Xcloud.id

BUMN: PT Pos Indonesia

  • Catat, Batas Pencairan BSU Melalui Pos Indonesia Cuma Sampai 3 Agustus 2025 – Page 3

    Catat, Batas Pencairan BSU Melalui Pos Indonesia Cuma Sampai 3 Agustus 2025 – Page 3

    Berikut beberapa langkah untuk melakukan pengecekan pencairan BSU melalui aplikasi Pospay. Pertama, calon penerima perlu mengunduh aplikasi Pospay melalui Play Store atau App Store. Pada halaman login, klik ikon “i” di pojok kanan bawah, lalu pilih ikon Bantuan Sosial. Pilih jenis bantuan “Bantuan Subsidi Upah 2025”, kemudian masukkan NIK.

    Jika terdaftar sebagai penerima, akan diminta memfoto KTP dan mengisi formulir data sesuai identitas. Kemudian baca dan setujui syarat dan ketentuan pemrosesan data pribadi. 

    Setelah selesai, pengguna akan menerima QR Code yang digunakan untuk proses verifikasi dan pencairan BSU di Kantor Pos.

    BSU Cuma Sekali Bayar

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak akan diperpanjang. Program itu dirancang untuk satu kali bayar kepada para penerima.

    Seperti diketahui, ada sekitar 16 juta penerima Bantuan Subsidi Upah. Angka ini turun dari target awal sebanyak 17,3 juta orang penerima setelah diverifikasi.

    “BSU cuma sekali ya. Tolong sampaikan ya, BSU cuma sekali,” tegas Yassierli, ditemui di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

     

     

     

  • Pemerintah luncurkan penjualan beras SPHP untuk stabilitas harga dan pasokan beras ke masyarakat

    Pemerintah luncurkan penjualan beras SPHP untuk stabilitas harga dan pasokan beras ke masyarakat

    Jumat, 18 Juli 2025 12:32 WIB

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kedua kanan) didamping Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani (kanan) melihat pasokan beras usai Peluncuran Gerakan Pangan Murah Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Pos Indonesia Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Peluncuran penjualan beras SPHP menandai dimulainya penyaluran beras oleh Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras ke masyarakat serta memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi konsumen, terutama di tengah fluktuasi harga beras. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

    Petugas melayani warga membeli beras medium SPHP usai Peluncuran Gerakan Pangan Murah Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Pos Indonesia Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Peluncuran penjualan beras SPHP menandai dimulainya penyaluran beras oleh Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di masyarakat serta memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi konsumen, terutama di tengah fluktuasi harga beras. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSU 2025 Segera Dicairkan untuk 1,2 Juta Pakerja yang Belum Kebagian – Page 3

    BSU 2025 Segera Dicairkan untuk 1,2 Juta Pakerja yang Belum Kebagian – Page 3

    Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci kelancaran penyaluran BSU di wilayahnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menambahkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di lapangan dan bekerja sama erat dengan kantor pos untuk mempercepat proses penyaluran.

    “Kami di Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh proses verifikasi dan pendataan agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran, terutama untuk pekerja informal dan UMKM,” ujar Wali Kota Munafri.

    Distribusi Efisien oleh Pos Indonesia

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lebih dari 4.000 titik layanan nasional, termasuk pembukaan layanan khusus di hari libur serta sistem pemantauan real-time untuk memastikan distribusi berjalan aman dan transparan.

    “Kami berkomitmen menyalurkan bantuan ini dengan prinsip 3T: Tepat Waktu, Tepat Guna, dan Tepat Sasaran. Layanan Kantorpos di Makassar dan seluruh Sulsel sudah dalam status siaga penuh,” ujar Haris.

    Haris menambahkan bahwa PosIND terus bekerja memenuhi amanah dari Kemnaker dan khususunya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyalurkan uang BSU ini hingga ke pelosok. 

     

  • Penerima BSU 2025 Meninggal, Apakah Dana Bisa Diambil Ahli Waris? Ini Kata Pos Indonesia – Page 3

    Penerima BSU 2025 Meninggal, Apakah Dana Bisa Diambil Ahli Waris? Ini Kata Pos Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bagi kamu yang belum sempat mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025, jangan khawatir. Penyaluran dana BSU masih bisa dilakukan di kantor pos hingga akhir Juli ini.

    Kantor pos juga tetap buka setiap hari, dari Senin sampai Minggu, meskipun jam bukanya bisa berbeda tergantung harinya.

    Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering muncul bagaimana jika penerima BSU sudah meninggal dunia? Apakah dana bisa diambil oleh keluarga atau ahli waris?

    Sayangnya tidak bisa. Lewat akun resmi X (dulu Twitter) @PosIndonesia, pihak Pos Indonesia menegaskan bahwa pencairan BSU tidak bisa diwakilkan dalam kondisi apa pun termasuk jika penerimanya telah meninggal.

    Dana akan hangus dan dikembalikan kepada negara.

    “Mohon maaf pengambilan dana BSU 2025 tidak dapat diwakilkan atau diambil ahli waris ya. Dana akan hangus dan dikembalikan kepada negara. Terima kasih,” tulis pihak Pos Indonesia.

    Penyaluran BSU 2025 di Kantorpos ditujukan untuk menjangkau sekitar 8,7 juta pekerja dari total target penerima 17 juta orang di seluruh Indonesia.

    Pencairan dana BSU di Kantorpos ini dapat menjangkau hingga ke wilayah pelosok, mengingat Kantorpos tersedia di lebih dari 4.000 lokasi se-Indonesia.

     

  • Pemerintah Lakukan Monitoring Cegah BSU Digunakan untuk Judol

    Pemerintah Lakukan Monitoring Cegah BSU Digunakan untuk Judol

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan melakukan monitoring dan mewanti-wanti terhadap penerima BSU agar tidak menggunakannya untuk judi online (judol).

    Penegasan itu disampaikannya seusai meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor PT Pos Indonesia, cabang Makassar di Jalan Slamet Riyadi, Sabtu (26/7/2025).

    “Monitoring BSU tidak digunakan bermain judol, kita monitor terus. Tadi ada yang mengatakan tidak ada itu Pak Menteri, kami enggak akan mungkin pakai judol. Namun, kita akan komitmen untuk kita monitor, kita lihat nanti,” ujarnya.

    Menurutnya, meski penggunaannya di luar kendali pemerintah, tetapi sebagai upaya, pemerintah terus bekerja untuk memastikan penyaluran BSU berjalan tepat waktu dan sasaran. BSU memang dirancang sebagai bantuan langsung kepada pekerja, dan yakin dana tersebut digunakan sesuai tujuan.

    Langkah itu dilakukan agar bantuan yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu di kalangan pekerja penerima manfaat tidak disalahgunakan.

    “Kita campaign bahwa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tadi juga kita dengar masukan dari beberapa penerima bahwa besaran atau angka besar BSU itu sangat membantu mereka,” tuturnya.

    Hingga 26 Juli 2025, penyaluran BSU di Sulawesi Selatan telah mencapai 287.288 orang atau 65% dari total target 320.466. Sedangkan dari 132.668 target penerima, pihak PT Pos Indonesia sebagai pelaksana telah merealisasikan 90,31% atau 119.816 orang.

    Untuk penyaluran BSU bisa diterima melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki nomor rekening bank bisa menerima BSU melalui kantor pos terdekat dengan dana yang diterima sebesar Rp 600.000 selama 2 bulan.

    “Skema penyaluran BSU harusnya sudah bisa selesai segera. Tadi 92% dan kita punya target akhir bulan ini akan bisa selesai,” tandasnya.

  • Bulog Diminta Genjot Operasi Pasar Beras SPHP, Inflasi Jadi Taruhan – Page 3

    Bulog Diminta Genjot Operasi Pasar Beras SPHP, Inflasi Jadi Taruhan – Page 3

    Masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan kualitas baik seharga Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan 5 kg, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wilayah Jawa.

    “Program SPHP adalah instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi pangan. Bulog berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan distribusi beras SPHP secara merata,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Untuk memperluas jangkauan distribusi, Perum Bulog menggandeng sejumlah mitra strategis seperti PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, didukung berbagai instansi pemerintah.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari operasi pasar guna merespons kenaikan harga di beberapa wilayah.

    “Sebanyak 1,3 juta ton SPHP digelontorkan, dengan harga Rp62.500 per 5 kg. Diharapkan ini mampu meredam lonjakan harga,” tuturnya.

     

  • Wali KotaTangerang tugasi kadis pantau distribusi bahan pokok di pasar

    Wali KotaTangerang tugasi kadis pantau distribusi bahan pokok di pasar

    Pemeriksaan kualitas beras di Gudang Bantuan Usaha Logistik (BULOG) Cikande oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. ANTARA/HO-DKP Kota Tangerang

    Wali KotaTangerang tugasi kadis pantau distribusi bahan pokok di pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Tangerang, Banten Sachrudin menginstruksikan kepada kepala dinas (kadis) terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok di pasar tradisional maupun toko retail modern.

    “Saya sudah sampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan. Kami akan terus memastikan keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat,” kata Wali Kota Sachrudin di Tangerang Kamis.

    Wali kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga ketahanan dan keamanan pangan di Kota Tangerang dan selektif dalam memilih beras, dengan memastikan membeli dari sumber yang resmi dan terpercaya.

    “Pilihlah beras dari agen pangan, distributor resmi, maupun toko-toko terpercaya. Pastikan kemasannya masih tersegel dengan baik, mencantumkan informasi produsen, tanggal kedaluwarsa, serta label legalitas dari lembaga berwenang,” kata dia.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi isu ini. Pasalnya hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran beras oplosan di wilayahnya.

    “Hingga saat ini, di wilayah Kota Tangerang belum ditemukan adanya peredaran beras oplosan. Namun, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam membeli beras maupun bahan pangan lainnya,” ujar Sachrudin.

    Sementara itu Dinas Ketahanan Pangan (DKP) memastikan kualitas kondisi beras bantuan pangan dari pemerintah yang akan didistribusikan ke masyarakat dalam kondisi bermutu dan layak dikonsumsi.

    “Kita telah melakukan pemeriksaan langsung di Gudang Bantuan Usaha Logistik (BULOG) Cikande untuk memastikan kondisi beras bantuan pangan pemerintah telah memenuhi standar pelayanan dan keamanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang Muhdorun.

    Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang memastikan pemeriksaan telah dilakukan secara menyeluruh dengan beberapa fokus penilaian, mulai dari parameter kadar air sampai evaluasi fisik yang meliputi warna, bentuk, sampai aroma beras itu sendiri. 

    “Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, hasilnya tidak ada kejanggalan, jadi semua kondisi beras bantuan pangan pemerintah yang akan didistribusikan nanti dalam kondisi berkualitas serta sangat layak untuk dikonsumsi,” tambahnya.

    Perlu diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bekerja sama dengan Perum Bulog dan PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi melakukan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 20 kilogram kepada 66.245 keluarga atau penerima bantuan pangan (PBP). Bantuan sosial ini berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan dilakukan penyaluran mulai 18 – 25 Juli 2025.

    Sumber : Antara

  • Top 3: BSU Cuma Dibayar Sekali – Page 3

    Top 3: BSU Cuma Dibayar Sekali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak akan diperpanjang. Program itu dirancang untuk satu kali bayar kepada para penerima.

    Dia menjelaskan, bukan berarti pemerintah tidak melanjutkan BSU 2025. Hanya saja, program stimulus ini memang dirancang untuk satu kali bayar.

    Informasi, BSU sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan ini disalurkan kepada para penerima. Ada dua skema, yakni melalui transfer ke akun bank BUMN dan melalui PT Pos Indonesia.

    Artikel BSU Cuma Dibayar Sekali ini menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat, (25/7/2025):

    1. Ingat, BSU Cuma Dibayar Sekali

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak akan diperpanjang. Program itu dirancang untuk satu kali bayar kepada para penerima.

    Seperti diketahui, ada sekitar 16 juta penerima Bantuan Subsidi Upah. Angka ini turun dari target awal sebanyak 17,3 juta orang penerima setelah diverifikasi.

    “BSU cuma sekali ya. Tolong sampaikan ya, BSU cuma sekali,” tegas Yassierli, ditemui di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Dia menjelaskan, bukan berarti pemerintah tidak melanjutkan Bantuan Subsidi Upah. Hanya saja, program stimulus ini memang dirancang untuk satu kali bayar.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Bantuan Subsidi Upah BSU 2025: Simak Syarat dan Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Bantuan Subsidi Upah BSU 2025: Simak Syarat dan Cara Cek Status Penerima – Page 3

    Setelah memahami syarat, langkah selanjutnya adalah mengecek status penerimaan bantuan subsidi upah BSU Anda. Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa kanal resmi yang dapat diakses secara mandiri oleh para pekerja. Ini memudahkan proses verifikasi dan memastikan transparansi penyaluran bantuan.

    Anda dapat mengecek status penerimaan BSU melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Cukup masukkan NIK dan kode verifikasi, lalu klik “Cek Status” untuk melihat informasi kelayakan. Alternatif lain adalah melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain situs web, aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dan aplikasi Pospay juga dapat digunakan untuk memeriksa status.

    Pencairan dana BSU dilakukan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh). Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara atau rekeningnya bermasalah, pencairan dapat dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia. Saat mencairkan di Kantor Pos, pastikan Anda membawa e-KTP asli, kode QR dari aplikasi Pospay atau notifikasi resmi, nomor handphone aktif, dan Kartu Keluarga (KK) asli jika diperlukan.

    Apabila Anda merasa telah memenuhi semua syarat namun bantuan subsidi upah BSU belum cair, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Hal ini bisa disebabkan oleh data pribadi atau rekening yang tidak valid, rekening yang tidak aktif atau bermasalah, sudah menerima bantuan sosial lain, proses verifikasi yang masih berlangsung, atau tidak memenuhi syarat sesuai Permenaker. Penting untuk memastikan semua data Anda akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  • DKI kemarin, bus disabilitas ditambah hingga layanan pangan subsidi

    DKI kemarin, bus disabilitas ditambah hingga layanan pangan subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Selasa (22/7) antara lain Pemprov DKI akan menambah 25 unit bus sekolah untuk pelajar penyandang disabilitas

    Selain itu pelayanan luring atau datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan pangan subsidi kembali dibuka.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    1. Pemprov DKI tambah 25 unit bus sekolah khusus penyandang disabilitas

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah 25 unit bus sekolah untuk pelajar penyandang disabilitas yang dirancang dengan fasilitas-fasilitas khusus untuk memudahkan, terutama pengguna kursi roda dan tunanetra.

    “Bus sekolah khusus disabilitas jumlahnya 5, akan ditambah 25 (unit) tahun ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam Talkshow bertema “Peta Strategis 5 Abad Jakarta Menuju Top 50 Global City 2029” di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Waktu tunggu pengambilan obat di DKI diupayakan jadi 30 menit

    Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengupayakan waktu tunggu untuk pengambilan obat di rumah sakit dapat ditekan hingga 30 menit, agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat.

    “Standar indikator yang minimal waktu tunggu di farmasi itu satu jam. Jadi, kita pasti akan menuju ke sana (30 menit),” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Transportasi di Jakarta jadi perhatian internasional

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan sarana transportasi di Jakarta yang mengalami perbaikan mendapat perhatian dari internasional.

    “Transportasi di Jakarta sekarang ini dilihat juga oleh dunia internasional yang mengalami perbaikan,” kata dia di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Warga berjalan keluar gerai pos usai membeli beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) usai peluncuran di Kantor Pos Indonesia Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Peluncuran penjualan beras SPHP menandai dimulainya penyaluran beras oleh Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di masyarakat serta memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi konsumen, terutama di tengah fluktuasi harga beras. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa.

    4. DKI selenggarakan lomba digitalisasi pasar

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong transformasi digital dalam transaksi di pasar-pasar melalui Lomba Digitalisasi Pasar Jakarta yang melibatkan 20 pasar.

    Kegiatan ini melibatkan 20 pasar percontohan yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya serta didukung oleh lima perbankan kredibel dalam aspek digitalisasi sistem keuangan.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pemprov DKI kembali buka layanan luring untuk pangan subsidi

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pelayanan luring atau datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan pangan subsidi, sehingga memudahkan masyarakat.

    “Dengan membawa KTP asli masyarakat langsung bisa dilayani. Kalau sebelumnya tidak sama sekali, hanya antrean online yang dilayani,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.