani atau petani.

12/11/2024 14:47
Alur Distribusi Dipangkas, Pupuk Bersubsidi Langsung Disalurkan ke Petani Mulai Januari 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas memangkas alur distribusi pupuk bersubsidi. Mulai Januari 2025, pupuk bersubsidi langsung disalurkan ke petani tanpa melewati banyak birokrasi.

Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait lainnya di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

“Kita baru saja memutuskan pupuk yang subsidi yang selama ini banyak sekali aturan-aturan atau banyak sekali yang mengatur mengenai pupuk bersubsidi itu sehingga sampai kepada petani atau yang memerlukan. Nah, baru saja kita rapat, kita pangkas,” ungkap Zulhas.

Zulhas menjelaskan, alur distribusi pupuk bersubsidi akan diinstruksikan langsung oleh Kementan kepada Pupuk Indonesia. Kemudian, Pupuk Indonesia akan menyalurkan langsung ke gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Selanjutnya, Gapoktan akan bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke individu petani. Alur distribusi hingga data penerima nantinya akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kementan.

“Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementan. Nanti SK-nya tidak lagi dari bupati dan gubernur dan 8 kementerian, bayangkan jadi rumit sekali gitu ya. Nah, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia. Nanti Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, nanti Kemenkeu bayar,” terang Zulhas.

Zulhas mengatakan, aturan ini akan segera berlaku mulai Januari 2025. Saat ini pemerintah tengah menggodok penerbitan perpres yang ditargetkan akan rampung dalam satu bulan ke depan.

“Jadi mudah-mudahan dengan putusan hari ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai. Tetapi akan dimulai oleh aturan dari Kementerian Pertanian sehingga nanti Januari, Februari dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi kira-kira itu intinya,” katanya.

12/11/2024 13:51
Pemerintah sederhanakan distribusi pupuk subsidi

Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyederhanakan alur distribusi pupuk subsidi bagi para petani yang pada awalnya memerlukan surat keterangan dan regulasi yang rumit di daerah, kini diringkas menjadi hanya tiga level penyaluran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Selasa, menyatakan nantinya penyaluran pupuk subsidi bagi para petani tersebut hanya melalui Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, serta langsung diserahkan kepada para petani melalui gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian, nanti memutuskan SK-nya. Jadi, tidak lagi nanti ada dari bupati, dari gubernur dari kementerian lain, Kementan saja. Tadi, saya lihat itu ada delapan kementerian, bayangkan kan jadi rumit sekali. Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan,” kata dia.

Menko Zulhas mengatakan regulasi terkait penyederhanaan distribusi pupuk subsidi ini bakal dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres), dan akan selesai dalam waktu satu bulan.

“Ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai, tetapi akan dimulai dari Kementerian Pertanian, sehingga nanti Januari, Februari, dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” kata dia.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan selain menetapkan penyederhanaan distribusi pupuk subsidi bagi para petani, pemerintah juga menambah volume pupuk menjadi dua kali lipat yang sebelumnya hanya menargetkan penyaluran sebanyak 4,7 juta ton, menjadi 9,5 juta ton.

“Volume pupuk ditambah dua kali lipat dari rencana sebelumnya yaitu 100 persen naik dan kita sekarang berdasarkan kuantum jadi 9,5 juta ton kuantumnya per tahun, kalau luas tanah bertambah, kita tambah,” ujar Mentan.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan saat ini ketersediaan stok pupuk bersubsidi di tanah air sebesar 1,2 juta ton.

Jumlah pupuk subsidi 1,2 juta ton di seluruh Indonesia atau setara 175 persen itu merupakan ketentuan minimum sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan

Terkait distribusi pupuk, ia melanjutkan mendapatkan masukan agar pupuk setiap musim tanam harus ada.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

12/11/2024 13:24