Xcloud.id

BUMN: PT Pupuk Indonesia

  • Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 

    Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Kopdes/Kel MP jalin kontak bisnis dengan 6 mitra strategis di Kota Magelang 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah menggelar forum kontak bisnis dengan enam calon mitra Koperasi Merah Putih (KMP) di Aula Borobudur Golf, Kota Magelang, Kamis (10/7/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat jaringan usaha koperasi kelurahan dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

    Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Hamzah Kholifi, kepala OPD terkait, camat dan lurah serta pengurus Koperasi Merah Putih di Kota Magelang. 

    Forum tersebut mempertemukan koperasi dengan enam mitra usaha kredibel, yaitu Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pupuk Indonesia, Bank Jateng, PT Jateng Agro Berdikari, dan Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

    Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan strategi konkret untuk membuka akses pasar dan meningkatkan daya saing koperasi.

    “Inilah bentuk sinergi konkret yang kita harapkan dalam membangun ekonomi kerakyatan. Koperasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan lembaga usaha, keuangan, dan instansi pemerintah,” ujar Sri Harso seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Jumat (11/7). 

    Menurutnya, kolaborasi antarlembaga adalah kunci agar koperasi tidak hanya berkembang secara administratif, tetapi juga secara ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Di sisi lain, Sri mengingatkan agar koperasi bertindak hati-hati terutama koperasi yang menjalankan unit simpan pinjam.

    “Jadi perlu hati-hati, karena biasanya anggota pinjam dengan mudah, tapi sulit saat waktunya mengembalikan atau mengangsur,” tandasnya.

    Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro (DPPKUM) Kota Magelang, Syaifullah, menjelaskan bahwa koperasi Merah Putih di Kota Magelang telah terbentuk dan berbadan hukum. 

    Ia menyebutkan bahwa Kelurahan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari target nasional pembentukan 80.000 koperasi yang akan dicanangkan Presiden RI di Kabupaten Klaten pada 19 Juli 2025. 

    Meski demikian, Syaifullah mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, antara lain terkait permodalan, perizinan, dan ketersediaan tempat usaha.

    “Hanya dengan niat yang sungguh-sungguh dan kolaborasi antarentitas, koperasi kelurahan akan mampu tumbuh dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal,” pungkasnya.

    Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharja, menekankan pentingnya forum ini dalam memberikan pemahaman kepada koperasi agar mampu menjalankan unit usaha sesuai dengan klasifikasi yang tertera dalam akta pendirian mereka.

    “Tidak cukup hanya membentuk lembaga, koperasi juga harus mampu menjalankan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kontak bisnis ini penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara koperasi kelurahan dan stakeholder,” ujarnya.

    Dwi menambahkan, sesuai dengan ketentuan nasional, terdapat delapan jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Koperasi Merah Putih, antara lain: gerai sembako, klinik desa, apotek desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, cold storage, logistik, dan usaha lain sesuai potensi masyarakat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Gibran Dipanggil Gus dan Diminta Beri Motivasi Santri di Ponpes Sunan Pandanaran

    Ketika Gibran Dipanggil Gus dan Diminta Beri Motivasi Santri di Ponpes Sunan Pandanaran

    Ketika Gibran Dipanggil Gus dan Diminta Beri Motivasi Santri di Ponpes Sunan Pandanaran
    Tim Redaksi
    SLEMAN, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming Raka
    sempat disebut gus saat mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Pandanaran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (8/7/2025).
    Momen ini terjadi tepat sebelum Gibran memberi sambutan di hadapan ratusan
    santri dan santriwati
    .
    Salah seorang kiai di ponpes tersebut menyebut Gibran sudah menjadi keluarga bagi
    Ponpes Sunan Pandanaran
    .
    “Sebelum menang datang ke sini, setelah menang datang ke sini. Ini setelah pelantikan datang ke sini tepuk tangan untuk Gus Gibran,” ucap kiai tersebut sekaligus membuka acara yang disambut tepuk tangan meriah para santri.
    Selepas itu, kiai tersebut mempersilakan waktu bagi Wapres RI untuk memberikan sedikit motivasi kepada para santri dan santriwati.
    “Alhamdulillah mari kita dengarkan mauidhoh hasanah atau motivasi dari Gus Gibran Rakabuming Raka,” bebernya.
    Dalam sambutannya, Gibran mengungkapkan bahwa ini adalah ketiga kalinya dirinya mengunjungi ponpes yang berlokasi di Sleman itu.
    “Mohon izin Pak Kiai, tadi sudah disampaikan. Ini ketiga kalinya saya datang ke pondok ini,” tutur Gibran yang disambut teriakan dan tepuk tangan meriah.
    Dia mengaku biasanya, ia datang ke Ponpes Sunan Pandanaran untuk meminta wejangan dari kiai di sana.
    Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan kedatangannya kali ini sekaligus bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto hingga Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) saat ini adalah Rahmad Pribadi.
    “Biasanya kalau ke sini cuma 1 mobil atau 2 mobil saja, datang ke sini menghadap Pak Kiai, minta wejangan dari beliau, pulang,” ungkap Gibran.
    “Tapi hari ini saya bawa banyak rombongan jadi mungkin teman-teman santri belum tahu,” lanjutnya.
    Satu per satu, Gibran pun memperkenalkan pejabat yang turut mendampinginya hadir di ponpes tersebut.
    Saat Gibran menyebut nama Titiek, sorakan meriah dari para santri dan santriwati menggelegar di dalam lokasi acara.
    “Ada Bu Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI,” kata Gibran disambut tepuk tangan.
    Adapun para santri dan santriwati langsung menyambut Gibran tepat ketika anak Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menginjakkan kaki di area Ponpes Sunan Pandanaran.
    Para santri dan santriwati meneriakkan yel-yel ucapan selamat datang kepada Wakil Presiden RI itu.
    Kedatangan Gibran ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan berupa laptop untuk para santri dan santriwati.
    “Hari ini saya titip ke teman-teman semua, ini tadi ada laptop dari Blibli. Terima kasih sekali Blibli, ini ada laptop. Kita serahkan langsung ke pondok,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Ukir Sejarah jadi Pevoli Indonesia Pertama di Liga Turki

    Megawati Ukir Sejarah jadi Pevoli Indonesia Pertama di Liga Turki

    JAKARTA – Bintang voli Megawati Hangestri Pertiwi membuat sejarah menjadi pevoli Indonesia pertama yang bermain di Turki setelah dia resmi bergabung dengan Manisa BBSK.

    Pemain berjuluk Megatron tersebut diumumkan secara resmi oleh Manisa BBSK sebagai pemain mereka melalui media sosial Instagram pada Sabtu, 5 Juli 2025, dini hari WIB.

    “Selamat Datang Megawati Hangestri Pertiwi! Manisa BBSK telah mencapai kesepakatan untuk musim selanjutnya dengan Megawati Hangestri Pertiwi, yang bermain di Daejeon Red Sparks di V-League Korea Selatan,” tulis pihak klub.

    Pengumuman ini datang hanya satu hari setelah Megawati melangsungkan pernikahannya dengan Dio Novandra pada Jumat, 4 Juli 2025.

    Manisa BBSK menyabut hangat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi. (Instagram @manisabbsk)

    Selain itu, kepastian ini sekaligus menjawab teka-teki ihwal masa depan Megawati Hangestri, yang sebelumnya dipenuhi tanda tanya ke mana dia berlabuh setelah meninggalkan Red Sparks.

    Megawati sempat membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di final four Proliga 2025. Namun, isu dia akan bermain di kompetisi di Turki terus berhembus.

    “Kami menyambut Megawati dan berdoa untuk kesuksesannya bersama kami,” tulis Manisa BBSK.

    Manisa BBSK merupakan peserta Kadinlar 1. Ligi yang merupakan level kedua liga Turki. Manisa bakal berjuang untuk berlaga di level tertinggi liga voli Turki atau Sultanlar Ligi.

    Klub itu promosi setelah pada musim 2024/2025 finis di peringkat empat Kadinlar Voleybol Ligi 2.

    Walaupun bukan di level pertama, pencapaian Megawati ini menggembirakan karena Turki merupakan salah satu pemilik liga voli terbaik.

  • Kopdes Merah Putih putus rantai pasok barang

    Kopdes Merah Putih putus rantai pasok barang

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Susanto saat meninjau Koperasi Merah Putih Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (ANTARA/Aprionis)

    Mendes PDT: Kopdes Merah Putih putus rantai pasok barang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 21:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Yandri Susanto menyatakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemutus rantai pasok berbagai kebutuhan masyarakat di daerah perdesaan.

    “Koperasi Merah Putih ini tidak perlu lagi mengurus perizinan untuk menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, karena koperasi ini sudah berbadan hukum dari Kementerian Hukum,” kata Yandri Susanto saat meninjau Koperasi Merah Putih Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (3/7). 

    Ia mengatakan Koperasi Merah Putih ini tidak perlu lagi memakai izin dan cukup izin koperasi desa merah putih yang dikeluarkan Kementerian Hukum. Minsalnya, koperasi ini menjadi agen gas elpiji tiga kilogram, penyalur pupuk dan lainnya.

    “Inilah kehebatan Presiden Prabowo Subianto untuk langsung mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa,” katanya.

    Menurut dia, selama ini pendistribusian pupuk bersubsidi sangat panjang rantai pasokannya, bahkan petani mau panen baru ada pupuk di distributor atau agen pupuk ini.

    “Rantai pasok pupuk yang terlalu panjang ini akan dipangkas. Nanti dari Pupuk Indonesia langsung ke koperasi desa merah putih untuk menyalurkan pupuk ini ke masyarakat petani,” katanya.

    Demikian juga, LPG subsidi akan dipasok langsung dari Patra Niaga Pertamina ke koperasi desa merah putih ini, sehingga harga LPG tersebut lebih murah dan sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

    “Harga LPG di daerah ini mungkin mencapai Rp30.000 per tabung dan dengan adanya koperasi merah putih ini akan diperpendek rantai pasoknya sehingga harga menjadi Rp12.000 per tabung,” katanya. 

    Sumber : Antara

  • Sederet Mobil Mewah Yovie Widianto yang Kini Menjabat Komisaris BUMN

    Sederet Mobil Mewah Yovie Widianto yang Kini Menjabat Komisaris BUMN

    Jakarta –

    Yovie Widianto menjabat komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Menilik sisi lain dari Yovie, simak isi garasinya yang dihiasi mobil mewah.

    Stafsus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif ini terakhir kali menyampaikan harta kekayaannya pada 17 Januari 2025. Jumlah kekayaannya Rp 43.276.514.249 (Rp 43,2 miliaran).

    Sebagian besar hartanya merupakan aset tanah dan bangunan Rp 28,5 miliar, harta bergerak lainnya Rp 1.730.500.000, surat berharga Rp 125 juta, kas dan setara kas Rp 12.629.134.810, dan harta lainnya Rp 138.435.358.

    Khusus isi garasinya, Yovie tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 2.070.000.000 (Rp 2 miliaran). Bila dirinci semuanya merupakan mobil yang berjumlah 5 unit yang terdiri dari empat merek premium Toyota, dan satu unit Mercedes-Benz. Berikut ini daftarnya:

    1. Toyota Camry tahun 2012 senilai Rp 150 juta
    2. Toyota Alphard tahun 2020 senilai Rp 800 juta
    3. Toyota Lexus tahun 2011 (tidak disebutkan modelnya) senilai Rp 250 juta
    4. Toyota Alphard tahun 2014 senilai Rp 200 juta
    5. Mercedes-Benz S400 tahun 2014 senilai Rp 670 juta

    Semua perolehan kendaraan bermotor itu statusnya hasil sendiri.

    Yovie Widianto ditunjuk sebagai Komisaris BUMN

    Yovie mencuri perhatian setelah Kementerian BUMN merombak jajaran komisaris dan direksi PT Pupuk Indonesia (Persero). Yovie lalu ditunjuk sebagai komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada 16 Juni 2025.

    Sebelum didapuk jadi Komisaris BUMN, Yovie Widianto dilantik sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif pada 22 Oktober 2024. Tugas Yovie mencakup memberikan masukan dan strategi industri kreatif kepada presiden.

    Sebelum menapaki karier di pemerintahan. Nama Yovie mungkin tak asing bagi para generasi milenial. Hal ini lantaran beberapa lagu pop Indonesia, seperti “Cantik” dan “Andai Dia Tahu”, dinyanyikan oleh Yovie.

    (riar/din)

  • Jual Pupuk Subsidi Lebih Mahal dari HET, Siap-Siap Disegel Mentan Amran – Page 3

    Jual Pupuk Subsidi Lebih Mahal dari HET, Siap-Siap Disegel Mentan Amran – Page 3

    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional, Hilmi Rahman berharap Sudaryono bisa berpengaruh dalam mengawal distribusi pupuk subsidi ke petani. Menurutnya, kompetensi Sudaryono sebagai pemangku kepentingan pembentuk kebijakan bisa melakukan hal tersebut.

    “Dengan menempatkan beliau di PT Pupuk Indonesia, diharapkan tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Karena beliau bisa menjalankan dua fungsi pengendalian, yakni kebijakan dan distribusi,” kata Hilmi.

    “Dengan latar belakangnya di Kementerian Pertanian, dia punya pemahaman kuat soal kebutuhan dan problem riil petani. Saya yakin, kalau dikelola dengan baik, petani bisa benar-benar ‘happy’,” sambung Hilmi.

     

  • Lapor LHKPN, Yovie Widianto Punya Harta Rp 43,2 Miliar Nasional 27 Juni 2025

    Lapor LHKPN, Yovie Widianto Punya Harta Rp 43,2 Miliar Nasional 27 Juni 2025

    Lapor LHKPN, Yovie Widianto Punya Harta Rp 43,2 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan,
    Yovie Widianto
    selaku Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
    “Terupdate, Sdr. Yovie Widianto selaku Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif juga telah melaporkan LHKPN-nya, dan sudah dipublikasikan di website e-lhkpn.
    kpk
    .go.id,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
    Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan pada 17 Januari 2025, Yovie memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 43,2 miliar atau tepatnya Rp 43.276.514.249.
    Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Yovie berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 28,5 miliar.
    Pria yang tenar lewat grup band Kahitna ini tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Jakarta Timur, dan Bogor.
    Yovie juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 2,07 miliar.
    Komisioner PT Pupuk Indonesia ini tercatat memiliki 5 unit mobil dari merek Toyota, yaitu Alphard 2012, Camry, Lexus, Alphard 2024, dan Mercedes S400.
    Selain itu, Yovie juga memiliki surat berharga sebesar Rp 125 juta, harta bergerak lainnya Rp 1,73 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 12,62 miliar, dan harta lainnya sebesar Rp 138 juta.
    Kemudian, ia memiliki utang senilai Rp 1,9 miliar.
    Dengan demikian, total harta
    kekayaan Yovie Widianto
    sebesar Rp 43,2 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Kemandirian Desa, Kejagung & Kemendes Luncurkan Jaksa Garda Desa

    Bangun Kemandirian Desa, Kejagung & Kemendes Luncurkan Jaksa Garda Desa

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meluncurkan program Jaksa Garda Desa di 8 kota/kabupaten se-Provinsi Banten. Program ini bertujuan membangun kemandirian kemandirian desa dan mengelola dana desa secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan program yang diinisiasi oleh Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel), Reda Manthovani ini dapat membantu ketahanan pangan di Provinsi Banten.

    “Kita memiliki kepentingan serius dengan program Jaksa Garda Desa dengan melakukan pola tanam untuk ketahanan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat desa,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

    Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Desa Sarakan, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (25/6/2025).

    Yandri berharap program Jaksa Garda Desa yang didukung seluruh Kejaksaan Negeri se-Indonesia itu dapat mempercepat capaian Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

    Yandri pun mengajak Kepala Desa di Indonesia untuk lebih melek teknologi, termasuk untuk bisa meningkatkan produksi hasil bumi untuk sukseskan ketahanan pangan. Hal ini berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis karena program ini nantinya membutuhkan bahan baku yang banyak.

    Lewat MBG ini, kata Yandri, desa-desa diharapkan menjadi pelaku utama untuk menyediakan bahan baku seperti cabai dan telur.

    “Ada siklus ekonomi dari program ini. Olehnya, kita perlu mulai menata desa tematik yang nantinya jadi pemasok utama untuk 83 juta penerima manfaat,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

    “Melalui Kopdes Merah Putih kita memotong tengkulak dan memastikan pelayanan kepada masyarakat desa semakin dekat,” papar Yandri.

    Yandri juga menegaskan jika kepala desa tidak perlu takut lagi untuk menggunakan Dana Desa karena ada program Jaksa Garda Desa.

    Lewat Jaksa Garda Desa, Yandri mengajak Kades, BPD dan Pendamping Desa untuk berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membangun desa.

    Sementara itu Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Reda Manthovani berharap dengan program Pemberdayaan Lahan melalui pola tanam ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

    Reda berharap Jaksa mengawal dan membimbing Kepala Desa saat mengelola Dana Desa berjalan sesuai dengan peruntukannya.

    “Saya harapkan kepada Para Jaksa untuk menindaklanjuti program kerjasama ini,” jelas Reda.

    Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut, Yandri dan Jamintel Reda Manthovani bersama sejumlah tamu turut melakukan penanaman bibit bawang merah.

    Turut hadir pada kegiatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani bersama jajaran Kejaksaan RI, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Jayabaya, Plh Bupati Serang Rudy Suhartanto, Bupati Pandeglang Dewi Setyani, Pimpinan PT Pupuk Indonesia, Pimpinan Telkomsel University, dan Para tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku pembangunan desa.

    Hadir pula mendampingi Yandri, Dirjen PEID Tabrani, Irjen Teguh, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Inspektur Wilayah 5 Husin Fahmi.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan

    Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Gaungkan ketahanan pangan, Jamintel: Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 22:05 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat akar rumput, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, secara langsung menggagas dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam peluncuran Program Jaksa Mandiri Pangan.

    Bertempat di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Reda hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kejaksaan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang lebih luas yakni Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan, yang bertujuan untuk membangun ekosistem desa yang mandiri secara ekonomi dan tangguh dalam menghadapi tantangan pangan masa depan.

    Dalam sambutannya, Reda menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan tepat sasaran. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut menginginkan ada nilai tambah yang dirasakan masyarakat.

    “Setiap rupiah dari Dana Desa harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Petani sebagai tulang punggung desa tidak boleh lagi terjebak dalam ketidakpastian harga dan pasar. Melalui kolaborasi ini, kita ingin pastikan ada nilai tambah nyata yang dirasakan masyarakat desa,” ujarnya.

    Acara tersebut dihadiri  berbagai tokoh penting nasional dan daerah, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, Gubernur Banten, Kepala Kejati Banten Dr. Siswanto, serta pimpinan dari empat kabupaten pilot project yakni Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Hadir pula perwakilan dari Telkom University, PT Pupuk Indonesia, dan PT Paskomnas Indonesia selaku mitra strategis dalam program ini.

    Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari  pengelolaan lahan pertanian dan hortikultura secara tepat guna dengan teknologi terapan, penguatan kapasitas BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal, integrasi distribusi dan pemasaran hasil tani melalui skema kemitraan berkelanjutan, penerapan sistem real-time monitoring village management funding atau jaga desa untuk pengawasan dana desa secara transparan dan efisien.

    Provinsi Banten dipilih sebagai daerah percontohan karena dianggap memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, serta menjadi salah satu penyangga utama kawasan Jabodetabek.

    Selain luasnya lahan pertanian, wilayah ini juga memiliki ekosistem distribusi hasil bumi yang berkembang dengan pesat, didukung oleh keberadaan pasar induk dan tingginya permintaan dari masyarakat urban.

    Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan hasil produksi pertanian, tetapi juga pada pembangunan sistem yang menjamin keberlanjutan dan stabilitas ekonomi desa. BUMDes diberdayakan untuk mengelola lahan produktif secara profesional, termasuk melalui pelatihan manajemen dan transfer teknologi dari perguruan tinggi.

    “Ini adalah bentuk nyata sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku industri dalam mewujudkan desa sebagai kekuatan ekonomi baru. Kita tidak ingin pembangunan desa berhenti hanya sebagai wacana,” tegas Reda.

    Ke depan, nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama teknis antara para pihak. Diharapkan, melalui inisiatif ini, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat, Dana Desa digunakan secara tepat guna, dan ketahanan pangan nasional bisa ditopang secara berkelanjutan dari desa-desa yang mandiri dan produktif. 

    Sumber : Elshinta.Com