Xcloud.id

BUMN: PT Pupuk Indonesia

  • Pupuk Indonesia Kirim Bantuan Tandon Air Bersih dan 50 Relawan ke Aceh

    Pupuk Indonesia Kirim Bantuan Tandon Air Bersih dan 50 Relawan ke Aceh

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) mengirimkan bantuan kemanusiaan dan relawan untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana banjir di Aceh. Dukungan Pupuk Indonesia diberangkatkan melalui program bantuan kolaborasi Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan (BP) BUMN.

    Senior Vice President Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (SVP TJSL) Pupuk Indonesia Frans Ginting menjelaskan bantuan yang dikirimkan Pupuk Indonesia berupa 34 tandon untuk air bersih untuk Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

    Pupuk Indonesia juga mengirimkan 50 relawan dan mendirikan ‘Posko BUMN Peduli Aceh’ di Desa Pade Ara WT, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat untuk mendukung percepatan pemulihan. Selain itu, Pupuk Indonesia juga akan kembali mengirimkan 25 tandon air bersih ke Aceh Utara, Senin (22/12/2025). Hal itu diungkapkan oleh Frans di Jakarta, hari ini

    “Bencana banjir dan longsor di Sumatera, termasuk di Aceh memang sudah terjadi akhir November lalu. Tapi berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai saat ini masih ada ratusan ribu masyarakat terdampak bencana di pengungsian dan membutuhkan bantuan banyak pihak. Alhamdulilah Pupuk Indonesia bisa terus memberikan bantuan secara bertahap,” kata Frans dalam keterangan, Sabtu (20/12/2025).

    Dia mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pupuk Indonesia untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, dampak bencana harus diatasi secara bersama-sama dengan kolaborasi banyak pihak agar pemulihan bisa lebih cepat.

    Terakhir, dia berharap masyarakat terdampak tetap tabah dalam menghadapi situasi sulit ini, meskipun banyak kehilangan harta benda maupun anggota keluarga.

    “Kami berharap para korban tetap kuat. Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Insan Pupuk Indonesia bagi masyarakat Sumatera dalam menghadapi bencana,” tutur Frans.

    Danantara Indonesia bersama BP BUMN mengerahkan 1.066 relawan serta dukungan 109 armada truk pembawa bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak, dengan Aceh sebagai salah satu prioritas penyaluran awal. Termasuk Pupuk Indonesia mengambil peran aktif di dalamnya.

    Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan BP BUMN Dony Oskaria mengatakan kegiatan ini sebagai bagian dari konsolidasi dukungan Keluarga Besar BUMN di wilayah Sumatera.

    Melalui program ini, BUMN mengerahkan relawan lintas sektor, dukungan logistik, serta sumber daya operasional untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

    “BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” tutup Dony Oskaria.

    (anl/ega)

  • Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Bogor –

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi mendapatkan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (Bogor). Gelar ini didapat setelah dirinya menempuh pendidikan di kampus tersebut selama enam tahun.

    Hasil penelitiannya selama menempuh pendidikan dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor School of Business di IPB University. Disertasi yang ditulis oleh Sudaryono mengenai “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”.

    Dalam sidang terbuka ini, Surdayono juga diuji oleh dua menteri yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sidang terbuka ini juga dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Mengawali paparannya dalam sidang, Sudaryono menyampaikan tugas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang/jasa strategis, menjadi agen pembangunan, membuka lapangan kerja, serta menyumbang penerimaan negara melalui keuntungan dan dividen. Namun dalam disertasinya dari 2010 sampai 2023, ada kedapatan anomali.

    “Bagaimana bisa dilihat, revenue secara umum BUMN-BUMN kita mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi, tidak selaras dengan kinerja laba return on asset-nya, bahkan turun-turun dan belum selaras setelah COVID-19 2020,” kata dia dalam paparannya di Auditorium IPB University, Bogor, Senin (15/12/2025).

    Tidak hanya dalam penelitian, anomali itu juga dilihat oleh Surdayono selama dirinya sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Anomali ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono.

    “Kami juga adalah komisaris utama Pupuk Indonesia, kami melihat dari instrumen bahwa revenue-nya naik, namun tidak dibarengi dengan kinerja laba yang selaras dengan revenue-nya. Anomali inilah yang kemudian latar belakangnya kami untuk melakukan penelitian ini,” terangnya.

    Menurutnya, tujuan holdingisasi telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni adanya efisiensi struktur dalam holdingisasi BUMN, yang kedua pembatasan keuangan, ketiga adalah transformasi industri dan kapasitas perusahaan.

    “Ketiga aspek yang saya sebutkan tadi di atas akan meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan,” jelasnya.

    Hasil disertasi ini juga menciptakan saran atau masukan yang diperlukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dari BUMN setelah holdingisasi. Jika berada di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Sudaryono mengatakan akan menyarankan setelah holdingisasi, pengelolaan utang dan kesehatan keuangan BUMN menjadi yang terpenting.

    “Dengan ini dikelola dan kami contohkan di Bulog, kami contohkan tadi kemudian di Pupuk Indonesia dan saya jawab bahwa cara ini bisa dan bisa dilakukan kepada BUMN lain sebagai salah satu cara untuk menyiapkan BUMN-BUMN lain yang belum terlalu sehat supaya lebih sehat,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Sudaryono Eks Ajudan Prabowo Jelang Dilantik Sebagai Wamentan: Innalillahi

    (ada/kil)

  • Investor Dubai Tertarik Bangun Pabrik Pupuk Urea di Jawa Tengah

    Investor Dubai Tertarik Bangun Pabrik Pupuk Urea di Jawa Tengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Investor asal Dubai menyatakan minat kuat untuk menanamkan investasi di Jawa Tengah melalui pembangunan pabrik pupuk urea yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    Perwakilan investor Dubai, Talal Ourfali, mengatakan pihaknya melihat peluang besar di sektor pupuk Indonesia, khususnya untuk produk urea. Ia menyebut ada investor dari Dubai yang siap masuk dan menanamkan modal di sektor tersebut.

    “Kami sudah berdiskusi dengan Gubernur Jateng dan Insyaallah ingin segera memulai,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

    Talal menjelaskan bahwa pembangunan pabrik urea menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya permintaan pupuk nasional. Karena itu, proses pembangunan akan dipercepat setelah seluruh perizinan rampung.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap rencana tersebut.

    “Pak Gubernur sangat senang, Alhamdulillah, dan Beliau siap membantu urusan perizinan demi menambah pasokan pupuk bagi sektor pertanian, khususnya di Jawa Tengah,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terbuka terhadap investasi yang memperkuat sektor pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Kami akan support, apalagi terkait pupuk urea. Yang penting badan usahanya jelas terlebih dahulu,” ujar mantan kapolda Jateng itu.

    Ia menyarankan agar investor memilih lokasi di kawasan industri yang tersedia di Jateng, yang dinilai paling potensial untuk pembangunan pabrik tersebut.

    “Di Jawa Tengah ada beberapa kawasan industri. Silakan pilih mana yang paling sesuai. Prinsipnya, kami terbuka bagi masuknya investasi,” katanya.

    Luthfi berharap rencana pembangunan pabrik urea ini dapat memperkuat pasokan pupuk nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di wilayah tersebut.

  • Petrokimia Gresik Lestarikan Tradisi Gogoh Iwak Di Era Gen Z

    Petrokimia Gresik Lestarikan Tradisi Gogoh Iwak Di Era Gen Z

    Gresik (beritajatim.com) – Gogoh Iwak atau menangkap ikan tambak dengan tangan kosong merupakan tradisi ratusan tahun yang hingga kini masih lestari di kalangan petani tambak, bahkan di era Gen Z.

    Tradisi tersebut kembali digelar di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Gresik, saat ratusan petani setempat turun ke tambak dan memanen ikan tanpa menggunakan alat apa pun.

    “Tradisi turun-temurun sudah ada sebelum saya lahir, dan sampai sekarang masih dilestarikan,” ujar Muchlis, salah satu petani tambak, Jumat (5/12/2025).

    Agar tradisi budaya ini tetap bertahan, anggota holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik, menggelar “Petro Festival Gogok Iwak”. Festival ini sekaligus menjadi upaya mendorong peningkatan kualitas budidaya perikanan di wilayah Gresik.

    Selain melestarikan tradisi, perusahaan BUMN tersebut memberikan edukasi kepada petani tambak mengenai praktik budidaya sesuai standar Good Aquaculture Practices (GAP).

    “Kami memiliki Petrofish yang bisa meningkatkan produktivitas budidaya ikan maupun udang. Harapannya melalui pengetahuan dan teknologi dapat diadopsi oleh para petani tambak,” ujar Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat Kabupaten Gresik memiliki kawasan tambak seluas 28.654 hektare yang terdiri dari tambak air payau dan air tawar, dengan sebagian besar berada di wilayah pesisir. Potensi ini menjadikan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan penting bagi masyarakat setempat.

    “Saya berharap adanya lomba Gogoh Iwak ini dapat menjadi momentum untuk menarik minat generasi muda agar turut aktif memajukan sektor perikanan,” pungkas Adityo Wibowo.

    Dalam festival tersebut, Gogoh Iwak menjadi daya tarik utama. Para peserta berlomba menangkap ikan nila dan bandeng di sebuah petak tambak hanya dengan tangan kosong. Pemenang ditentukan dari peserta yang berhasil membawa ikan dengan bobot paling berat. [dny/ian]

  • Utak Atik Skema Subsidi BBM-Listrik untuk Pangkas Beban Negara

    Utak Atik Skema Subsidi BBM-Listrik untuk Pangkas Beban Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok rencana perombakan skema penyaluran subsidi energi BBM hingga listrik. Rencana kebijakan ini dilakukan agar anggaran negara yang dikucurkan lebih efisien dan tepat sasaran.

    Rencana perombakan skema subsidi BBM dan listrik ini terungkap dalam rapat kerja (raker) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Danantara, dan Komisi XI DPR, Kamis (4/12/2025).

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah dan Danantara akan mendesain ulang (redesign) strategi penyaluran subsidi dalam dua tahun ke depan.

    Pada rapat tertutup selama 2,5 jam itu, Purbaya mengungkap bahwa DPR dan pemerintah memandang perlunya efisiensi penyaluran subsidi. Dia menyebut adanya analisis yang menunjukkan terdapat kendala dalam hal desain hingga penyaluran subsidi.

    Masalah subsidi yang tidak tepat sasaran diakui Purbaya menjadi bahasan antara pemerintah, Danantara serta DPR terkait dengan subsidi maupun kompensasi pada APBN 2025 itu.

    “Masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kami lihat gimana perbaikannya. Kami simpulkan sih tadi dalam dua tahun ke depan kami akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tetap sasaran,” kata Purbaya kepada wartawan usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Skema Baru Subsidi

    Purbaya pun memberikan bocoran terkait dengan rancangan skema baru kebijakan subsidi, salah satunya yakni mengurangi jumlah masyarakat menengah ke atas yang menerima subsidi. Misalnya, apabila merujuk ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka gambaran kategori desil meliputi 1-10.

    Desil 1-5 meliputi kategori masyarakat miskin esktrem hingga pas-pasan atau mendekati kelas menengah, serta 6-10 yakni kelompok menengah ke atas atau dinilai mampu.

    “Mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kami balikkan ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macam-macam karena terlibatkan BUMN-BUMN, Danantara,” jelas Purbaya.

    Lebih lanjut, Purbaya mengaku dirinya memiliki waktu enam bulan untuk menggodok ulang strategi penyaluran subsidi.

    “Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu. Mengoordinasikan desain tadi,” jelasnya.

    Adapun mengenai kebijakan kompensasi, Kemenkeu belum lama ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2025 tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Skema baru ini diundangkan dan berlaku pada 19 November 2025.

    Beleid itu mengubah tata cara pembayaran kompensasi kepada sejumlah BUMN, utamanya seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari awalnya pembayaran kompensasi setiap tiga bulan atau kuartalan 100%, maka tahun depan pembayaran kompensasi dilakukan setiap bulannya sebesar 70%. 

    Sementara itu, sisa 30% pembayaran dana kompensasi akan dibayarkan setelah melalui proses audit BPKP atas realisasi kompensasi selesai. Adapun, audit tahunan dijadwalkan selesai setiap September sehingga pembayaran akhir disesuaikan dari hasil verifikasi.

    Menurut Purbaya, Danantara merespons positif kebijakan baru itu karena bakal mendukung arus keuangan perseroan.

    “Mereka senang banget karena tahun depan nanti cashflow-nya akan membaik, mereka enggak perlu pinjem ke bank lagi. Jadi ngurangin cost mereka cukup banyak, 70% setiap bulan. Kalau subsidi kan dibayar langsung, yang kompensasi itu 70% setiap bulan sampai 9 bulan, nanti Oktober dibayar yang 30% sisanya,” ungkapnya

    Respons Danantara

    CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya saat ini pun sudah memulai proses untuk mengefisienkan proses subsidi dan kompensasi. Khususnya kompensasi, hal tersebut sudah dijalankan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

    “Bagaimana kalau dari BUMN ini kami lebih mengefisienkan di pihak BUMN sendiri. Contohnya, kami sudah mulai lakukan di Pupuk yang tadinya kompensasi dalam bentuk cost plus, sekarang kami sesuaikan dengan harga market sehingga ini memberikan insentif kami untuk lebih efisien,” jelasnya kepada wartawan usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Untuk diketahui, cost plus pricing method merujuk pada penentuan harga jual dengan cara menghitung dan menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh.

    Menurut Rosan, Pupuk yang dulu menerapkan metode inefisien itu pun tetap mendapatkan kompensasi dari APBN. Oleh sebab itu, dia menilai perlunya membenahi skema kompensasi tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat.

    Secara umum, pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menilai pembayaran dari kompensasi dan subsidi dari pemerintah kepada BUMN sudah berjalan lebih baik.

    “Sangat membantu BUMN ini yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa public service obligation yang memang harus kami laksanakan,” ujarnya. 

    Adapun dikutip dari Buku II Nota Keuangan APBN 2026, outlook belanja subsidi pada APBN 2025 senilai Rp288,1 triliun yang mencakup energi dan nonenergi. Pada 2026, belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp318,9 triliun. Sampai dengan akhir Oktober 2025, realisasi belanja subsidi energi dan nonenergi sudah mencapai Rp194,9 triliun. Sementara itu, kompensasi sudah dibelanjakan Rp120 triliun. Keduanya total mencapai Rp315 triliun. 

  • Pupuk Subsidi di Puncak Musim Tanam Dipastikan Tersedia

    Pupuk Subsidi di Puncak Musim Tanam Dipastikan Tersedia

    JAKARTA – Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani pada puncak musim tanam 2025 tetap aman dan berkualitas.

    Komitmen itu ditunjukkan melalui pelepasan lima truk berisi 191,25 ton pupuk bersubsidi dari Pupuk Kujang yang dikirim ke berbagai wilayah di Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan Banten.

    “Hari ini kami melepas lima truk berisi 191,25 ton pupuk bersubsidi dari Pupuk Kujang ke berbagai wilayah di Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan Banten,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengutip Antara.

    Ia memastikan pupuk subsidi yang dikirim ke sejumlah daerah sudah dapat ditebus oleh petani terdaftar di kios atau pengecer resmi. Penebusan menggunakan harga eceran tertinggi (HET) terbaru yang telah turun 20 persen sejak 22 Oktober 2025.

    Rahmad berharap pengiriman pupuk bersubsidi dari Pupuk Kujang dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani terdaftar e-RDKK pada puncak musim tanam tahun ini.

    Ia menjelaskan Pupuk Kujang sebagai produsen telah menyalurkan pupuk subsidi lebih banyak dari kebutuhan untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya

    “Jadi kita sudah antisipasi lebih untuk mengantisipasi musim tanam yang sekarang menuju puncaknya. Pengiriman dari Pupuk Kujang kita fokuskan ke Jawa Barat, dan sedikit ke Jawa Tengah dan Banten karena kebutuhan Jawa Barat besar sekali,” ujarnya.

    Pupuk Indonesia, lanjut Rahmad, berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk dengan menyediakan stok sebesar 1,1 juta ton yang terdiri atas 701.954 ton pupuk bersubsidi dan sisanya pupuk nonsubsidi. Untuk wilayah Jawa Barat, disiapkan 49.375 ton pupuk bersubsidi.

    Pada hari yang sama, jajaran direksi Pupuk Indonesia Grup juga melepas 191,25 ton pupuk bersubsidi dari pabrik Pupuk Kujang sebagai bagian dari upaya memperkuat stok lapangan menjelang musim tanam.

    Penyaluran dilakukan melalui keberangkatan lima truk, terdiri atas tiga truk bermuatan pupuk Urea masing-masing 38,25 ton dengan tujuan Gudang Jatibarang II, Beji, dan Cibadak, serta dua truk bermuatan pupuk NPK masing-masing 38,25 ton dengan tujuan Gudang Pasir Hayam dan Dawuan.

    Langkah ini menjadi komitmen konkret Pupuk Indonesia Grup untuk menjaga ketersediaan pupuk dan memastikan penyaluran ke berbagai wilayah serapan tetap tepat waktu dan tepat alokasi. Upaya tersebut juga mendukung tercapainya swasembada pangan nasional.

  • Izin Usaha 90 Kios Dicabut Gegara Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Izin Usaha 90 Kios Dicabut Gegara Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencabut izin usaha 90 kios yang menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sanksi tersebut diberikan karena HET pupuk subsidi sudah diturunkan oleh pemerintah sebesar 20%.

    “Di atas HET (menjual pupuk subsidi) ada 90 kios. Ini kami minta izinnya dicabut, jangan ditunda-tunda. Itu rakyat menyakiti petani, tetapi ini dicabut izinnya,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Pencabutan izin ini dilakukan juga didapat berdasarkan laporan dari saluran pengaduan Lapor Pak Amran dalam sepekan ini. Penurunan HET pupuk subsidi 20% telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Sebelum ini, Amran beberapa kali juga sudah meminta Pupuk Indonesia mencabut izin usaha ratusan kios karena tidak mentaati aturan HET pupuk subsidi. Pada Jumat (21/11) lalu, Amran mengatakan telah mencabut izin usaha 115 kios yang menjual pupuk subsidi. Dia mengatakan pencabutan izin usaha itu dilakukan karena ratusan kios itu menjual pupuk subsidi di atas HET.

    Amran telah meminta PT Pupuk Indonesia untuk tidak lagi mendistribusikan pupuk subsidi kepada 115 kios tersebut, sehingga tidak lagi melakukan penjualan.

    “Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 (kios) itu harga (jual pupuk subsidi) di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Bahkan, pernah sebanyak 190 distributor juga telah dicabut izin usahanya karena menjual pupuk subsidi di atas HET. Dia juga tidak memberikan ampun kepada ratusan distributor, sehingga mereka tidak lagi bisa menjual pupuk subsidi.

    Penjualan pupuk subsidi dialihkan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (31/10/2025).

    Lihat juga Video ‘Prabowo Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20%’:

    (ada/ara)

  • Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terdapat 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

    Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

    “Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” kata Amran, Minggu (23/11/2025).

    Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait pungutan alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

    Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

    “Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

    Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

    “Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

    Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

    “Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran.

    Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

    “Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

    Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

    Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025. 

    Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

    Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

    Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

  • Jual Pupuk di Atas HET, Izin Usaha 115 Kios Dicabut

    Jual Pupuk di Atas HET, Izin Usaha 115 Kios Dicabut

    Jakarta –

    Pemerintah mencabut izin usaha 115 kios yang menjual pupuk subsidi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pencabutan izin usaha itu dilakukan karena ratusan kios itu menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Amran mengatakan dia telah meminta PT Pupuk Indonesia tidak lagi mendistribusikan pupuk subsidi kepada 115 kios tersebut, sehingga tidak lagi melakukan penjualan.

    “Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 (kios) itu harga (jual pupuk subsidi) di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Amran mengatakan tidak akan memberikan ampun kepada kios yang nakal menjual pupuk subsidi di atas HET. “Tapi nanti mengecek juga di bawah, dan biasanya kalau sudah kita beri bukti itu langsung dicabut (izin usahanya),” tegasnya.

    Dia juga telah mendapatkan pengaduan terhadap 136 kios yang mempersulit petani membeli pupuk subsidi. Padahal menurutnya, pemerintah telah memudahkan pembelian pupuk subsidi hanya dengan menunjukan KTP, tidak memerlukan persyaratan lainnya.

    “Kemudian masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (kios pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menembus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136 (kios) kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi izinnya juga kita cabut,” jelanya.

    Dia mengaku geram masih ada kios yang meminta kartu tani sebagai syarat pembelian pupuk subsidi. Amran menegaskan, pembelian pupuk subsidi hanya memerlukan KTP

    “Masih ada yang melaporkan 136 (kios) mewajibkan menggunakan kartu tani. Ini kami wajib KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Amran telah mencabut izin usaha 190 distributor hingga pengecer karena menjual pupuk subsidi di atas HET. Sebelumnya, HET pupuk subsidi telah diturunkan sebesar 20%.

    “Distributor-pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20% dan hari ini kita cabut izinnya yaitu 135 pengecer-distributor yang kita cabut izinnya. Yang kita temukan langsung kami sidak di beberapa tempat ke Lampung, Maluku, Sulawesi, insyaallah kami lanjutkan besok itu yang dicabut 55. Jadi total sekarang sudah 190 pengecer kita cabut izinya,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (31/10/2025).

    Saat ini sebanyak 101 distributor tengah dipantau karena dalam laporan tidak dicantumkan alamatnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelompok petani. Amran meminta masyarakat untuk melaporkan kepada Mentan melalui WhatsApp 082311109690.

    “Seluruh petani, kelompok petani seluruh Indonesia, silakan laporkan kerahasiaan bapak kami jaga. Pelapor kami jamin kerahasiaanya, kami tidak munculkan,” jelasnya.

    (ada/ara)

  • Mentan Amran Sulaiman Minta Izin Distributor Pupuk Langgar HET dan Persulit Hak Petani Dicabut!

    Mentan Amran Sulaiman Minta Izin Distributor Pupuk Langgar HET dan Persulit Hak Petani Dicabut!

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku masih mendapat laporan soal distributor pupuk yang menjual tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada para petani. Sesuai instruksi Presiden Prabowo, hal itu tidak dibenarkan.

    Atas dasar temuan itu, Amran meminta PT Pupuk Indonesia menindak para distributor tersebu.

    “Kami menindaklanjuti semua laporan, satu minggu ini masih ada 115 (laporan) itu harga pupuk di atas HET. Hari ini kita tindak dan meminta kepada pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut!” tegas Amran usai menghelat rapat pukul 6 pagi di kediamannya, di Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Selain soal HET, Amran juga mendapat laporan soal 136 distributor pupuk yang mempersulit para petani mendapatkan pupuk karena masih mewajibkan penggunaan kartu tani. Padahal, kebijakan saat ini cukup hanya menggunakan KTP.

    “Masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (distributor pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136, kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut!,” tegas Amran lagi.