BUMN: PT Pos Indonesia

Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost Sukses Stabilkan Harga Pangan

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025 yang digelar selama Ramadan telah sukses membuat harga pangan terjangkau.

Program ini berhasil menyalurkan 2.853 ton komoditas pangan dengan omzet penjualan mencapai Rp39,3 miliar melalui 3.531 outlet yang aktif bertransaksi dari total 3.992 lokasi yang disiapkan.

“Tingginya serapan pangan menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Pemerintah akan terus memperkuat distribusi pangan serta memastikan ketersediaan stok agar harga tetap stabil di pasaran,” ujar Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin (31/2/20125).

Selama program berlangsung hingga 28 Maret 2025, tercatat 638.955 transaksi dengan total 1.388.481 item pangan terjual. Beberapa komoditas paling diminati antara lain beras SPHP sebanyak 1.652.970 kg, gula kemasan 553.212 kg, dan minyak goreng 464.341 liter.

Sementara itu, stok akhir operasi masih menyisakan 155,3 ton dari tujuh komoditas, dengan jumlah terbesar berasal dari beras premium sebanyak 12.370 kg, daging kerbau 169 kg, dan bawang putih 189 kg.

Keberhasilan operasi pasar ini didukung oleh inovasi digital melalui platform AgriPost Kementan. Sebagai bagian dari upaya hilirisasi komoditas pertanian, AgriPost hadir untuk memangkas rantai pasok pangan yang panjang dengan menghubungkan produsen langsung ke konsumen.

Dengan melibatkan BUMN pangan dalam sistem distribusi, harga pangan tetap terkendali dan ketersediaan pangan merata di seluruh wilayah.

Masyarakat mulai mengenal AgriPost yang berlokasi di kantor pos sebagai tempat berbelanja bahan pangan murah dengan stok yang cukup. Berbeda dengan operasi pasar konvensional yang sering kali menyebabkan antrean panjang akibat keterbatasan stok, AgriPost memastikan ketersediaan pangan lebih terjaga.

“Beberapa komoditas yang dijual dengan harga lebih rendah dibanding pasar antara lain beras SPHP seharga Rp 12.000 per kg, gula pasir Rp 15.000 per kg, daging kerbau beku Rp 75.000 per kg, minyak goreng Minyakita Rp 14.700 per kg, serta daging ayam ras beku Rp 34.000 per kg,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada 25 Februari 2025, Mentan Amran Sulaiman memimpin Operasi Pasar Pangan Murah secara besar-besaran dengan melibatkan 4.500 gerai kantor pos di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Operasi pasar tersebut resmi dimulai pada Senin (24/2/2025) di Kantor PT Pos Indonesia (PosIND), Jakarta Selatan. Mentan Amran menegaskan bahwa kolaborasi dengan PT Pos Indonesia memungkinkan distribusi pangan murah menjangkau hingga pelosok desa.

“Dengan 4.500 gerai PT Pos Indonesia, operasi pasar ini bisa menjangkau masyarakat luas, baik di kota maupun di daerah terpencil. Ini langkah konkret pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Ramadan,” ujar Mentan Amran.

Dari hasil pelaksanaan program, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah outlet aktif terbanyak, yaitu 549 outlet, disusul oleh Jawa Tengah dengan 528 outlet, serta Jawa Barat dengan 325 outlet. Dari sisi jumlah item pangan yang terjual, Jawa Timur juga menempati posisi teratas dengan 272.583 item, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 236.934 item dan Sumatera Utara dengan 109.705 item.

Sementara itu, jika dilihat dari omzet penjualan, Jawa Tengah mencatat angka tertinggi dengan Rp 6,7 miliar, diikuti oleh Jawa Timur dengan Rp 5,6 miliar dan Jawa Barat dengan Rp 3,64 miliar.

Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025 membuktikan bahwa distribusi pangan yang efektif dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan. Keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan dengan baik.

Ke depan, Kementan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan program ini agar cakupan distribusinya semakin luas. Strategi akan disusun untuk memastikan setiap komoditas dapat terserap optimal, sehingga program serupa dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang. Dengan kombinasi inovasi digital dan kebijakan distribusi yang tepat, diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat dan masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang.

Mentan Amran juga memberikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia, BUMN pangan (Perum Bulog, PT Berdikari, ID Food, PPI), Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, serta pihak swasta yang telah berperan aktif dalam mendukung kesuksesan Operasi Pasar Pangan Murah AgriPost 2025.

Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan akses harga pangan murah bagi seluruh lapisan masyarakat.

31/03/2025 15:27
Mengantar Harapan dan Menyampaikan Kebaikan, Komitmen Pos Indonesia Layani Masyarakat

Jakarta, Beritasatu.com – Pos Indonesia menegaskan perannya bukan hanya sebagai perusahaan logistik, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menyampaikan harapan dan kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pos Indonesia telah menjelma menjadi lebih dari sekadar pengantar surat dan paket. Di balik armada yang bergerak ke seluruh penjuru negeri, tersemat sebuah filosofi mendalam yang menjadi landasan setiap layanannya, yakni “Mengantar Harapan dan Menyampaikan kebaikan”.

Setiap pengiriman, sekecil apapun, dipandang sebagai upaya untuk mengantar harapan. Bahkan dalam penyaluran bantuan sosial, Pos Indonesia hadir sebagai jembatan yang mengantarkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.
Filosofi ini juga tercermin dalam komitmen Pos Indonesia untuk memenuhi janjinya. Lebih dari sekadar mengantarkan barang dari satu titik ke titik lain, setiap perjalanan Pos Indonesia adalah sebuah janji untuk memenuhi harapan.

Kepercayaan masyarakat yang telah terbangun selama bertahun-tahun menjadi modal utama, dan Pos Indonesia menyadari betul tanggung jawab untuk menjaga amanah tersebut. Ketepatan waktu, keamanan pengiriman, dan jangkauan layanan yang luas adalah wujud nyata dari janji yang terus dipegang teguh.

Dalam konteks penyaluran dana dan bantuan, filosofi mengantar harapan dan menyampaikan kebaikan semakin terasa nyata. Pos Indonesia tidak hanya sekadar mendistribusikan dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikirimkan sampai pada tujuan yang tepat.

Filosofi “Mengantar harapan dan menyampaikan kebaikan” yang dianut oleh Pos Indonesia adalah cerminan dari komitmen dalam melayani masyarakat.

31/03/2025 09:25
PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

Program Tambahan: BLT dan BPNT

Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

30/03/2025 19:00
PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

Program Tambahan: BLT dan BPNT

Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

30/03/2025 19:00
Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahap kedua tahun 2025, pencairan bansos PKH di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dijadwalkan berlangsung secara bertahap untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu.

Jadwal Pencairan PKH Tahap 2

Pencairan PKH tahap kedua mencakup periode April hingga Juni 2025. Berdasarkan kebijakan terbaru, penyaluran dana bantuan ini akan dimulai pada bulan Mei dan dilakukan secara bertahap di setiap daerah.

Distribusi dana akan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, serta PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

Sebagai perbandingan, pada tahap pertama, pencairan dilakukan mulai awal Maret 2025 dan bertepatan dengan persiapan menjelang Idul Fitri. Untuk tahap kedua, proses pencairan kemungkinan besar akan berlangsung hingga akhir Mei atau awal Juni, menyesuaikan dengan sistem distribusi di masing-masing wilayah.

Besaran Bantuan PKH Tahap 2

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan dengan nominal yang disesuaikan dengan kategori penerima. Rincian jumlah bantuan yang diberikan dalam program PKH adalah sebagai berikut:

Ibu hamil: Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak usia dini (0-6 tahun): Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak SD: Rp900 ribu per tahun (Rp225 ribu per tahap) Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun (Rp375 ribu per tahap) Anak SMA: Rp2 juta per tahun (Rp500 ribu per tahap) Lansia 70 tahun ke atas: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap) Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap)

Pencairan dana ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

Cara Cek Status Penerima Bansos PKH

Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring melalui platform resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkah pengecekan:

Melalui Website

Akses laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan). Ketikkan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang tertera. Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.

Melalui Aplikasi Cek Bansos

Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store. Buat akun baru dengan memasukkan NIK, KK, dan data diri lainnya. Lakukan verifikasi dengan mengunggah swafoto bersama KTP. Login dan pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat status bantuan. Prosedur Pencairan Bantuan

Bantuan sosial PKH tahap 2 dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN)
Penerima manfaat yang memiliki rekening di salah satu bank tersebut dapat mencairkan bantuan melalui ATM, agen bank, atau kantor cabang terdekat. PT Pos Indonesia
Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, pencairan dapat dilakukan di kantor pos yang ditunjuk dengan membawa identitas diri. Pemanfaatan Dana Bansos PKH

Presiden menegaskan bahwa bantuan PKH harus digunakan secara bijak, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Selain itu, bantuan juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pencairan PKH tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2025 akan berlangsung mulai Mei dan dilakukan secara bertahap. Besaran bantuan bervariasi sesuai kategori penerima, dan pencairan dilakukan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Dengan penyaluran bansos yang tepat waktu dan transparan, diharapkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terus meningkat.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

30/03/2025 13:59
Kapan Perpanjang SIM Mati saat Libur Lebaran 2025? Catat Tanggalnya

Jakarta –

Masyarakat wajib melakukan perpanjangan SIM setiap lima tahun sekali. Namun, jika masa berlaku SIM habis saat libur Lebaran, apakah harus membuat SIM baru? Jawabannya tidak.

Saat libur Lebaran, pelayanan Satpas SIM akan tutup mengikuti cuti bersama yang telah ditentukan pemerintah. Sementara itu, SIM yang tidak diperpanjang setelah masa berlaku habis maka harus membuat SIM baru lagi.

Untungnya, masyarakat masih bisa perpanjang SIM tanpa harus membuat yang baru. Namun, syarat ini hanya berlaku bagi pemilik SIM yang masa berlakunya habis bertepatan dengan hari libur nasional Nyepi dan Lebaran 2025.

Lantas, kapan perpanjang SIM yang mati saat libur Lebaran 2025? Simak tanggalnya dalam artikel ini.

Perpanjang SIM Mati saat Libur Lebaran 2025

Sebagai informasi, pelayanan Satpas SIM akan tutup selama libur dan cuti bersama Lebaran 2025. Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, libur dan cuti bersama dimulai pada 28 Maret hingga 7 April 2025.

Apabila detikers pemilik SIM yang masa berlakunya habis pada periode tersebut, ternyata masih bisa melakukan perpanjangan tanpa perlu bikin SIM baru. Namun, perpanjangan SIM baru dapat dilakukan usai libur dan cuti bersama Lebaran 2025.

“Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada tanggal 28 Maret sampai dengan 7 April 2025 dapat melaksanakan perpanjangan SIM pada tenggang waktu tanggal 8-19 April 2025, dengan mekanisme perpanjangan,” demikian pemberitahuan dalam laman Instagram Korlantas NTMC.

Perlu diingat, apabila detikers lupa melakukan perpanjangan SIM yang mati dalam periode tersebut, maka kamu harus mengikuti mekanisme pembuatan SIM baru sesuai aturan yang ditetapkan.

Cara Perpanjang SIM Online

Jika detikers masih berada di kampung halaman sehingga tak sempat untuk perpanjang SIM di kantor Satpas, kamu masih bisa melakukannya secara online. Simak langkah-langkahnya di bawah ini:

Buka aplikasi Digital Korlantas PolriRegistrasi dengan mengisi nomor HP yang aktif, dan tunggu hingga menerima kode OTP via SMSMasukkan kode OTPBuat PIN dan konfirmasi ulang PINLengkapi profil di menu profile dengan mengisi nama, NIK KTP, dan emailTunggu email untuk mengaktifkan akunLakukan verifikasi e-KTP dengan melakukan foto livenessSebelum melakukan permohonan perpanjangan SIM, peserta dimohon untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti e-KTP, foto SIM lama, tanda tangan di atas kertas putih, serta pas foto dengan latar berwarna biruLakukan tes RIKKES Jasmani di erikkes.id dan tes psikologi di app.eppsi.id. Kamu dapat membuka situs tersebut di browser smartphoneLakukan permohonan perpanjangan SIM dengan pilih ‘Menu SIM’ lalu klik ‘Perpanjangan SIM’Unggah dokumen yang diperlukan untuk melakukan perpanjangan SIMPilih SATPAS penerbit SIMMasukkan nomor rekening kamuPilih metode pengiriman melalui Pos Indonesia ke alamat kamu atau metode pengambilan di Satpas penerbitPilih metode pembayaran dan sertakan nomor rekeningSetelah itu, selesaikan pembayaran sesuai biaya yang telah ditentukanPeriksa status transaksi di ‘Menu Transaksi’Sistem akan memproses dan mengirimkan SIM apabila sudah selesai diperpanjang.Biaya Perpanjang SIM

Untuk biaya perpanjangan SIM telah ditetapkan sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut rincian biaya perpanjang SIM:

Perpanjangan SIM A: Rp 80.000Perpanjangan SIM A Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI: Rp 80.000Perpanjangan SIM BI Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM BII: Rp 80.000Perpanjangan SIM BII Umum: Rp 80.000Perpanjangan SIM C: Rp 75.000Perpanjangan SIM CI: Rp 75.000Perpanjangan SIM CII: Rp 75.000Perpanjangan SIM D: Rp 30.000Perpanjangan SIM DI: Rp 30.000.

Sebagai catatan, ada biaya lain yang harus dikeluarkan saat perpanjang SIM, mulai dari tes kesehatan, tes psikologi, dan asuransi. Untuk besaran biayanya tergantung dari lembaga kesehatan yang dipilih. Pada umumnya, biaya tes kesehatan tarifnya sebesar Rp 35.000, tes psikologi Rp 60.000, dan asuransi Rp 50.000.

(ilf/fds)

27/03/2025 19:05
Pos Cianjur catat pengiriman uang pekerja migran jelang Lebaran Rp52 M

Pengiriman uang melalui WU atau wesel mulai mengalami kenaikan sejak awal puasa di mana setiap harinya terdapat transaksi mulai dari Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, namun dibandingkan Lebaran sebelumnya menurun dari Rp4 miliar sampai Rp5 miliar per har

Cianjur (ANTARA) – PT Pos Indonesia Cabang Cianjur, Jawa Barat, mencatat transaksi pengiriman uang dari Pekerja Migran asal Cianjur melalui Western Union (WU) mencapai Rp52 miliar menjelang Hari Raya Idul Fitri 1416 H.

Supervisor Pelayanan dan Pengawasan Pos Indonesia Cabang Cianjur Awal Khusna di Cianjur Kamis, mengatakan, pengirim dari negara di Timur Tengah mendominasi transaksi pengiriman, namun mengalami penurunan 50 persen dibandingkan Lebaran tahun lalu.

“Pengiriman uang melalui WU atau wesel mulai mengalami kenaikan sejak awal puasa di mana setiap harinya terdapat transaksi mulai dari Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, namun dibandingkan Lebaran sebelumnya menurun dari Rp4 miliar sampai Rp5 miliar per hari,” katanya.

Dia menjelaskan, selama 26 hari terakhir total uang kiriman dari pekerja migran melalui kantor Pos Indonesia Cabang Cianjur sekitar Rp52 miliar, didominasi berasal dari negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan negara di Asia dari Malaysia dan Singapura.

Dia menjelaskan, transaksi pengiriman uang pekerja migran tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu, di mana selama bulan puasa tahun lalu transaksi per hari bisa mencari Rp5 miliar dan penurunan tersebut dirasakan seluruh kantor Pos di Indonesia.

“Penurunan yang terjadi diduga karena banyaknya layanan transaksi pengiriman uang dari luar negeri selain kantor pos, sehingga pekerja memilih pengiriman lain,” katanya.

Untuk memberikan pelayan prima bagi warga yang akan mencairkan uang kiriman dari luar negeri itu, pihaknya membuka pelayanan saat Lebaran sehingga warga dapat datang langsung ke kantor pos terdekat.

“Pada hari H Lebaran pelayanan tetap buka, sehingga warga yang hendak mencairkan uangnya dapat datang langsung ke kantor pos,” katanya.

Sementara sejumlah warga yang hendak mencairkan uang kiriman dari luar negeri, mengatakan sangat terbantu degan pelayan yang diberikan kantor pos yang tetap buka saat hari raya karena mereka berencana mencairkan uang kiriman yang terlambat masuk dari sanak saudara yang bekerja di luar negeri.

“Pelayanan maksimal dari kantor pos, sehingga kami tidak akan ragu mencairkan uang meski hari Lebaran sekalipun karena tetap memberikan pelayanan bagi warga,” kata warga Kecamatan Cilaku Hadijah Masri (45) yang hendak mencairkan kiriman uang dari anaknya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

27/03/2025 17:45
Bansos Sembako dan PKH Disebar ke 53.275 Keluarga di Mataram – Page 3

Menyalurkan bansos, terutama di wilayah 3T, penuh tantangan. Beberapa hal yang dihadapi petugas juru bayar yaitu kondisi geografis yang tidak bisa diakses kendaraan, kendala cuaca buruk berupa hujan dan ombak tinggi.

“Jika kita lihat secara geografis untuk wilayah Mataram memang lebih banyak pegunungan-pegunungan. Jadi kalau kita mengantarkan bansos secara door to door apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ini memang agak berat ya, karena petugas-petugas kami juga berpuasa. Pembayaran secara door to door itu rumah-rumah KPM ada di atas gunung. Khususnya di daerah Lombok Barat, Lombok Utara. Kalau tantangan sendiri lebih ke akses karena memang ada beberapa lokasi di Lombok Utara, Lombok Barat yang aksesnya belum bisa menggunakan kendaraan bermotor. Jadi, kita harus berjalan kaki sekian kilometer (km). Kemarin terinfo itu sekitar 10 km kita berjalan kaki, karena akses jalan sangat terjal sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor,” tuturnya.

Meski kerap menghadapi tantangan dalam proses penyaluran bansos, Pos Indonesia selalu siap menjalankan amanah penyaluran bansos dari stakeholder, dan tentunya berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya penerima bantuan, melalui penyaluran bansos yang cepat, tepat, efisien, akuntabel, dan tanpa potongan sepeser pun.

Tantangan Penyaluran Door to Door

Petugas Juru Bayar dari Kantorpos Mataram, Julkardiman, menuturkan dirinya memulai proses penyaluran dengan mengumpulkan daftar nama KPM.

“Kemudian, kami persiapkan danom dan dihitung berapa jumlah KPM yang akan dikunjungi. Jumlah uang yang kami bawa dipastikan sesuai dengan jumlah yang ada di KPM tersebut. Satu hari penyaluran itu bergantung banyaknya KPM yang belum disalurkan. Kami juga koordinasi dengan pihak PSM atau Pendamping PKH,” kata Julkardiman.

Dalam melakukan pengantaran bansos ke rumah KPM, petugas juru bayar kerap berhadapan dengan beragam tantangan. Salah satunya cuaca ekstrem.

“Kalau tantangan sih, hujan. Terus kedua, pas kita sampai di tempat yang dikunjungi atau rumah KPM yang didatangi, orangnya kadang ada yang di rumah, juga ada yang enggak ada di rumah. Kadang kita datangi ke rumahnya, dia pergi berjualan. Dan ada juga yang pergi ke ladang, ada yang bekerja. Jadi kita tanya ke warga tersebut atau pihak yang bersangkutan. Ternyata ada yang bisanya sore, ada yang bisanya pagi, ada juga yang bisanya siang. Beda-beda deh,” katanya.

24/03/2025 04:00
Fantastis! Penyaluran Bansos Sembako dan PKH Triwulan I Tahun 2025 oleh Pos Indonesia di Mataram Capai 99%

Lombok: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, memiliki peran strategis dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Salah satu penyaluran bansos ini dilakukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada penyaluran Triwulan I Tahun 2025, penyaluran di Mataram tercapai 99 persen.

“Untuk di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita mendapatkan alokasi penyaluran sebanyak 53.722 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dan Alhamdulillah sampai posisi saat ini kita berhasil menyalurkan kepada 53.275 KPM. Jadi kurang lebih tercapai atau presentasi kinerja ada di angka 99 persen,” kata Andi Rosa Muhammad Ramdan selaku Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2025 dari PT Pos Indonesia (Persero).

Sukses penyaluran bansos ini layak diapresiasi. Mengingat beberapa wilayah di NTB termasuk dalam kategori 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Tentunya menyalurkan bansos di wilayah 3T tak semudah di kota yang akses infrastrukturnya memadai.

“Wilayah di Nusa Tenggara Barat ini kan mempunyai tantangan tersendiri ya. Karena juga masuk kategori wilayah 3T ya, karena juga ada kepulauan-kepulauan yang masyarakatnya membutuhkan bantuan ini. Untuk kelancara proses penyaluran, pertama kita memang melakukan koordinasi dulu dan kolaborasi tentunya dengan pemerintah daerah tempat. Dalam hal ini kami sangat dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta para pilar sosial,” kata Muhammad Ramdan.

Selain itu pihaknya melakukan penyaluran bansos dengan tiga metode. “Saat ini juga kita melakukan berbagai percepatan dengan menjalani tiga mekanisme di PT Pos. Yang pertama, kita melakukan penyaluran di Kantorpos. Kedua, kita melakukan penyaluran bantuan di komunitas, dan terakhir kita lakukan antaran langsung atau disebut door to door ke rumah KPM. Door to door ini untuk KPM yang berusia lanjut, sedang sakit, maupun disabilitas,” ujarnya.

Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2025 dari PT Pos Indonesia (Persero) Andi Rosa Muhammad Ramdan (Foto:Dok.PosIND)

Pemanfaatan Inovasi Teknologi PGC

Dalam penyaluran bansos di seluruh Tanah Air, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) untuk memastikan transparansi dan akurasi data. Setiap petugas juru bayar yang melakukan penyaluran dipastikan melakukan perekaman data KPM menggunakan PGC. Apalagi aplikasi PGC ini telah dilengkapi fitur pendukung berupa geotagging, foto rumah, dan foto penerima bantuan.

Aplikasi ini pun dirancang adaptif dengan kondisi tanpa jaringan internet. Dengan demikian petugas juru bayar tetap bisa melakukan penyaluran dan perekaman data KPM hingga ke daerah terpencil, meski ketiadaan sinyal. Nanti setelah petugas kembali mendapatkan sinyal internet, secara otomatis semua data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan langsung terunggah realtime.

KPM yang telah menerima undangan pengambilan bansos sembako dan PKH datang ke Kantorpos untuk mencairkan dana bansos (Foto:Dok.PosIND)

“Kita yang di wilayah 3T tanpa jaringan internet ataupun offline, kita menggunakan perekaman mode offline. Jadi pada saat kita ada di conference area yang ada jaringan internet, barulah kita naikkan data KPM yang sudah kita rekam tadi,” kata Muhammad Ramdan.

Petugas Jalan Kaki 10 Km demi Antar Bansos

Menyalurkan bansos, terutama di wilayah 3T, penuh tantangan. Beberapa hal yang dihadapi petugas juru bayar yaitu kondisi geografis yang tidak bisa diakses kendaraan, kendala cuaca buruk berupa hujan dan ombak tinggi.

“Jika kita lihat secara geografis untuk wilayah Mataram memang lebih banyak pegunungan-pegunungan. Jadi kalau kita mengantarkan bansos secara door to door apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ini memang agak berat ya, karena petugas-petugas kami juga berpuasa. Pembayaran secara door to door itu rumah-rumah KPM ada di atas gunung. Khususnya di daerah Lombok Barat, Lombok Utara. Kalau tantangan sendiri lebih ke akses karena memang ada beberapa lokasi di Lombok Utara, Lombok Barat yang aksesnya belum bisa menggunakan kendaraan bermotor. Jadi, kita harus berjalan kaki sekian kilometer (km). Kemarin terinfo itu sekitar 10 km kita berjalan kaki, karena akses jalan sangat terjal sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor,” tuturnya.

Petugas juru bayar kerap menghadapi beragam tantangan saat mengantarkan bansos secara langsung ke rumah KPM (Foto:Dok.PosIND)

Meski kerap menghadapi tantangan dalam proses penyaluran bansos, Pos Indonesia selalu siap menjalankan amanah penyaluran bansos dari stakeholder, dan tentunya berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya penerima bantuan, melalui penyaluran bansos yang cepat, tepat, efisien, akuntabel, dan tanpa potongan sepeser pun.

Tantangan Penyaluran Door to Door

Petugas Juru Bayar dari Kantorpos Mataram, Julkardiman, menuturkan dirinya memulai proses penyaluran dengan mengumpulkan daftar nama KPM.

“Kemudian, kami persiapkan danom dan dihitung berapa jumlah KPM yang akan dikunjungi. Jumlah uang yang kami bawa dipastikan sesuai dengan jumlah yang ada di KPM tersebut. Satu hari penyaluran itu bergantung banyaknya KPM yang belum disalurkan. Kami juga koordinasi dengan pihak PSM atau Pendamping PKH,” kata Julkardiman.

Dalam melakukan pengantaran bansos ke rumah KPM, petugas juru bayar kerap berhadapan dengan beragam tantangan. Salah satunya cuaca ekstrem.

“Kalau tantangan sih, hujan. Terus kedua, pas kita sampai di tempat yang dikunjungi atau rumah KPM yang didatangi, orangnya kadang ada yang di rumah, juga ada yang enggak ada di rumah. Kadang kita datangi ke rumahnya, dia pergi berjualan. Dan ada juga yang pergi ke ladang, ada yang bekerja. Jadi kita tanya ke warga tersebut atau pihak yang bersangkutan. Ternyata ada yang bisanya sore, ada yang bisanya pagi, ada juga yang bisanya siang. Beda-beda deh,” katanya.

KPM berharap dapat terus menerima bansos karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga (Foto:Dok.PosIND)

Lebih lanjut Julkardiman mengungkapkan suka dan duka yang dialaminya selama menjalani tugas penyaluran bansos secara door to door.

“Kalau dukanya, ada yang rumahnya sudah mau roboh. Ada yang rumahnya enggak layak huni. Ada juga yang di dalam satu KPM itu rumahnya ditempati tiga kepala keluarga,” ucapnya.

“Nah, kalau sukanya, kita senang bisa ikut membantu menyalurkan, karena yang dapat ini kan warga-warga yang kurang mampu. Pas kita anterin undangan sama mengasih bantuan tersebut, mereka senang. Kita juga senang melihatnya karena ikut membantu. Dari pihak Pos mempermudah masyarakat untuk mengambil bantuan ini, tanpa dipersulit, dan tidak dipungut biaya apapun,” ucapnya.

KPM Berharap Tetap Dapat Bansos

KPM asal Lombok, Jumanah, telah menerima bansos sembako dan PKH dengan cara door to door, yaitu bansos diantarkan langsung oleh petugas Pos ke rumah. Perempuan paruh baya ini senang bisa menerima bansos dengan diantarkan langsung.

“Saya dapat bantuan Rp450 ribu. Bantuan ini bermanfaat buat anak sekolah, beli baju, beli tas,” kata Jumanah.

Ia berharap dapat terus menerima bantuan karena keluarganya masih sangat membutuhkan.

“Semoga bantuan ini lancar, nominalnya ditambah, dan enggak telat. Terima kasih pemerintah, terima kasih Pos Indonesia sudah mengantarkan bantuan ini,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

24/03/2025 00:18
Pemerintah pastikan pangan aman dan terjangkau hingga Lebaran

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi sambutan dalam kegiatan Bazar Pangan Murah di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025). ANTARA/HO-Humas Kementan

Mentan: Pemerintah pastikan pangan aman dan terjangkau hingga Lebaran
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 23 Maret 2025 – 13:48 WIB

Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau hingga Lebaran 2025.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaannya tetap aman hingga Lebaran,” kata Mentan saat menghadiri Bazar Pangan Murah di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, sebagaimana keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Mentan juga menyatakan bahwa pihaknya mendukung Bazar Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) tersebut.

Ia menyampaikan stok pangan nasional dalam kondisi aman, di antaranya cadangan beras mencapai 2,2 juta ton.

Jumlah itu tertinggi dalam tujuh hingga delapan tahun terakhir.

Selain itu, harga bahan pangan yang sempat mengalami kenaikan, seperti cabai, kini telah kembali stabil, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan lonjakan harga menjelang Lebaran.

Lebih lanjut, Mentan yang juga menjabat Ketua Presidium Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) itu mengapresiasi bazar yang diinisiasi oleh Iluni UI sebagai wujud kepedulian dalam menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya di sekitar kampus UI.

“Ini merupakan kolaborasi luar biasa yang membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Dengan adanya kerja sama seperti ini, kita dapat memastikan harga pangan tetap stabil hingga Lebaran,” ujar Mentan.

Menurutnya, hal itu juga merupakan bagian dari program operasi pasar pangan murah.

Kementan sebelumnya telah menginisiasi pasar murah mencakup lima bahan pokok, termasuk beras dan bawang putih, yang disalurkan melalui Pos Indonesia untuk menjangkau masyarakat luas dan menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.

Dalam kesempatan itu, Mentan juga memberikan bantuan senilai Rp100 juta kepada seluruh pekerja outsourcing UI.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di perguruan tinggi lain agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.

Ketua Umum Iluni UI Didit Ratam menjelaskan bazar itu menghadirkan dua program utama, yaitu pembagian 3.000 paket sembako gratis kepada karyawan UI golongan 1-2, pekerja outsourcing, dan masyarakat sekitar.

Selain itu penyediaan 1.000 paket sembako murah yang berisi daging sapi 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan beras 2 kg.

Paket sembako murah ini dapat ditebus dengan harga Rp100.000 dari nilai pasar Rp180.000, sehingga sangat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurutnya, kerja sama antara Kementan dan Iluni UI menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan pangan, memastikan keterjangkauan harga bahan pokok, serta membantu masyarakat yang membutuhkan menjelang Idul Fitri.

Sumber : Antara

23/03/2025 13:48