Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengungkapkan, kunci keberhasilan produktivitas petani adalah memastikan ketersediaan pupuk. Rahmad juga menuturkan, pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong ketahanan pangan nasional, dengan memastikan ketersediaan pupuk, demi menyukseskan program swasembada pangan yang tengah digenjot pemerintah.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 21/03/2025) berikut ini.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menginvestasikan dana Rp 116 triliun untuk mengembangkan kapasitas produksi pabrik melalui pembangunan pabrik pupuk baru di Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
“Penambahan kapasitas produksi ini merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan pupuk yang sangat dibutuhkan dalam mencapai swasembada pangan,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Dia mengatakan, pencapaian swasembada pangan suatu negara berkaitan erat dengan kondisi industri pupuk di negara tersebut.
Menurutnya, Indonesia merupakan contoh nyata negara yang pernah mencapai swasembada pangan karena fokus mengembangkan industri pupuknya.
Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pertama kali pada tahun 1984 yang didukung pembangunan industri pupuk yang dimulai tahun 1959 dengan berdirinya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) serta PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh pada 1982.
“Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras yang diawali dengan gerakan pembangunan industri pupuk sejak 1959 di Pusri,” ujar Rahmad.
“Sejak 1982 hingga sekarang belum ada pembangunan kawasan baru, padahal pada tahun 2045, penduduk Indonesia diperkirakan tumbuh menjadi 324 juta jiwa. Itu artinya kebutuhan beras nasional akan mencapai 37 juta ton atau naik 6 juta ton dari saat ini,” lanjutnya.
Rahmad menekankan peran pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian sangat vital.
Pupuk berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produktivitas pertanian sehingga pencapaian swasembada pangan akan sulit terwujud tanpa ketersediaan pupuk yang cukup.
“Jadi, ini sangat signifikan. Kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk,” ujar Rahmad.
Selain memastikan kapasitas produksi, Pupuk Indonesia juga mendukung swasembada pangan dengan memastikan keterjangkauan pupuk bagi petani.
Salah satu upayanya adalah dengan menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang andal dan akuntabel.
Untuk mencapai hal itu, perusahaan melakukan digitalisasi kios melalui i-Pubers yang memudahkan penebusan pupuk dengan KTP, serta pengawasan secara real-time melalui command center untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Kami telah mengimplementasikan digitalisasi di seluruh kios yang berjumlah lebih dari 27 ribu. Dengan digitalisasi ini, kami bisa melihat setiap ‘butir’ pupuk yang dimuat di kapal, datanya bisa kami akses, visualnya terlihat, pergerakan kapal dapat dipantau dengan GPS, masuk ke gudang-gudang yang dilengkapi CCTV, hingga diangkut oleh truk dengan GPS sampai ke kios,” ujarnya. (Eko Sutriyanto)
Jakarta, CNBC Indonesia- Penyaluran pupuk bersubsidi meningkat. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan, hingga 17 Maret 2025, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1,52 juta ton, atau naik 33% dari tahun sebelumnya, yang sebanyak 1,14 juta ton.
Penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat dan efisien, tentu tak lepas dari sistem distribusinya. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi sudah memanfaatkan teknologi, yaitu dengan digitalisasi, untuk menyederhanakan sistem distribusi pupuk. Saat ini, sudah ada sekitar 27 ribu outlet yang sudah terdigitalisasi.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 20/03/2025) berikut ini.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5055893/original/020858800_1734499600-20241218_104144.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menko Pangan Bentuk Pokja Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi – Page 3")
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan) Zulkifli Hasan meminta pupuk subsidi harus tersedia sebelum musim tanam. Lantaran, sudah semakin banyak aturan yang dipangkas.
Beberapa tahapan birokrasi dalam penyaluran pupuk telah diperpendek. Kemudian, syarat penebusan pupuk subsidi dipermudah, cukup menunjukkan KTP.
“Jadi pupuk harus ada sebelum tanam. Banyak aturan yang sudah dipangkas,” kata Menko Zulkifli, dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/3/2025).
Dia menekankan pencapaian swasembada pangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.
Merespons itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi memastikan kecukupan pupuk bagi petani.
“Sekarang volume pupuk bersubsidi ditambah, jadi tidak hanya aturan yang dipermudah tetapi juga volumenya ditambah,” tegas Rahmad.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan kepada para korban banjir di dua wilayah terdampak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan, bantuan yang diserahkan berupa bahan pangan, makanan ringan, air mineral, alat mandi, hingga kebutuhan untuk anak dan masyarakat lanjut usia.
“Kami berharap bantuan yang disalurkan Pupuk Indonesia dapat dimanfaatkan dan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana banjir di Bekasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi agar bantuan ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya dikutip Senin, 10 Maret 2025.
Dia menjelaskan, penyaluran bantuan ke warga terdampak ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk meringankan beban dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa perusahaan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan primer mulai dari makanan yang bisa dimanfaatkan para korban bencana banjir.
“Kami bersimpati atas musibah banjir ini, Pupuk Indonesia bagian dari Kementerian BUMN tentu saja ingin meringankan beban para masyarakat terdampak melalui pengiriman bantuan ini,” kata Wijaya.
Penyaluran bantuan dilaksanakan oleh tim Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Pupuk Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Toto, salah satu masyarakat Pondok Gede Permai, Kabupaten Bekasi, menyatakan berterimakasih atas bantuan yang disalurkan. “Semoga bantuan yang dikirimkan dibalas yang maha kuasa dan dilimpahkan rezekinya, amin,” kata Toto.
BUMN lain yang juga menyalurkan bantuan ke warga korban banjir di Kabupaten Bekasi adalah Pertamina EP untuk 720 kepala keluarga (KK) terdampak banjir.
Bantuan berupa bahan makanan, makanan siap konsumsi, air mineral, dan selimut disalurkan kepada warga di enam desa terdampak meliputi Kedung Pengawas, Kedungjaya, Buni Bakti, Muara Bakti, Hurip Jaya, dan Samudra Jaya.
Sebagaimana diketahui, curah hujan ekstrem sejak awal Maret 2025 berdampak besar bagi masyarakat Jabodetabek. Ribuan rumah warga terendam banjir sehingga membuat banyak keluarga mengungsi dan tidak sempat menyelamatkan barang berharganya.
Bencana banjir di Jabodetabek ini menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto yang telah mengecek langsung kondisi warga terdampak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.(tribunnews/fin)
caption:
BANTUAN KORBAN BANJIR BEKASI – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan kepada para korban banjir di dua wilayah terdampak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 8 Maret 2025. Bantuan berupa bahan pangan, makanan ringan, air mineral, alat mandi dan kebutuhan untuk anak dan lansia.
Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyebutkan Indonesia menyambut baik sinyal perdamaian antara Rusia-Ukraina.
Diharapkan berakhirnya perang Rusia bisa menjadi sentimen positif terhadap potensi penurunan harga pupuk dunia mengingat Rusia merupakan pengekspor bahan baku tama pupuk yakni kalium karbonat.
Saat ini Indonesia bergantung pasokan fosfat yakni Mesir dan Yordania sementara untuk potasium bergantung dengan Belarusia dan Rusia. Dimana Indonesia sangat membutuhkan pasokan pupuk untuk mendukung produktivitas pangan nasional sehingga keamanan rantai pasok pupuk dunia menjadi sangat penting.
Guna mengantisipasi gangguan rantai pasok bahan baku pupuk, Indonesia terus melakukan diversifikasi terhadap sumber pasokan bahan baku pupuk. Lalu Seperti apa strategi RI mengamankan pasokan pupuk? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 06/03/2025)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia diduga mencatat keuangan yang buruk hingga merugi Rp8,3 Triliun.
Selain itu, ditemukan adanya rekening yang tidak disajikan dalam neraca dengan nilai mencapai Rp7,978 triliun. Angka ini terdiri dari Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp707,874 miliar dan Penempatan Deposito Berjangka Rp7,270,50 miliar.
Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah menyatakan dugaan manipulasi laporan keuangan tidak boleh didiamkan.
”Ini uang negara bukan uang nenek moyangnya. Jadi harus dikembalikan kepada negara kepada rakyat,” kata Iskandarsyah, dikutip, belum lama ini.
Dia mendorong Kejaksaan Agung untuk bertindak atas pencurian uang negara di perusahaan plat merah tersebut.
Salah satu pegiat media sosial di platform X, Tommy Shelby juga ikut menyoroti.
“Skandal pupuk Indonesia. BUMN ini harusnya ngurus pupuk buat petani, tapi malah rugi Rp8,3 Triliun? Mafia pupuk? Manipulasi laporan keuangan? Atau dua-duanya? Petani makin susah, tapi ada yang pesta?,” ujarnya dikutip, Jumat, (7/3/2025).
Politisi Demokrat Benny K Harman juga ikut merespon dugaan manipulasi keuangan tersebut. Dia mengungkap Prabowo saat ini tengah melawan perang yaitu perang melawan korupsi di Indonesia seorang diri.
“Bener kah ini? Hancur bener negeri ini. Bersyukur kita ada Presiden Prabowo,” tulisnya.
“Beliau memimpin sendiri perang, perang semesta melawan korupsi,” tambahnya.
Dia ini meminta agar terus mengawal perlawan dari sang Presiden untuk memberantas korupsi.
Bisns.com, JAKARTA – Pemerintah menggelar hajatan kolosal di Ramadan kali ini yakni operasi pasar pangan murah serentak di seluruh Indonesia. Operasi pasar dilakukan lebih sebulan, dari 24 Februari—29 Maret 2025.
Selain melibatkan BUMN, seperti Bulog, ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Rajawali Nusindo, PT Sinergi Gula Nusantara, PT Pos Indonesia, dan PT Pupuk Indonesia, juga melibatkan perusahaan swasta (antara lain Charoen Pokphand, Japfa), asosiasi (seperti Pinsar, Pusbarindo, dan Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia), dan kementerian/lembaga (Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Menko Pangan).
Operasi pasar dilakukan di ribuan titik, antara lain 4.500 kantor Pos Indonesia, 88 unit pengelola teknis Kementerian Pertanian, 2.753 gerai Charoen Pokphand dan Japfa, dan ribuan kios yang terafiliasi dengan Bulog, ID Food dan Badan Pangan Nasional.
Mengusung tajuk “Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menjelang HBKN Puasa dan Idulfitri Tahun 2025”, pemerintah menjual 6 komoditas pangan penting: beras, gula, bawang putih, daging ayam ras beku, daging kerbau beku, dan MinyaKita. Harga 6 komoditas dijual di bawah harga acuan dan atau harga eceran tertinggi (HET).
Tak ada yang salah dengan hajatan operasi pasar kali ini. Di saat daya beli warga turun, operasi pasar jadi penawar bagi masyarakat miskin dan rentan. Apalagi, sejumlah komoditas pangan sudah naik jauh sebelum Ramadan.
MinyaKita misalnya, sejak Juni 2024 harganya nangkring di atas HET Rp15.700/liter. Demikian pula harga bawang putih sejak September 2024 berada di atas harga acuan penjualan di konsumen: Rp38.000—Rp40.000/kg. Per 28 Februari 2025, merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga MinyaKita Rp17.200/liter dan bawang putih Rp44.800/kg. Harga ini potensial naik, setidaknya bertahan, jika akar masalah tidak juga diselesaikan.
Dari hajatan operasi pasar ini setidaknya bisa dicatat tiga hal. Pertama, implisit pemerintah mengakui terbuka bahwa selama ini pengendalian harga pangan belum bisa dieksekusi dengan baik. Menggunakan kategori tingkat fluktuasi (coefisien variation/CV) rendah (CV 9%), rentang 2019 hingga Juli 2024 ditemukan 11 (cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, gabah kering panen atau GKP di petani dan GKP di penggilingan, beras medium, dan gula) dari 17 komoditas pangan tergolong fluktuasi tinggi, 4 (beras premium, telur ayam ras, daging sapi, dan jagung pipil) masuk fluktuasi sedang, dan hanya 2 (daging ayam ras dan daging kerbau) tergolong fluktuasi rendah.
Kedua, operasi pasar dengan menjual 6 komoditas pangan di bawah harga acuan dan HET pada dasarnya adalah subsidi. Subsidi pada hakikatnya hanya diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, di negara-negara kesejahteraan (welfare state) maupun di negara liberal dan propasar, pemberian subsidi sangat ketat, melewati proses seleksi yang amat meletihkan, dan antre dalam kurun waktu tertentu.
Masalahnya, dengan operasi pasar yang sistemnya terbuka berarti tidak membedakan strata ekonomi atau sasaran. Siapa pun boleh dan bisa mengakses dan membeli 6 komoditas dalam operasi pasar. Bukan saja warga miskin/rentan, tapi juga warga kaya dan pedagang, asal mereka mau.
Mekanisme seperti ini membuat efektivitas operasi pasar (yang ada kandungan subsidi) jadi rendah. Akibatnya, subsidi sebagai alat pemerataan, membantu daya beli dan akses masyarakat miskin/rentan terhadap pangan, dan sarana menegakkan keadilan tidak tercapai.
Di tengah keterbatasan fiskal, seharusnya dihindari membuat berbagai kebijakan yang potensial bias dalam sasaran. Sebaliknya, anggaran yang ada sebaiknya difokuskan pada sasaran yang benar-benar membutuhkan. Ini hanya bisa dicapai apabila ada desain kebijakan penyaluran yang tertutup yang didedikasikan untuk membantu warga miskin.
Ketiga, seberapa pun luasnya titik-titik operasi pasar pada hakikatnya kemampuan jangkauan (tetap) terbatas. Artinya, tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk bisa mengakses titik-titik operasi pasar saat Ramadan. Secara teoritis, hanya masyarakat yang tinggal di sekitar titik-titik operasi pasar itulah yang memiliki akses terbesar untuk membeli 6 komoditas yang dijual.
Mereka yang jauh dari titik operasi pasar, apalagi yang di daerahnya tidak ada titik operasi pasar, membuat akses menjadi tertutup. Ini bisa menimpa semua warga: yang miskin, rentan, strata ekonomi menengah atau atas. Ditilik dari sisi keadilan, operasi pasar semacam ini telah menciptakan ketidakadilan (baru).
Apa yang hendak dikatakan dari uraian di atas bahwa tata kelola kebutuhan pokok—yang mengacu Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ada 11 jenis—di negeri ini sejatinya masih diserahkan ke mekanisme pasar.
Dari 11 jenis kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, cabai, bawang, dan ikan) belum semua dilengkapi dengan instrumen yang kuat. Mengacu pada UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan aturan-aturan turunannya, dua instrumen penting stabilisasi (pasokan dan harga) pangan adalah regulasi harga dan cadangan.
Regulasi harga untuk memastikan produsen tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen dilindungi akses daya belinya. Sedangkan cadangan untuk memastikan akses fisik semua warga, selain sebagai instrumen intervensi manakala ada kegagalan pasar.
Masalahnya, dua instrumen itu belum sepenuhnya efektif. Ini PR yang menunggu diurai Presiden Prabowo dan para pembantunya. Agar instabilitas harga tak terus berulang.
loading…
Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Foto/Istimewa
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya, kata Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini, dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa.
Politikus Partai Golkar ini juga menekankan perlunya menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa. “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga melihat sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Dia menilai BRI berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.
Saat mereka mengajukan pinjaman, BRI tidak mungkin langsung menyetujui tetapi melihat track record dari peminjam. BRI punya kapasitas menilai kelayakan peminjam karena bisa survei sampai desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.
“Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” tuturnya.
Mekeng pun menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR pada pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok tersebut menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.
Hal tersebut karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres tersebut, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.
Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.
Lebih lanjut Mekeng mengatakan, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. BRI dengan jaringan tersebut bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.
PIKIRAN RAKYAT – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa, kemudian menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.
“BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerjasama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Mekeng menilai di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. BRI dapat berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.
Saat pengusaha lokal mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tetapi akan melihat track record peminjam. BRI memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka mampu menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.
“Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR ini menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.
Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.
Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.
Upaya menggandeng BRI juga sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Tujuan Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.
“Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.
Tekan Pemberantasan Mafia
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Karena jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.
“Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ucapnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News