BUMN: PT Pos Indonesia

  • Burung yang Menjadi Lambang Kantor Pos Indonesia: Simbol Kekuatan dan Kepercayaan

    Burung yang Menjadi Lambang Kantor Pos Indonesia: Simbol Kekuatan dan Kepercayaan

    YOGYAKARTA – Kantor Pos Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai penyedia layanan komunikasi dan pengiriman surat di seluruh penjuru negeri. Salah satu elemen yang sangat khas dan dikenal dalam logo Kantor Pos Indonesia adalah burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia.

    Burung ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga mencerminkan filosofi, kekuatan, dan dedikasi layanan Kantor Pos Indonesia kepada masyarakat. Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia, serta makna dan pentingnya simbol tersebut.

    Logo Kantor Pos Indonesia (Gambar Pos Indonesia)

    Sejarah Burung yang Menjadi Lambang Kantor Pos Indonesia

    Pada awal berdirinya, Kantor Pos Indonesia menggunakan lambang yang lebih sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, lambang Kantor Pos Indonesia mengalami perubahan, salah satunya dengan penambahan simbol burung. Burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia dikenal dengan nama burung Garuda, yang menjadi simbol negara Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945.

    Garuda, dalam konteks ini, bukan hanya mewakili lambang negara, tetapi juga dipilih sebagai simbol Kantor Pos Indonesia karena memiliki makna yang mendalam. Garuda menggambarkan kekuatan, kecepatan, dan keandalan—nilai-nilai yang sangat penting bagi Kantor Pos Indonesia sebagai penyedia layanan komunikasi dan logistik.

    Makna Filosofis dari Burung yang Menjadi Lambang Kantor Pos Indonesia

    Pemilihan burung Garuda sebagai lambang Kantor Pos Indonesia bukanlah tanpa alasan. Burung Garuda dikenal sebagai simbol kekuatan dan kejayaan. Dalam mitologi Hindu, Garuda adalah burung raksasa yang melambangkan keberanian, kebebasan, dan kecepatan. Ini sesuai dengan karakteristik yang ingin ditonjolkan oleh Kantor Pos Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia ini juga melambangkan komunikasi yang cepat dan efisien. Seperti burung yang dapat terbang dengan kecepatan tinggi, Kantor Pos Indonesia berupaya untuk menyampaikan surat, paket, dan informasi dengan cepat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap layanan yang diberikan.

    Selain itu, Garuda juga mencerminkan kebanggaan dan rasa nasionalisme. Sebagai simbol negara, Garuda mengingatkan kita akan pentingnya rasa cinta terhadap tanah air dan identitas bangsa. Begitu pula dengan Kantor Pos Indonesia yang berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

    Fungsi dan Peran Burung yang Menjadi Lambang Kantor Pos Indonesia

    Burung Garuda yang tersemat pada logo Kantor Pos Indonesia berfungsi lebih dari sekadar simbol. Sebagai lambang yang dikenali secara luas, burung ini juga memperkuat citra Kantor Pos Indonesia sebagai lembaga yang terpercaya. Sebagai lembaga negara yang berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan pengiriman barang, Garuda mengingatkan masyarakat akan pentingnya peran Kantor Pos Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

    Kantor Pos Indonesia dikenal dengan pelayanannya yang meliputi pengiriman surat, paket, dan berbagai jenis barang lainnya. Garuda yang terbang tinggi melambangkan kemampuan Kantor Pos Indonesia untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Dengan jaringan yang luas dan sistem pengiriman yang efisien, Kantor Pos Indonesia mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

    Perkembangan Lambang Kantor Pos Indonesia

    Seiring dengan perkembangan teknologi, logo dan simbol yang digunakan oleh Kantor Pos Indonesia pun turut mengalami perubahan. Meskipun demikian, burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia tetap dipertahankan hingga kini sebagai simbol kekuatan dan kepercayaan. Meskipun Kantor Pos Indonesia telah berkembang dengan layanan berbasis digital, simbol burung Garuda tetap menjadi identitas yang melekat erat pada lembaga ini.

    Kini, lambang tersebut bisa kita temui di berbagai cabang Kantor Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, pada kendaraan pengiriman, serta berbagai media promosi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zaman terus berkembang, makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol Garuda tidak pernah pudar.

    Burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia, yaitu burung Garuda, memiliki makna yang sangat dalam dan menjadi simbol kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan filosofi kekuatan, kecepatan, dan keandalan, Garuda menggambarkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Kantor Pos Indonesia dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

    Sebagai simbol negara, Garuda tidak hanya merepresentasikan Kantor Pos Indonesia, tetapi juga mencerminkan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Sebagai penyedia layanan yang terus berkembang, Kantor Pos Indonesia berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam lambang Garuda.

    Selain itu ternyata Bank Muamalat Gandeng Pos Indonesia untuk Layanan Setor dan Tarik Tunai

    Jadi setelah mengetahui burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!

  • Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) untuk mengawal penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tepat sasaran, transparan, dan optimal dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam penyaluran beras SPHP.

    “Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan tersebut, Rizal yang didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menuturkan pihaknya melakukan pembahasan langkah-langkah kongkret terkait sinergi antara Bulog dan Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.

    Ia menambahkan, kolaborasi pihaknya bersama Polri menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang tangguh, terjaga, dan berkelanjutan, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Rizal menambahkan, pihaknya bersama Polri juga bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar guna memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Kami berterima kasih atas sambutan hangat Kapolri serta kesamaan visi dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden RI dengan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal.

    Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP di tahun 2025, saluran distribusi Beras SPHP dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM), outlet BUMN (Bulog dan ID Food).

    Selanjutnya PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company), Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, serta instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui koperasi atau GPM.

    Program SPHP merupakan penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.

    “Program ini berlangsung di periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia,” kata Rizal.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan salah satu dukungan pihaknya yaitu dengan melakukan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat melalui gerakan pangan murah dan bazar jajaran Polri di seluruh Indonesia.

    Kapolri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan pertemuan secara virtual (video conference) dengan seluruh jajaran Polri dan Bulog untuk menyamakan persepsi dan memasifkan program SPHP.

    “Baik melalui Primkopol di masing-masing satuan jajaran Polri, maupun GPM dan bazar di masing-masing wilayah,” kata Listyo Sigit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, pencairan BSU diperpanjang hingga aturan insentif BUMN

    Kemarin, pencairan BSU diperpanjang hingga aturan insentif BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Jumat (1/7/2025) dan bisa dibaca kembali pada Sabtu ini sebagai rangkuman peristiwa pilihan yang terjadi untuk mengawali hari.

    1. Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025

    Pemerintah memperpanjang masa pencairan bantuan subsidi upah periode Juni dan Juli 2025 untuk memberikan kesempatan kepada pekerja yang belum mencairkan dana tersebut lewat PT Pos Indonesia.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perpanjangan masa pencairan bantuan tersebut dilakukan sampai 6 Agustus 2025.

    2. Danantara tetapkan aturan pemberian insentif direksi & komisaris BUMN

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif, dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha.

    Penetapan kebijakan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 Tanggal 30 Juli 2025, yang ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha, terkonfirmasi oleh Danantara Indonesia di Jakarta, Jumat.

    3. BPS: Komponen energi alami inflasi bulanan 0,33 persen pada Juli 2025

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyatakan bahwa komponen energi mengalami inflasi 0,33 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2025.

    Dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,16 pada Juni 2025 menjadi 107,51 pada Juli 2025, komponen tersebut memberikan andil terhadap inflasi bulanan Juli 2025 sebesar 0,04 persen.

    4. OJK terima 3.858 aduan soal perilaku penagih utang sektor “fintech”

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pengaduan terbanyak soal perilaku petugas penagih utang (debt collector) berasal dari sektor fintech, yakni sebanyak 3.858 pengaduan sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

    “OJK sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan melakukan beberapa tindakan guna menyikapi maraknya perilaku tenaga penagih yang tidak mengindahkan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

    5. Kadin manfaatkan jaringan di daerah untuk kawal Kopdes Merah Putih

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan akan memanfaatkan jaringan di tingkat daerah untuk mengawal program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Kadin, yang mempunyai jaringan sampai kabupaten/kota, bisa benar-benar mengawal, meningkatkan kapasitas supaya program seperti Kopdes Merah Putih itu sukses,” ucap Anindya dalam konferensi pers menjelang retret Kadin di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Jumat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025

    Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 15:49 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memperpanjang masa pencairan Bantuan Subsidi Upah periode Juni dan Juli 2025 untuk memberikan kesempatan kepada pekerja yang belum mencairkan dana tersebut lewat PT Pos Indonesia.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perpanjangan masa pencairan bantuan tersebut dilakukan sampai 6 Agustus 2025.

    “Kami tadi pagi sudah rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dirut Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami sepakat beri perpanjangan lima hari ke depan untuk Pos Indonesia melakukan upaya terbaik menyalurkan Bantuan Subsidi Upah,” ujarnya saat ditemui usai penyaluran Bantuan Subsidi Upah di Kantor Pos Mataram Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

    Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan penyaluran bantuan subsidi upah melalui rekening bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah rampung.

    Meski ada beberapa penerima manfaat yang gagal menerima lewat transfer bank, pemerintah lantas mengalihkan penyaluran bantuan melalui Kantor Pos Indonesia.

    Pemerintah memfokuskan penyaluran dana Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja berpenghasilan rendah ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) supaya realisasi program itu bisa 100 persen.

    Indah menuturkan kantor pos harus jemput bola mendatangi langsung masyarakat penerima manfaat, seperti titik awal nelayan melaut atau lokasi-lokasi perkebunan.

    “Semua upaya dilakukan dengan menjemput bola. Dirut Pos sudah komit untuk lebih mengupayakan itu dan sumber daya manusia (karyawan) lebih dioptimalkan,” ucapnya.

    Bantuan subsidi upah merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kini melanda, seperti inflasi maupun perlambatan ekonomi.

    Program bantuan itu diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Adapun uang tunai yang dibayarkan sekaligus dengan total dana bantuan sebesar Rp600 ribu.

    Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun terhadap bantuan subsidi upah pada Juni dan Juli 2025 yang diberikan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

    Pelaksana tugas Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi upah melalui kantor pos hanya tersisa 8 persen dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu lima hari ke depan.

    “Kami berharap hari ini mendekati 94 persen. Jadi, dalam waktu kurang dari lima hari sudah bisa selesai 100 persen,” paparnya.

    Lebih lanjut Endy menyampaikan selama lima hari ke depan kantor pos buka sampai malam, termasuk saat akhir pekan juga tetap buka untuk mengakomodir pekerja yang belum sempat mencairkan bantuan subsidi upah di kantor pos.

    “Kami mengupayakan kantor pos buka dari pagi sampai malam termasuk weekend juga buka. Menteri Ketenagakerjaan berharap buka sampai jam 10 malam,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Masa Pencairan BSU 2025 Diperpanjang, Simak Jadwalnya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Agustus 2025

    Masa Pencairan BSU 2025 Diperpanjang, Simak Jadwalnya Megapolitan 1 Agustus 2025

    Masa Pencairan BSU 2025 Diperpanjang, Simak Jadwalnya
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Pemerintah memperpanjang masa pencairan Bantuan Subsidi Upah (
    BSU
    ) periode Juni dan Juli 2025 hingga 6 Agustus 2025.
    Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pekerja yang belum mencairkan dana bantuan tersebut melalui PT Pos Indonesia.
    Keputusan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, usai mengikuti penyaluran BSU di Kantor Pos Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (1/8/2025).
    Menurutnya, perpanjangan disepakati dalam rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan, Direktur Utama Pos Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan.
    Pemerintah memprioritaskan pencairan BSU untuk pekerja berpenghasilan rendah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    Untuk mencapai target penyaluran 100 persen, PT Pos Indonesia diminta menjalankan strategi jemput bola dengan mengunjungi langsung lokasi-lokasi para penerima manfaat.
    Beberapa titik yang disasar di antaranya:
    Kementerian Ketenagakerjaan menyebut penyaluran BSU melalui rekening bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sudah selesai, namun sebagian kecil gagal transfer dialihkan melalui layanan Pos Indonesia.
    Adapun data dan cakupan
    BSU 2025
    , yakni sebagai berikut:
    Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, mengungkapkan bahwa hingga awal Agustus 2025, penyaluran bantuan melalui kantor pos telah mencapai sekitar 94 persen dan menyisakan 8 persen yang ditargetkan selesai dalam lima hari ke depan.
    Untuk mendukung percepatan pencairan kantor pos buka hingga malam, dan layanan tetap buka saat akhir pekan.
    Selain itu, disiapkan tenaga kerja tambahan dan logistik lapangan agar seluruh penerima bisa terlayani
    Endy menyebut Menteri Ketenagakerjaan berharap pelayanan kantor pos dapat berlangsung hingga pukul 22.00 WIB untuk medukung percepatan
    pencairan BSU 2025
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Lakukan Pertemuan Tertutup dengan TGH Turmudzi Badruddin di NTB
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Agustus 2025

    Gibran Lakukan Pertemuan Tertutup dengan TGH Turmudzi Badruddin di NTB Nasional 1 Agustus 2025

    Gibran Lakukan Pertemuan Tertutup dengan TGH Turmudzi Badruddin di NTB
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    mengenakan sorban putih usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, Tuan Guru Haji (TGH)
    TGH Turmudzi Badruddin
    , di Lombok, Nusa Tenggara Barat (
    NTB
    ), Jumat (1/8/2025).
    Pantauan di lokasi, Gibran tiba di ponpes sekitar pukul 11.45 WIB.
    Saat datang, Gibran terlihat mengenakan kemeja cokelat muda dan peci hitam.
    Kedatangan Gibran didampingi oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal serta Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan.
    Selama kunjungannya ini, ia melakukan pertemuan tertutup di ruangan Tuan Guru Haji (TGH) TGH Turmudzi Badruddin.
    Ketika Gibran masuk ke ruangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, ia terlihat masih memakai peci hitam.
    Beberapa saat berselang, Gibran terlihat keluar dari ruangan TGH Turmudzi Badruddin dengan memakai sorban warna putih yang dikalungkan di lehernya.
    Setelah itu, Gibran turut santap makan siang bersama pimpinan pesantren di lokasi tersebut.
    Selepas dari ponpes tersebut, Gibran melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya di NTB.
    Ia langsung bertolak ke Kantor Pos Indonesia untuk mengecek penyaluran
    Bantuan Subsidi Upah
    (BSU).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Awas Hangus, Cairkan BSU Paling Lambat 3 Agustus 2025 – Page 3

    Awas Hangus, Cairkan BSU Paling Lambat 3 Agustus 2025 – Page 3

    Kantorpos buka tujuh hari dalam seminggu, yang artinya Kantorpos tidak mengenal libur. Layanan Kantorpos buka hingga pukul 20.00 WIB demi melayani para pekerja yang ingin mencairkan BSU. Komitmen ini  menjadi penegas Pos Indonesia merupakan BUMN yang tepat untuk menyaluran dana bantuan pemerintah.

    Dengan proses yang cepat, persyaratan sederhana, serta dukungan sistem berbasis digital seperti aplikasi Pospay, Kantorpos berhasil menunjukkan komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kepercayaan dari pemerintah pun menjadi motivasi tambahan bagi Pos Indonesia untuk terus berinovasi dan hadir sebagai solusi nyata bagi rakyat.

     

  • Berakhir 3 Agustus 2025, Penyaluran BSU Sudah Capai 92% – Page 3

    Berakhir 3 Agustus 2025, Penyaluran BSU Sudah Capai 92% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 telah dimulai sejak 3 Juli 2025 dan akan berakhir pada 3 Agustus 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mencapai 92,63 persen secara nasional.

    “Hingga 29 Juli 2025, BSU telah tersalurkan kepada 14,7 juta pekerja, atau 92,63 persen dari total 15,9 juta penerima secara nasional,” kata Menaker Yassierli dikutip dari Antara, ,Kamis (31/7/2025).

    Ia memastikan pihaknya akan mempercepat distribusi bantuan ini kepada para penerima yang berhak, terutama penyaluran melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami terus mempercepat penyaluran, dan PT Pos Indonesia berkomitmen untuk tetap membuka layanan di luar jam operasional, termasuk pada akhir pekan,” ujar Yassierli.

    Semenatara untuk Provinsi Sumatra Barat, BSU telah tersalur kepada 174.203 orang pekerja atau 95,33 persen. “Di Kota Padang sendiri BSU telah tersalur kepada 60.008 orang pekerja (94,53 persen). Semua angka tersebut tentu akan bertambah terus hingga program ini selesai,” ungkap dia.

    Terkait arahan dari agar BSU 2025 tersalurkan 100 persen, Menaker menyatakan akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk memenuhi capaian tersebut.

    “Kami terus menjaga komitmen dan terus upaya optimal agar target 100 persen tersalur pada akhir Juli ini,” ucap Menaker Yassierli.

     

     

     

  • Penyaluran BSU secara nasional sudah capai 92,63 persen

    Penyaluran BSU secara nasional sudah capai 92,63 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker: Penyaluran BSU secara nasional sudah capai 92,63 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mencapai 92,63 persen secara nasional.

    “Hingga 29 Juli 2025, BSU telah tersalurkan kepada 14,7 juta pekerja, atau 92,63 persen dari total 15,9 juta penerima secara nasional,” kata Menaker Yassierli dikutip dari keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia memastikan pihaknya akan mempercepat distribusi bantuan ini kepada para penerima yang berhak, terutama penyaluran melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami terus mempercepat penyaluran, dan PT Pos Indonesia berkomitmen untuk tetap membuka layanan di luar jam operasional, termasuk pada akhir pekan,” ujar Yassierli.

    Adapun penyaluran BSU sendiri telah disaksikan secara langsung oleh Menaker di beberapa kota di Indonesia, termasuk salah satunya di Kantor Pos Cabang Utama Padang, Sumatera Barat, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menaker pun mengapresiasi kehadiran langsung Wapres dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut. Ia menyebut kehadiran Gibran menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemnaker untuk memastikan program ini tepat sasaran.

    “Untuk wilayah Sumatera Barat, BSU telah diterima oleh 174.203 pekerja (95,33 persen), dan khusus di Kota Padang oleh 60.008 pekerja (94,53 persen),” kata Yassierli.

    Sementara itu, Wapres Gibran menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak terkait untuk mempercepat realisasi program BSU, mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan Juli yang menjadi batas waktu pencairan bantuan tersebut.

    “Karena ini program dari Pak Presiden (Prabowo Subianto), perintah dari Pak Presiden, realisasinya harus 100 persen,” ujar dia.

    Selain itu, Gibran juga mengingatkan agar bantuan dimanfaatkan secara bijak dan tidak disalahgunakan untuk hal negatif, terutama judi dalam jaringan/online (judol).

    “Kalau ketahuan (digunakan untuk main) judol, nanti bantuannya akan dicabut. Jadi, sekali lagi, jangan dipakai judol,” kata dia. 

    Sumber : Antara

  • Gibran Larang Warga Pakai BSU untuk Beli Rokok dan Judi Online

    Gibran Larang Warga Pakai BSU untuk Beli Rokok dan Judi Online

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melarang warga membeli rokok dan bermain judi online menggunakan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

    Gibran mengingatkan dana BSU pemerintah harus digunakan untuk membeli sembako dan kebutuhan sekolah anak-anak yang kini memasuki tahun ajaran baru, bukan untuk berjudi online dan membeli rokok di warung.

    “BSU ini jangan digunakan untuk berjudi online. Kepada para bapak, saya juga ingatkan, setelah menerima bantuan, jangan langsung ke warung beli rokok,” tutur Gibran di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Gibran juga memerintahkan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar bekerja lebih keras lagi dan mempercepat realisasi penyaluran BSU ke wilayah yang paling sulit dijangkau.

    Menurutnya, hal tersebut sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto di mana penyaluran BSU kepada masyarakat harus menyeluruh.

    “Karena ini adalah program dari Bapak Presiden, maka realisasinya harus mencapai 100%,” katanya.

    Gibran juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyaluran BSU ke masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.

    “Saya mengingatkan kita sudah memasuki akhir bulan dan tantangan ke depan nanti kemungkinan besar ada di daerah-daerah terpencil. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang solid dengan pemerintah daerah,” ujar Gibran.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan ada sejumlah tantangan di dalam proses penyaluran, terutama bagi pekerja di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta pekerja dengan sistem kerja bergilir (on-off), yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan PT Pos Indonesia, serta kendala teknis dalam pendataan.

    “Kami terus berupaya mengejar target. Idealnya, akhir Juli ini kita sudah mendekati 100%. Namun, beberapa kendala memang tidak bisa dihindari,” tuturnya.