BUMN: PT Pupuk Indonesia

  • Pupuk Indonesia Fokus Perbaikan Pabrik, Ada 7 Proyek hingga 2029

    Pupuk Indonesia Fokus Perbaikan Pabrik, Ada 7 Proyek hingga 2029

    Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan mempercepat penyaluran pupuk subsidi ke petani, memasuki musim panen ketiga pada 2025 ini. Adapun, stok pupuk subsidi dipastikan masih cukup.

    Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira mengatakan saat ini sudah tersalurkan 6,5 juta ton pupuk subsidi dari total kuota sebanyak 9,55 juta ton. Targetnya, ada tambahan penyaluran hingga 2 juta ton lagi hingga penghujung 2025 ini.

    “Jadi, kalau untuk strategi penyerapan, kami secara masif memang melakukan sosialisasi kepada petani-petani. Terutama memasuki musim tanam ketiga ini,” kata Yehezkiel, di Desa Tamelang, Purwasari, Karawang, Kamis (6/11/2025).

     

  • Penyaluran Pupuk Subsidi Digeber hingga Akhir 2025, Intip Strateginya

    Penyaluran Pupuk Subsidi Digeber hingga Akhir 2025, Intip Strateginya

    Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Indonesia (Persero) akan mempercepat penyaluran pupuk subsidi ke petani, memasuki musim panen ketiga pada 2025 ini. Adapun, stok pupuk subsidi dipastikan masih cukup.

    Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira mengatakan saat ini sudah tersalurkan 6,5 juta ton pupuk subsidi dari total kuota sebanyak 9,55 juta ton. Targetnya, ada tambahan penyaluran hingga 2 juta ton lagi hingga penghujung 2025 ini.

    “Jadi, kalau untuk strategi penyerapan, kami secara masif memang melakukan sosialisasi kepada petani-petani. Terutama memasuki musim tanam ketiga ini,” kata Yehezkiel, di Desa Tamelang, Purwasari, Karawang, Kamis (6/11/2025).

    Dia memetakan, sejumlah daerah sudah masuk pada musim hujan, dimana kondisi ini turut mendukung untuk memulai penanaman. Menyambut kondisi itu, Pupuk Indonesia akan menggerakkan kios-kios penjualan di daerah-daerah.

    Utamanya, bagi kelompok tani yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani dalam sistem Kementerian Pertanian. Ini menjadi salah satu syarat penebusan pupuk subsidi.

    “Kami menggerakkan seluruh tenaga penjualan kami di daerah-daerah. Untuk memastikan bahwa seluruh petani yang memang memilih hak dan masuk di RDKK itu bisa melakukan penebusan hingga nanti akhir tahun,” jelas dia.

     

  • Menko Zulkifli Hasan Buka Peluang Tambah Pupuk Subsidi Tahun Depan

    Menko Zulkifli Hasan Buka Peluang Tambah Pupuk Subsidi Tahun Depan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan membuka peluang kuota pupuk subsidi ditambah pada 2026. Hal itu akan dihitung berdasarkan penyaluran pada 2025.

    Pemerintah memberikan kuota pupuk subsidi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebanyak 9,55 juta ton. Adapun, penyerapannya hingga November 2025 ini telah mencapai lebih dari 6 juta ton.

    “Kita lihat, kalau 9 juta habis ya nambah, kalau enggak habis, sekarang baru 6 juta, kita lihat nanti sampai akhir tahun seperti apa,” ungkap Zulkifli di Desa Tamelang, Purwasari, Karawang, Kamis (6/11/2025).

    Mengacu data penyerapan pupuk subsidi saat ini, dia memastikan stoknya masih cukup untuk disalurkan ke petani. Termasuk jika ada percepatan pada distribusinya.

    Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira mengatakan belum ada kontrak pengadaan pupuk subsidi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk 2026.

    “Kalau 2026 mungkin kami masih belum menerima kontrak dengan Kementan. Sehingga untuk kepastian dari alokasi pupuk subsidi 2026 kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Kementan,” ucap dia.

    Genjot Penyaluran Pupuk Subsidi

    Kendati demikian, dia mencatat, per November 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,5 juta ton pupuk subsidi dari total kuota 9,55 juta ton. Perusahaan akan mempercepat penyalurannya ke petani.

    “Kami akan dorong terus penyerapan sampai nanti kita bisa memenuhi dari alokasi pemerintah,” kata Yehezkiel.

    “Perkiraan kami akan mendorong hingga 2 juta ton sampai di akhir tahun. Jadi perkiraan di angka 8,2 sampai 8,5 juta ton,” dia menambahkan.

     

     

  • Pupuk Indonesia Mau Revitalisasi Pabrik buat Genjot Produksi

    Pupuk Indonesia Mau Revitalisasi Pabrik buat Genjot Produksi

    Karawang

    Pemerintah mendorong agar PT Pupuk Indonesia (Persero) merevitalisasi pabrik pupuk yang sudah tua. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau lebih efisien biaya produksinya.

    PT Pupuk Indonesia mengatakan terdapat tujuh proyek yang akan digarap hingga 2029, salah satunya revitalisasi pabrik pupuk tua. Efisiensi yang dilakukan yakni dalam menekan rasio konsumsi energi ke arah standar atau rata-rata dunia.

    “Jadi, kalau efisiensi itu memang bagaimana kita menekan rasio konsumsi energi. Jadi, rasio konsumsi energi ini kan punya standar secara dunia ya. Nah, ini kita mau memastikan bahwa rasio konsumsi energi di Pupuk Indonesia Group itu bisa mendekati dari rata-rata di dunia di kisaran 24 MMBTU (Million British Thermal Units) per ton,” kata Sekretaris Perusahaan (Sekper) Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira, ditemui di Kios Pupuk Cahaya Tani, Dusun Tamelang, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

    Produksi Meningkat

    Terdapat tujuh proyek yang akan dikerjakan Pupuk Indonesia mulai dari revitalisasi pupuk dan hilirisasi. Dengan cara itu, kapasitas produksi diyakini akan meningkat, namun tetap efisien.

    Saat ini sedang berjalan revamping atau pembaruan pabrik tertua PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan proyek revitalisasi Pabrik Pusri IIIB untuk menggantikan Pusri III dan IV yang sudah tidak efisien dalam penggunaan energi. Proyek Pusri IIIB ini dimulai pada Desember 2023 dan ditargetkan selesai dalam waktu 40 bulan, dengan estimasi beroperasi penuh pada tahun 2027.

    “Nah, nantinya dengan adanya dua proyek untuk revitalisasi tersebut, kami memastikan bahwa kapasitas untuk produksi itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan untuk hilirisasi, kemarin kita juga baru saja melaksanakan ground breaking pabrik soda ash Pupuk Kaltim. Itu salah satu bentuk komitmen kami untuk hilirisasi di dalam negeri,” pungkasnya.

    Pupuk Siapkan Rp 116 T Revitalisasi Pabrik

    Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan akan menyiapkan dana sebesar Rp 116 triliun untuk revitalisasi serta membangun pabrik pupuk di sejumlah wilayah di Indonesia.

    Hal ini disampaikan oleh menyampaikan revitalisasi seluruh industri pupuk ini perlu dilakukan karena banyak pabrik-pabrik yang sudah tua. Dengan begitu, kegiatan operasional pabrik dapat lebih efisien dan hemat.

    “Rp 116 triliun itu adalah untuk merevitalisasi seluruh industri pupuk, itu lah yang dibutuhkan karena banyak pabrik yang tua-tua. Kenapa perlu direvitalisasi? Karena supaya lebih efisien, gasnya lebih irit, emisinya lebih berkurang. Tentunya kalau kita melakukan revitalisasi itu lebih efisien, biaya subsidi kan juga tentu akan berguna,” kata Rahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Rahmad menyebut sejumlah pabrik pupuk yang telah berusia senja, seperti PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang beroperasi sejak 1959. Kemudian PT Petrokimia Gresik pada 1972, PT Pupuk Kujang pada 1975, PT Pupuk Kalimantan Timur yang berdiri sejak 1977, serta PT Pupuk Iskandar Muda sejak 1982.

    Dia menilai pendirian pabrik-pabrik pupuk pada era tersebut membuat Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada 1984. Untuk itu, pihaknya juga akan membangun pabrik pupuk baru di Fakfak, Papua Barat, selain menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang sudah ada.

    (ada/ara)

  • Penyaluran Pupuk Subsidi 6,5 Juta Ton, Distribusi Digeber Pakai Cara Ini

    Penyaluran Pupuk Subsidi 6,5 Juta Ton, Distribusi Digeber Pakai Cara Ini

    Karawang

    PT Pupuk Indonesia melaporkan realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 6,5 juta ton dari kuota 9,55 juta ton. Penyaluran akan terus ditingkatkan, seiring meningkatnya permintaan petani yang saat ini memasuki masa tanam.

    “Jadi, alokasi yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk pupuk subsidi itu 9,55 juta ton. Kemudian, realisasi sampai dengan hari ini itu sekitar 6,5 juta ton, dan kami akan dorong terus penyaluran sampai nanti kita bisa memenuhi dari alokasi pemerintah,” kata Sekretaris Perusahaan (Sekper) Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira di Kios Pupuk Cahaya Tani, Dusun Tamelang, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

    “Perkiraan kami akan mendorong hingga 2 juta ton sampai di akhir tahun. Jadi, perkiraan di angka 8,2 sampai 8,5 juta ton,” tambahnya.

    Penyaluran Pupuk Subsidi Dipercepat

    Penyaluran pupuk subsidi dipercepat dengan meningkatkan sosialisasi agar penyaluran tepat sasaran kepada petani yang berhak. Data petani yang mendapatkan pupuk subsidi telah tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

    “Kami menggerakkan seluruh tenaga penjualan kami di daerah-daerah untuk memastikan bahwa seluruh petani yang memang memilih hak dan masuk di RDKK itu bisa melakukan penebusan hingga nanti akhir tahun,” jelasnya.

    Pihaknya memastikan petani akan mudah mendapatkan pupuk subsidi dengan hanya menunjukkan kartu identitas saja atau KTP. Harga pupuk subsidi saat ini juga telah turun 20%.

    Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Subsidi

    Pupuk Urea: Rp 1.800/kg atau Rp 90.000 per sak kemasan 50 kgPupuk NPK: Rp 1.840/kg atau Rp 92.000 per sak kemasan 50 kgPupuk NPK untuk Kakao: Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak kemasan 50 kgPupuk ZA: Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak kemasan 50 kgPupuk Organik: Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak kemasan 40 kg

    Tonton juga video “Prabowo Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20%”

    (ada/ara)

  • Mentan Ingatkan Kios Pupuk Melanggar, Izinnya Akan Dicabut

    Mentan Ingatkan Kios Pupuk Melanggar, Izinnya Akan Dicabut

    Jakarta

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios dan distributor pupuk yang melanggar harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah telah mencabut izin 190 pelanggar dan memastikan pengawasan ketat agar penurunan harga pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan petani.

    “Penindakan tegas sudah kami lakukan. Melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah, dan mereka tidak akan kami beri kesempatan lagi. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebijakan ini,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawasi pelaksanaan kebijakan penurunan harga pupuk agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Ia menyebut sudah waktunya negara berpihak dan melindungi 160 juta petani dari praktik mafia yang selama ini merugikan mereka demi kepentingan segelintir pihak.

    Ia juga menegaskan pengawasan tak berhenti di tingkat pengecer dan distributor. Selain itu, ia memerintahkan seluruh manajer dan general manager Pupuk Indonesia di daerah untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan di wilayah masing-masing.

    “Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi. Bila perlu, dicopot,” tegasnya.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, pemerintah menetapkan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang diterbitkan pada tanggal yang sama.

    Penurunan harga ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan oleh petani. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sementara pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

    Adapun harga NPK khusus kakao diturunkan dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

    (akn/akn)

  • Pupuk Indonesia Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Musim Tanam Petani

    Pupuk Indonesia Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Musim Tanam Petani

    Jakarta

    Pupuk Indonesia Grup bergerak cepat memenuhi pupuk subsidi dalam rangka kebutuhan musim tanam akhir tahun 2025. Hal ini merupakan wujud dukungan Perusahaan terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan daya beli petani.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan memasuki musim tanam Pupuk Indonesia Grup mendorong penyediaan pupuk subsidi hingga ke pelosok negeri baik melalui angkutan darat maupun laut.

    “Hari ini kita ke sini tidak hanya pabrik yang kita pastikan, gudang kita pastikan, sekarang juga kita pastikan truknya bisa berjalan semuanya dengan baik dan lancar. Jadi menarik, karena ini adalah pupuk yang kita kirim dengan HET yang baru, yang sudah turun 20 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025)/

    Hal ini diungkapkan Rahmad saat kegiatan ‘Pelepasan Pengiriman Pasokan Pupuk Subsidi’ di Kawasan Industri Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (29/11/2025).

    Diketahui, Pupuk Indonesia melalui Petrokimia Gresik melaksanakan pelepasan pengiriman 145 ton pupuk subsidi secara simbolis yang terdiri dari 30 ton urea, 60 ton NPK, 30 ton ZA, dan 25 ton organik dengan tujuan Gudang Talok dan Sumberejo di Bojonegoro, Gudang Jenu di Tuban, serta Gudang Paron dan Sidokerto di Ngawi. Seluruh pupuk subsidi ini dapat ditebus oleh petani terdaftar dengan HET terbaru.

    Rahmad menjelaskan kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20 persen akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk. Pasalnya, dengan harga yang lebih terjangkau, maka memudahkan akses petani terhadap pupuk sekaligus menjadi upaya nyata keberpihakan Pemerintah mendorong produktivitas pertanian nasional.

    “Ini karena kebijakan yang pro-petani, pro-rakyat, pro-ketahanan pangan dari Bapak Presiden Prabowo. Karena beliau sangat concern dan beliau tahu bagaimana pentingnya pupuk pada program pertanian, maka beliau menginstruksikan kepada kami untuk mencari cara model bisnis baru supaya petani bisa mendapatkan harga pupuk yang murah,” tambahnya.

    Sebagai komitmen, Pupuk Indonesia memastikan kebijakan HET terbaru telah terimplementasi pada kios di seluruh Indonesia per tanggal 22 Oktober 2025 atau pasca Pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut. Sebagai informasi, Perusahaan telah mengintegrasikan HET terbaru pada sistem Integrasi Pupuk Bersubsidi atau i-Pubers serta telah menempel stiker HET pada titik serah.

    “Penyesuaian HET baru telah terintegrasi di sistem i-Pubers dan kami memastikan petani terdaftar dapat menebus pupuk dengan harga baru dan dapat mengawasinya melalui command center secara real-time,” kata Rahmad.

    Sebagai BUMN yang diberi amanah untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk subsidi, Pupuk Indonesia berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk dengan prinsip 7T. Maka dari itu, Pupuk Indonesia bersama seluruh anak perusahaannya akan terus melakukan sosialisasi salah satunya melalui kegiatan Rembuk Tani.

    Program ini menjadi ruang dialog dan edukasi bagi petani untuk memahami keterjangkauan harga pupuk subsidi serta inovasi berkelanjutan melalui program pendampingan dan penerapan teknologi digital untuk produktivitas pertanian.

    Petrokimia Gresik sebagai salah satu anak perusahaan Pupuk Indonesia yang menerima mandat memproduksi beberapa jenis pupuk bersubsidi berkomitmen akan terus menjaga keandalan pabrik.

    Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob mengatakan letahanan dan swasembada pangan nasional tercapai jika produktivitas tanaman tinggi yang didukung oleh ketersediaan pupuk.

    “Oleh karena itu, kami di Petrokimia Gresik terus menjaga produksi dan kualitas pupuk untuk seluruh petani terdaftar,” kata Daconi.

    Pupuk Indonesia Sediakan 1,05 Juta Ton Pupuk Subsidi

    Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 1.055.068 ton yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani terdaftar di Indonesia. Dari jumlah stok tersebut, Perusahaan menyediakan 167.646 ton untuk petani di Jawa Timur yang terdiri dari 51.832 ton, NPK sebesar 107.625 ton, NPK Kakao sebesar 92 ton, Organik sebesar 4.686 ton, dan ZA sebesar 2.905 ton.

    Sementara ketersediaan stok untuk petani di Kabupaten Gresik, Perusahaan menyediakan stok sebesar 32.019 ton yang terdiri dari Urea sebesar 9.550 ton, NPK sebesar 13.505 ton, Organik sebesar 6.927 ton, dan ZA sebesar 2.038 ton. Seluruh petani terdaftar dapat menebus dengan HET terbaru pada kios atau titik serah.

    Hingga 28 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 1.516.741 ton pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Angka tersebut setara 73,9 persen dari total alokasi Jawa Timur yang sebesar 2.053.650 ton pada tahun 2025. Sementara untuk wilayah Kabupaten Gresik, tercatat telah tersalurkan sebesar 24.144 ton dari total alokasi 42.960 ton.

    (akd/ega)

  • Perpres Belum Terbit, Begini Progres Penanganan Truk Obesitas (Zero ODOL)

    Perpres Belum Terbit, Begini Progres Penanganan Truk Obesitas (Zero ODOL)

    Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan presiden (Perpres) mengenai penguatan logistik nasional, termasuk di dalamnya regulasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL), belum kunjung terbit hingga November 2025. Mundur dari rencana awal Oktober 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso—Kemenko Perekonomian selaku inisiator perpres tersebut—belum memberikan tanggapannya terkait kapan terbit regulasi tersebut. Pasalnya, Zero ODOL direncanakan berlaku per 1 Januari 2027. 

    Sebelumnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi menekankan, ketentuan terkait Zero ODOL telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

    “Sekarang sudah harmonisasi. Nanti dari Kementerian Hukum akan mengirimkan ke Kemenko Perekonomian untuk proses penandatangan ke Presiden,” tuturnya kepada Bisnis pada pekan lalu.

    Pada dasarnya, pemrakarsa Perpres Penguatan Logistik Nasional adalah Kemenko Perekonomian. Sementara Kemenko IPK bertugas untuk membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan Zero ODOL yang akan masuk dalam perpres tersebut. 

    Rustam menyebutkan, saat ini pemerintah telah menyusun 9 RAN dengan 45 keluaran atau output. Sebanyak 36 sedang berjalan dan 9 belum berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Rencananya, pelaksanaan RAN akan berlangsung sampai dengan 2029. 

    Pemerintah juga melakukan deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang dalam RAN penanganan kendaraan ODOL. 

    Evaluasi terhadap beberapa aturan diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Zero ODOL. Misalnya, regulasi pajak dan pungutan lainnya terkait kendaraan bermotor di daerah. 

    Kemudian soal ketentuan tarif angkutan barang, pengaturan MST menimbang perkembangan teknologi terkini mengenai kualitas jalan, pengaturan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan batas dimensi kendaraan angkutan barang (Jumlah Berat Kombinasi Kendaraan yang Diizinkan/JBKI).

    Selain itu, aturan yang memerlukan evaluasi termasuk standardisasi kendaraan angkutan multi-axle untuk pendistribusian beban muatan kendaraan terhadap ketahanan jalan. Terakhir, sinkronisasi pengaturan KBI, JBB, MST, dan kelas jalan, serta aturan terkait lainnya yang ditargetkan rampung pada Juni 2026. 

    Pada tahap awal, kendaraan untuk proyek pemerintah pusat, proyek pemerintah daerah, proyek BUMN dan Kawasan industri yang dikelola BUMN akan wajib Zero ODOL. 

    Kemudian dilanjutkan dengan penerapan terhadap pihak swasta, pemilik barang di kawasan industri, proyek-proyek swasta. Terakhir, penerapan terhadap hilir, yakni pengusaha angkutan barang, termasuk truk-truk pengangkutan bahan pangan seperti sayuran. 

    Sebagai contoh, PT Pupuk Indonesia selaku cargo owner telah menerapkan Zero ODOL secara penuh untuk pengangkutan dari pabrik hingga ke Gudang sejak Agustus 2024. 

    Implementasi dilakukan secara bertahap dari lokasi yang memiliki tingkat permintaan yang rendah (wilayah Indonesia timur, dan perluasan ke barat dan Pulau Jawa). Digitalisasi sistem mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi ke petani merupakan kunci penting untuk dapat melakukan Zero ODOL.

    Sebelumnya, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antar-Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL. Di mana, payung hukum tersebut dibidik rampung Oktober 2025. 

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

  • Setelah 30 Tahun Gagal, RI Akhirnya Bangun Pabrik Soda Ash Pertama Rp 5 T!

    Setelah 30 Tahun Gagal, RI Akhirnya Bangun Pabrik Soda Ash Pertama Rp 5 T!

    Jakarta

    Pembangunan Pabrik soda ash pertama di Indonesia resmi resmi dimulai. Pabrik yang berlokasi di Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang, Kalimantan Timur, ini dibangun dengan investasi sekitar Rp 5 triliun.

    Pabrik tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 16 hektar (ha) dan menyerap sekitar 800 tenaga kerja. Persiapan pembangunan pabrik ini telah dimulai sejak Juni 2025 dan ditargetkan dapat rampung pada Maret 2028.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan pembangunan pabrik menandai tonggak sejarah, di mana Indonesia akan membangun pabrik soda ash pertamanya. Sebab, sudah sejak lama Indonesia bekerja keras untuk bisa mewujudkan pembangunan tersebut.

    “Sudah lebih dari tiga dekade Indonesia berupaya memiliki pabrik soda ash, tidak berhasil. Dan hari ini kita mulai pembangunan pabrik pertama di Indonesia,” kata Rahmad dalam acara Groundbreaking Pabrik Soda Ash di Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang, Kalimantan Timur, Jumat kemarin.

    Soda ash atau natrium karbonat (Na2CO3), adalah senyawa kimia berbentuk bubuk putih yang digunakan secara luas dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan kaca dan deterjen, hingga pengolahan air dan pembuatan kertas.

    Telan Anggaran Rp 5 Triliun

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Gusrizal mengatakan, proyek Pabrik Soda Ash menelan investasi Rp 5 triliun. Proyek ini digarap oleh kontraktor PT TCC Indonesia Branch Enviromate Technology International (ETI) dan PT Rekayasa Industri (Rekind).

    “Nilai investasinya sekitar Rp 5 triliun. (Pendanaannya) kita dari perusahaan sendiri, didukung oleh perbankan nasional,” kata Gusriza, dalam kesempatan yang sama.

    Tekan Impor 30%

    Kembali ke Rahmad, ia menjelaskan Indonesia selama bertahun-tahun terpaksa mengimpor produk soda ash, dengan volume yang terus bertambah. Setidaknya saat ini Indonesia mengimpor kurang lebih 1 juta ton soda ash dari berbagai negara seperti Amerika Utara hingga China.

    Padahal, Indonesia sendiri memiliki semua bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi soda ash itu sendiri. Beberapa bahan baku pembuatan soda ash adalah CO2 dan amonia. Kedua bahan tersebut terdapat secara luas pada fasilitas produksi Pupuk Kaltim, maupun Pupuk Indonesia Grup.

    “Impor soda ash di Indonesia sekarang 1 juta ton dan akan terus tumbuh dengan pertumbuhan sekitar 5-6% per tahun. Kalau sekarang saja kita impor 1 juta, dan Indonesia tidak mulai membangun (pabrik) soda ash, tidak bisa saya bayangkan berapa besar devisa kita yang harus kita keluarkan Indonesia,” kata Rahmad.

    Hadirnya Pabrik Soda Ash anyar ini setidaknya akan memproduksi sebanyak 300.000 ton soda ash. Dengan demikian, hasil produksi dari pabrik ini dapat mengganti keburuhan impor soda ash hingga 30%.

    Tidak hanya memproduksi soda ash, nantinya pabrik ini juga akan amonium klorida sebesar 300.000 ton. Produksi ini diharapkan dapat menekan impor bahan baku pupuk ini hingga senilai Rp 250 miliar per tahun.

    “Indonesia tidak hanya mengimpor soda ash, tapi Indonesia juga mengimpor produk sampingan hasil pabrik soda ash yaitu ammonium chloride. Jadi hasil dari sini tidak hanya menggantikan impor soda ash, tapi juga menggantikan impor dari ammonium chloride sebagai pupuk yang sangat dibutuhkan untuk kebun kelapa sawit,” jelasnya.

    Sementara itu, Senior Director of Business Performance & Assets Optimization PT Danantara Asset Management (Persero), Bhimo Aryanto, mengatakan soda ash menjadi salah satu bahan yang juga penting untuk membuat litium karbonat, bahan utama baterai kendaraan listrik.

    Selama ini seluruh kebutuhan Soda ASH nasional dipenuhi melalui impor, Sementara itu, permintaan produk tersebut untuk kebutuhan dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun.

    “Dengan kapasitas produksi yang signifikan, pabrik ini diharapkan mampu menggantikan impor secara bertahap, sekaligus membuka jalan bagi potensi ekspor di masa depan. Inilah wujud nyata dari hilirisasi industri kimia nasional yang selama ini menjadi arah strategis pemerintah,” kata Bhimo.

    Bhimo berharap, pabrik dapat menjadi benchmark baru bagi industri kimia hijau di Indonesia. Pabrik ini juga harapannya bisa mendongkrak ekonomi Kota Bontang dari 9,8% menjadi 10,5%, berkontribusi dalam menyerap ribuan tenaga kerja lokal, serta operasinya menciptakan ratusan pekerjaan permanen.

    (kil/kil)

  • Pupuk Indonesia Geber Penyaluran Pupuk Subsidi Jelang Akhir Tahun

    Pupuk Indonesia Geber Penyaluran Pupuk Subsidi Jelang Akhir Tahun

    Jakarta

    Pupuk Indonesia memproyeksikan realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga akhir tahun 2025 dapat mencapai 8,7 juta ton. Angka ini seiring dengan besarnya kebutuhan pupuk saat siklus tanam utama yang dimulai pada November 2025.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi melaporkan, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai sekitar 6,5 juta ton per akhir Oktober 2025. Angka ini mencapai sekitar 68% dari total alokasi pupuk subsidi pada tahun ini yang mencapai 9,55 juta ton.

    Ia menjelaskan, penggunaan pupuk untuk sektor pangan bersifat cyclical. Diproyeksikan jumlah realisasi akan meningkat signifikan seiring dengan besarnya kebutuhan pupuk petani menjelang siklus tanam utama periode November 2025 s.d Maret 2026.

    “Realisasi pupuk subsidi itu sampai dengan sekarang sekitar 6,5 juta ton. Di akhir tahun, kita akan mencapai antara 8,5 sampai 8,7 juta ton. Artinya, dalam dua bulan ini, harus ada 2 juta ton lebih yang kita deliver kepada petani,” kata Rahmad, dalam acara Pelepasan Urea Subsidi di Pelabuhan Tursina Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (31/10/2025).

    Ia juga memastikan stok pupuk aman. Hingga saat ini, perusahaan masih memegang stok pupuk sebesar 1,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,1 juta ton lainnya merupakan pupuk subsidi yang tersebar di 27 ribu kios atau outlet pupuk.

    Tidak hanya itu, Rahmad menambahkan, produksi pupuk juga masih akan terus berjalan. Misalnya dari pabrik Pupuk Kaltim di Bontang saja, dihasilkan 10.000 ton pupuk urea dan 1.000 ton Pupuk NPK setiap harinya.

    “Jadi kita sangat optimis, kita bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi hingga akhir tahun,” ujarnya.

    Untuk memastikan stok tetap aman dan pupuk tersalurkan, pemerintah bersama Pupuk Indonesia telah melakukan sejumlah trasnformasi. Pertama, implementasi digitalisasi sejak awal tahun 2024. Pupuk Indonesia dapat memantau secara real time pergerakan setiap kantong pupuk melalui GPS sejak mulai diangkut ke kapal hingga diterima petani.

    Dengan demikian, menurut Rahmad, data pergerakan pupuk akan terangkum secara digital. Melalui digitalisasi ini juga, untuk pertama kalinya dalam sejarah per 1 Januari tahun 2025 seluruh petani di seluruh Indonesia bisa melakukan penebusan pupuk secara serentak.

    Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah menerapkan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20%. Dengan demikian, harga Pupuk Urea turun dari Rp 2.250 per kg menjadi Rp 1.800 per kg, lalu Pupuk NPK turun dari Rp 2.300 per kg menjadi Rp 1.840 per kg.

    Pemerintah juga telah menambah kuota pupuk subsidi, dari yang semula hanya sekitar 4,7 juta di tahun lalu, kini mencapai 9,55 juta ton di 2025. Juga telah dilakukan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk agar lebih efisien dan produk bisa langsung diterima petani.

    “Jadi sekarang petani tidak hanya volumenya tercukupi, tidak hanya ketempatan waktunya karena sekarang aturan distribusinya sudah disederhanakan, tapi masih ada bonus lagi dari Presiden yaitu memberikan diskon pupuk bersubsidi,” kata dia.

    (kil/kil)