Xcloud.id

BUMN: PT Pos Indonesia

  • Wamendagri: Pemda harus dukung pembentukan kopdeskel merah putih

    Wamendagri: Pemda harus dukung pembentukan kopdeskel merah putih

    Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar mendampingi pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) merah putih.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, kata dia, telah menerbitkan surat edaran terkait dengan pembentukan satuan tugas (satgas) kopdeskel di daerah yang melibatkan kepala daerah maupun sekretaris daerah (sekda).

    Bima menegaskan bahwa satgas kopdeskel di daerah tidak hanya bertugas memastikan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk biaya pencatatan akta notaris, tetapi juga berperan mengawal hingga koperasi tersebut benar-benar terdaftar, serta membantu memberikan pemahaman kepada pengurus terkait dengan pengelolaan koperasi.

    “Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham,” kata Bima saat acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Kamis.

    Wamendagri mengapresiasi pemda di Provinsi Sumbar yang telah menuntaskan pembentukan kopdeskel melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.

    Menurut dia, pembentukan koperasi tersebut menyangkut kinerja masing-masing kepala daerah, termasuk peran mereka dalam mendampingi pengurus koperasi agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

    Bima menuturkan Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada pengurus, salah satunya melalui balai pemerintahan desa di sejumlah daerah.

    Selain Kemendagri, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki instrumen untuk mendukung pendampingan tersebut.

    Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pengelolaan kopdeskel akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa unit usaha BUMN seperti Pos Indonesia dan Bulog akan turut dilibatkan dalam kolaborasi tersebut.

    Ia juga menekankan kepada pemda maupun pengurus koperasi pentingnya memilih unit usaha yang tepat, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

    “Kita akan pikirkan sama-sama semuanya agar bisa pastikan unit usahanya tepat karena tidak semua bisa sama, di desa-desa tentu sektor tani dan laut itu bisa. Akan tetapi, di perkotaan, di kelurahan mungkin sembako dan sebagainya,” jelasnya.

    Di sisi lain, Bima mengungkapkan pembentukan kopdeskel merupakan upaya Presiden RI Prabowo untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa. Hal ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

    “Supaya melompat ke atas dan menetes ke bawah pertumbuhan ekonominya tadi, pijakannya adalah koperasi,” ujar Bima.

    Sebagai tambahan informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini 7 Lini Usaha Koperasi Merah Putih RI

    Ini 7 Lini Usaha Koperasi Merah Putih RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah membuat Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang dianggap dapat menggerakkan perekonomian nasional. Namun, kehadiran kolerasi tersebut disebut dapat membuka peluang terjadinya monopoli pasar karena dinilai akan menjadi distributor utama di desa.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan, Kopdeskel Merah Putih sama halnya dengan warung-warung di desa. Sehingga Ia memastikan masyarakat desa tidak perlu khawatir akan terjadinya monopoli.

    “Nggak ada, warung dimana-mana ada. Mana ada monopoli,”‘ kata Zulhas mengutip program detikSore, dikutip Kamis (29/5).

    Zulhas memaparkan, nantinya, Koperasi Desa Merah Putih ini menjual dengan harga yang lebih terjangkau lantaran memotong rantai distribusi yang panjang.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    “Nggak ada monopoli. Warung tuh dimana-mana ada. Cuma ini desa punya juga warung, Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat, nggak untung terlalu banyak, rantainya nggak panjang. So, silahkan aja. Mau beli sini, beli sini silahkan. Gas melon kan pangkalan banyak juga, sudah ada dimana-mana gitu. Kopdes juga dikasih dong,” ungkapnya.

    Zulhas menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program tersebut dapat menguntungkan. Untuk itu, Kopdeskel dirancang akan menjadi agen penyalur pupuk subsidi, pangkalan LPG 3 kg, serta sembako.

    “Di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu Puskesmas. Harus ada apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota. (Kemudian) Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi, ada angkutannya,” tambah Zulhas.

    Selain itu, Ia menambahkan, Kopdeskel Merah Putih juga dapat menjadi penyalur bantuan sosial dari pemerintah. Zulhas menyebut pemerintah nanti akan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menjalankan rencana tersebut.

    Bahakan, Koperasi Desa Merah Putih juga dapat menjadi koperasi simpan pinjam yang menawarkan bunga murah. Dalam hal ini, menurut Zulhas, dapat menekan rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal di desa.

    “Tidak boleh ada judol, tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka harus ada BRILink atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Itu juga memotong akses yang jauh, desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa. Jadi, menghindari tadi ya, rentenir, pinjol, middle man, kemudian tengkulak-tengkulak,” imbuh Zulhas.

    Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi kaki tangan pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di desa apabila harganya sedang melejit. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar melalui Kopdeskel Merah Putih.

    (ayh/ayh)

  • Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) resmi mulai menyalurkan
    bantuan sosial
    (bansos) tahap kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.
    Penyaluran ini dilakukan setelah data penerima bansos diperbarui dan divalidasi melalui
    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
    (DTSEN) yang dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Alhamdulillah setelah melalui proses panjang dan koordinasi intensif dengan BPS, serta validasi dari BPKP, kita mulai salurkan bansos hari ini kepada 16,5 juta KPM,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” lanjut dia.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa data DTSEN yang lebih akurat mampu meminimalisasi inclusion error, yakni penerima yang tidak seharusnya menerima bantuan.
    “Dari hasil verifikasi, terdapat sekitar 1,8 juta KPM yang selama ini menerima bantuan namun ternyata tidak memenuhi kriteria. Mereka dikeluarkan dari daftar penerima pada triwulan kedua ini,” katanya.
    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos ini bersifat dinamis.
    Data penerima terus diperbarui karena berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perpindahan domisili.
    Untuk menjaga akurasi data ke depan, Kemensos membuka dua jalur pemutakhiran, di antaranya jalur formal melalui pemerintah daerah dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan nama baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
    “Kalau pemutakhiran dilakukan secara rutin dan partisipasi masyarakat tinggi, Insya Allah data bansos kita akan semakin akurat dan program semakin tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengatakan penerima bansos adalah masyarakat yang berada dalam desil 1 dan desil 2 dengan pengeluaran per bulan Rp 400.000 bagi masyarakat miskin ekstrem, dan Rp 600.000 bagi masyarakat miskin.
    “Yang miskin itu sekitar 24 juta atau 8,57 persen (dari total penduduk Indonesia). Indikator yang kita pakai, mereka pengeluarannya per bulan per kapitanya itu Rp 600.000,” kata Agus Jabo di Jakarta, tadi.
    “Yang ekstrem, itu sekitar 1,13 persen (dari total penduduk Indonesia) atau sekitar 3,57 juta jiwa. Itu mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya itu Rp 400.000 ke bawah,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Rilis Diubah, BPS Fokus Sajikan Data Ekspor-Impor Kumulatif

    Jadwal Rilis Diubah, BPS Fokus Sajikan Data Ekspor-Impor Kumulatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengubah jadwal rilis data ekspor dan impor dari pertengahan bulan menjadi setiap awal bulan. Perubahan ini mulai berlaku untuk data periode April 2025 yang akan diumumkan pada 2 Juni 2025. Rilis tersebut akan bersamaan dengan data inflasi dan indikator ekonomi lainnya.

    Direktur Statistik Distribusi BPS Sarpono mengatakan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada publik. Apabila Sebelumnya BPS merilis data dalam bentuk angka sementara, kini hanya akan merilis angka tetap.

    Angka tetap yang dirilis BPS nantinya akan disusun dari berbagai sumber tepercaya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), PT Pos Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta survei perbatasan. Langkah ini memberikan cakupan data yang lebih luas dan terverifikasi dibandingkan sebelumnya.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menegaskan, perubahan jadwal ini selaras dengan standar internasional yang tercantum dalam International Merchandise Trade Statistics (IMTS) 2010.

    Pedoman IMTS 2010 yang diterbitkan oleh Divisi Statistik PBB memberikan fleksibilitas kepada negara-negara untuk menentukan waktu rilis data perdagangan asalkan tidak lebih dari 45 hari setelah akhir bulan. Dengan skema baru ini, BPS menyampaikan data dalam waktu sekitar 30–31 hari, lebih cepat dari batas maksimal yang disarankan secara internasional.

    Fokus Data Kumulatif

    Selain perubahan jadwal, BPS juga mengubah pendekatan pelaporan dengan lebih menonjolkan data ekspor-impor dalam format kumulatif. Menurut Sarpono, langkah ini diambil untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia.

    “Untuk periode rilis berikutnya data ekspor-impor kita akan disampaikan rilis dalam bentuk kumulatif. Dengan data kumulatif, kita akan mendapatkan insight lebih dalam terkait data-data atau performa dari perdagangan internasional,” ujar Sarpono, Rabu (28/5/2025).

    Ia menjelaskan, data bulanan sering kali sulit dianalisis karena dipengaruhi faktor musiman dan jumlah hari kerja yang bervariasi. Dengan data kumulatif, BPS berharap mampu menyajikan tren perdagangan yang lebih stabil dan representatif.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menambahkan, penyajian data secara kumulatif juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar memahami kinerja perdagangan secara lebih menyeluruh.

    Meskipun menitikberatkan pada data kumulatif, BPS memastikan data bulanan tetap tersedia untuk kebutuhan analisis spesifik.

    Dengan langkah ini, BPS berharap mampu meningkatkan transparansi, kualitas data, dan pemahaman publik terhadap statistik perdagangan Indonesia.

  • Punya 7 Lini Usaha, Koperasi Merah Putih Bisa Monopoli Bisnis di Desa?

    Punya 7 Lini Usaha, Koperasi Merah Putih Bisa Monopoli Bisnis di Desa?

    Jakarta –

    Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di desa disebut dapat membuka peluang terjadinya monopoli pasar. Sebab, Kopdeskel Merah Putih dinilai akan menjadi distributor utama di desa.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan kehadiran Kopdeskel Merah Putih sama halnya dengan warung-warung di desa. Pria yang akrab disapa Zulhas ini juga memastikan masyarakat desa tidak perlu khawatir akan terjadinya monopoli.

    “Nggak ada, warung dimana-mana ada. Mana ada monopoli,”‘ kata Zulhas dalam program detikSore, Senin (26/5/2025).

    Zulhas menerangkan, masyarakat bisa bebas memilih beli di mana saja. Bedanya, Kopdeskel Merah Putih ini menjual dengan harga yang lebih terjangkau lantaran memotong rantai distribusi yang panjang.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    “Nggak ada monopoli. Warung tuh dimana-mana ada. Cuma ini desa punya juga warung, Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat, nggak untung terlalu banyak, rantainya nggak panjang. So, silahkan aja. Mau beli sini, beli sini silahkan. Gas melon kan pangkalan banyak juga, sudah ada dimana-mana gitu. Kopdes juga dikasih dong,” terang Zulhas.

    Zulhas menerangkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program tersebut dapat menguntungkan. Untuk itu, Kopdeskel dirancang akan menjadi agen penyalur pupuk subsidi, pangkalan LPG 3 kg, serta sembako.

    “Di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu Puskesmas. Harus ada apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota. (Kemudian) Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi, ada angkutannya,” tambah Zulhas.

    Selain itu, Kopdeskel Merah Putih juga dapat menjadi penyalur bantuan sosial dari pemerintah. Zulhas menyebut pemerintah nanti akan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menjalankan rencana tersebut.

    Kemudian, Kopdeskel juga dapat menjadi koperasi simpan pinjam yang menawarkan bunga murah. Dalam hal ini, menurut Zulhas, dapat menekan rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal di desa.

    “Tidak boleh ada judol, tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka harus ada BRILink atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Itu juga memotong akses yang jauh, desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa. Jadi, menghindari tadi ya, rentenir, pinjol, middle man, kemudian tengkulak-tengkulak,” imbuh Zulhas.

    Di sisi lain, Kopdeskel Merah Putih bisa menjadi kaki tangan pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di desa apabila harganya sedang melejit. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar melalui Kopdeskel Merah Putih.

    (rea/eds)

  • Pilar Kembali Bersihkan Sampah dan Bongkar Lapak PKL di Depan Plaza Ciputat – Page 3

    Pilar Kembali Bersihkan Sampah dan Bongkar Lapak PKL di Depan Plaza Ciputat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menertibkan kawasan Pasar Ciputat terus berlanjut. Kali ini Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, kembali turun membersihkan sampah dan PKL di depan Plaza Ciputat.

    Pilar menyusuri trotoar depan Plaza yang sebelumnya sudah ditertibkan. Ketika masih ada tumpukan sampah, Pilar langsung membersihkan dibantu Satpol PP dan petugas Dinas Lingkungan Hidup.

    Tampak Pilar sempat emosi Ketika melihat warga yang menyimpan tumpukan kardus di trotoar. Dia langsung intruksikan untuk dibersihkan dan diangkut ke kantor Satpol PP.

    Pilar dan rombongan juga membongkar dan mengangkut lapak PKL yang disimpan di bawah flyover.

    “Langkah tegas harus terus kita lakukan. Sudah berulang kali kita tertibkan. Dan kita akan terus fokus tertibkan kawasan Plaza dan Pasar Ciputat,” ujar Pilar Saga Ichsan.

    Ia melihat banyak oknum PKL yang membandel. “Kita adu kuat-kuat sama PKL. Kalau mereka masih jualan di bahu jalan, kita akan bongkar dan angkut lagi. Mereka akan rugi terus karena melanggar,” tegasnya.

    Pasar Ciputat yang sudah ditertibkan kembali ditinjau. Penumpukan sampah yang sempat dikeluhkan warga kini berkurang dan terus dibersihkan. Sesekali Pilar mengingatkan para pedagang untuk tidak menggunakan trotoar.

    “Beberapa fasilitasnya mau kita tambahin. Supaya yang pedagang sayur, ikan, daging dan lain sebagainya itu yang basah, ya masuk ke dalam pasar. Ini yang sedang bertahap. Tapi satu demi satu kita tertibkan,” ujar Pilar.

    Pilar sempat mendatangi Kantor Pos Indonesia Cabang Ciputat yang halamannya diizinkan dipakai PKL saat malam. Ia meminta tidak dilakukan lagi karena kerap membuat macet. “Saya minta semua mendukung langkah penertiban,” ujar Pilar.

    Tim gabungan Polda Metro Jaya menangkap anggota ormas yang menduduki lahan milik BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu petang. Polisi juga menghancurkan posko ormas yang berdiri di atas lahan.

  • Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana Rp3 miliar untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

    “Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun,” kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

    Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman publik mengenai sumber pendanaan awal koperasi yang digagas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis bisnis mandiri yang berkelanjutan dan menguntungkan.

    Ia menyampaikan pinjaman itu dapat diajukan kepada bank anggota Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh Kopdes jika telah resmi terbentuk.

    “Ini biar tidak salah paham, makanya kita tidak bosan-bosan menjelaskan dana untuk Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu bisnis murni plafon pinjaman, jadi Rp3 miliar pertama ini, itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak,” ucapnya.

    Ia menjelaskan plafon pinjaman tersebut digunakan untuk mendanai enam jenis usaha koperasi, seperti agen gas LPG, agen pupuk, agen sembako dari Bulog dan ID Food, serta layanan logistik pangan.

    Selain itu, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian bantuan pangan ke pelosok desa yang memiliki komponen biaya operasional dan membutuhkan pembiayaan dari plafon pinjaman tersebut.

    Menurut dia, plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan usaha dan akan dikembalikan dalam jangka waktu maksimal enam tahun sesuai perjanjian yang disepakati.

    Sementara itu, mengenai biaya pembentukan koperasi, seperti pembayaran notaris sebesar Rp2,5 juta, ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Karena ini hasil daripada Musdesus (Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus) dipimpin oleh kepala desa, maka notaris di pemerintahan desa, dibayar dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya sepenuhnya Rp3 miliar itu plafon pinjaman,” ucap Zulhas.

    Dalam kesempatan itu, Zulhas menyebutkan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdesus. Ditargetkan rampung pada 31 Mei 2025.

    Selanjutnya, pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.

    Kemudian dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukan Sekadar Bantuan! Program PPSE Dorong KPM Kediri Jadi Pengusaha Mandiri

    Bukan Sekadar Bantuan! Program PPSE Dorong KPM Kediri Jadi Pengusaha Mandiri

    Kediri (beritajatim.com) – Dukung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar lebih berdikari, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan usaha dalam kerangka Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Kamis (22/5/2025) di Kantor Pos Kediri. Pemkot Kediri melalui Dinas Sosial melakukan monitoring. Dikonfirmasi secara terpisah, Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menjelaskan PPSE dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepemilikan aset, dan fasilitasi akses bagi KPM yang mengelola usaha dan/atau bekerja.

    Adapun tujuan dicanangkannya program tersebut ialah untuk mengurangi ketergantungan KPM dari bantuan sosial, serta meningkatkan kemandirian sosial ekonomi KPM. “PPSE ini menyasar KPM yang menerima program ATENSI, PKH dan/atau Sembako. Melalui penyerahan bantuan ini tujuannya bisa memotivasi KPM yang lain agar nantinya juga ikut program ini dan hasilnya maksimal,” ucap Paulus.

    Dalam penyaluran PPSE hari ini terdapat dua KPM yang menerima bantuan sebesar Rp.5 juta secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Setiap KK dapat menerima satu kali bantuan PPSE, baik untuk usaha maupun akses kerja. Ia juga menyebut, program ini diawali dengan adanya pengusulan data yang diperoleh melalui usulan dari pendamping sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial setempat.

    “Bantuan yang diberikan, pemanfaatannya harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Jadi setelah mereka menerima bantuan, pendamping sosial tetap memantau perkembangannya apakah tepat sasaran, kalau sudah clear bisa dilepas bansos lainnya,” terangnya. Guna mencetak KPM lebih mandiri dan maju sesuai dengan Visi Kota Kediri.

    “Harapannya kami menginginkan para KPM ke depan mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri, bisa mendapatkan penghasilan dan seterusnya agar para penerima yang sudah dapat bantuan tadi menginspirasi KPM lainnya. Semoga ke depan tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah,” tandasnya.

    Salah satu penerima manfaat, Ulwiyatul asal Kelurahan Pojok mengaku dengan kesadaran penuh Ia mengajukan diri pada PPSE ini. Wanita yang tengah menekuni usaha jual ayam potong itu berpendapat bantuan sebesar apapun pasti akan terasa kurang. “Kalau kita terus-terusan mengharap bantuan pemerintah jadinya kita tidak bisa maju karena tidak termotivasi untuk usaha,” kata dia. Dia berharap melalui bantuan ini usaha yang ditekuninya dapat semakin berkembang dan maju. [nm/kun]

  • Kopdes Merah Putih Diluncurkan 28 Oktober, Ini Bocorannya

    Kopdes Merah Putih Diluncurkan 28 Oktober, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal dibentuk di seluruh desa. Rencananya, Kopdes Merah Putih yang akan diluncurkan pada 28 Oktober 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat ini sudah terbentuk 9.835 unit Kopdes Merah Putih. Targetnya adalah 80 ribu unit Kopdes Merah Putih.

    “Ditarget nanti 28 Oktober akan di-launching sekaligus operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa itu,” ujar pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    Zulhas menjelaskan ada beberapa hal yang bakal dijalankan di Kopdes Merah Putih. Pertama, koperasi akan menjadi opsi untuk memotong rantai pasok panjang untuk kebutuhan pokok masyarakat.

    Kedua, Kopdes Merah Putih akan menyalurkan sederet barang-barang yang disubsidi pemerintah. Misalnya saja pupuk atau tabung gas LPG. Dengan begitu, praktik tengkulak pun akan berkurang.

    “Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi nanti pasokan yang panjang dipotong. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk koperasi-koperasi langsung kepada rakyat sehingga tengkulak-tengkulak akan habis,” beber Zulhas.

    Ketiga, bantuan sosial juga bakal disalurkan lewat Koperasi Desa kepada masyarakat. Pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat.

    “Nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes, dia akan kerja sama, sama PT Pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya,” papar Zulhas.

    Kopdes Merah Putih juga menjadi solusi inklusi keuangan di tengah masyarakat desa. Sebab, setiap Koperasi Merah Putih akan menjadi agen BRILink dan BNI46, layanan keuangan modular milik bank BUMN.

    Setiap koperasi juga akan memiliki layanan simpan pinjam, sehingga praktik rentenir atau lintah darat bisa berkurang pesat. Selain itu masyarakat juga bisa terhindar dari pinjaman online.

    “Bisa di situ ada simpan pinjam juga akan memotong selain rantai pasok Juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ,” pungkas Zulhas.

    (hal/hns)

  • Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih

    Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih. Sehingga banyak Kementerian/ Lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) yang langsung dilibatkan untuk memastikan program 80.000 unit Kopdes/ Kel Merah Putih ini dapat direalisasikan.

    Menkop Budi Arie menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai pihak tersebut dilakukan demi menjawab keragu-raguan masyarakat terkait keberhasilan dari program Kopdes/ Kel Merah Putih bagi upaya pemerataan ekonomi di masyarakat. Menkop meyakini bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dalam waktu yang tidak lama. 

    “Musuhnya Kopdes/Kel Merah Putih itu adalah ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme bukan keragu-raguan,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se Jawa Tengah di Semarang, Selasa (6/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Masyarakat diminta untuk menghilangkan stereotip negatif khususnya keraguan, kecurigaan dan ketakutan terhadap program ini karena secara khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga telah menyatakan komitmennya sejak awal. 

    “Negara ini dibangun karena optimisme bukan keraguan-keraguan, karena kita semua petarung, negara ini di bangun para pera petarung dan Jawa Tengah terkenal sebagai Provinsi petarung,” ucap Menkop.

    Menkop Budi Arie menjamin bahwa operasional dari program Kopdes/ Kel Merah Putih akan dilaksanakan secara profesional dan memastikan kredibilitas terjaga dengan baik. Oleh sebab itu struktur pengurus dari Kopdes/ Kel ditunjuk secara terbuka melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). 

    Selanjutnya dalam hal pengawasan akan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa.

    “Kopdes/Kel Merah Putih ini harus dilaksanakan dikelola dengan transparan, profesional dan akuntabel. Kita ingin membentuk kelembagaan ekonomi khususnya di desa yang sangat kuat, tangguh dan berkelanjutan,” sambung Menkop Budi Arie.

    Menkop Budi Arie juga menyatakan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga meminta kesediaan dari BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pos Indonesia (Persero) untuk turut mengawal serta mendampingi kegiatan usaha dari Kopdes/ Kel Merah Putih. Semakin banyak pihak yang terlibat, akan semakin besar peluang keberhasilan program Kopdes/ Kel bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Yang pasti pemerintah Kabinet Merah Putih tidak akan lepas tangan, kita akan kawal bersama program ini sampai sukses dan kita berharap tidak ada masalah di desa karena Kopdes ini menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, menghilangkan kemiskinan di desa-desa,” ucap Menkop Budi Arie.

    Di tempat yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa program pembentukan Kopdes/ Kel merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini dimaksudkan untuk meletakkan fondasi penting bagi kemandirian dan kedaulatan ekonomi di desa yang dikelola melalui gerakan koperasi.

    “Kita perlu membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh sehingga inilah yang harus mendapat perhatian khusus maka dibentuklah Kopdes/ Kel Merah Putih,” kata Zulkifli.

    Menko Zulkifli berharap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini dapat berhasil sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pembentukan ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih akan mengoptimalkan perannya masing-masing demi kesuksesan program tersebut.

    “Kita ingin ini (Kopdes/ Kel) transparan, kita ingin Kopdes/ Kel ini sukses dan berhasil sehingga desa bisa tumbuh ekonominya,” katanya. 

    Sementara itu Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa rakyat di Jawa Tengah siap menyukseskan program unggulan tersebut. Saat ini sudah terbentuk secara kelembagaan Kopdes/ Kel Merah Putih di 1.066 desa/ kelurahannya yang diawali melalui Musdesus.

    Dia menyadari bahwa dengan manajemen dan pengelolaan potensi desa secara baik dan profesional, akan menjadikan desa-desa di Jawa Tengah lebih maju dan sejahtera. Misi tersebut hanya dapat digerakkan melalui pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Kami di Jawa Tengah semuanya siap melaksanakan program Koperasi Desa Merah Putih karena Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional sebagaimana Perintah Bapak Presiden bahwa negara yang kuat adalah negara yang berdaulat,” ujar Ahmad Luthfi.

    Sumber : Sumber Lain