Xcloud.id

BUMN: PT Pos Indonesia

  • Penyaluran BLT Sementara Rampung Akhir November 2025

    Penyaluran BLT Sementara Rampung Akhir November 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, memastikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sementara tahap dua akan selesai pada akhir bulan ini.

    Gus Ipul menjelaskan, BLT Sementara disalurkan secara bertahap. Pada tahap pertama, lebih dari 15 juta penerima yang telah terverifikasi sudah menerima bantuan. Sementara tahap kedua, menyasar 12 juta penerima saat ini sedang dalam proses penyaluran.

    “BLTS itu kan untuk Oktober, November, Desember, enggak mungkin lepas tahun. Insya Allah akhir November mudah-mudahan semua sudah tuntas,” kata Gus Ipul usai pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Jabatan 2025-2030 di Tangerang, Sabtu (22/11/2025).

    “Nanti penyaluran terakhir sekitar 8 juta penerima di November ini,” sambungnya.

    Gus Ipul juga mengungkapkan, penyaluran tersebut dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Penyaluran di keduanya hampir seimbang jumlahnya, sekitar 17 juta melalui Bank Himbara, 18 juta lewat PT Pos.

     

  • PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima

    PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima

    PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, PT Pos Indonesia siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 11,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) triwulan IV pada pekan ini.
    “Penyaluran tahap kedua akan dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM lewat PT POS. Lalu sebanyak 1 juta KPM akan disalurkan bansos lewat Himbara,” kata
    Gus Ipul
    , di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    Gus Ipul berharap, bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto ini dapat diterima oleh mereka yang lebih berhak dan membutuhkan.
    “PT Pos untuk pertama kalinya ini mungkin akan menyalurkan lebih dari 10 juta KPM,” tutur dia.
    Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President Government and Corporate
    PT Pos Indonesia
    Hendra Sari memastikan proses penyaluran bansos akan dilakukan pada Jumat (21/11/2025).
    “Penyaluran direncanakan mulai dilakukan setelah dana masuk ke kami pekan ini. Bantuan dapat langsung disalurkan dimulai dua hari setelah dana diterima,” kata Hendra.
    Ia menuturkan, penerima
    BLTS
    yang baru harus membawa surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia yang diberikan kepada masing-masing KPM.
    Lalu, KPM juga harus membawa KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) jika ingin mengambil bansos.
    “Yang datang kalau namanya tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Apabila yang datang keluarga, anggota keluarga maka harus melampirkan KK sebagai bukti pembayaran,” kata dia.
    Hendra menuturkan, pemberian surat pemberitahuan bansos akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar penyalurannya teratur sesuai jadwal.
    “Tadi arahan Pak Menteri, tidak boleh ada kerumunan yang banyak, dilakukan pembayaran secara teratur tapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama, dana ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ucap dia.
    Penyaluran BLTS
    dilakukan dengan tiga cara, yakni KPM mendatangi kantor pos, PT Pos mendatangi komunitas, dan PT Pos akan mengantarkan bansos ke rumah bagi KPM yang sakit, lansia, atau penyandang disabilitas.
    “Karena ini kita komitmen, maka pembayaran dilakukan juga di Sabtu dan Minggu kepada KPM dengan tiga cara tersebut,” ujar Hendra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BLT Kesra Rp900.000 November–Desember 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerimanya

    BLT Kesra Rp900.000 November–Desember 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Masyarakat atau BLT Kesra Rp900.000 bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Program BLT yang mulai dicairkan pada Senin (20/10/2025) ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi 2025. Bantuan tambahan tersebut diberikan kepada masyarakat dalam kategori desil 1 (miskin ekstrem) hingga desil 4 (rentan miskin) untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

    Mengutip informasi dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini berasal dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

    Pada bulan Oktober 2025, penerima manfaat akan mendapatkan BLT sebesar Rp900.000. Dana bantuan akan dikirimkan melalui rekening bank-bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia), serta melalui layanan PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BLT Kesra Oktober 2025 melalui situs resmi atau aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” milik Kementerian Sosial RI. Berikut panduan lengkapnya:

    Cara Cek BLT Kesra Rp900.000 melalui Website Resmi

    1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
    2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat pada KTP atau KK.
    3. Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    4. Ketik kode captcha yang tertera.
    5. Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya.

    Jika terdaftar dan memenuhi syarat, sistem akan menampilkan status penerima BLT. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Cara Cek BLT Kesra Rp900.000 melalui Aplikasi Resmi

    1. Unduh aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    2. Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
    3. Isi data domisili lengkap (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
    4. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha).
    6. Tekan tombol “Cari Data”.

    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima, termasuk jenis bantuan dan informasi pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang menerima BLT dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kementerian Sosial juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi data dan proses penyaluran, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran. (Stefanus Bintang Agni)

  • Pemkab Sidoarjo Gratiskan Denda PBB-P2, BPHTB dan PBJT hingga April 2026

    Pemkab Sidoarjo Gratiskan Denda PBB-P2, BPHTB dan PBJT hingga April 2026

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan sanksi administratif pajak daerah.

    Kebijakan yang mulai berlaku sejak 5 November 2025 hingga 8 April 2026 ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenai denda keterlambatan.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan, program ini merupakan langkah strategis dalam upaya mengintensifkan pajak daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kebijakan ini kami ambil untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, sekaligus memberikan keringanan agar tidak terbebani denda,” ujar Subandi, Kamis (13/11/2025).

    Pembebasan sanksi administratif ini mencakup berbagai jenis pajak daerah, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, hingga jasa kesenian dan hiburan.

    Untuk PBB-P2, penghapusan denda berlaku mulai tahun pembayaran 2025. Sedangkan BPHTB mendapatkan pembebasan sanksi administratif untuk pajak terutang hingga tahun pajak 2024. Adapun wajib pajak reklame, air tanah, serta PBJT juga berhak atas pembebasan denda keterlambatan pembayaran untuk tahun 2024 dan masa pajak Januari–September 2025.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menegaskan bahwa program ini tidak hanya memberi keringanan bagi masyarakat, tetapi juga bertujuan mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah.

    “Kami berharap masyarakat memanfaatkan program ini sebaik mungkin karena masa pembebasan denda cukup panjang, hingga awal April 2026,” tutur Mimik.

    Pemkab Sidoarjo melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) juga mempermudah sistem pembayaran dengan menyediakan berbagai kanal non-tunai. Wajib pajak dapat membayar melalui layanan mobile banking sejumlah bank persepsi seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, OCBC, BRI, BTN, dan Bank Muamalat.

    Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan melalui platform e-commerce seperti Bukalapak, LinkAja, Tokopedia, Shopee, Gojek, Blibli, dan OVO, serta jaringan ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Fastpay, dan Pos Indonesia. Warga juga dapat menggunakan metode QRIS atau Virtual Account yang dapat diakses melalui laman resmi Pemkab Sidoarjo di https://sppt.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/tagihan/pembayaran.

    Dengan adanya kemudahan dan pembebasan denda ini, Pemkab Sidoarjo berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah. (ted)

  • Klik di Sini! Link Resmi Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    Klik di Sini! Link Resmi Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Anda bisa cek daftar penerima BSU Rp600.000 dari pemerintah melalui link ini.

    Jika mengaca pada aturan sebelumnya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat bantuan berupa BSU dari pemerintah.

    Oleh sebab itu, banyak yang berharap hal tersebut kembali dilaksanakan pada akhir tahun 2025 ini.

    Akan tetapi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Namun Anda tetap bisa mengecek apakah Anda penerima BSU atau tidak.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

  • Cara dan Syarat Perpanjang SIM Online 2025, Segini Biayanya

    Cara dan Syarat Perpanjang SIM Online 2025, Segini Biayanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses perpanjangan SIM saat ini bisa dilakukan secara online melalui HP atau laptop, sehingga tidak perlu lagi antre. SIM juga bisa langsung diantar ke rumah Anda ketika proses berjalan lancar.

    Biaya perpanjangan SIM Nasional untuk SIM A adalah Rp80.000, sedangkan untuk SIM C adalah Rp75.000. Biaya tersebut belum termasuk biaya admin, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman dari SATPAS ke rumah Anda.

    Perlu dicatat, proses perpanjangan SIM memerlukan waktu 3-7 hari kerja tergantung dari antrean online. Jika antrean di SATPAS mengalami lonjakan, maka proses membutuhkan waktu yang lebih panjang, belum termasuk proses pengiriman dari SATPAS ke alamat pengiriman Anda.

    Jam operasional SATPAS yaitu Senin-Sabtu pukul 08:00-15:00. Permohonan SIM di atas pukul 15:00 akan diproses keesokan harinya. Anda perlu mengecek status transaksi Anda secara berkala di aplikasi.

    Pemohon juga perlu memastikan dokumen dan data yang disubmit lengkap dan benar untuk menghindari penolakan oleh ajudikator di SATPAS dan lakukan perpanjangan 30 hari sebelum masa berlaku habis.

    Jika sudah mengetahui ketentuan di atas, selanjutnya perlu diketahui apa saja syarat dokumen yang perlu disiapkan untuk memperpanjang SIM online. Berikut daftarnya, dikutip dari situs resmi Digital Korlantas Polri:

    SIM lama.
    E-KTP.
    Hasil RIKKES Jasmani.
    Hasil Tes Psikologi.
    Pas foto (bukan foto selfie) dengan background berwarna biru.
    Foto tanda tangan di atas kertas putih polos dengan tinta yang tebal.

    Jika dokumen tersebut sudah lengkap, berikut langkah melakukan perpanjangan SIM online di 2025:

    Unduh aplikasi Digital Korlantas POLRI di Google Play Store.
    Kemudian lakukan registrasi aplikasi dengan mengisi no handphone, lalu Anda akan menerima kode OTP via SMS.
    Masukkan kode OTP.
    Buat PIN dan konfirmasi PIN.
    Lengkapi profile di menu profile dengan mengisi no NIK, Nama, dan email. Lalu Anda akan menerima email untuk mengaktifkan akun Anda.
    Kemudian lakukan verifikasi E-KTP dengan melakukan foto Liveness.
    Sebelum melakukan permohonan perpanjangan SIM, mohon untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti; E-KTP, foto SIM lama, Tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto dengan latar berwarna biru.
    Kemudian, lakukan tes rikkes jasmani di erikkes.id dan tes psikologi di app.eppsi.id. Anda dapat membuka website tersebut di browser handphone Anda. Biaya untuk melakukan tes psikologi sebesar Rp37.500 sedangkan untuk tes RIKKES jasmani sebesar mengikuti kebijakan tarif klinik yang Anda pilih.
    Setelah itu lakukan permohonan perpanjangan SIM dengan mengklik Menu SIM dan pilih perpanjangan SIM.
    Unggah dokumen yang diperlukan untuk melakukan perpanjangan SIM.
    Pilih SATPAS penerbit.
    Masukkan nomor rekening pengembalian untuk pengembalian dana jika pengajuan perpanjangan SIM ditolak oleh SATPAS dikarenakan dokumen pengajuan tidak memenuhi persyaratan.
    Pilih metode pengiriman/metode pengambilan. Jika Anda memilih metode pengiriman POS Indonesia, masukkan alamat pengiriman.
    Pilih metode pembayaran jangan lupa untuk mengklik Lihat Nomor Rekening dan lakukan pembayaran dengan virtual account BNI.
    Periksa status transaksi Anda secara berkala di menu transaksi.
    Jika SIM telah diterima, isi indeks kepuasan pelanggan.
    Transaksi perpanjangan SIM selesai dan SIM baru akan terdigitalisasi setelah Anda mengklik tombol perbarui.

    Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Adira Finance merampungkan pengalihan portofolio Arthaasia Finance

    Adira Finance merampungkan pengalihan portofolio Arthaasia Finance

    Pengalihan portofolio ini merupakan bagian dari inisiatif strategis kami untuk memperluas basis pelanggan dan memperkuat portofolio pembiayaan produktif kami, khususnya di segmen kendaraan komersial.

    Jakarta (ANTARA) – PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) resmi menyelesaikan proses pengalihan portofolio pembiayaan milik PT Arthaasia Finance.

    Langkah korporasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Pengalihan Portofolio Bersyarat (Conditional Portfolio Transfer Agreement) antara kedua perusahaan pada 16 Juli 2025 lalu.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/11), Chief of Business Alliance Strategy Adira Finance Takanori Mizuno mengatakan, pengalihan tersebut memperkuat fundamental bisnis pembiayaan produktif Perseroan.

    Selain itu, langkah tersebut turut memperluas jangkauan layanan ke segmen kendaraan niaga, terutama truk dan truk sampah, yang selama ini menjadi fokus utama Arthaasia Finance dalam melayani sektor logistik, distribusi, dan perdagangan.

    Seluruh portofolio pelanggan yang termasuk dalam lingkup pengalihan kini berada di bawah pengelolaan Adira Finance. Dengan demikian, semua proses layanan seperti pembayaran angsuran, pengambilan dokumen, hingga pengajuan pembiayaan kini sepenuhnya dilakukan melalui jaringan cabang dan kanal resmi Adira Finance di seluruh Indonesia.

    “Pengalihan portofolio ini merupakan bagian dari inisiatif strategis kami untuk memperluas basis pelanggan dan memperkuat portofolio pembiayaan produktif kami, khususnya di segmen kendaraan komersial,” ujar Mizuno.

    Guna mendukung kemudahan transaksi, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi Adira Finance, termasuk autodebet Danamon, virtual account di aplikasi adiraku, gerai ritel partner seperti Alfamart, Indomaret, dan Kantor Pos Indonesia, serta platform digital seperti OVO, LinkAja, Tokopedia, Gojek, dan Shopee.

    “Kami memastikan proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan. Seluruh cabang Adira Finance telah siap melayani mantan pelanggan Arthaasia Finance. Ke depannya, kami berharap sinergi ini dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelanggan, mitra bisnis, dan industri pembiayaan nasional,” kata Mizuno pula.

    Adapun Adira Finance tetap berkomitmen untuk terus tumbuh secara berkelanjutan melalui strategi yang berfokus pada penguatan portofolio, perluasan aksesibilitas layanan, dan peningkatan nilai bagi pelanggan.

    Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan anorganik Adira Finance bersama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), dengan dukungan penuh dari MUFG Group sebagai perusahaan induk, untuk semakin memperkuat bisnis pembiayaan di Indonesia dan memperluas sinergi ekosistem keuangan dalam grup.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek Penerima BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Cek Penerima BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 masih ditunggu oleh para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta untuk dicarikan pada November 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli pada September lalu, dikutip dari Antaranews.

    Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan BSU Tahap I pada Juni-Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, penyaluran BSU Tahap II masih belum ada pembahasan dari pemerintah.

    Terbaru, Menaker Yassierli mengatakan bahwa belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU Tahap II dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” katanya pada Senin 13 Oktober 2025.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU Rp600.000

    Berikut ini cara cek daftar penerima bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 dari pemerintah:

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

  • Komdigi Resmikan 92 Kantor Pos LPU, Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

    Komdigi Resmikan 92 Kantor Pos LPU, Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

    Medan: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan 92 Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
     
    Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 30 kantor. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan pos dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.
     
    Sebagian besar KCP LPU baru berlokasi di kawasan Indonesia Timur, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 14 kantor. Disusul Kalimantan Timur dengan 9 kantor, dan beberapa lainnya termasuk Sumatra Utara.

     

     

    Meningkatkan Akses Layanan dan Pemerataan Ekonomi Nasional
    Menkomdigi menyampaikan pembangunan 92 KCP LPU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh negeri memiliki akses terhadap layanan pengiriman surat hingga paket.
     
    “Untuk dapat mengirimkan paket, menerima paket itu adalah hak masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Peresmian 92 Kantor Pos LPU di Medan, Minggu, 9 November.
     
    Peresmian 92 KCP LPU ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengirimkan hasil produksi, dagangan, maupun uang melalui layanan PT Pos Indonesia.
     
    “Kami harapkan di daerah-daerah yang jauh dan cukup tertinggal ini ekonominya juga bisa tumbuh. Mereka yang ingin mengirimkan dagangannya atau hasil usahanya kini punya akses yang lebih mudah, dibantu oleh PT Pos,” kata Meutya.

     

     

    Mendukung Program Pemerintah
    Selain itu, pembukaan kantor cabang baru ini mendukung pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
     
    “Sehingga tidak hnya untuk menjalankan amanah presiden untuk memberikan Bansos atau BLT tapi juga di saat yang sama juga untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut,” lanjut Menteri Komunikasi dan Digital.
     
    Program tersebut menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat, atau sekitar 140 juta warga Indonesia.
     
    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan berbagai dukungan teknis, mulai dari penyediaan sarana untuk menjual produk masyarakat di kantor pos hingga memastikan kelancaran proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.
     
    “Kegiatan ekonomi masyarakat du daerah yang hadir bisa kita jembatani khususnya untuk pengiriman barang-barang dan komunitas yang ada di daerah ini. Nanti dari sisi pengiriman, kami Pos yang melakukan itu,” tutur Haris.

     

    Medan: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan 92 Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
     
    Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 30 kantor. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan pos dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.
     
    Sebagian besar KCP LPU baru berlokasi di kawasan Indonesia Timur, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 14 kantor. Disusul Kalimantan Timur dengan 9 kantor, dan beberapa lainnya termasuk Sumatra Utara.
     
     

     

    Meningkatkan Akses Layanan dan Pemerataan Ekonomi Nasional

    Menkomdigi menyampaikan pembangunan 92 KCP LPU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh negeri memiliki akses terhadap layanan pengiriman surat hingga paket.
     
    “Untuk dapat mengirimkan paket, menerima paket itu adalah hak masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Peresmian 92 Kantor Pos LPU di Medan, Minggu, 9 November.
     
    Peresmian 92 KCP LPU ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengirimkan hasil produksi, dagangan, maupun uang melalui layanan PT Pos Indonesia.
     
    “Kami harapkan di daerah-daerah yang jauh dan cukup tertinggal ini ekonominya juga bisa tumbuh. Mereka yang ingin mengirimkan dagangannya atau hasil usahanya kini punya akses yang lebih mudah, dibantu oleh PT Pos,” kata Meutya.
     
     

     

    Mendukung Program Pemerintah

    Selain itu, pembukaan kantor cabang baru ini mendukung pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
     
    “Sehingga tidak hnya untuk menjalankan amanah presiden untuk memberikan Bansos atau BLT tapi juga di saat yang sama juga untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut,” lanjut Menteri Komunikasi dan Digital.
     
    Program tersebut menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat, atau sekitar 140 juta warga Indonesia.
     
    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan berbagai dukungan teknis, mulai dari penyediaan sarana untuk menjual produk masyarakat di kantor pos hingga memastikan kelancaran proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.
     
    “Kegiatan ekonomi masyarakat du daerah yang hadir bisa kita jembatani khususnya untuk pengiriman barang-barang dan komunitas yang ada di daerah ini. Nanti dari sisi pengiriman, kami Pos yang melakukan itu,” tutur Haris.

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Via Website Kemensos dan Aplikasi Cek Bansos

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Via Website Kemensos dan Aplikasi Cek Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, diberikan pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    Program ini akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak.

    Bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025

    Kamu bisa mengecek status penerima BLT Kesra untuk bulan November 2025 melalui dua cara bebeda, yaitu melalui website cek bansos Kemensos dan juga aplikasi cek bansos.

    Berikut cara cek status penerima BLT Kesra November 2025:

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025 melalui cekbansos.kemensos.go.id

    Buka laman Kemensos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Masukkan data lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda.
    Masukkan nama lengkap sesuai dengan data yang tertera di KTP.
    Masukkan kode captcha yang ditampilkan dengan benar.
    Klik “Cari Data”.
    Jika NIK Anda terdaftar sebagai penerima bansos, tabel akan menunjukkan status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025 melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store, lalu instal di ponsel.
    Pilih menu “Buat Akun” untuk pengguna baru.
    Isi data diri lengkap, termasuk nama, NIK, alamat, email, dan password.
    Unggah foto KTP dan swafoto.
    Klik “Buat Akun Baru”, lalu lakukan verifikasi email bila diminta.
    Setelah berhasil login, buka menu Profil.
    Informasi jenis bantuan yang diterima akan otomatis ditampilkan.