BUMN: PT Pupuk Indonesia

  • Cara Tebus Pupuk Bersubsidi, Mulai Disalurkan 1 Januari 2025 – Halaman all

    Cara Tebus Pupuk Bersubsidi, Mulai Disalurkan 1 Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pupuk bersubsidi pada 2025 sudah bisa disalurkan dan ditebus mulai 1 Januari 2025.

    Kementan dan PT Pupuk Indonesia Holding Company juga telah melakukan penandatanganan kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, persiapan penyaluran pupuk subsidi sudah matang dengan koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

    “Mulai 1 Januari 2025 pupuk sudah bisa disalurkan dan petani bisa langsung menebusnya,” ujar Amran dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk 2025 dengan kebutuhan total nilai subsidi mencapai Rp 46,8 triliun.

    Daerah penerima alokasi pupuk subsidi terbesar ada di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

    Rinciannya, Jawa Timur 1,88 juta ton atau senilai Rp 8,87 triliun, Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun, Jawa Barat 1,1 juta ton atau Rp 5,33 triliun.

    Kemudian, Sulawesi Selatan 922.000 ton atau Rp 4,1 triliun, Lampung 812.000 ton atau Rp 4,21 triliun, dan Sumatera Utara 517.000 ton atau Rp 2,56 triliun.

    Lantas, bagaimana cara untuk menebus pupuk bersubsidi?

    Cara Tebus Pupuk Subsidi

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran mengatakan, petani tidak boleh dipersulit untuk mengakses sarana dan prasarana (sarpras) seperti pupuk dan alsintan.

    Khusus untuk pupuk bersubsidi, Kementan telah mengambil upaya strategis untuk menyederhanakan alur pendistribusiannya.

    “Pupuk, alsintan, kemudian olah tanah pada cetak sawah, itu tanggung jawab penuh di Kementan. Persiapannya sudah matang , aturan pupuk sudah kami tanda tangani dan 1 Januari 2025 petani sudah bisa langsung gunakan, jadi ke petani langsung. Intinya petani tidak boleh dipersulit,” ujar Amran.

    Pemerintah saat ini sedang merancang peraturan presiden (perpres) untuk mengatur tata penyaluran pupuk subsidi.

    Dengan adanya perpres baru tersebut, pemerintah sekaligus akan memangkas 145 regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk subsidi ke petani. 

    Amran optimistis berbagai program dan kebijakan tersebut dapat mendongkrak produksi padi nasional guna menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menambahkan, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK.

    “Harus dipastikan bahwa petani terdaftar dalam e-RDKK, pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan, sehingga data penerima dapat melakukan pembaharuan data petani dan kebutuhan pupuk ketika sistem e-RDKK dibuka,” ujar Andi.

    Petani dapat kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi ke kios-kios atau pengecer dengan menggunakan kartu tani atau dengan KTP saja.

    “Musim tanam pertama ini petani sudah bisa menebus pupuk subsidi. Bila ada beberapa case exception, seperti petani yang diwakilkan akan diakomodir dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan regulasinya. Hal ini untuk memastikan tujuan program pupuk bersubsidi sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Andi.

    Sebagai informasi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.

    “Saat ini telah 100 persen seluruh daerah telah ada penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK,”

    “Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan peraturan,” paparnya.

    (Tribunnews.com/Latifah/Dennis Destryawan)

  • Pupuk Indonesia Salurkan Pupuk Bersubsidi ke Petani Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

    Pupuk Indonesia Salurkan Pupuk Bersubsidi ke Petani Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan pupuk bersubsidi per tanggal 1 Januari 2025 setelah menyelesaikan penandatanganan kontrak perjanjian tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 dengan Kementerian Pertanian.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh memastikan bahwa Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mengemban tugas sebagai produsen dan pendistribusian pupuk bersubsidi siap melaksanakan tugas tersebut.

    “Pupuk Indonesia siap melaksanakan tugas pendistribusian ini, berdasarkan hasil Rakortas di Bandung hari ini, kami diminta per 1 Januari 2025 sudah bisa mendistribusikan kepada yang berhak, tadi disampaikan ada sekitar 14,7 juta petani yang terdaftar di e-RDKK 2025, dan kami sudah siapkan,” ungkap Tri Wahyudi dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (25/12/2024).

    Per 23 Desember 2024, Perusahaan telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,25 juta ton atau telah mencapai 100,5 persen dari kontrak yang ditetapkan Pemerintah.

    Rinciannya terdiri dari pupuk urea sebesar 3,66 juta ton, pupuk NPK sebesar 3,49 juta ton, pupuk NPK Formula Khusus sebesar 42.706 ton, dan pupuk organik sebesar 46.521 ton.  

    Sementara dari stok pupuk bersubsidi per tanggal 23 Desember 2024, Pupuk Indonesia telah menyediakan sebesar 1,47 juta ton yang terdiri dari pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi.

    Sementara, stok pupuk bersubsidi berjumlah 1,04 juta ton yang terdiri dari urea sebesar 546.758 ton, NPK sebesar 445.560 ton, NPK Formula Khusus sebesar 16.338 ton, dan organik sebesar 35.658 ton.

    Sedangkan stok pupuk nonsubsidi sebesar 428.619 ton yang terdiri dari urea sebesar 357.384 ton dan NPK sebesar 71.235 ton.

    “Stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia ada 1,4 juta ton dan ada sekitar 400 ribu ton tersedia di distributor dan kios, sehingga 1 Januari kita bisa distribusi,” kata Wahyudi.

    Harapannya para petani bisa memanfaatkan momen yang baik ini.

    “Cuaca cukup baik untuk bertanam, pupuknya tersedia, harapan Pak Presiden kita bisa mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya,” lanjut Tri Wahyudi.

    Menurutnya, kesiapan Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025 tidak luput dari dukungan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN hingga para pengawas seperti Ombudsman, Satgassus Polri, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida (KP3).

    Pemerintah telah berhasil menyederhanakan birokrasi khususnya penyaluran sehingga petani terdaftar sudah bisa menebus Pupuk Bersubsidi per 1 Januari 2025. 

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah, kepada Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian yang telah menyelesaikan dari sisi regulasi

    “Sebagai produsen kami tentunya sudah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang siap ditebus oleh petani terdaftar, dan para petani dapat menebus dengan mudah yaitu cukup dengan membawa KTP melalui aplikasi i-Pubers,” imbuhnya.

    Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mengungkapkan, dalam upaya percepatan penyaluran pupuk subsidi seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.

    “Saat ini penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan telah 100 persen di seluruh daerah, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah,” ujarnya.

    Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan rekomendasi BPK.

    Laporan Reporter Yudho Winarto l Sumber: Kontan

  • 9,5 Juta Ton Pupuk Subsidi Siap Disalurkan ke Petani Mulai 1 Januari 2025

    9,5 Juta Ton Pupuk Subsidi Siap Disalurkan ke Petani Mulai 1 Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton yang disiapkan PT Pupuk Indonesia. Pupuk bersubsidi ini diharapkan dapat disalurkan langsung ke petani mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dari 9,5 juta ton pupuk bersubsidi tersebut terbagi menjadi empat jenis, yakni Urea sebanyak 4,6 juta, NPK sebanyak 4,2 juta ton dan NPK untuk kakao sebesar 147 ribu ton dan organik sebesar 500.000 ton. 

    “Pupuk alhamdulillah sudah semua ditandatangani dan sudah siap 1 Januari, petani sudah bisa menggunakannya, berbeda dengan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Pupuk Indonesia,” kata Amran melalui keterangan resmi, Selasa (24/12/2024). 

    Amran mengatakan, dengan kesiapan stok ini, maka proses penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 bisa dilakukan sesuai dengan target pemerintah.

    Selain itu, Amran menuturkan, distribusi pupuk bersubsidi tahun 2025 akan menggunakan skema baru, yakni langsung kepada petani. Skema penyaluran yang lebih sederhana ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi yang ditargetkan terbit pada Desember ini.

    Dia mewanti-wanti tak boleh ada pihak yang mempersulit petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. 

    “Intinya petani tidak boleh dipersulit, gunakan KTP. Sekarang sudah siap di kios-kios,” kata dia.

    Amran menuturkan, Kementerian Pertanian mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus mewujudkan swasembada pangan. Ketersediaan pupuk, kata dia, menjadi salah satu faktor krusial dalam melaksanakan arahan Presiden tersebut.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perusahaan siap mengimplementasikan Perpres tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang akan segera terbit. 

    Rahmad menganggap aturan baru ini membuat distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Rahmad juga menyampaikan, PT Pupuk Indonesia siap menyalurkan pupuk bersubsidi dengan tepat jumlah dan tepat waktu pada musim tanam perdana tahun 2025.

  • Menko Zulhas Sebut Aturan yang Hambat Distribusi Pupuk Sudah Dipangkas – Halaman all

    Menko Zulhas Sebut Aturan yang Hambat Distribusi Pupuk Sudah Dipangkas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Pasalnya sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana keterangan pers dikutip, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementerian Pertanian yang kemudian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Selum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.

    Mantan Menteri Perdagangan ini memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

    Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah,  bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.

    Dia menambahkan, pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 – Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” tutup Zulhas.

  • Teken Kontrak dengan Kementan, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Mulai 1 Januari 2025

    Teken Kontrak dengan Kementan, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Mulai 1 Januari 2025

    Jakarta, Beritsatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan pupuk bersubsidi per tanggal 1 Januari 2025. Hal ini dapat dilakukan usai ditandatangani kontrak perjanjian tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 antara Kementerian Pertanian dengan Pupuk Indonesia.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh memastikan bahwa Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mengemban tugas sebagai produsen dan pendistribusian pupuk bersubsidi siap melaksanakan tugas tersebut.

    “Pupuk Indonesia siap melaksanakan tugas pendistribusian ini, berdasarkan hasil Rakortas di Bandung hari ini, kami diminta per 1 Januari 2025 sudah bisa mendistribusikan kepada yang berhak, tadi disampaikan ada sekitar 14,7 juta petani yang terdaftar di e-RDKK 2025, dan kami sudah siapkan,” demikian ungkap Tri di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Per tanggal 23 Desember 2024, perusahaan telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,25 juta ton atau telah mencapai 100,5 persen dari kontrak yang ditetapkan pemerintah. Adapun rinciannya terdiri dari pupuk urea sebesar 3,66 juta ton, pupuk NPK sebesar 3,49 juta ton, pupuk NPK Formula Khusus sebesar 42.706 ton, dan pupuk organik sebesar 46.521 ton. Sementara dari stok pupuk bersubsidi per tanggal 23 Desember 2024, Pupuk Indonesia telah menyediakan sebesar 1,47 juta ton yang terdiri dari pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi.

    Adapun stok pupuk bersubsidi berjumlah 1,04 juta ton yang terdiri dari urea sebesar 546.758 ton, NPK sebesar 445.560 ton, NPK Formula Khusus sebesar 16.338 ton, dan organik sebesar 35.658 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi sebesar 428.619 ton yang terdiri dari urea sebesar 357.384 ton dan NPK sebesar 71.235 ton.

    “Stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia ada 1,4 juta ton dan ada sekitar 400 ribu ton tersedia di distributor dan kios, sehingga 1 Januari kita bisa distribusi. Harapannya para petani bisa memanfaatkan momen yang baik ini, cuaca cukup baik untuk bertanam, pupuknya tersedia, harapan Pak Presiden kita bisa mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya,” kata Tri.

    Menurutnya, kesiapan Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025 tidak luput dari dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN hingga para pengawas seperti Ombudsman, Satgassus Polri, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida (KP3). Pemerintah telah berhasil menyederhanakan birokrasi khususnya penyaluran sehingga petani terdaftar sudah bisa menebus Pupuk Bersubsidi per 1 Januari 2025.

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian yang telah menyelesaikan dari sisi regulasi. Sebagai produsen kami tentunya sudah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang siap ditebus oleh petani terdaftar, dan para petani dapat menebus dengan mudah yaitu cukup dengan membawa KTP melalui aplikasi i-Pubers,” tutup Tri.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mengungkapkan, dalam upaya percepatan penyaluran pupuk subsidi seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.

    “Saat ini penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan telah 100 persen di seluruh daerah, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan rekomendasi BPK,” pungkas Jekvy.

  • Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Desember 2024

    Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani Nasional 24 Desember 2024

    Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) 
    panen raya
    akan lebih cepat dari biasanya, yakni pada bulan Februari-Maret 2025.
    Zulhas pun memerintahkan pemerintah daerah maupun Bulog untuk menyerap gabah-gabah yang dihasilkan oleh para petani saat panen raya demi kesejahteraan petani.
    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret, (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati, atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
    Zulhas menjelaskan, pihaknya sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap.
    Formula itu nantinya bakal disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 sampai Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” kata dia.
    Lalu, Zulhas memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk karena sejumlah aturan menghambat proses
    distribusi pupuk
    telah dipangkas.
    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang, kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas.
    Ia menyebutkan, proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.
    Zulhas juga menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.
    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” kata Zulhas.
    “Sebelum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” ujar dia.
    Sementara itu, Zulhas memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat jika distribusi pupuk mengalami keterlambatan.
    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah, ganti,” katanya.
    Zulhas mengatakan, langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal.
    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik bangsa Indonesia, tidak main-main,” ujar ketua umum Partai Amanat Nasional itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Zulhas Tegaskan Distribusi Pupuk ke Petani Harus Tepat Waktu

    Menko Zulhas Tegaskan Distribusi Pupuk ke Petani Harus Tepat Waktu

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ke depan para petani akan lebih mudah mendapatkan pupuk. Hal itu menyusul pemangkasan sejumlah aturan yang menghambat proses distribusi pupuk ke petani.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12).

    Zulhas melanjutkan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Selanjutnya, Ketua Umum PAN ini meminta distribusi pupuk tidak boleh telat. Pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Sebelum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” kata Zulhas.

    Zulhas yang juga mantan mentari perdagangan ini memastikan bahwa dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat apabila distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

    Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.

    Dia menambahkan pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp6.500-Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” tutup Zulhas.

    (inh/inh)

  • Panen Raya Diprediksi Maju, Menko Zulhas Minta Gabah Petani Diserap dengan Harga Bagus – Page 3

    Panen Raya Diprediksi Maju, Menko Zulhas Minta Gabah Petani Diserap dengan Harga Bagus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Dia menambahkan pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 – Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” imbuhnya.

    Selain itu, Zulhas memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Sebab sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan adapun nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

  • Menko Zulhas: Distribusi Pupuk ke Petani Tak Boleh Telat – Page 3

    Menko Zulhas: Distribusi Pupuk ke Petani Tak Boleh Telat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Sebab sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan adapun nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Selum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.

    Mantan Menteri Perdagangan ini memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

     

  • 54 Taruna Pertanian Dikirim ke Seluruh Daerah di Indonesia, Berikut Rinciannya – Halaman all

    54 Taruna Pertanian Dikirim ke Seluruh Daerah di Indonesia, Berikut Rinciannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guna mengajak generasi muda Indonesia aktif dalam memajukan pertanian anggota holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik memberangkatkan sebanyak 54 Taruna Makmur Batch VI ke berbagai daerah di Indonesia.

    Sejak diluncurkan tahun 2022, Petrokimia Gresik telah mencetak sebanyak 264 Taruna Makmur dari berbagai Polbangtan yang ada di Indonesia.

    “Kita ajak langsung generasi muda untuk melihat betapa besarnya potensi dari sektor pertanian Indonesia jika dikelola dengan tepat. Mereka juga kita kenalkan dengan teknologi pertanian modern yang saat ini dikembangkan Petrokimia Gresik, yaitu Petro Spring (Smart Precision Farming),” ujar Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo dalam pernyataannya, Jumat(20/12/2024).

    Adapun 54 Taruna Makmur ini merupakan mahasiswa dari sejumlah Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan).

     Rinciannya Polbangtan Medan, Sumatera Utara sebanyak 8 mahasiswa, Polbangtan Malang, Jawa Timur 24 mahasiswa, dan Polbangtan Gowa, Sulawesi Selatan sebanyak  22 mahasiswa.

    Sebelum diterjunkan ke lapangan, para mahasiswa mendapatkan pembekalan dalam Sekolah Makmur. Materi yang diberikan mulai dari pembekalan mental, product knowledge dari Petrokimia Gresik Group, uji tanah, sharing session Program Makmur, dan materi lainnya.

    “Para Taruna Makmur ini sekarang sudah siap turun di lapangan dan akan menjalankan tugasnya selama enam bulan atau hingga Juni 2025. Mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dari Sekolah Makmur untuk pendampingan petani. Program ini, merupakan salah satu cara kami untuk mempermudah petani dalam mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang selama ini dialami petani,” ujar Dwi Satriyo.

    Taruna Makmur yang diberangkatkan tersebut nantinya bakal ditugaskan meningkatkan produktivitas pertanian dan percepatan swasembada pangan nasional yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Taruna Makmur bersama petugas Agroman Petrokimia Gresik akan memberikan pendampingan kepada petani binaan Program Makmur, baik untuk budidaya padi, tebu, jagung, hortikultura, maupun komoditas pertanian lain.