Xcloud.id

BUMN: PT Pupuk Indonesia

  • Prabowo Ogah Istilah Koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ Muncul Lagi!

    Prabowo Ogah Istilah Koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ Muncul Lagi!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar manajemen Koperasi Desa Merah Putih bisa bekerja lebih baik dan bersih. Dia mengingatkan agar pengawasan pengurus koperasi bisa dijalankan dengan baik usai dirinya melakukan Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Prabowo bercerita dulu ketika gerakan Koperasi Unit Desa (KUD) digalakkan di era orde baru, seringkali terdengar cerita penyelewengan oleh manajemen koperasi. Bahkan istilah KUD sampai dipelesetkan jadi ‘Ketua Untung Duluan.’

    “Dulu orde baru ada KUD. Cuma akhinya diplesetin, KUD itu jadi singkatan ‘Ketua Untung Duluan,’ ini tak boleh terjadi lagi,” sebut Prabowo dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan d KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Menurut pengalamannya, khususnya saat masih jadi tentara, memang seringkali koperasi dijadikan obyek bancakan oleh manajemen. Dana yang dikumpulkan untuk anggota justru diselewengkan untuk kepentingan dan keuntungan pengelola.

    Dia bercerita saat dirinya masih jadi tentara, dia sempat bertugas untuk memimpin di Batalyon Infanteri 328. Suatu hari, Prabowo sempat meminta laporan koperasi yang ada di tempat itu. Dirinya pun memanggil Ketua Koperasi tersebut, untuk dimintai laporan. Namun, anehnya pengelola koperasi itu justru takut bertemu Prabowo, bahkan sampai gemetaran ketika membawa dokumen laporan tersebut.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    “Ini kejadian tak boleh dicontoh, saya pernah jadi Komandan Batalion Cilodong Kostrad, sudah sekian bulan saya belum pernah dapat laporan Ketua Koperasi, niatnya baik, gimana kondisi koperasi kita, tolong panggil ketua koperasi, ketuanya seorang kapten,” kisah Prabowo.

    “Tok, tok, tok… Masuk dia masuk dia bawa map. Lho kok dia gemetaran? Kertasnya bergetar. Pasti ada sesuatu yang dia takutin kan,” katanya melanjutkan sambil memperagarkan gerakan bawahannya yang membawa dokumen sambil gemetaran.

    Melihat ada yang tidak beres, akhirnya Prabowo pun langsung meminta Intel untuk mengaudit apa yang terjadi di koperasi tersebut. Dia khawatir ada penyelewengan yang dilakukan oleh bawahannya karena untuk melapor saja sampai harus ketakutan.

    “Kasih intel periksa ini koperasi. Niatnya tidak diperiksa, niatnya mau dapat laporan, tapi dia sendiri (gemeteran),” lanjut Prabowo.

    Namun dia meyakini peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memberikan warna baru bagi perkoperasian di Indonesia. Koperasi Merah Putih disebut Prabowo akan menjadi milik masyarakat luas bukan cuma segelintir pengelola seperti praktik buruk zaman dahulu.

    Dia berpesan kepada Menteri dan Wakil Menteri Koperasi agar pengawasan pada tiap koperasi diperketat. Kalau perlu, semua kemajuan teknologi digunakan untuk melakukan pengawasan. Dan untuk kesekian kalinya dia kembali menegaskan jangan sampai lagi anggapan koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ muncul lagi.

    “Semua ada sistemnya, aliran uang masuk keluar semua pakai teknologi. Kata-kata ‘Ketua Untung Duluan,’ jangan berlaku lagi di era sekarang. Kepala Desa juga harus sanggup, Kepala Desa mengawasi? Ketua Koperasi harus diawasi semua,” tegas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Sentilan Prabowo ke Orang Kaya Ogah Buat Koperasi: Maunya PT” di sini:

    (hal/rrd)

  • Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan Padi!

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan Padi!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar kerugian yang dialami negara akibat kasus beras oplosan Rp 100 triliun itu dikembalikan ke negara. Apabila hal itu tidak dilakukan, Prabowo akan menyita penggiling-penggiling padi.

    Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan puluhan bupati, gubernur, hingga ribuan kepala desa yang hadir dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten hari ini. Menurut Prabowo, banyak pengusaha yang bermain curang sehingga dinilai berkhianat kepada bangsa dan negara.

    Prabowo menilai upaya itu dapat membuat Indonesia lemah dan miskin. Untuk itu, Prabowo tidak terima. Ia pun meminta Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengusut serta menindak.

    “Saya tidak terima saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Prabowo menyebut beras biasa dijual dengan harga beras premium. Prabowo pun meminta para pengusaha yang nakal itu untuk bertanggung jawab dengan mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp 100 triliun. Apabila tidak, Prabowo memerintahkan untuk menyita penggilingan padi yang nakal itu.

    “Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” terang Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita” di sini:

    (rea/kil)

  • 1,3 Juta Ton Beras SPHP Diguyur ke Seluruh RI

    1,3 Juta Ton Beras SPHP Diguyur ke Seluruh RI

    Jakarta –

    Pemerintah menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 5.302 titik Gerakan Pangan Murah di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan dalam pelaksanaan penyalurannya, pemerintah turut melibatkan Bulog, ID Food, PT Pos Indonesia, PTPN (PT Perkebunan Nusantara), dan PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company).

    “Kami bersama jajaran kementerian dan BUMN pangan resmi menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP ke seluruh Indonesia,” kata Amran seperti dikutip dari unggahan Instagram resminya (@a.amran_sulaiman), Sabtu (19/7/2025).

    “Lewat sinergi Bulog, ID Food, PT Pos, PTPN, dan PIHC, kami bergerak serentak di lebih dari 5.000 titik Gerakan Pangan Murah. Semoga langkah ini menjadi solusi nyata di tengah masyarakat,” kata Amran.

    Menurutnya penyaluran 1,3 juta ton beras murah ini merupakan langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Terlebih mengingat tahun ini Indonesia berhasil mencapai target swasembada beras.

    “Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo. Stok tersedia, harga harus terkendali!” tegas Amran.

    Sementara, dalam unggahan Instagram resmi Kementerian Pertanian, beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagai berikut:

    – Zona 1: Rp 12.500/kg
    Wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi

    – Zona 2: Rp 13.100/kg
    Wilayah Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan

    Zona 3: Rp 13.500/kg
    Wilayah Maluku dan Papua

    (igo/hns)

  • Sinyal Baik Regenerasi di Dunia Pertanian

    Sinyal Baik Regenerasi di Dunia Pertanian

    Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali memberikan penghargaan kepada sosok petani inspiratif atau pahlawan pangan melalui Svarna Bhumi Award 2025. Menariknya pada tahun ini kandidat didominasi anak muda.

    Hal ini pun mendapat respons positif dari salah satu juri Svarna Bhumi Award 2025, Andy F Noya. Andy menyebut kandidat tahun ini mayoritas anak muda berusia antara 30-35 tahun.

    Menurutnya dominasi generasi muda ini merupakan sinyal baik. Pertama ini berarti anak muda mulai peduli dengan pertanian dan ketahanan pangan.

    “Ini anak-anak muda sudah mulai peduli. Jadi kami menemukan banyak di antara kandidat itu usianya masih muda,” kata Andy di Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.

    Kemudian yang kedua ini merupakan awal baik untuk regenerasi di dunia pertanian.  “Jadi mudah-mudahan ini satu sinyal baik bahwa ada regenerasi di dunia pertanian, sehingga ketahanan pangan menjadi tujuan dari pemerintah,” lanjutnya.
     

    Pada tahun ini ada 16 finalis yang sudah diseleksi oleh Pupuk Indonesia. Para finalis ini kemudian dinilai oleh para juri yang berlangsung hari ini.

    “Para peserta ini sudah dipilih sebelumnya dan ini adalah sekian finalis yang kami nilai atas prestasi-prestasi yang diwujudkan dalam tindakan nyata memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bidang pertanian,” ungkap Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan.

    Melalui Svarna Bhumi 2025, Pupuk Indonesia memberikan penghargaan kepada para pahlawan pangan yang tidak hanya berprofesi sebagai petani tapi juga profesi lainnya seperti pengusaha tani sampai aktivis perempuan. Mereka yang terpilih sebagai penerima penghargaan ini secara konsisten telah mengembangkan inovasi di sektor pertanian selama 2-3 tahun terakhir. 

    Tidak hanya berinovasi, penerima penghargaan ini juga memberikan dampak positif yang signifikan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap industri pertanian nasional.

    Total, ada enam penghargaan yang diberikan dalam ajang ini. Salah satu di antaranya menerima special achievement, selain juga bakal juga ada pemenang pilihan pemirsa.
    Juri Svarna Bhumi Award 2025

    Dewan Juri Svarna Bhumi Award 2025 yang terlibat antara lain dari Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi yang diwakilkan oleh Tina T Kemala Intan, Pendiri Yayasan Benih Baik Andy F. Noya, Ketua Yayasan IBEKA dan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tri Mumpuni dan Founder Rumah Perubahan Rhenald Kasali. 

    Menariknya pada gelaran ketiga Svarna Bhumi Award tahun ini juga menggandeng Expert Panel Yayasan BUMN Prilly Latuconsina sebagai Juri. Dalam sesi penjurian yang digelar Prilly juga ikut hadir secara online.

    Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali memberikan penghargaan kepada sosok petani inspiratif atau pahlawan pangan melalui Svarna Bhumi Award 2025. Menariknya pada tahun ini kandidat didominasi anak muda.
     
    Hal ini pun mendapat respons positif dari salah satu juri Svarna Bhumi Award 2025, Andy F Noya. Andy menyebut kandidat tahun ini mayoritas anak muda berusia antara 30-35 tahun.
     
    Menurutnya dominasi generasi muda ini merupakan sinyal baik. Pertama ini berarti anak muda mulai peduli dengan pertanian dan ketahanan pangan.

    “Ini anak-anak muda sudah mulai peduli. Jadi kami menemukan banyak di antara kandidat itu usianya masih muda,” kata Andy di Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.
     
    Kemudian yang kedua ini merupakan awal baik untuk regenerasi di dunia pertanian.  “Jadi mudah-mudahan ini satu sinyal baik bahwa ada regenerasi di dunia pertanian, sehingga ketahanan pangan menjadi tujuan dari pemerintah,” lanjutnya.
     

     
    Pada tahun ini ada 16 finalis yang sudah diseleksi oleh Pupuk Indonesia. Para finalis ini kemudian dinilai oleh para juri yang berlangsung hari ini.
     
    “Para peserta ini sudah dipilih sebelumnya dan ini adalah sekian finalis yang kami nilai atas prestasi-prestasi yang diwujudkan dalam tindakan nyata memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bidang pertanian,” ungkap Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan.
     
    Melalui Svarna Bhumi 2025, Pupuk Indonesia memberikan penghargaan kepada para pahlawan pangan yang tidak hanya berprofesi sebagai petani tapi juga profesi lainnya seperti pengusaha tani sampai aktivis perempuan. Mereka yang terpilih sebagai penerima penghargaan ini secara konsisten telah mengembangkan inovasi di sektor pertanian selama 2-3 tahun terakhir. 
     
    Tidak hanya berinovasi, penerima penghargaan ini juga memberikan dampak positif yang signifikan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap industri pertanian nasional.
     
    Total, ada enam penghargaan yang diberikan dalam ajang ini. Salah satu di antaranya menerima special achievement, selain juga bakal juga ada pemenang pilihan pemirsa.
    Juri Svarna Bhumi Award 2025

    Dewan Juri Svarna Bhumi Award 2025 yang terlibat antara lain dari Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi yang diwakilkan oleh Tina T Kemala Intan, Pendiri Yayasan Benih Baik Andy F. Noya, Ketua Yayasan IBEKA dan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tri Mumpuni dan Founder Rumah Perubahan Rhenald Kasali. 
     
    Menariknya pada gelaran ketiga Svarna Bhumi Award tahun ini juga menggandeng Expert Panel Yayasan BUMN Prilly Latuconsina sebagai Juri. Dalam sesi penjurian yang digelar Prilly juga ikut hadir secara online.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Terungkap Biang Kerok Harga Beras Naik

    Terungkap Biang Kerok Harga Beras Naik

    Jakarta –

    Harga beras mengalami kenaikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap kenaikan ini terjadi karena saat ini masa panen pertama telah selesai.

    Saat musim panen habis, sejumlah wilayah telah mengalami penurunan produksi karena petani memasuki masa tanam kedua. Zulhas mengatakan, panen raya akan berlangsung lagi mulai Agustus 2025.

    “Kalau musim panen itu kemarin, panen raya mulai Maret, April. Saat ini masih belum (panen lagi). Baru bulan depan panen raya lagi, Agustus,” terang Zulhas ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton dari Juli hingga Desember 2025. Beras SPHP ini dijual dalam kemasan 5 kilogram (kg) dan bisa dibeli di pasar tradisional hingga Koperasi Desa Merah Putih.

    Harga beras SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12.500/kg, artinya jika 5 kg maka Rp 62.500/kg. Zulhas mengatakan harapannya dengan intervensi ini, harga beras bisa stabil.

    “Dengan harga Rp 62.500/5 kg jatuhnya Rp 12.500/kg. Mudah-mudahan ini bisa membantu menstabilkan harga yang di beberapa tempat ada kenaikan,” terangnya.

    Harga Beras Bakal Turun 1-2 Minggu Lagi

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah penyaluran beras SPHP ini diambil guna menekan gejolak harga beras di masyarakat. Ia meyakini, harga beras akan turun satu sampai dua minggu lagi.

    “Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” terangnya.

    Untuk penyaluran beras SPHP ke seluruh Indonesia, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

    Berdasarkan data Panel Harga Pangan Nasional, Jumat (18/7/2025) pukul 17.30 WIB, rata-rata harga beras medium secara nasional Rp 14.314/kg. Angka itu 14.51% di atas HET beras medium Rp 12.500/kg.

    Kemudian, harga beras premium secara rata-rata nasional Rp 16.072/kg. Angka itu naik 7,87% dari HET beras premium Rp 14.900/kg.

    (ada/fdl)

  • Beras SPHP Resmi Dijual di Pasar-Kopdes, Mentan Pastikan Tak Dioplos

    Beras SPHP Resmi Dijual di Pasar-Kopdes, Mentan Pastikan Tak Dioplos

    Jakarta –

    Pemerintah resmi meluncurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasaran. Sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP akan dijual ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500/kilogram (kg) atau Rp 62.500/5kg.

    Beras SPHP ini akan dijual ke pasar tradisional, kios pangan pemerintah, hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Masyarakat bisa mendapatkan dalam kemasan 5 kg dan pembelian dibatasi 10 kg atau 2 pack.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan beras SPHP dari pemerintah sesuai standar dan bukan oplosan. Beras tersebut diproduksi oleh BUMN Pangan yakni Perum Bulog.

    “Oh kalau ini nggak (bukan oplosan), nggak berani, ini pelat merah ini. Semua, nggak berani. Ini perintah Bapak Presiden, nggak berani ada yang oplos,” kata dia dalam peluncuran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    “Saya saja nggak berani, apa lagi beliau-beliau ini, mana berani mau oplos. Ini sesuai standar 1,3 juta sesuai yang ada di kemasan,” tambahnya.

    Amran menerangkan, bahwa langkah penyaluran beras SPHP ini diambil guna menekan gejolak harga beras di masyarakat. Ia meyakini, harga beras akan turun satu sampai dua minggu lagi.

    “Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” terangnya.

    Untuk penyaluran, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan target penyaluran beras SPHP Juli 98.912.002 kg (98 ribu ton).

    “Rotal realisasi sampai dengan hari ini sudah berjalan 5 hari Itu 860.680 kg (860 ton) persentase sekitar 0,97%. Realisasi harian 310.665 kg (310 ton),” ungkapnya.

    Selain penyaluran beras SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan. Ahmad Rizal menerangkan penyaluran bantuan pangan ditargetkan selama Juni-Juli 365.541.660 kg (365 ribu ton).

    “Total realisasi sampai dengan hari ini sudah 3 hari ini 5.176.400 kg (5.176 ribu ton). Itu dalam waktu 3 hari, di seluruh Indonesia, untuk persentasenya baru 1,42%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “BPOM Bicara Kasus Beras Oplosan, Sebut Belum Ada Laporan Keracunan” di sini:

    (ada/fdl)

  • Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Hari ini kita operasi pasar besar-besaran. Ini mengantisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk digelontorkan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa langkah ini diambil guna menekan gejolak harga beras di masyarakat.

    “Hasil Rakortas adalah yang pertama kita melepas 360 ribu ton untuk bantuan sosial. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” kata Mentan Amran saat peluncuran “Gerakan Pangan Murah Beras SPHP” di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, Mentan menegaskan, kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir menjamin keterjangkauan pangan.

    “Hari ini kita operasi pasar besar-besaran. Ini mengantisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak,” kata dia.

    Untuk mempercepat penyaluran, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

    “Terima kasih kepada BUMN Pangan, ada di Dirut PTPN, ada Dirut Bulog, ID Food, PIHC, dan PT Pos sebagai terdepan menggerakkan SPHP. Kami berharap ini bisa digerakkan di seluruh Indonesia. Agar masyarakat menikmati harga yang baik di saat produksi meningkat,” kata Mentan.

    Selain itu, Amran mengungkapkan bahwa gerakan pangan murah ini dilakukan di 5.302 titik seluruh Indonesia.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi Gerakan Pangan Murah Beras SPHP yang merupakan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, BUMN Pangan, PT Pos Indonesia, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

    “Jadi ini beras SPHP dengan harga Rp62.500 per kemasan, per kilogram Rp12.500. Mudah-mudahan ini bisa membantu menstabilkan harga yang di beberapa tempat ada kenaikan,” ujar Zulhas.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal

    Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CORE: Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih, yang model bisnisnya hanya berfokus pada penyediaan barang konsumsi pokok, harus mengembangkan produk bernilai tinggi agar bisa mencapai keuntungan maksimal hingga Rp1 miliar per tahun.

    Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan dengan model bisnis Koperasi Desa Merah Putih yang akan dijalankan, seperti agen LPG, agen beras, dan pupuk, menyerupai ritel modern atau minimarket desa, maka mereka mengandalkan volume penjualan tinggi dengan margin keuntungan yang relatif rendah.

    “Kalau skalanya masih level desa, keuntungan Rp1 miliar per tahun masih belum bisa mencapai. Kecuali jika lini bisnisnya itu membuat produk baru yang bernilai tambah tinggi,” kata Eliza.

    Misalnya, lanjutnya, koperasi mengolah singkong menjadi tepung singkong atau singkong beku, atau mengolah cabai menjadi cabai bubuk/pasta/chili oil.

     “Ini pasarnya lebih luas, bisa ke luar daerah bahkan ekspor sehingga memungkinkan keuntungan besar,” ujar dia menambahkan.

    Ia menjelaskan, pasokan produk untuk Koperasi Desa Merah Putih nantinya langsung dari produsennya, seperti Pertamina, Bulog, dan Pupuk Indonesia. Menurutnya, memang efektif memangkas rantai distribusi hingga 2-3 lapis, yang berpotensi mengurangi biaya hingga 15-20 persen dari margin yang selama ini dinikmati perantara.

    Eliza memaparkan dengan estimasi rata-rata 3.000-5.000 penduduk per desa, Koperasi Desa Merah Putih tetap berpotensi untung dari berbagai lini bisnis mereka.

    Berdasarkan perhitungannya, Eliza menyebut melalui penjualan LPG, Kopdes Merah Putih berpotensi menghasilkan Rp1-3 juta per bulan. Ini didasarkan pada perhitungan kasar penjualan sekitar 500 hingga 1.000 tabung per bulan, dengan keuntungan Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap tabung.

    Untuk sektor pupuk, koperasi desa bisa meraup keuntungan tahunan sekitar Rp25 juta hingga Rp50 juta. Angka ini didapatkan dari margin 5-10 persen dari total penjualan pupuk yang mencapai Rp500 juta per tahun, dengan asumsi cakupan lahan sawah seluas 500-1.000 hektare.

    Sementara itu, dari penjualan sembako, jika volume penjualannya mencapai Rp50-100 juta per bulan dengan margin 10 persen, keuntungan yang didapatkan berpotensi sekitar Rp5-10 juta per bulan.

    Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan potensi untung, keuntungan kumulatif dari model distribusi skala desa ini dinilai masih belum mampu mencapai target laba maksimal, seperti Rp1 miliar.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperkirakan bahwa tiap koperasi bisa meraup laba hingga Rp1 miliar per tahun, atau total Rp80 triliun dari 80 ribu koperasi. Angka ini bisa tercapai dari pemangkasan peran perantara yang selama ini merugikan, serta efisiensi dalam penyaluran barang-barang yang disubsidi pemerintah.

    Hingga saat ini, lebih dari 81.100 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih, dengan sekitar 77.900 di antaranya telah resmi berbadan hukum.

    Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Sumber : Antara

  • Program Tanam Bawang Jaga Desa Diharapkan Bawa Kesejahteraan Petani

    Program Tanam Bawang Jaga Desa Diharapkan Bawa Kesejahteraan Petani

    Tangerang: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendorong agar desa yang ada di wilayah Banten bisa mandiri lewat program ‘Jaga Desa’ yang digagas Kejaksaan Agung (Kejagung) di wilayah Tangerang beberapa waktu lalu.

    Plt. Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Aditya Rakatama, mengatakan ada empat kabupaten yang telah siap menyukseskan program Jaga Desa ini dengan cara menanam bawang merah untuk dipasok ke Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang.

    “Sebagai tindak lanjut dari MoU antara para kepala daerah, PT Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Universitas Telkom, PT. Pupuk Indonesia dan Kajari Kab. Tangerang, Kajari Serang, Kajari Pandeglang dan Kajari Lebak, Kejaksaan mendorong supaya desa-desa yang ada di Provinsi Banten ini bisa mandiri secara pangan dengan memberdayakan BUMDES lewat program Jaga Desa ini,” kata Aditya di sela Rapat Tindak Lanjut Program Jaga Desa Provinsi Banten di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Rabu, 16 Juli 2025.

    Aditya menjelaskan selama ini pasokan bawang merah di pasar tersebut berasal dari luar Banten. Menurut dia saat ini juga pihaknya masih menunggu kesiapan lahan dari empat pemerintah kabupaten dimaksud mengenai luasan lahan yang akan dipakai untuk menanam bawang.

    “Setelah lahan tersedia, maka pihak Telkom University akan mengecek unsur hara lahan untuk memastikan lahan tersebut butuh pupuk atau tidak, nanti kami baru koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk keperluan pupuknya. Itu sebabnya akhir Juli nanti akan diadakan rapat lanjutan untu realisasinya,” jelasnya.

    Dia menyebut dalam sinergi ini juga sempat tercuat keluhan soal apakah boleh menggunakan dana desa untuk program ketahanan pangan ini. 
     

    “Kami sudah jelaskan bahwa sesuai dengan Ketentuan Permendes No.2 tahun 2024 bahwa 20 persen dana desa bisa dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan, maka kejaksaan akan mengawasi dan memitigasi resiko penggunaan anggaran tersebut untuk agar tepat sasaran dan tepat guna untuk mendukung program ketahanan pangan ini,” jelasnya.
     
    Meningkatkan penghasilan petani

    Sementara Direktur Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Hartono Wignyopranoto, menyatakan dalam program Jaga Desa ini untuk meningkatkan penghasilan para petani. Karena itu, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu melakukan pembinaan termasuk pengaturan pola tanam komoditi tertentu dengan perencanaan yang matang.

    “Berdasarkan pengalaman Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, setiap hari ada lebih dari 3.000 ton sayuran diperdagangankan di sana dan semuanya kebanyakan berasal dari luar Banten. Sementara pasokan dari banten hanya 5 persen saja. Lewat program ini kita berharap pasokannya meningkat jadi 20 persen sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru di Banten,” ungkap Hartono.

    Ia menyatakan besaran kapasitas perdagangan di Pasar Induk Tanah Tinggi ini bisa jadi sebuah peluang baru bagi masyarakat pertanian di Kabupaten Tangerang pada khususnya dan Banten pada umumnya.

    Tangerang: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendorong agar desa yang ada di wilayah Banten bisa mandiri lewat program ‘Jaga Desa’ yang digagas Kejaksaan Agung (Kejagung) di wilayah Tangerang beberapa waktu lalu.
     
    Plt. Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Aditya Rakatama, mengatakan ada empat kabupaten yang telah siap menyukseskan program Jaga Desa ini dengan cara menanam bawang merah untuk dipasok ke Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang.
     
    “Sebagai tindak lanjut dari MoU antara para kepala daerah, PT Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Universitas Telkom, PT. Pupuk Indonesia dan Kajari Kab. Tangerang, Kajari Serang, Kajari Pandeglang dan Kajari Lebak, Kejaksaan mendorong supaya desa-desa yang ada di Provinsi Banten ini bisa mandiri secara pangan dengan memberdayakan BUMDES lewat program Jaga Desa ini,” kata Aditya di sela Rapat Tindak Lanjut Program Jaga Desa Provinsi Banten di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Rabu, 16 Juli 2025.

    Aditya menjelaskan selama ini pasokan bawang merah di pasar tersebut berasal dari luar Banten. Menurut dia saat ini juga pihaknya masih menunggu kesiapan lahan dari empat pemerintah kabupaten dimaksud mengenai luasan lahan yang akan dipakai untuk menanam bawang.
     
    “Setelah lahan tersedia, maka pihak Telkom University akan mengecek unsur hara lahan untuk memastikan lahan tersebut butuh pupuk atau tidak, nanti kami baru koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk keperluan pupuknya. Itu sebabnya akhir Juli nanti akan diadakan rapat lanjutan untu realisasinya,” jelasnya.
     
    Dia menyebut dalam sinergi ini juga sempat tercuat keluhan soal apakah boleh menggunakan dana desa untuk program ketahanan pangan ini. 
     

     
    “Kami sudah jelaskan bahwa sesuai dengan Ketentuan Permendes No.2 tahun 2024 bahwa 20 persen dana desa bisa dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan, maka kejaksaan akan mengawasi dan memitigasi resiko penggunaan anggaran tersebut untuk agar tepat sasaran dan tepat guna untuk mendukung program ketahanan pangan ini,” jelasnya.
     

    Meningkatkan penghasilan petani

    Sementara Direktur Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Hartono Wignyopranoto, menyatakan dalam program Jaga Desa ini untuk meningkatkan penghasilan para petani. Karena itu, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu melakukan pembinaan termasuk pengaturan pola tanam komoditi tertentu dengan perencanaan yang matang.
     
    “Berdasarkan pengalaman Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, setiap hari ada lebih dari 3.000 ton sayuran diperdagangankan di sana dan semuanya kebanyakan berasal dari luar Banten. Sementara pasokan dari banten hanya 5 persen saja. Lewat program ini kita berharap pasokannya meningkat jadi 20 persen sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru di Banten,” ungkap Hartono.
     
    Ia menyatakan besaran kapasitas perdagangan di Pasar Induk Tanah Tinggi ini bisa jadi sebuah peluang baru bagi masyarakat pertanian di Kabupaten Tangerang pada khususnya dan Banten pada umumnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:57 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah bakal menjadi salah satu ujung tombak pengurangan angka kemiskinan. Sebab, sebanyak 8.523 koperasi di 35 kabupaten/kota di provinsi ini minimal akan menyerap 68.184 tenaga kerja.

    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, sebanyak sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu sudah seluruhnya berbadan hukum. 

    “Jumlahnya 8.523. Terdiri dari 7.810 Koperasi Desa Merah Putih, dan 513 Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Sujarwanto usai acara Upacara HUT Koperasi ke-78, di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Sabtu, 12 Juli 2025.

    Dia mengatakan, secara bertahap para anggota koperasi sudah diberikan pelatihan dalam mengelola manajemen, dan pemahaman tentang lembaga bisnis koperasi. 

    Bahkan, lanjut dia,  sejumlah pengurus koperasi itu juga sudah dipertemukan dengan pelaku dunia usaha, ini dalam rangka bermitra menjadi distributor bahan subsidi negara. 

    “Seperti LPG 3 kg dengan PT Pertamina, pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia, menjadi pembeli beras dan menyetok ke Perum Bulog serta  bisnis-bisnis lain. Kita sudah pertemukan,” ucapnya. 

    Ia berharap, Koperasi Desa Merah Putih menjadi lembaga bisnis yang profesional dan akuntabel.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto mengatakan, sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu mampu menyerap 68.184 tenaga kerja. Jumlah itu didapatkan dari pengurus koperasi saja. Jika koperasi sudah berjalan dan berkembang, maka nantinya ada tambahan pengelola yang direkrut.

    “Kalau kami hitung, setidaknya ada 68.184 tenaga kerja. Ini angka minimal ya, karena nanti bisa berkembang. Instruksi dari Bapak Gubernur bahwa koperasi ini harus bermanfaat bagi masyarakat, mampu membuka lapangan kerja, dan tekan kemiskinan di desa,” kata dia. 

    Ia memperediksi, perputaran uang di desa melalui koperasi ini akan sangat besar. Produsen hingga konsumen sama-sama merasakan manfaatnya.

    Dibeberkan dia, jenis usaha koperasi tersebut bervariasi, di antaranya usaha penyediaan sembako,  apotek, klinik kesehatan,  simpan pinjam, penyediaan gudang,  bidang logistik, pakan ternak, penjualan pupuk obat-obatan pertanian, dan lainnya.

    Dalam pengembangannya ke depan, Bramiyanto mendorong koperasi bisa bekerjasama dengan BUMD dan BUMN. Dengan catatan semua model bisnis dijalankan dengan kalkulasi yang tepat.

    “Biaya produksi dan operasional benar-benar dihitung. Sehingga tahu untung berapa karena perputaran uang harus produktif,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (15/7).

    Saat ini pihaknya mendorong agar koperasi yang sudah siap untuk beroperasi agar  bisa langsung melakukannya. Dengan pola yang tepat, maka Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi tumpuan menyejahterakan masyarakat di desa.

    Salah seorang pengurus Koperasi Desa Merah Putih Boja Kendal, M Nur Yasin, mengatakan koperasinya setidaknya telah menggandeng kurang lebih 20-an pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayah tersebut dan sekitarnya. Di antaranya produk olahan kolang-kaling dari Desa Limbangan, keripik, kopi, dan lain-lain khas wilayah sekitar.

    “Kita merangkul semua UMKM. Nah, tujuan kita di sini nanti seluruh hasil UMKM itu  seandainya ada pesanan bisa melalui koperasi,” ucapnya.  

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada pada 19 Juli 2025 mendatang.

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sudah menyiapkan semuanya terkait dengan kegiatan launching Koperasi Desa/Merah Putih di Klaten pada pada 19 Juli 2025. 

    Luthfi mengaku  mendukung penuh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya. Sebab, para kepala desa dan Lurah juga menyambut antusias langkah percepatan tersebut. 

    “Bagus untuk antusiasmenya kepala desa. Itu nanti untuk memutar ekonomi di desa. Kalau semua ada koperasi di masing-masing desa, maka ekonomi di desa akan berputar,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

    Dukungan penuh tersebut juga untuk menjalankan amanat instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bahkan Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.  

    Sumber : Radio Elshinta