Xcloud.id

BUMN: PT Pupuk Indonesia

  • Jaga Peluang ke Grand Final Proliga, Electric PLN Tekuk Popsivo 3-1

    Jaga Peluang ke Grand Final Proliga, Electric PLN Tekuk Popsivo 3-1

    JAKARTA – Tim voli putri Jakarta Electric PLN menjaga peluang ke grand final PLN Mobile Proliga 2025 setelah menekuk Jakarta Popsivo Polwan 3-1 (25-23, 25-21, 22-25, 25-20) dalam laga final four di GOR Sritex, Solo, Jawa Tengah, Kamis.

    Electric PLN yang mengandalkan dua pemain asing Kelsey Robinson Cook dan Polina Shemanova langsung menggempur Popsivo sejak set pertama.

    Meskipun persaingan poin yang ketat dari kedua tim, Electric PLN mampu mencetak dua poin krusial untuk mengamankan kemenangan pada set pertama dengan skor 25-23.

    Dilansir dari ANTARA, Popsivo Polwan berusaha membalas dengan serangan pemain asing Jessica Mruzik dan Madison Kingdon. Namun, Electric PLN mampu membendung dengan mencetak poin beruntun hingga skor 25-21 untuk memenangI set kedua.

    Perlawanan Popsivo baru membuahkan hasil pada set ketiga. Setelah persaingan poin yang ketat sejak awal set hingga mencatatkan skor imbang 19-19, Popsivo mampu memaksimalkan setiap peluang menjadi poin hingga mencetak poin 23-21.

    Electric PLN berusaha mengejar namun, sebuah spike yang terlampau keras dari Robinson membuat bola jatuh di luar lapangan sekaligus memberikan kemenangan untuk Popsivo dengan skor 25-22.

    Setelah membuka peluang mengejar ketertinggalan, Popsivo langsung mencuri poin lebih dulu pada set keempat. Persaingan semakin ketat saat kedua tim saling mencetak poin hingga Electric PLN membalikkan keunggulan menjadi 8-7.

    Setelah technichal time out pertacma, Electric PLN belum bisa memperlebar jarak poin karena Popsivo yang terus memberikan perlawanan dengan berulang kali menciptakan skor imbang 19-19.

    Aksi blok yang efektif dari Shemanova dan spike keras Madison menciptakan poin beruntun bagi Electric PLN yang berhasil memperlebar jarak dengan 22-19.

    Giliran Ersandrina Devega Salsabila mencuri perhatian dengan mencetak poin beruntun melalui servis ace sampai pada poin terakhir untuk mengantar Electric PLN mengamankan set keempat dengan skor 25-20, sekaligus mengakhiri laga dengan kemenangan penting.

    Dengan kemenangan tersebut, Electric PLN menambah poin klasemen sementara menjadi 6 poin untuk menggeser Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di posisi ketiga dengan mengoleksi 5 poin.

    Sedangkan, Popsivo Polwan yang sebelumnya memimpin klasemen dengan 8 poin harus turun ke posisi kedua digantikan Jakarta Pertamina Enduro yang juga mengoleksi 8 poin.

    Electric PLN masih melakoni satu laga lagi di babak final four menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

  • DPR Minta Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

    DPR Minta Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Distribusi pupuk bersubsidi menjadi salah satu perhatian utama di sektor pertanian. Komisi IV DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi,Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, sekaligus Ketua Panja Panggah Susanto, menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membenahi persoalan distribusi pupuk, dengan menyederhanakan pelibatan pihak-pihak terkait. Kini, tanggung jawab distribusi hanya diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.

    “Kalau dulu banyak sekali pihak yang ikut dalam pendistribusian dan perencanaan pengadaan pupuk subsidi, sekarang hanya diberikan tanggung jawab itu kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia,” ujar Panggah dalam keterangannya, ditulis Jumat (2/5/2025).

    Panggah menjelaskan bahwa Panja tersebut akan fokus mengawasi rantai distribusi pupuk bersubsidi dari hulu hingga ke petani.Termasuk di dalamnya adalah pengecekan langsung ke pabrik produsen, distributor, kios pengecer, hingga ke tangan petani, guna memastikan ketepatan waktu, jumlah, dan harga.

    “Titik dari pengawasan kita adalah tentu saja kita tinjau beberapa pabrik mengenai kesiapan produksi dan permasalahan di lini pabrik. Berikutnya juga kunjungan ke distributor dan pengecer, dan tentu saja kita akan memantau pelaksanaan di tingkat petani,” ujarnya.

    Untuk itu, Komisi IV juga tengah menyusun jadwal kegiatan pengawasan selama Masa Sidang Ketiga, agar dapat disinergikan dengan panja-panja lain seperti Panja Gabah dan Jagung, Panja RUU Kehutanan, serta Panja RUU Pangan. Panggah juga menekankan bahwa Komisi IV akan mengundang berbagai lembaga terkait untuk membahas temuan-temuan di lapangan dan menyelaraskan langkah antar lembaga.

    “Kita harapkan tidak ada lagi masalah seperti pupuk langka, pupuk hilang, atau prosedur yang menyulitkan petani seperti kartu tani. Sekarang cukup dengan KTP. Kita ingin subsidi ini benar-benar sampai ke petani dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Bentuk Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Komisi IV DPR Awasi dari Hulu hingga ke Petani – Halaman all

    Bentuk Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Komisi IV DPR Awasi dari Hulu hingga ke Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
     
    Wakil Ketua Komisi IV DPR, sekaligus Ketua Panja Panggah Susanto, menyatakan, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membenahi persoalan distribusi pupuk, dengan menyederhanakan pelibatan pihak-pihak terkait. Kini, tanggung jawab distribusi hanya diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
     
    “Kalau dulu banyak sekali pihak yang ikut dalam pendistribusian dan perencanaan pengadaan pupuk subsidi, sekarang hanya diberikan tanggung jawab itu kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia,” ujar Panggah dikutip Kamis (1/5/2025).

    Menurutnya, Panja akan fokus mengawasi rantai distribusi pupuk bersubsidi dari hulu hingga ke petani. Termasuk di dalamnya adalah pengecekan langsung ke pabrik produsen, distributor, kios pengecer, hingga ke tangan petani, guna memastikan ketepatan waktu, jumlah, dan harga.
     
    “Titik dari pengawasan kita adalah tentu saja kita tinjau beberapa pabrik mengenai kesiapan produksi dan permasalahan di lini pabrik. Berikutnya juga kunjungan ke distributor dan pengecer, dan tentu saja kita akan memantau pelaksanaan di tingkat petani,” ujarnya.

     
    Untuk itu, Komisi IV juga tengah menyusun jadwal kegiatan pengawasan selama Masa Sidang Ketiga, agar dapat disinergikan dengan panja-panja lain seperti Panja Gabah dan Jagung, Panja RUU Kehutanan, serta Panja RUU Pangan.

    Panggah juga menekankan bahwa Komisi IV akan mengundang berbagai lembaga terkait untuk membahas temuan-temuan di lapangan dan menyelaraskan langkah antarlembaga.
     
    “Kita harapkan tidak ada lagi masalah seperti pupuk langka, pupuk hilang, atau prosedur yang menyulitkan petani seperti kartu tani. Sekarang cukup dengan KTP. Kita ingin subsidi ini benar-benar sampai ke petani dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga,” tuturnya.

  • Presiden Prabowo Dinilai Punya Komitmen Lindungi Industri Pertanian – Halaman all

    Presiden Prabowo Dinilai Punya Komitmen Lindungi Industri Pertanian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai sukses membangun kemandirian pangan. Prabowo hadir dengan napas dan semangat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian disampaikan eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti.

    “Kita berharap pengusaha nasional kita mulai masuk di sektor pertanian. Kampus atau perguruan tinggi juga mulai dilibatkan dalam riset dan inovasi terkait baik bibit maupun teknologi pertanian, agar hasil pertanian makin melimpah. Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” kata Haris kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

    Haris menuturkan Indonesia sedang menghadapi situasi peperangan menggunakan senjata tarif dan currency. 

    Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, Haris mengatakan Indonesia berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan.

    “Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya.

    Menurutnya, Indonesia berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency. 

    Penerapan kebijakan “border protection” melalui penerapan tarif yang tinggi, memaksa setiap negara di dunia untuk mandiri dan tidak bergantung.

    “Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita. Industri manufaktur kita yang menyerap lapangan pekerjaan tinggi ambruk, industri tekstil runtuh, industri pertanian babak belur,” kata Haris.

    “PHK dan pengangguran meluas sebagai akibat dari terjadinya deindustrialisasi nasional. Kita memang tidak diuntungkan oleh sistem perdagangan bebas tanpa hambatan tarif, tidak banyak produk industri yang kita ekspor, selain ekstraktif yang duitnya di parkir di luar negeri. Negara yang diuntungkan oleh perdagangan bebas tanpa hambatan tarif adalah yang mempunyai industri produk ekspor,” kata dia.

    Oleh karena itu, Haris mengatakan sangat tepat Gandhi mengajarkan gerakan swadesi. Maksudnya, “makan dan pakai apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri”. 

    Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi Gandhi mengarah pada swarajya atau kemerdekaan. Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri yang bertumpu pada kekuatan sendiri.

    “Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewariskan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional. Sekali lagi kita mesti memanfaatkan momentum untuk menegakan Trisakti dalam situasi ketika berlangsung perang dagang,” kata Haris.

    Melihat data BPS, produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari-April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. 

    Angka ini, dikatakan Haris, menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Sementara konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton.

    “Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,. Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras. Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini,” ujarnya.

    Pada pertengahan April 2025, keterangan resmi merilis bahwa Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025, jik dibandingkan 2022 994 ribu ton, 2023 1,066 juta ton, 2024 1,266 juta ton.

    Melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah dalam 6 bulan membuat kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp. 6.500 per kilogram.

    “Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini. Selama ini petani kita selalu menghadapi kutukan di saat datang musim tanam dan di saat panen raya. Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah. Petani kita merintih dan merana justru di saat berlangsung panen raya,” ujar Haris.

    Keterangan dari Kementerian Pertanian, menurut Haris, yakni problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet. 

    Misalnya saja, yakni keharusan melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, serta harus melibatkan 11 kementerian dan lembaga.

    “Presiden Prabowo melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani. Kebijakan ini sangat positif, distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat,” katanya.

    Haris mengatakan memang belum banyak yang sempurna dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah dan masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam program nasional swasembada pangan. 

    “Namun, niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian. Menurut saya, selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin InsyaAllah “wahyu” akan menyertai, melandasi, dan menuntunnya,” pungkas Haris. (Tribunnews.com/Reza Deni)

  • Hari Bumi, PI Utilitas dan Pemkab Gresik Tanam 500 Pohon di Hutan Kota – Halaman all

    Hari Bumi, PI Utilitas dan Pemkab Gresik Tanam 500 Pohon di Hutan Kota – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, GRESIK –  Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bersama Pupuk Indonesia (PI) Utilitas memperingati Hari Bumi dengan menanam 500 batang pohon untuk penghijauan di Hutan Kota Gejos, Gresik, Jumat (25/4/2025).

    Pohon yang ditanam terdiri dari 250 pohon sawo dan jambu dan  250 pohon lainnya dengan berbagai varietas melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

    Acara ini dihadiri Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif, M.Kes dan memimpin kegiatan penanaman pohon program PI Utilitas.

    Direktur Utama PI Utilitas, Mochamad Safiie, mengemukakan, kegiatan penanaman pohon bersama merupakan realisasi program perseroan bertajuk  “Treevolution PT Pupuk Indonesia Utilitas”.

    Selain memperingati Hari Bumi, program perseroan juga direalisasikan dalam rangka mendukung program 100 hari Nawakarsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2025-2030. 

    “Perjuangan untuk melindungi lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri,” kata Safiie.

    Menurut Safiie, dibutuhkan kerjasama semua pihak; mulai dari pemerintah, masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga private sector lainnya.

    Kegiatan kali ini juga menunjukkan komitmen perseroan sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga bumi. “Sebagai tempat tinggal bagi kita dan generasi mendatang,” ujarnya.

    Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengatakan, kerjasama dengan PI Utilitas untuk mencegah krisis iklim. Bibit sawo dan jambu air yang ditanam untuk membangun ekosistem penyerap emisi gas rumah kaca.

    “Pohon tidak semata-mata berfungsi menyerap emisi, tapi juga mengubahnya menjadi zat-zat yang berguna bagi makhluk hidup lain,” katanya.    

    Kegiatan penanaman dilakukan mulai pukul 08.00 pagi hingga menjelang siang. 

    Program Treevolution yang sudah ditetapkan menjadi program perusahaan akan terus diperluas jangkauan pelaksanaan penanaman pohonnya dengan lebih banyak lagi.

  • Mantap, BUMN RI Ini Duduki Peringkat 6 Produsen Pupuk Terbesar Dunia – Page 3

    Mantap, BUMN RI Ini Duduki Peringkat 6 Produsen Pupuk Terbesar Dunia – Page 3

    Sebelumnya, memperingati hari jadinya yang ke-13, PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan kembali perannya sebagai pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis perusahaan selama lebih dari satu dekade dalam menopang produktivitas sektor pertanian, sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

    “Selama 13 tahun, Pupuk Indonesia terus bertransformasi, beradaptasi, dan menjadi salah satu tulang punggung penyedia pupuk nasional. Kami hadir untuk memastikan produktivitas pertanian Indonesia tetap terjaga. Ini bagian dari komitmen jangka panjang untuk menghadirkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Rahmad dalam keteran[gan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan rantai pasok pupuk dari produksi hingga distribusi dengan prinsip efisiensi, transformasi digital, dan inovasi. Komitmen ini tercermin dalam berbagai capaian strategis perusahaan, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga dampak sosial.

    Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi konsumsi bahan baku pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik dan Pabrik Pupuk Kaltim V pada tahun 2015, Pabrik NPK PIM pada tahun 2023, dan Phonska V Petrokimia Gresik pada tahun 2024. Tidak hanya itu, upaya peningkatan efisiensi energi juga dilakukan melalui revamping fasilitas produksi di berbagai anak perusahaan.

    Sementara itu, dari sisi distribusi, sepanjang kuartal I 2025 Pupuk Indonesia telah mencatatkan 1,7 juta ton penyaluran pupuk bersubsidi, jumlah ini meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini ditopang oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi dari pemerintah dan digitalisasi melalui platform i-Pubers, yang memudahkan petani menebus pupuk hanya dengan KTP dan memungkinkan pelacakan penyaluran secara real time hingga ke kios.

     

  • Kolaborasi jadi Kunci Tangguhnya Ketahanan Pangan

    Kolaborasi jadi Kunci Tangguhnya Ketahanan Pangan

    Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan perannya sebagai aktor strategis
    dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan regional melalui partisipasi aktif dalam forum internasional yang diadakan di Bali, Indonesia. Forum industri pupuk terbesar di Asia ini  mempertemukan pelaku usaha, asosiasi, dan pemerintah dari berbagai negara.
     
    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas negara untuk menjawab tantangan krisis pangan global, disrupsi rantai pasok dan perubahan iklim.
     
    “Forum ini bukan hanya ajang konferensi, tapi platform penting yang menyatukan para pemangku kepentingan industri pupuk dari dalam dan luar Asia. Melalui forum seperti inilah kita bisa membangun jejaring, memperkuat kerja sama, dan mendorong posisi strategis Indonesia di regional,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 April 2025.

    Rahmad menambahkan bahwa saat ini Pupuk Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai produsen pupuk terbesar dunia. Dengan skala tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab strategis tidak hanya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga memastikan stabilitas pasok pupuk regional.
     
    “Ketahanan pangan nasional dan regional hanya dapat dicapai bila rantai pasoknya stabil dan kita memiliki visi bersama,” kata dia.
     

     
    Sebagai pemimpin pasar di Asia Pasifik dan Timur Tengah-Afrika Utara, Pupuk Indonesia memperkenalkan visinya untuk menjadi perusahaan agrosolusi dan petrokimia terintegrasi berkelas dunia.
     
    Saat ini, Pupuk Indonesia mengoperasikan lima kawasan industri pupuk dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 9,4 juta ton urea dan 4 juta ton NPK, yang tidak hanya menopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang hilirisasi petrokimia dalam negeri.
     
    Dalam forum ini, Pupuk Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan pasokan bahan baku pupuk sebagai langkah fundamental dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
     
    “Kita tahu bahwa tidak semua kebutuhan pupuk bisa dipenuhi dari dalam negeri, seperti fosfat dan potash. Maka melalui forum seperti ini, kami menjalin dialog dan kolaborasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap aman sebagai bagian dari strategi swasembada pangan,” ungkap Rahmad.
     
    Untuk itu, Pupuk Indonesia terus memperkuat ketahanan pasokan melalui perluasan kemitraan strategis di tingkat regional dan global, sekaligus mengakselerasi pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri.
     
    Upaya ini diarahkan untuk menjaga feedstock security, serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani guna mendorong produktivitas pertanian secara menyeluruh.
    Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui program modernisasi industri, di antaranya revitalisasi Pabrik Pusri IIIB dan revamping pabrik Amonia PKT II yang bertujuan meningkatkan efisiensi energi dan kapasitas produksi.
     
    Selain itu, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat,
    menjadi langkah konkret memperkuat distribusi pupuk di wilayah timur Indonesia.
     
    “Revitalisasi ini bukan sekadar soal efisiensi. Ini adalah cara kami menjaga keterjangkauan harga pupuk dan menyesuaikan kapasitas produksi dengan pertumbuhan kebutuhan pangan Indonesia yang terus meningkat. Ketahanan pangan butuh dukungan dari sisi hulu secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar dia.
     
    Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pupuk, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai hub strategis dalam rantai pasok pupuk regional, dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah dan Afrika Utara. Seluruh inisiatif tersebut sekaligus membuka peluang kemitraan global untuk mewujudkan industri pupuk dan petrokimia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global Nasional 25 April 2025

    Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global Nasional 25 April 2025

    Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga April 2025, produksi gabah nasional mencapai 13,9 juta ton. 
    Sementara itu, konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton. Hal ini menunjukkan surplus dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
    Sudaryono menegaskan, Indonesia tidak hanya fokus pada
    ketahanan pangan
    domestik, tetapi juga siap berkontribusi pada ketahanan pangan global.
    “Sebagai Wamentan, tentu saya prioritaskan masyarakat kita.Namun, kami juga ingin berkontribusi memberi makan dunia,” katanya dalam siaran pers, Jumat (25/4/2025).
    Dia mengatakan itu saat membuka acara International Fertilizer Producers Event di Bali pada Rabu (23/4/2025). Acara ini juga dihadiri pelaku industri
    pupuk
    dari berbagai negara.
    Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, keberhasilan program penyediaan air melalui pompanisasi dan pipanisasi memungkinkan petani menanam dua hingga tiga kali dalam setahun. 
    Melalui program itu, lebih dari 2 juta hektar (ha) lahan berhasil dialiri air sehingga meningkatkan produktivitas pertanian yang sangat signifikan.
    “Indeks pertanaman Indonesia meningkat. Ini berarti produktivitas lahan juga naik. Satu kali tanam dalam setahun kini bisa menjadi dua hingga tiga kali. Ini capaian luar biasa,” ungkapnya.
    Dengan peningkatan produktivitas itu, Indonesia semakin optimistis untuk mencapai
    swasembada beras
    . 
    Apalagi, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada April 2025. Jika target tersebut tercapai, Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras.
    Tak hanya itu, Bulog juga diminta menjaga pasokan dan produksi beras di tengah krisis yang dialami sejumlah negara, seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia.
    Lebih lanjut, waentan yang juga Ketua Dewan Pengawas Bulog itu menegaskan, pupuk berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan global, terlebih di tengah tantangan besar akibat perubahan iklim dan meningkatnya populasi dunia.
    Dia menyatakan, pupuk bukan sekadar bahan input pertanian, melainkan elemen utama dalam mencapai hasil pertanian yang optimal.
    “
    Pupuk
    adalah tulang punggung ketahanan pangan. Tanpa pupuk, benih dan air saja tidak cukup untuk menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.
    Pada kesempatan itu, Mas Dar juga berbagi pengalaman pribadinya saat awal menjabat sebagai wamentan. 
    Ia mengungkapkan, setelah memberikan nomor WhatsApp pribadinya kepada para petani, ia menerima lebih dari 20.000 pesan dalam satu malam yang berisi keluhan dan harapan. 
    Salah satu pesan tersebut adalah soal distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
    “Dari pesan-pesan itu, saya merangkum empat persoalan utama, yaitu sulitnya mendapatkan benih unggul, minimnya air dan irigasi, rumitnya distribusi pupuk, serta turunnya harga saat panen,” ungkapnya.
    Mas Dar menjelaskan, masalah distribusi pupuk menjadi perhatian serius. Sebelumnya, distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sangat kompleks, yakni harus melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, dan 11 kementerian atau lembaga.
    Akibatnya, pupuk sering kali tiba di tangan petani setelah masa tanam, bukan sebelumnya. Hal ini pun menghambat hasil produksi.
    Menanggapi masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian (Kementan), Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani.
    “Hasilnya sangat positif, distribusi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat, dan produksi pangan nasional mencatat rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka,” ujar Mas Dar.
    Ia juga mengajak seluruh negara dan perusahaan untuk bekerja sama dalam menjamin ketersediaan bahan baku pupuk dan mendorong inovasi teknologi pupuk yang ramah lingkungan.
    “Indonesia sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapa pun, dari negara mana pun. Kolaborasi global adalah kunci masa depan pertanian dunia,” tegasnya.
    Mas Dar menambahkan, Kementan soap untuk berdialog dan membuka ruang kerja sama langsung dengan para peserta. 
    “Jika ada isu yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal dari kerja sama nyata untuk pertanian dunia yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir Siapkan Gudang BUMN untuk Tampung Beras Produksi Nasional

    Erick Thohir Siapkan Gudang BUMN untuk Tampung Beras Produksi Nasional

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan pihaknya siap dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi peningkatan produksi beras nasional tahun ini.

    Erick mengaku telah menugaskan beberapa BUMN terkait program ketahanan pangan nasional, seperti Perum BULOG, ID FOOD, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan Perkebunan Nusantara (PTPN) juga BUMN yang memiliki fungsi distribusi dan logistik untuk menyiapkan gudang-gudang guna menampung beras produksi nasional.

    Adapun beras produksi nasional diperkirakan akan meningkat dalam 3 hingga 4 bulan ke depan.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk menyiapkan gudang-gudang sementara guna mengantisipasi peningkatan produksi beras nasional, kami langsung berkoordinasi dengan BUMN- BUMN yang terlibat dalam program ketahanan pangan nasional untuk mengambil peran dan memastikan kelancaran proses penyimpanan dan distribusi beras,” ujar Erick Thohir, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis, 24 April.

    Arahan ini, sambung Erick, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pangan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

    “BUMN akan mengoptimalkan sumber daya dan teknologi untuk membangun gudang tambahan yang efisien dan efektif sehingga bisa dibangun dalam waktu singkat dan tidak membutuhkan biaya besar,” ucapnya.

    Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, lanjut Erick, Perum BULOG memiliki target penyerapan sebanyak 3 juta ton setara beras ke petani.

    Hingga saat ini hal itu sudah terealisasi sebanyak 1,5 juta ton setara beras dan target penyerapan tersebut optimistis akan dicapai tahun ini.

    Sementara itu, total stok beras yang dikuasai BULOG telah mencapai 3 juta ton.

    “BUMN akan menyinergikan dengan sektor pemerintahan lainnya untuk memastikan keberhasilan program ini. Terutama, melakukan kajian terkait lokasi strategis pembangunan gudang, tata kelola, serta inovasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan produksi beras nasional,” katanya.

  • Kebijakan pupuk Presiden Prabowo tingkatkan luas panen dan produksi beras

    Kebijakan pupuk Presiden Prabowo tingkatkan luas panen dan produksi beras

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Kebijakan pupuk Presiden Prabowo tingkatkan luas panen dan produksi beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 April 2025 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Perubahan kebijakan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Presiden Republik (RI) Prabowo Subianto mampu memberikan hasil positif bagi ketahanan pangan. 

    Penyederhanaan regulasi dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang telah dijalankan mendorong peningkatan luas panen dan produksi beras, dimana pada periode Januari-April 2025 diproyeksikan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
     
    “Apa yang sudah kita lakukan (penyederhanaan regulasi dan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Red) mendorong tingginya penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Hingga saat ini petani sudah menebus sekitar dua juta ton pupuk bersubsidi. Inilah yang mendorong produktivitas beras kita tertinggi,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono di Bali, Rabu (23/4). 
     
    Pada empat bulan di awal tahun ini, potensi luas panen padi nasional diperkirakan mencapai 4,56 juta hektare (ha). Luasan ini setara dengan 13,95 juta ton beras.

    Sebagai perbandingan luas panen padi pada periode yang sama tahun lalu hanya 3,57 juta ha, dengan demikian ada peningkatan 27,69 persen. Sementara produksi beras tahun 2024 sebesar 11,07 juta ton, sehingga tahun ini diperkirakan naik sekitar 25,99 persen.
     
    Pada forum internasional industri pupuk yang salah satunya dihadiri oleh Pupuk Indonesia, Wamentan menyampaikan bahwa produktivitas tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, Indonesia tidak perlu impor beras.

    Adapun konsumsi beras nasional di bulan Januari hingga April 2025 sekitar 10,37 juta ton, sehingga masih surplus.
     
    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, untuk mewujudkan percepatan swasembada pangan, Presiden Prabowo telah banyak melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi. Adapun dampak yang paling dirasakan oleh petani atas perubahan tersebut, yaitu pupuk bersubsidi dapat ditebus petani terdaftar melalui aplikasi i-Pubers Pupuk Indonesia sejak 1 Januari 2025.
     
    Wamentan mengungkapkan, penebusan pupuk bisa dilakukan mulai awal tahun karena Pemerintah telah banyak melakukan penyederhanaan regulasi.

    Sebelumnya ada 70 regulasi yang mengatur pupuk bersubsidi, mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Instruksi Presiden (Inpres).

    Selain itu juga masih harus menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK Bupati/Walikota sebelum pupuk bersubsidi didistribusikan. Mulai tahun 2025, SK tersebut tidak lagi diperlukan.
     
    “Itu kenapa ketika petani membutuhkan pupuk bersubsidi, pupuknya tidak ada. Pupuk bersubsidi baru datang ketika petani sudah panen. Presiden menginstruksikan untuk menyederhanakan sistem yang rumit, termasuk regulasi,” tegasnya.
     
    Wamentan menambahkan, untuk mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2025, Pemerintah juga menyederhanakan alur distribusinya.

    Apabila sebelumnya, pupuk bersubsidi didistribusikan melalui produsen, distributor, pengecer, dan ke petani. Tahun ini, alur tersebut diubah, dari produsen langsung menuju titik serah (Poktan/Kelompok Pembudidaya Ikan/Pengecer) dan ditebus oleh petani.
     
    Perubahan berikutnya yaitu pemutakhiran data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) dapat dilakukan kapanpun di tahun berjalan.

    Sementara tahun 2024 dapat diubah per empat bulan sekali di tahun berjalan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya harus menunggu pergantian tahun atau pada penetapan alokasi baru.
     
    Wamentan melanjutkan, Pemerintah juga mengembalikan sejumlah kebijakan, diantaranya memasukkan pembudidaya ikan sebagai penerima pupuk bersubsidi. Selain itu juga kembali menetapkan SP-36 dan ZA sebagai pupuk bersubsidi.
     
    Pemerintah juga menambahkan ubi kayu atau singkong sebagai komoditas penerima pupuk bersubsidi.

    Sebelumnya hanya sembilan komoditas yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kakao, kopi, dan tebu.
     
    Terakhir, mulai tahun ini penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat. Dengan demikian prosesnya lebih sederhana.
     
    Lebih lanjut ia menambahkan, perubahan kebijakan ini juga dilakukan di tahun 2024. Diantaranya petani terdaftar cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kios Pupuk Indonesia untuk melakukan penebusan.

    Sehingga tidak perlu lagi diwajibkan melakukan foto dengan  produk pupuk bersubsidi yang ditebus. Sementara bagi petani terdaftar yang tidak bisa datang ke kios untuk melakukan penebusan karena sakit, dapat diwakilkan oleh keluarga atau Poktan.
     
    Pemerintah di tahun 2024 juga menetapkan anggaran subsidi pupuk berbasis pada volume kebutuhan. Di tahun tersebut, Pemerintah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Untuk meningkatkan tata kelola, Pemerintah membuat virtual account. Dengan demikian, pembayaran pupuk bersubsidi by name by address atau per Nomor Induk Kependudukan (NIK).
     
    “Pupuk ini penting. Karena populasi kita besar, maka kebutuhan pangan juga besar. Supaya kita mendapatkan pangan yang besar, panen kita juga harus besar,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Kamis (24/5). 

    “Kalau mau panen yang besar, menanamnya juga harus besar. Jika menanamnya besar maka jumlah pupuknya juga harus besar. Sehingga kebutuhan pupuk kita besar,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta