Xcloud.id

BUMN: PT Pos Indonesia

  • Pemerintah Bentuk Gerakan Pangan Murah Sebelum Ramadan Hingga Menjelang Lebaran – Halaman all

    Pemerintah Bentuk Gerakan Pangan Murah Sebelum Ramadan Hingga Menjelang Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar serentak secara nasional sebelum dan sepanjang bulan Ramadan.

    Kepala Badan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan GPM akan dimulai dari 24 Februari 2025 sampai akhir Maret 2025.

    Menurutnya, BUMN dan swasta akan bekerja sama agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar.

    Hal tersebut diutarakan Arief usai melangsungkan rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Perintah Bapak Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan. Operasi pasarnya nanti bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” ujar Arief usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief memaparkan, nantinya harga beberapa komoditas yang ada di operasi pasar, tentunya akan di bawah Harga Eceran Tertinggi(HET).

    “Operasi pasar itu selalu akan di bawah HET. Kita ingin bulan puasa, Ramadan sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah,” sambungnya.

    Arif menerangkan, GPM akan dilaksanakan setiap hari mulai 24 Februari 2025 sampai akhir Maret 2025 mendatang.

    Unsur-unsur yang terlibat antara lain dinas pangan, dinas perdagangan dan dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan yang ada di 34 provinsi.

    Sementara BUMN yang terlibat antara lain Perum Bulog, ID FOOD ditambah PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor se-Indonesia.

    Selain itu juga akan didukung oleh jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, PT Charoen Pokphand Indonesia,dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk serta 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.

    Terkait itu, pemerintah telah menetapkan target kuantitas pangan pokok strategis yang akan digelontorkan dalam GPM Ramadan tahun ini.

    Untuk minyak goreng MinyaKita total sebanyak 70 ribu kilo liter dengan pembagian Bulog 50 ribu kilo liter dan 20 ribu ton disalurkan oleh ID FOOD. Gula konsumsi akan didistribusikan total 50 ribu ton dari PTPN sebanyak 43 ribu dan ID FOOD 7 ribu ton.

    Sementara bawang putih total 20 ribu ton akan di​lakukan secara masif oleh 21 pelaku usaha. Untuk daging kerbau beku total 19 ribu ton dari stok PT Berdikari 10 ribu ton dan PT PPI 9 ribu ton.

    Terakhir, beras sebanyak 100 ribu ton akan didistribusikan Bulog di seluruh Indonesia.

    Dengan itu, secara keseluruhan total targetnya menjadi 189 ribu ton dalam bentuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, ditambah MinyaKita 70 ribu kiloliter.

    “Untuk pengawasannya, nanti teman-teman Satgas Pangan Polri diharapkan dapat menertibkan supaya harganya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama,” ujar Arief.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi pangan secara tahunan kerap mengalami kenaikan di momentum Ramadan dan Idul Fitri.

    Pada Maret 2023, inflasi pangan berada di 5,83 persen dan April 2023 di 3,74 persen. Kemudian pada Maret dan April 2024 masing-masing berada di 10,33 persen dan 9,63 persen.

    Untuk tahun 2025 ini, inflasi pangan dibuka cukup baik di angka 3,07 persen di Januari, sehingga masih dalam koridor target inflasi komponen volatile food yang dicanangkan pemerintah di kisaran 3 sampai 5 persen.

  • Kementan gandeng Pos Indonesia untuk operasi pasar jelang Ramadhan

    Kementan gandeng Pos Indonesia untuk operasi pasar jelang Ramadhan

    Operasi pasar merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga bahan pokok

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Pos Indonesia untuk melaksanakan operasi pasar menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri 2025, guna memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok dan mendukung masyarakat dengan distribusi barang yang lebih terjangkau.

    Direktur Utama (Dirut) Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan pihaknya siap menyukseskan operasi pasar tersebut guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan menjelang bulan suci Ramadhan.

    “Pos Indonesia siap untuk bekerja sama dalam mendistribusikan kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan antara lain ada beras, gula, bawang merah, bawang putih, dan daging kerbau,” kata Faizal usai rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa.

    Faizal mengungkapkan operasi pasar merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga bahan pokok.

    Melalui operasi pasar, pemerintah berusaha memastikan distribusi bahan pangan ke lapisan masyarakat, terutama di masa hari besar keagamaan nasional (HBKN).

    “Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sehingga operasi pasar ini bisa menurunkan harga pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat di saat Ramadan dan lebaran,” ungkapnya.

    Sebagai langkah awal, lanjut Faizal, operasi pasar akan direalisasikan di kota-kota utama di Pulau Jawa guna memastikan distribusi yang cepat dan efektif. Setelah itu, operasi pasar akan diperluas hingga ke wilayah luar Pulau Jawa.

    “Tahap awal minggu depan dilakukan di kota-kota utama di Jawa dulu, supaya ter-deliver segera. Setelah itu, kita akan expand ke kota-kota lainnya di Jawa maupun luar Jawa,” jelas Faizal.

    Faizal menyampaikan Pos Indonesia segera memetakan lokasi operasi pasar dan mengatur proses distribusi agar operasi pasar berjalan dengan kondusif.

    Ia juga menegaskan sesuai pesan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, bahan pokok yang didistribusikan dalam operasi pasar tidak boleh diperjualbelikan kembali.

    “Kami petakan titik-titik di mana bahan pokok akan didistribusikan, sehingga prosesnya kondusif dan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Sesuai pesan Menteri Pertanian, masyarakat membeli untuk kebutuhannya sendiri, tidak untuk dijual kembali,” terangnya.

    Pemerintah telah menyiapkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadhan 2025.​​​​​​​

    Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok mekanisme operasi pasar, termasuk kuantitas bahan pokok yang didistribusikan, penentuan harga, hingga penentuan lokasi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bila perlu harganya lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Kita akan melakukan operasi pasar besar, khususnya komoditas daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Genjot Kesejahteraan Masyarakat, Perbankan dan Kantor Pos Dorong Pemerataan Akses Layanan Keuangan – Halaman all

    Genjot Kesejahteraan Masyarakat, Perbankan dan Kantor Pos Dorong Pemerataan Akses Layanan Keuangan – Halaman all

    Layanan setor dan tarik tunai bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara cepat, aman, dan efisien.

    Tayang: Senin, 17 Februari 2025 16:56 WIB

    Kontan/Carolus Agus Waluyo

    AKSES KEUANGAN- Ilustrasi, akses keuangan di beberapa daerah masih terbatas, seiring belum banyaknya kantor perbankan. Sinergi Bank Sinarmas dan kantor pos dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan terus mendorong pemerataan akses layanan keuangan formal, Senin (17/2/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akses keuangan di beberapa daerah masih terbatas, seiring belum banyaknya kantor perbankan.

    Melihat kondisi ini, Bank Sinarmas bekerja sama dengan kantor pos di seluruh Indonesia untuk pelayanan keuangan jenis setor dan tarik tunai.

    Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan serta akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam bertransaksi perbankan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, sehingga tidak perlu khawatir tentang akses ke layanan perbankan. 

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris menyatakan, kolaborasi ini memperkuat komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di daerah yang masih terbatas akses perbankannya.

    “Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung inklusi keuangan di Indonesia,” tutur Haris dikutip dari Kompas.com, Senin (17/2/2025).

    Direktur Lending & Wholesale Banking Bank Sinarmas, Ekajaya menyampaikan, dengan jaringan kantor pos yang luas, layanan setor dan tarik tunai ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara cepat, aman, dan efisien.  

    “Kami melakukan kolaborasi ini juga dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan terus mendorong pemerataan akses layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

    Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Lokal Asri yang berfokus pada lokalisasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelajari selengkapnya!

    A member of

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Nasabah Bank Sinarmas Kini Bisa Setor dan Tarik Tunai di Kantor Pos – Page 3

    Nasabah Bank Sinarmas Kini Bisa Setor dan Tarik Tunai di Kantor Pos – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Sinarmas resmi meluncurkan layanan setor dan tarik tunai di lebih dari 4.800 cabang Kantor Pos di seluruh Indonesia. Bertempat di Kantor Pos Lapangan Banteng, acara peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.

    Layanan ini telah tersedia sejak 18 Desember 2024 dan bertujuan untuk memberikan kemudahan serta fleksibilitas dalam bertransaksi bagi para nasabah.

    Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat kini dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah tanpa harus mengunjungi kantor cabang Bank Sinarmas. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Bank Sinarmas dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

    Dukungan Pos Indonesia untuk Perluasan Layanan Keuangan

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, menyambut baik kolaborasi strategis ini dan menyatakan bahwa kerja sama dengan Bank Sinarmas semakin memperkuat komitmen Pos Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan mudah dijangkau.

    “Pos Indonesia sangat antusias dengan kerja sama strategis ini. Dengan jaringan Kantor Pos yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan setor dan tarik tunai ini akan memastikan transaksi keuangan yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi para nasabah. Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” katanya, Senin (17/2/2025).

     

  • Surabaya Diterjang Cuaca Ekstrem, Bangunan Roboh dan Pohon Tumbang di Berbagai Titik

    Surabaya Diterjang Cuaca Ekstrem, Bangunan Roboh dan Pohon Tumbang di Berbagai Titik

    Surabaya (beritajatim.com) – Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Surabaya pada Kamis (13/2/25) sore menyebabkan sejumlah kerusakan инфраструктура dan lingkungan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya mencatat sedikitnya empat bangunan roboh dan sebelas pohon tumbang yang tersebar di berbagai wilayah.

    Kepala BPBD Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menjelaskan bahwa empat bangunan yang roboh tersebut berlokasi di Jalan Tanjungsari II, Jalan Kuntisari Selatan, Jalan Tanjungsari XIV, dan Jalan Panduk Gang I. “Petugas sudah melakukan penanganan di empat lokasi tersebut dengan mendata kerusakan bangunan dan korban,” ujar Hebi.

    Selain bangunan roboh, cuaca ekstrem juga menyebabkan sebelas pohon tumbang di berbagai wilayah Surabaya, meliputi Surabaya Selatan, Barat, Timur, dan Utara. Berikut adalah daftar lokasi pohon tumbang yang berhasil dihimpun:

    Jalan Raya Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut
    Pos Indonesia Jemur Andayani, Kecamatan Tenggilis Mejoyo
    Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar
    Jalan Kenjeran, Kecamatan Tambaksari
    Jalan Siwalankerto Permai IV, Kecamatan Wonocolo
    Jalan Gunung Anyar Lor 2 No 98, Kecamatan Gunung Anyar
    Jalan Tanjungsari No.22, Kecamatan Sukomanunggal
    Jalan Darmokali No.2, RW.6, Kecamatan Tegalsari
    Jalan Griyo Benowo Indah No.1, Babat Jerawat, Kecamatan Pakal
    Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wonocolo
    Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XVI, Lontar, Kecamatan Sambikerep

    Merespons kondisi cuaca ekstrem ini, BPBD Surabaya mengimbau masyarakat dan pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan. “Petugas mengimbau kepada masyarakat dan pengendara untuk berhati-hati, terutama saat dan setelah hujan karena jalanan licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Serta jangan berteduh di bawah pohon ataupun reklame jalan raya,” imbau Hebi. [ram/ian]

  • PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M

    PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M

    PT Pos Indonesia mengaku dana sebesar Rp 230 miliar untuk menyalurkan paket bantuan sosial (bansos) masih belum dibayarkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT POS Indonesia, Faizal Rochmad saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

  • Pekerja Mitra Pos Indonesia Ngadu ke DPR, Kerja 200 Jam/Bulan-Gaji di Bawah UMP

    Pekerja Mitra Pos Indonesia Ngadu ke DPR, Kerja 200 Jam/Bulan-Gaji di Bawah UMP

    Jakarta –

    Para pekerja mitra PT Pos Indonesia (Persero) melalui Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia menyampaikan sejumlah keluhan kepada Komisi VI DPR RI. Keluhan tersebut berkaitan dengan beban kerja yang ditanggung para pekerja.

    Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur mengatakan, terdapat sejumlah isu yang dialami para pekerja mitra dari Pos Indonesia dengan jumlah sekitar 15.000 mitra. Hal ini mulai dari status kerja, kewajiban, hingga pemenuhan hak, termasuk upah.

    “Dengan status mitra ada lebih dari 15.000 seluruh Indonesia. Artinya, jumlahnya itu sampai 70-80%. Apa saja yang dikerjakan? Ada mitra antaran yang tugasnya mengantar paket atau surat. Lalu mitra loket melayani penjualan materai, perangko, layanan uang, cashless dan lain-lain,” kata Gofur, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Beberapa hal yang disuarakannya salah satunya status kerja. Status kerja yang dipergunakan Pos Indonesia untuk para pekerja ini ialah kemitraan. Menurutnya dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sendiri hanya ditetapkan status karyawan tetap atau karyawan organik, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta outsourcing.

    “Regulasi apa yang mengatur status kemitraan di perusahaan BUMN. Dalam kontrak kerja, isinya tidak sesuai dengan yang disesuaikan UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

    Padahal, menurut Gofur, lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja mitra ini merupakan inti bisnis atau core business dari Pos Indonesia sendiri, yang juga dikerjakan oleh pekerja tetap. Selain itu, pihaknya juga menyoroti jam kerja yang cukup padat, mencapai 200 jam/bulan.

    Apabila target 200 jam/bulan tersebut tidak tercapai, maka para pekerja mitra akan dikenakan denda sehingga upah yang diterima akan kena potong. Kondisi ini membuat para pekerja mitra tidak memiliki waktu libur, apalagi cuti.

    “Untuk memenuhi waktu kerja, 200 jam menyebabkan tidak memiliki waktu libur dan harus bekerja mengingat apabila kurang, maka teman-teman akan dikenakan denda. Sementara di UU Ketenagakerjaan mengatur jam kerja 8 jam/hari, 40 jam/minggu, secara total 1 bulan 160 jam. Bisa dikatakan mustahil bisa dapat waktu libur, apalagi cuti,” kata dia.

    Para pekerja juga tidak mendapatkan jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Begitu pula dengan Tunjangan Hari Raya (THR), tidak mereka dapatkan dari perusahaan.

    “Adapun yang mereka dapat atas hasil belas kasihan dari teman-teman Pos Indonesia yang organik. Mereka patungan Rp 10.000 s.d Rp 20.000, dikumpulkan lalu dibagi. Itupun satu orang bisa dapat mungkin Rp 50.000 s.d Rp 100.000,” terangnya.

    Di samping itu, persoalan gaji juga menjadi poin aduan yang disampaikan. Gofur mengatakan, para pekerja mitra mendapatkan gaji yang terbilang minim, jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Gaji hanya dibayarkan paling tinggi Rp 2,5 juta s.d Rp 3 jutaan.

    “Yang diterima sama dengan fee dari pengantaran transaksi paling besar Rp 2,5 juta s.d Rp 3 juta. Belum harus melakukan perawatan motor sendiri, bayar pajak sendiri, service sendiri, bayar pajak sendiri. Namun dalam laporan keuangan Pos Indonesia tiap tahun labanya tinggi, tapi tak pernah sampai kesejahteraan itu,” ujar Gofur.

    Sementara itu, Sekjen FSP Aspek Indonesia Encep Supriyadi mengatakan, para pekerja juga diminta untuk menyerahkan ijazah kelulusan ataupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sebagai jaminan. Menurutnya, seharusnya langkah demikian tidak boleh dilakukan.

    Atas hal ini, ia berharap agar para pekerja ini bisa mendapatkan kehidupan pekerjaan yang lebih baik. Salah satunya dari segi status pekerja, harapannya bisa naik menjadi pekerja kontrak.

    “Harapan kami bisa menjadi pekerja kontrak di Pos Indonesia, bukan sebagai mitra Pos. Karena ini ada beberapa melanggar UU maupun hasil putusan MK kemarin 168/2023. Status pekerja mereka seharusnya karyawan kontrak, dalam UU saja melebihi 3 tahun menjadi karyawan tetap,” ujar Encep.

    (shc/kil)

  • Wujudkan Strategi Komunikasi Jadi Revenue, PosIND Gelar Communication Summit 2025

    Wujudkan Strategi Komunikasi Jadi Revenue, PosIND Gelar Communication Summit 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Berbicara reputasi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memaksimalkan strategi komunikasi perusahaan dan mengelola krisis yang terjadi di publik. Terlebih jika memiliki banyak anak perusahaan dan cabang di daerah. Strategi komunikasi di publik menjadi hal yang krusial.

    PT Pos Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa logistik, melihat hal itu sebagai peluang ke depan, berbicara reputasi menjsdi potensi revenue dalam PosIND Communication Summit 2025 yang digelar 5-6Februari 2025 di Gedung Graha Pos Indonesia Bandung, Jawa Barat.

    Jelang usianya yang ke-279 tahun, perusahaan pelat merah sedang bertransformasi menjadi perusahaan logistik nasional yang dapat mendukung program Astacita Presiden Prabowo yang menekankan pada pembangunan dari desa dalam upaya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Untuk mewujudkan itu, PosIND menggelar Communication Summit 2025 bagi garda terdepan penyampai informasi di setiap anak perusahaan dan kantor perwakilan di daerah. Acara ini diikuti oleh 70 peserta secara luring dan daring.

    Kegiatan yang digagas oleh Kementerian BUMN ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan menyamakan ritme komunikasi perusahaan di lingkungan PosIND Group, baik di kantor pusat, kantor cabang, serta anak perusahaan.

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dian Safitri selaku Tenaga Ahli Menteri bidang Komunikasi Internal dan Tata Sugiarta selaku Corporate Secretary PosIND.

    Tenaga Ahli Menteri bidang Komunikasi Internal menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi pegawai BUMN hingga unit terkecil dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

    “Kami berharap rekan-rekan BUMN baik yang di pusat maupun cabang dapat mendukung Asta Cita melalui komunikasi yang baik kepada Masyarakat,” tutur Dian.

    Corporate Secretary PosIND, Tata Sugiarta menyampaikan pentingnya meningkatkan skill karyawan agar dapat terus berkembang mengikuti zaman. Hal ini mengingat PT Pos Indonesia sudah berusia lebih dari 278 tahun yang sudah dipercaya dari waktu ke waktu.

    “Teknologi yang semakin canggih menuntut kita untuk terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, melalui PosIND Communication Summit 2025, kita menggali berbagai strategi, inovasi, dan tren terbaru yang dapat membantu kita menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di bidang komunikasi,” kata Tata.

    Untuk mewujudkan itu, selama dua hari Communication Summit 2025, karyawan PosINS dibekali wawasan dan pengetahuan dari pemateri yang mumpuni di bidangnya.

    Vice President Coorporate Communication PosIND PT Pos Indonesia, Heri Nugrahanto.

    Pada hari pertama, peserta mendapatkan pengarahan dari Fardilla Astari yang sudah malang melintang di bidang komunikasi melalui materi Communications Strategist dan Reputasia Strategic Communications Consulting.

    Pikiran Rakyat juga dipercaya oleh PosIND untuk berbagi tips tentang pembuatan materi rilis dan cara menghadapi krisis yang diisi oleh Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat Media Network, Satrya Graha Laksana.

    Pelatihan diakhiri oleh Asti Oetomo, Deputy Associate Director at Alika Communication mengenai media handling. Ketiga materi ini menunjukkan pentingnya peran media dalam keseharian PT Pos Indonesia.

    Sementara di hari kedua, peserta dibekali materi tentang Story Telling dan produksi konten mengingat interaksi saat ini lebih banyak dengan media sosial.

    Kegiatan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain mengenai kedekatannya dengan media massa dan strategi komunikasi menjadi sebuah revenue.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos PKH Tahap 1 Kenapa Belum Cair ke Rekening? Ini Penyebab dan Bocorannya

    Bansos PKH Tahap 1 Kenapa Belum Cair ke Rekening? Ini Penyebab dan Bocorannya

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu di Indonesia.

    Akan tetapi, meski sudah ditunggu-tunggu, tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima pencairan dana PKH tahap pertama untuk periode Januari-Maret 2025. Lantas, apa penyebabnya? Berikut penjelasan mendalam mengenai alasan mengapa saldo bansos PKH belum cair ke rekening penerima.

    Penyebab Bansos Belum Cair ke Rekening

    PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen tertentu, seperti anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Jika dalam proses verifikasi terbaru ditemukan bahwa keluarga penerima tidak lagi memiliki komponen tersebut, bantuan tidak akan dicairkan. Misalnya, jika anak penerima sudah lulus sekolah atau ibu hamil sudah melahirkan tanpa ada komponen lain yang memenuhi syarat, maka hak penerima bisa gugur. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk memastikan data keluarga selalu diperbarui sesuai kondisi terkini.

    Tidak Terdaftar dalam SK DTKS

    Surat Keputusan Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (SK DTKS) menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Jika nama penerima tidak lagi terdaftar dalam DTKS, otomatis bantuan PKH tidak akan dicairkan. Penyebab tidak terdaftar bisa beragam, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga hingga ketidaklengkapan data. KPM disarankan untuk rutin mengecek status di DTKS melalui Dinas Sosial setempat atau melalui aplikasi resmi yang disediakan.

    Diberhentikan oleh Pemerintah Daerah

    Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menghentikan bantuan PKH kepada KPM yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Jika ditemukan indikasi bahwa penerima sudah tidak layak mendapatkan bantuan, seperti peningkatan status ekonomi, maka bansos dapat diberhentikan.

    Meninggalnya Penerima

    Apabila penerima PKH meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga lain yang memenuhi syarat sebagai penerus bantuan, saldo bansos PKH tidak akan dicairkan. Namun, dalam beberapa kasus, ahli waris dapat mengajukan penggantian nama penerima dengan melengkapi dokumen yang diperlukan ke Dinas Sosial. Proses ini membutuhkan waktu dan verifikasi lebih lanjut.

    Proses Verifikasi dan Administrasi yang Masih Berlangsung

    Selain empat penyebab di atas, keterlambatan pencairan bansos PKH tahap pertama 2025 juga disebabkan oleh proses verifikasi dan administrasi yang masih berlangsung. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan data para KPM yang berhak dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan.

    Salah satu syarat utama adalah memastikan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP penerima sudah valid dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Syarat Penerima Bansos PKH 2025

    Agar dapat menerima bansos PKH, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP yang valid. Termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Bocoran Jadwal Pencairan PKH 2025

    Meski belum ada kepastian tanggal pasti, pencairan bansos PKH tahap pertama 2025 diprediksi akan dimulai pada pertengahan Februari atau menjelang bulan Ramadan. Pencairan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah penerima. Bantuan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau beberapa bank milik negara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN.

    Cara Mengecek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, KPM dapat melakukan pengecekan melalui dua cara:

    Melalui Aplikasi SIKS-NG

    Aplikasi ini digunakan oleh petugas pendamping sosial untuk memantau proses pencairan bansos. KPM dapat meminta bantuan petugas setempat untuk mengecek status penerimaan.

    Melalui Website Kemensos

    Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Isi data sesuai KTP, mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Masukkan nama lengkap sesuai KTP. Ketikkan kode verifikasi yang tertera di layar. Klik tombol “Cari Data”. Jika terdaftar, nama akan muncul sebagai penerima bansos PKH. Jika tidak, akan muncul pesan “Tidak Terdapat Peserta.” Besaran Bantuan PKH 2025

    Besaran bantuan PKH 2025 disesuaikan dengan komponen penerima manfaat, antara lain:

    Ibu hamil
    Rp750.000 per 3 bulan (Rp3.000.000 per tahun). Anak usia dini (0-6 tahun)
    Rp750.000 per 3 bulan (Rp3.000.000 per tahun). Anak SD
    Rp225.000 per 3 bulan (Rp900.000 per tahun). Anak SMP
    Rp375.000 per 3 bulan (Rp1.500.000 per tahun). Anak SMA
    Rp500.000 per 3 bulan (Rp2.000.000 per tahun). Lanjut usia (70 tahun ke atas)
    Rp600.000 per 3 bulan (Rp2.400.000 per tahun). Penyandang disabilitas berat
    Rp600.000 per 3 bulan (Rp2.400.000 per tahun).

    Dengan memahami penyebab keterlambatan pencairan bansos PKH, diharapkan KPM dapat lebih proaktif dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Pemerintah juga terus berupaya mempercepat proses verifikasi dan penyaluran agar bantuan dapat segera diterima oleh yang membutuhkan. Bansos PKH diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025 Online

    Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025 Online

    Jakarta –

    Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mulai disalurkan. Ini cara mudah cek NIK KTP secara online untuk penerima bansos.

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan dana senilai Rp 28,7 triliun untuk diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Bansos PKH tahap pertama disalurkan pada Januari hingga Maret. Penerima bansos PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi syarat dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Setiap penerima didata oleh Kementerian Sosial sesuai data diri yang ada di KTP. NIK KTP penerima bansos PKH adalah nomor 16 digit yang tertera pada KTP dan juga Kartu Keluarga.

    Cara Cek Bansos PKH 2025 Tahap 1 Secara Online

    1. Cek Bansos di Aplikasi

    Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store. Setelah itu, lakukan cara berikut untuk mengeceknya:

    Buka aplikasi Cek Bansos yang diunduhKlik ‘Buat Akun’Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom data diri, seperti:
    a. Nama lengkap
    b. Nomor NIK
    c. Alamat lengkap
    d. Email dan passwordLampirkan swafoto dan foto KTPKlik ‘Buat Akun Baru’Ketika tidak ada data yang salah, maka akun otomatis dibuat.Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail untuk melakukan tahapan tersebut.Buka Profil untuk mengetahui status penerima bansos

    2. Cek Bansos di Situs Resmi

    Untuk mengecek bansos bisa juga ke https://cekbansos.kemensos.go.id/ yang merupakan situs resminya. Laman tersebut menjadi perantara untuk masyarakat dapat mengetahui status sebagai penerima bansos PKH atau bukan. Berikut ini tata caranya:

    Buka situs Cek Bansos KemensosIsi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desaMasukkan nama penerima manfaat sesuai KTPIsi huruf kode yang terteraKlik ‘Cari Data’

    Jika terdaftar akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

    Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025

    Penyaluran bantuan dilakukan pemerintah secara bertahap yakni sebanyak empat kali dalam setahun atau tiga bulan sekali. Berikut ini rincian jadwalnya.

    – Tahap 1: Januari hingga Maret
    – Tahap 2: April hingga Juni
    – Tahap 3: Juli hingga September
    – Tahap 4: Oktober hingga Desember

    Cara Pencairan Bansos PKH 2025

    Berikut adalah beberapa pilihan cara pencairan Bansos PKH 2025.

    1. Datang ke Kantor Pos

    Penerima bantuan dapat mendatangi Kantor Pos terdekat untuk langsung melakukan pencairan dana PKH. Ini adalah cara yang dilakukan secara langsung dan cepat.

    2. Pencairan Melalui Bank

    Dana PKH juga bisa dicairkan melalui beberapa bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Penerima harus mengunjungi cabang terdekat dari salah satu bank tersebut untuk melakukan transaksi.

    3. Penyaluran PT Pos Indonesia ke Komunitas

    Untuk memudahkan penerima yang berada dalam komunitas atau kelompok tertentu, PT Pos Indonesia menyediakan penyaluran grup yang dapat lebih efisien dan terorganisir.

    4. Layanan Door to Door

    Skema penyaluran dana secara door to door disediakan khusus untuk penerima yang memiliki akses terbatas atau kesulitan dalam mobilitas. Tim dari PT Pos Indonesia akan mendatangi rumah-rumah untuk menyampaikan bantuan secara langsung.

    Nominal Bansos PKH 2025

    Besaran bansos dibagi berdasarkan kategori penerima. Inilah daftar tujuh kategori penerima bansos PKH beserta nominalnya:

    Anak Usia Dini: Rp 3.000.000/tahun atau Rp750.000/tahap.Ibu hamil: Rp 3.000.000/tahun atau Rp 750.000/tahap.Siswa SD: Rp 900.000/tahun atau Rp 225.000/tahap.Siswa SMP: Rp 1.500.000/tahun atau Rp 375.000/tahap.Siswa SMA: Rp 2.000.000/tahun atau Rp 500.000/tahap.Lansia berusia 60 tahun lebih: Rp 2.400.000/tahun atau Rp 600.000/tahap.Disabilitas berat: Rp 2.400.000/tahun atau Rp 600.000/tahap.

    Itulah cara cek bansos PKH 2025 tahap pertama secara online yang lengkap dengan jadwal dan nominal. Silakan dicoba!

    (fay/fyk)