BUMN: PT Pos Indonesia

  • PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    Jakarta

    PT Pos Indonesia (Persero) buka suara terkait kabar adanya pemangkasan bantuan bagi karyawan yang telah pensiun yang ramai diperbincangkan.

    VP Corporate Communications PT Pos Indonesia (Persero) Heri Nugrahanto mengakui bahwa PT Pos Indonesia mulai melakukan pemberhentian pemberhentian benefit langsung berupa tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan sumbangan iuran BPJS Kesehatan secara langsung kepada para pensiunan yang berlaku 1 Mei 2025.

    Heri menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan keberlanjutan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keputusan ini juga sesuai hasil kajian internal, yang mana pemberian benefit langsung tersebut tidak memiliki dasar kewajiban legal.

    “Jadi sebenarnya manfaat pensiun tidak ada yang dipotong. Itu sudah 100% diberikan. Sedangkan sumbangan atau yang selama ini dikenal dengan bantuan pangan itu dihentikan, karena itu suatu yang menyalahi ketentuan,” kata Heri kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Heri menambahkan, penyesuaian ini dilakukan dengan mengganti skema benefit langsung menjadi Bantuan Pensiunan, yang dialokasikan berdasarkan tingkat manfaat pensiun dan masa kerja para pensiunan.

    Ia mengatakan, bantuan ini diberikan kepada pensiunan yang menerima manfaat pensiun di bawah Rp 1.200.000, dengan batas minimum pensiun tetap sebesar Rp 137.500.

    “Jumlah bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan masa kerja, dengan koefisien yang telah ditentukan secara proporsional,” katanya.

    Heri mengatakan, langkah ini juga memperhatikan keberlanjutan Dana Pensiun Pos (Dapenpos), efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan BUMN.

    PT Pos Indonesia juga akan melakukan sosialisasi kebijakan ini secara menyeluruh kepada para pensiunan, karyawan aktif, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Perusahaan juga telah menyusun mitigasi risiko dan strategi komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik serta menjaga reputasi perusahaan.

    “Manajemen PT Pos Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini tidak mengurangi komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pensiunan, melainkan menyesuaikan mekanisme agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.

    ‘Lihat juga Video: PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M’

    (kil/kil)

  • 6 Tuntutan Buruh dalam Peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta Hari Ini
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Mei 2025

    6 Tuntutan Buruh dalam Peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta Hari Ini Megapolitan 1 Mei 2025

    6 Tuntutan Buruh dalam Peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta Hari Ini
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Enam tuntutan utama mewarnai peringatan
    Hari Buruh
    Internasional (
    May Day
    ) 2025 yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
    Dalam momentum ini, sekitar 200.000 buruh dari berbagai serikat pekerja turun ke jalan membawa aspirasi mereka, mulai dari penghapusan
    outsourcing
    hingga perlindungan hukum yang lebih kuat.
    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (
    KSPI
    ), sebagai penggagas aksi, menyampaikan enam tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi damai tahun ini.
    Adapun enam tuntutan KPSI dalam
    peringatan Hari Buruh 2025
    di Jakarta hari ini, yakni:
    Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa isu
    outsourcing
    merupakan sorotan utama tahun ini.
    Selain itu, seruan juga disampaikan untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT, yang dianggap penting untuk melindungi kelompok pekerja rumah tangga yang selama ini kurang terlindungi oleh hukum.
    Tuntutan lain, seperti perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan desakan atas upah layak, juga mencerminkan kekhawatiran para buruh terhadap kondisi ketenagakerjaan saat ini.
    Salah satu federasi buruh, FSP ASPEK Indonesia, turut menyoroti praktik kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
    Presiden FSP ASPEK, Abdul Gofur, menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo mendengar langsung suara para buruh pada peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta hari ini.
    Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Presiden akan hadir memenuhi undangan dari panitia serikat buruh.
    “Beliau memutuskan insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut,” kata Prasetyo, Rabu (30/4/2025).
    Ia menambahkan, kehadiran Presiden merupakan bentuk perhatian terhadap peran strategis buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.
    Sementara itu, untuk memastikan jalannya kegiatan berjalan tertib, Polda Metro Jaya mengerahkan 13.252 personel gabungan, yang terdiri dari 9.591 anggota Polri, 3.385 personel TNI, serta 276 petugas dari pemerintah daerah.
    Aparat keamanan telah disiagakan di titik-titik strategis untuk mengawal unjuk rasa yang berlangsung di pusat Ibu Kota ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Hadir di Tengah Ratusan Ribu Buruh di Monas Hari Ini, Peringati Hari Buruh 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Mei 2025

    Prabowo Hadir di Tengah Ratusan Ribu Buruh di Monas Hari Ini, Peringati Hari Buruh 2025 Megapolitan 1 Mei 2025

    Prabowo Hadir di Tengah Ratusan Ribu Buruh di Monas Hari Ini, Peringati Hari Buruh 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden
    Prabowo
    Subianto dipastikan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa Prabowo menerima undangan dari panitia serikat buruh dan telah memutuskan untuk hadir.
    Kehadiran Prabowo ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pentingnya peran buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.
    “Beliau memutuskan, Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut,” ujar Prasetyo dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (30/4/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan, bahwa Presiden melihat buruh sebagai elemen tak terpisahkan dari perekonomian nasional.
    “Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja,” tutur Prasetyo.
    Peringatan May Day tahun ini diorganisir oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan mengangkat enam isu utama.
    Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan bahwa penghapusan sistem outsourcing menjadi tuntutan paling mendesak dari para buruh.
    “Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah (tuntutan untuk) menghapus outsourcing,” kata Said.
    Tuntutan lainnya mencakup pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), perlindungan melalui revisi UU Ketenagakerjaan, realisasi upah layak, pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), serta pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.
    Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia (FSP ASPEK) secara khusus menyoroti praktik kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
    Presiden FSP ASPEK Abdul Gofur berharap Presiden Prabowo mendengarkan langsung aspirasi para buruh dan segera mengambil langkah konkret.
    Diperkirakan sekitar 200.000 buruh dari berbagai elemen akan memadati area Monas dalam aksi damai yang berlangsung sejak pagi.
    Polda Metro Jaya mengerahkan 13.252 personel gabungan guna menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
    Personel tersebut terdiri dari 9.591 anggota Polri, 3.385 anggota TNI, dan 276 petugas dari unsur pemerintah daerah.
    Kehadiran Presiden dalam peringatan May Day ini menjadi catatan penting dalam sejarah pergerakan buruh di Indonesia, dengan harapan terciptanya dialog konstruktif antara pemerintah dan pekerja demi kesejahteraan bersama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rhenald Kasali Mengundurkan Diri sebagai Komisaris Utama PT Pos Indonesia – Page 3

    Rhenald Kasali Mengundurkan Diri sebagai Komisaris Utama PT Pos Indonesia – Page 3

    Kegiatan “Ngobras” ini diadakan IKA PPM, kata David, sebagai upaya pendampingan.

    “Sekaligus sebagai bentuk kepedulian IKA PPM kepada para pelaku lUMKM. Agar, para pelaku UMKM dapat mengatasi hambatan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan kinerja bisnis serta dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan,” urainya.

    Salah satu pembicara utama dalam seminar ini, Farah Fitria Rahmawati selaku direktur bisnis Perum PERURI sekaligus pakar di bidang ekonomi kreatif dan e-commerce menyoroti peran penting teknologi dalam memajukan UMKM dan ekonomi kreatif secara keseluruhan. Farah mengungkapkan bahwa e-commerce telah memberikan peluang baru untuk para pelaku usaha skala kecil.

    “Yakni untuk dapat meraih pasar yang lebih luas. Bahkan di tingkat internasional,” Farah memaparkan.

    Tidak hanya itu, Farah juga membahas tentang berbagai platform e-commerce yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, mulai dari marketplace populer hingga media sosial. Dengan memanfaatkan teknologi dan data, terangnya, UMKM dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka.

    “Yakni dalam mengenali preferensi pelanggan serta meningkatkan kualitas produk dan layanan,” tandasnya.

    Rahasia Kunci Sukses UMKM

    Para peserta juga mendapatkan wawasan mengenai pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi primadona dari pakar ekonomi Rhenald Kasali. Dalam paparannya, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu menerangkan, UMKM dapat menjadi penopang ekonomi di tengah tantangan yang begitu kompleks.

    Menurut Rhenald Kasali, agar UMKM tumbuh berkembang, kunci suksesnya adalah inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi dengan para pihak secara terus-menerus. “

    Seperti yang telah sama-sama kita saksikan, tahun 2019 sampai 2021, kita telah melewati krisis ekonomi ataupun pandemi. Dan, UMKM selalu dapat menjadi salah satu penopang perekonomian bangsa. Untuk itu, kita harus berupaya agar usaha mikro kecil ini dapat naik kelas lewat beragam inovasi dan kolaborasi para pihak,” terang Prof. Rhenald.

     

  • Rhenald Kasali Mundur dari Komisaris Utama PT Pos

    Rhenald Kasali Mundur dari Komisaris Utama PT Pos

    Jakarta

    Rhenald Kasali mengumumkan mundur dari jabatan Presiden Komisaris (Komisaris Utama/Komut) PT Pos Indonesia (Persero). Keputusan ini berlaku efektif sejak 20 April 2025.

    “Saya sudah mengundurkan diri sejak 20 April yang lalu,” tegas Rhenald dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (26/4/2025).

    Praktisi dan ilmuwan bisnis itu menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Pos sejak 4 tahun yang lalu. Sebelumnya ia merupakan Presiden Komisaris PT Telkom dan PT Angkasa Pura 2.

    “Empat tahun di BUMN seperti PT Pos sudah cukup. Setelah ini tantangannya lain lagi,” ujarnya

    Ia sendiri saat ini mendapat penugasan baru dalam bisnis internasional. Menurut Rhenald, dirinya tengah menangani perusahaan besar lainnya dengan skala yang tergolong masif.

    “Kami juga tengah menangani perusahaan-perusahaan besar yang skalanya masif dan strategis, jadi perlu konsentrasi tinggi,” ujarnya.

    Selama menjadi komisaris di PT Pos Rhenald mendorong proses transformasi. Sama seperti di PT Telkom yang membukukan banyak kemajuan saat itu, di PT Pos ia juga mendorong transformasi.

    Saat ia masuk di PT Pos, perusahaan mengalami banyak tekanan cashflow, SDM obselete dan jasa pos sudah ditinggalkan pelanggan. Di era guru besar FEB UI ini, Pos ditransformasi menjadi perusahaan logistik dan berhasil membukukan laba.

    Namun masalahnya sebagian besar SDM adalah petugas pos yang terbiasa menunggu di loket-loket pos. Oleh karena itulah dikembangkan teknologi dan hubungan kemitraan dengan para agen.

    Ke depan, menurutnya cash flow masih harus menjadi perhatian, perubahan pada kualitas SDM, di mana masih banyak pimpinan yang berpendidikan SLA membawahi sarjana, juga harus segera dibenahi. Selain itu ada masalah branding dan tata kelola yang perlu diperhatikan.

    “Eksekutif harus bekerja dengan meritokrasi,” singkatnya.

    Diketahui sudah tiga ilmuwan FEB UI mengundurkan diri dari BUMN, setelah sebelumnya mantan Menteri Keuangan Chatib Basri ( Bank Mandiri) dan Bambang Brodjonegoro (PT Telkom).

    (kil/hns)

  • Bansos BPNT Tahap 2 Cair April-Juni 2025, Klaim Saldo Dana Via Kartu Sembako

    Bansos BPNT Tahap 2 Cair April-Juni 2025, Klaim Saldo Dana Via Kartu Sembako

    JABAR EKSPRES – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 2 tahun 2025 sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan pangan masyarakat.

    Bantuan senilai Rp600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini mencakup alokasi bulan April hingga Juni 2025, dan mulai dicairkan awal Mei.

    Bansos BPNT, yang juga dikenal sebagai Program Sembako, adalah bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI yang menyasar masyarakat miskin dan rentan.

    Meski dulunya berbentuk non-tunai (kartu sembako untuk membeli pangan), sejak 2022 BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai guna mempercepat dan mempermudah distribusi.

    Tahun 2025 menjadi tahun penting untuk keberlangsungan program ini, mengingat daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih.

    Melalui BPNT, pemerintah ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap bahan pangan pokok.

    BACA JUGA: CPNS 2025 Sudah Dibuka? Simak ini Jadwal dan Cara Buat Akun SSCASN BKN di Link Resmi

    BACA JUGA: Menjelang Akhir Pekan Harga Emas Antam Hari Jumat, 25 April 2025 Naik Rp17.000 Jadi Rp1.986.000

    Rincian Pencairan Bansos BPNT Tahap 2 (April–Juni 2025)

    1.Total bantuan: Rp600.000 (Rp200.000 per bulan × 3 bulan)

    2.Periode bantuan: April, Mei, dan Juni 2025

    3.Pencairan dimulai: Awal Mei 2025

    4.Metode pencairan:

    -Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN)

    -PT Pos Indonesia bagi penerima tanpa rekening

    Cara Cek Apakah Kamu Penerima BPNT Tahap 2

    1.Kunjungi situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id

    2.Masukkan data sesuai KTP dan alamat

    3.Masukkan kode captcha dan klik “Cari Data”

    4.Jika terdaftar, nama kamu akan muncul sebagai penerima

    BACA JUGA: Daftar Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari ini Jumat, 25 April 2025 di Pegadaian

    Cara Pencairan Dana

    1.Via Bank Himbara: Dana masuk ke rekening penerima dan bisa ditarik melalui ATM, mobile banking, atau langsung di cabang bank.

    2.Via PT Pos Indonesia:

    -Door-to-door: Petugas Pos mengantarkan dana langsung ke rumah

    -Kolektif: Pencairan di balai desa atau titik kumpul lain

    3.Bawa KTP, KK, dan surat undangan (jika ada) saat pencairan.

    BPNT tidak dipungut biaya. Waspadai oknum yang menawarkan jasa pencairan cepat berbayar.

  • Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penyalur Minyak Goreng dan Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penyalur Minyak Goreng dan Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi penyalur pupuk bersubsidi dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap desa.

    Tayang: Selasa, 22 April 2025 19:19 WIB

    Istimewa

    PENYALUR PUPUK – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025). Sudaryono bilang, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi penyalur pupuk bersubsidi dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap desa. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi penyalur pupuk bersubsidi dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap desa.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih berkewajiban untuk memastikan kegiatan tetap usahanya berjalan.

    “Kamu sebut mungkin istilahnya kegiatan usaha wajib yaitu dengan cara misalnya jadi penyalur pupuk subsidi, menjadi kepanjangan tangan Bulog untuk menyerap gabah Rp6.500, menjadi agen atau pangkalan gas LPG misalnya,” ucap Sudaryono dalam Konferensi Pers di Graha Mandiri, Selasa (22/4/2025).

    “Kemudian penyalur minyak goreng misalnya ya, dan itu harganya kan harga khusus. Nah itu pendistribusinya bisa melibatkan Koperasi,” sambungnya.

    Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Kimia Farma dan PT Pos Indonesia untuk menyediakan layanan seperti obat-obatan dan pengiriman.

    “Kemudian penyaluran obat-obat yang terjangkau oleh rakyat. Itu juga bisa Kimia Farma channeling kesitu, Pos Indonesia channeling kesitu. Jadi ini menjadi kegiatan wajib yang memastikan bahwa kegiatan usahanya jalan,” ungkapnya.

    Sudaryono menyebut, melalui penyaluran itu kegiatan usaha pada Koperasi Desa Merah Putih ini akan memberikan keuntungan kepada masyarakat desa. 

    “Dengan benefit yang diterima maka sebagian ya kami sosialisasi ke banyak kepala desa, banyak diantaranya itu setuju karena memang manfaat benefit lebih besar daripada pengorbanan yang diberikan,” jelas dia.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Tergugat Tak Terima Surat Pemberitahuan, Panitera PN Jambi Beri Penjelasan – Page 3

    Tergugat Tak Terima Surat Pemberitahuan, Panitera PN Jambi Beri Penjelasan – Page 3

    Perdebatan seru terjadi saat petugas panitera, juru sita dan sejumlah petugas lainnya mengaku sudah mengirimkan surat panggilan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 lewat kurir PT Pos Indonesia. Penjelasan petugas itu tetap tak bisa diterima Budiharjo.

    “Kalau benar-benar ada surat panggilan pasti sampai karena jarak PN Jambi ke alamat saya, kurang dari 2 Km. Demikian juga ke Tergugat 2, jaraknya tak lebih 3 Km. Kami sama-sama di pusat Kota Jambi,” ucap Budiharjo.

    Dia mengaku heran karena pada sidang mediasi pada 5 Februari 2025, surat panggilan dari PN Jambi sampai ke alamatnya. “Jadi pertanyaan kenapa untuk 2 kali sidang pembacaan gugatan, surat panggilan tak sampai, masalahnya di mana. Lalu siapa yang bertanggung jawab,” cecar Budiharjo.

    Budiharjo menyentil jika ada kelalaian pasti surat akan sampai ke setidaknya salah satu Tergugat. “Ini dua-dua Tergugat sama-sama tak terima surat panggilan. Ini ada keganjilan,” imbuh Budiharjo.

    Perdebatan mereda saat Suwarjo, Humas PN Jambi datang. Suwarjo lalu memanggil panitera yang mengurusi perkara tersebut. Panitera menjelaskan surat panggilan tak sampai karena alamat tak ditemukan oleh petugas PT Pos.

    Humas PN Jambi lalu bertanya lebih lanjut apakah surat panggilan yang tak sampai sudah kembali ke PN Jambi. “Belum,” jawab Panitera.

    Suwarjo lalu menjelaskan sidang dengan agenda pembacaan gugatan akan kembali digelar di PN Jambi pada 23 April 2025 karena surat panggilan tak sampai ke alamat tergugat.

  • BLT BBM 2025 Kapan Cair? Segera Cair Tahap Pertama Simak Golongan Penerimanya

    BLT BBM 2025 Kapan Cair? Segera Cair Tahap Pertama Simak Golongan Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM 2025 tahap pertama sebesar Rp600.000.

    Bantuan ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membantu mereka yang terdampak kenaikan harga bahan bakar dan tekanan inflasi global. 

    BLT BBM termasuk dalam program perlindungan sosial nasional, bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Indonesia Pintar Terintegrasi (PBINTI).

    Kapan BLT BBM Cair?

    Meskipun belum ada jadwal resmi, pencairan bantuan ini diperkirakan akan dimulai pada April 2025. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah agar proses distribusi berjalan lancar dan merata.

    Bantuan ini akan disalurkan melalui beberapa jalur, seperti:

    Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih PT Pos Indonesia Rekening bank milik penerima Siapa yang Berhak Menerima?

    Tidak semua orang bisa menerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan beberapa syarat penerima BLT BBM 2025, yaitu:

    Termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin Terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Memiliki rekening bank aktif Bukan ASN, anggota TNI, atau Polri

    Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria diimbau untuk memastikan data mereka di DTKS sudah benar dan aktif.

    Untuk mendukung proses penyaluran, pemerintah menggunakan sistem verifikasi dengan barcode digital. Inovasi ini bertujuan agar bantuan dapat:

    Disalurkan lebih cepat Menghindari penyalahgunaan Menjamin keakuratan data penerima

    Beberapa penerima telah mulai mengecek saldo rekening mereka, namun sebagian masih melihat saldo Rp0 karena dana disalurkan secara bertahap.

    Apa yang Harus Dipersiapkan Penerima?

    Pemerintah menyarankan masyarakat untuk:

    Rutin mengecek saldo rekening Menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga Memastikan nomor rekening aktif dan terdaftar Tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya Komitmen Pemerintah Melindungi Warga Rentan

    Melalui program BLT BBM ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan senilai Rp600.000 ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga yang terdampak kondisi ekonomi global.

    Penting untuk diketahui, bantuan ini diberikan berdasarkan validasi data, bukan melalui pendaftaran baru.

    Untuk diingat, belakangan, banyak beredar kabar palsu terkait jadwal pencairan BLT BBM. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui sumber resmi seperti Kemensos, situs DTKS, dan dinas sosial setempat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos PKH 2025 Tahap 2 Segera Cair, Jadwal Lengkap di Sini

    Bansos PKH 2025 Tahap 2 Segera Cair, Jadwal Lengkap di Sini

    JABAR EKSPRES – Setelah momen Idulfitri berlalu, ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) kini menanti dengan penuh harap kelanjutan pencairan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Salah satu program yang paling ditunggu adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada tahun 2025 ini telah memasuki jadwal pencairan tahap kedua.

    Lantas, kapan tepatnya bansos PKH 2025 tahap 2 akan mulai cair? Bagaimana pula cara memastikan apakah Anda termasuk penerima bantuan? Berikut ini informasi lengkap mengenai jadwal pencairan, proses verifikasi, hingga cara cek status penerima PKH 2025 tahap 2.

    Baca juga : Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT 

    Menurut informasi terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos), pencairan dana PKH tahap 2 dijadwalkan berlangsung antara bulan April hingga Juni 2025. Berdasarkan pola penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya, proses verifikasi dan pemutakhiran data dimulai sejak pertengahan April. Dengan demikian, pencairan dana bantuan diperkirakan mulai dilakukan pada akhir April hingga awal Mei 2025.

    Adapun penyaluran dana akan dilakukan melalui berbagai mitra resmi pemerintah, seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta PT Pos Indonesia. Oleh karena itu, KPM diimbau untuk secara berkala memantau informasi dari instansi terkait agar tidak ketinggalan kabar penting.

    Setiap tahap penyaluran bansos selalu diawali dengan proses verifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Petugas dari Kemensos bersama pendamping PKH akan melakukan verifikasi lapangan (ground checking) secara langsung.

    Baca juga : Cek 3 Kelompok KPM Ini Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT

    Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam verifikasi antara lain:

    Kondisi Tempat Tinggal

    Lokasi dan kondisi rumah diperiksa untuk menilai kelayakan sebagai penerima bantuan.

    Status Ekonomi dan Kepemilikan Aset

    Informasi mengenai penghasilan, kepemilikan kendaraan bermotor, tanah, hingga peralatan elektronik menjadi bahan evaluasi.

    Daya Listrik di Rumah

    Daya listrik lebih dari 1.300 watt kerap menjadi indikator bahwa rumah tangga tersebut tergolong mampu dan mungkin tidak lagi berhak menerima bantuan.

    Jika dalam proses verifikasi ditemukan bahwa seorang penerima sudah tergolong sejahtera, bantuannya bisa dialihkan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dari program bansos.