Xcloud.id

BUMN: PT Pos Indonesia

  • Pos Indonesia dan Bank SulutGo Jalin Kerjasama Layanan Pospay, Perkuat Inklusi Keuangan dan Akses Layanan Digital di Daerah

    Pos Indonesia dan Bank SulutGo Jalin Kerjasama Layanan Pospay, Perkuat Inklusi Keuangan dan Akses Layanan Digital di Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) layanan Pospay.

    Penandatanganan berlangsung di Ruang Meeting Direksi Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Jakarta, dan dihadiri jajaran direksi serta manajemen dari kedua belah pihak.

    Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi kedua perusahaan dalam memperkuat ekosistem layanan keuangan digital, khususnya melalui layanan Pospay B2B. Dengan layanan ini, masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo dapat mengakses berbagai kemudahan transaksi pembayaran, mulai dari pembayaran tagihan, pajak, hingga layanan remitansi dan investasi, melalui jaringan luas Pos Indonesia maupun kanal Bank SulutGo.

    Direktur Operasional PT Bank SulutGo, Louisa J. Parengkuan, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin.

    “Kerjasama ini akan mempermudah layanan perbankan hingga ke pelosok, bahkan bagi nasabah yang tinggal di luar Sulawesi Utara dan Gorontalo. Misalnya, masyarakat yang berdomisili di Jakarta tetapi memiliki kewajiban pembayaran di Manado, kini dapat melakukan transaksi tanpa harus kembali ke daerah asal. Kami berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan potensi bisnis sekaligus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa Pospay adalah bagian penting dari transformasi digital yang dilakukan perusahaan.

    “Pos Indonesia terus bertransformasi dari layanan manual ke digital. Pospay adalah channel digital kami yang kini telah digunakan jutaan pelanggan. Kerjasama ini membuktikan bahwa era sekarang adalah era kolaborasi. Dengan sinergi ini, Pos Indonesia dan Bank SulutGo dapat saling melengkapi untuk menghadirkan layanan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat, ” tuturnya.

  • Jadwal Cair, Cara Daftar, Syarat, dan Link Cek Penerima

    Jadwal Cair, Cara Daftar, Syarat, dan Link Cek Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak berbagai informasi tentang BSU Rp600.000 bulan September 2025 di bawah ini terkait cara daftar, syarat, dan cek status.

    Kabar baik buat Anda sebab pemerintah akan kembali menyalurkan BSU Rp600.000 yang akan cair bulan ini.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Jika berkaca pada skema BSU sebelumnya, Anda bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU Rp600.000.

    Sebab salah satu syarat utama mendapatkan BSU Rp600.000 adalah sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Umum Penerima BSU:

    Dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id dan bpjsketenagakerjaan.go.id, syarat umum penerima BSU antara lain:

    – Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.

    – Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    – Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah.

    – Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

    Cara Daftar BSU Rp600.000 September 2025 ada di halaman selanjutnya…

  • Wuling Pasok Mitra EV untuk Armada Logistik Pos Indonesia

    Wuling Pasok Mitra EV untuk Armada Logistik Pos Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen mobil asal China PT SGMW Sales Indonesia atau Wuling Motors resmi memasok kendaraan niaga listrik, Mitra EV untuk armada PT Pos Indonesia (Persero) dalam rangka menggenjot bisnis logistik hijau di Tanah Air.

    Sales Operation Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga mengatakan kolaborasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadirkan layanan logistik yang berkelanjutan, efisien, dan berbasis teknologi ramah lingkungan. 

    “Kami mengapresiasi Pos Indonesia atas komitmennya dalam mendorong transformasi logistik nasional. Kehadiran Mitra EV di armada Pos Indonesia tidak hanya mendukung produktivitas operasional, tetapi juga menjadi perwujudan dari komitmen logistik yang berkelanjutan,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Minggu, (21/9/2025).

    Di lain sisi, Pos Indonesia memanfaatkan kendaraan listrik ini sebagai bagian dari strategi modernisasi operasional perseroan. Alhasil, inovasi yang dihadirkan Wuling melalui Mitra EV sejalan dengan transformasi operasional yang sedang dijalankan Pos Indonesia. 

    “Pemanfaatan kendaraan listrik ini menjadi langkah nyata bagi kami untuk menghadirkan layanan logistik yang lebih efisien, ramah lingkungan, sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional,” kata Imam Pujono, Senior Vice President Operation Management PosIND.

    Pada tahap awal, Wuling menyediakan sebanyak 25 unit Mitra EV Blind Van kepada Pos Indonesia. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional harian, terutama dalam memperkuat efisiensi armada dan menekan biaya operasional.

    Adapun kerja sama tersebut sejatinya telah dimulai sejak 31 Juli 2025, ketika Pos Logistik mengumumkan pemenang tender pengadaan sewa kendaraan Blind Van EV Tersier Jakarta 2025. PT Go Rental dan Kopposindo ditunjuk sebagai operator resmi kendaraan listrik komersial ini.

    Sementara itu, sebagai bagian dari dukungan teknis, Wuling juga menggelar pelatihan pengoperasian Mitra EV bagi pengemudi Pos Logistik pada 20 Agustus 2025 di pabrik Wuling Cikarang, Jawa Barat. 

    Spesifikasi Wuling Mitra EV

    Mengintip spesifikasinya, Wuling Mitra EV memiliki tampilan eksterior desain yang modern dengan mengusung karakter khas EV yang futuristik. Bagian depan kendaraan ini dilengkapi dengan lampu projector LED yang memberikan tampilan modern dan fungsional. 

    Sebagai kendaraan komersial listrik, Wuling Mitra EV memiliki dimensi panjang 5.010 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.960 mm. Ukuran tersebut memungkinkan ruang kargo mencapai kapasitas hingga 6,5 meter kubik, menjadikannya cocok untuk mendukung operasional logistik skala kecil hingga menengah.

    Soal performa, Mitra EV dilengkapi motor listrik berdaya 75 kilowatt (kW). Tenaga ini didukung oleh baterai berkapasitas 56,2 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 400 kilometer dalam satu kali pengisian penuh berdasarkan standar uji CLTC.

    Tak hanya itu, Wuling menyematkan teknologi MAGIC battery yang memungkinkan pengisian daya cepat. Dengan fitur fast charging ini, baterai bisa diisi dari 30% hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit, memberikan efisiensi waktu bagi pelaku usaha yang membutuhkan mobilitas tinggi.

    Berbekal spesifikasi tersebut, Wuling Mitra EV dibanderol dengan harga Rp299 jutaan untuk tipe terendah, Blind Van Long Range, sedangkan tipe tertingginya yakni Minibus Premium Range dihargai Rp344 jutaan.

  • 25 Wuling Mitra EV Blind Van Kawal PT Pos Indonesia Kirim Barang

    25 Wuling Mitra EV Blind Van Kawal PT Pos Indonesia Kirim Barang

    Jakarta –

    Coba mendukung perkembangan kendaraan ramah lingkungan, PT SGMW Sales Indonesia (Wuling Motors) mengumumkan kerjasama strategis dengan PT Pos Indonesia (Persero). Dikatakan 25 unit Wuling Mitra EV Blind Van akan menjadi kendaraan operasional PT Pos Indonesia.

    Dalam siaran resminya dikatakan, kerjasama Wuling Motors dengan PT Pos Indonesia (Persero) ini ditandai dengan seremoni simbolis penyerahan Wuling Mitra EV Blind Van yang dilakukan pada hari ini bertempat di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat. Momen ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan solusi logistik yang ramah lingkungan, efisien dan juga inovatif.

    “Wuling berkomitmen menghadirkan inovasi mobilitas yang mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Mitra EV hadir sebagai kendaraan listrik komersial pertama Wuling yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan logistik secara efisien, fungsional, dan modern. Kami mengapresiasi Pos Indonesia atas komitmennya dalam mendorong transformasi logistik nasional. Kehadiran Mitra EV di armada Pos Indonesia tidak hanya mendukung produktivitas operasional, tetapi juga menjadi perwujudan dari komitmen logistik yang berkelanjutan,” jelas Sales Operation Director Wuling Motors,” Kharismawan Awangga.

    Dalam kolaborasi ini, Wuling menyediakan 25 unit Mitra EV Blind Van beserta dukungan teknis, sedangkan Pos Indonesia memanfaatkan Mitra EV untuk kegiatan operasional logistik harian guna meningkatkan efisiensi armada, efisiensi biaya operasional, sekaligus mengurangi jejak karbon. Sinergi ini juga memperkuat peran Pos Indonesia, Pos Logistik, dan Wuling dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik secara nasional.

    Wuling Mitra EV Blind Van jadi mobil operasional PT Pos Indonesia (Persero). Foto: dok. Wuling Motors

    Kerjasama kedua belah pihak ini diawali sejak 31 Juli 2025 saat Pos Logistik mengumumkan pemenang tender untuk pengadaan sewa kendaraan Blind Van EV Tersier Jakarta 2025. PT Go Rental dan Kopposindo ditunjuk sebagai operator untuk Wuling Mitra EV Blind Van. Selain itu, Wuling telah memberikan pelatihan bagi para pengemudi Pos Logistik pada 20 Agustus 2025 di pabrik Wuling Cikarang, Jawa Barat terkait pengoperasian Mitra EV sebagai bagian dukungan teknis dalam kolaborasi ini.

    “Inovasi yang dihadirkan Wuling melalui Mitra EV sejalan dengan transformasi operasional yang sedang dijalankan Pos Indonesia. Pemanfaatan kendaraan listrik ini menjadi langkah nyata bagi kami untuk menghadirkan layanan logistik yang lebih efisien, ramah lingkungan, sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional. Kami yakin kolaborasi ini akan memperkuat daya saing Pos Indonesia di era logistik modern,” ucap Senior Vice President Operation Management PosIND, , Imam Pujono.

    (lth/din)

  • Cek Pencairan BSU Rp600.000, Siap Disalurkan September 2025?

    Cek Pencairan BSU Rp600.000, Siap Disalurkan September 2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diprediksi akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) pada September 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, belum ada jadwal pencairan resmi yang diberikan pemerintah untuk penyaluran BSU.

    BSU terakhir diberikan kepada pekerja pada Agustus 2025. Namun melansir dari Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program subsidi upah akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun ini.

    Pemerintah kemudian mengimbau masyarakat untuk terus memantau kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu

  • Link Cek Penerima BSU Rp600.000, Bulan September 2025

    Link Cek Penerima BSU Rp600.000, Bulan September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah link cek penerima BSU Rp600.000 bulan September 2025.

    Kabar baik buat Anda sebab pemerintah akan kembali menyalurkan BSU Rp600.000 yang akan cair bulan ini.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan September 2025.

  • Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025, Bisa Lewat HP

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025, Bisa Lewat HP

    Bisnis.com, JAKARTA – Dikabarkan bantuan sosial alias bansos PKH dan BPNT sudah cair pada September 2025 ini.

    Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Bantuan ini diberikan dengan syarat bahwa penerima memenuhi komitmen tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil/balita, atau pemeriksaan kesehatan lansia/disabilitas. Tujuan utama PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan, kesehatan, gizi) bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran bantuan bervariasi tergantung komponen keluarga.

    Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini lebih dikenal sebagai Bantuan Pangan atau Kartu Sembako, merupakan program bantuan sosial berupa uang yang disalurkan melalui kartu elektronik (Kartu Sembako) yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warong atau agen Bank Himbara.

    Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Besar bantuan BPNT umumnya sama untuk setiap KPM per bulannya.

    Cara Cek Bansos PKH BPNT Lewat HP: Panduan Praktis

    Kemensos telah menyediakan portal online yang dapat diakses dengan mudah melalui browser di ponsel Anda. Ini adalah metode paling efisien untuk cek bansos PKH BPNT tanpa perlu datang ke kantor fisik.

    Langkah-langkah Mengakses Situs Cek Bansos Kemensos:Buka Browser di HP Anda: Gunakan aplikasi peramban internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari di ponsel Anda.

    Kunjungi Laman Resmi Kemensos: Ketikkan alamat cekbansos.kemensos.go.id pada bilah alamat browser Anda, lalu tekan Enter. Pastikan Anda mengetik alamat dengan benar untuk menghindari situs palsu.
    Masuk ke Halaman Pencarian: Setelah situs terbuka, Anda akan langsung disajikan dengan kolom pencarian data penerima bansos.
    Proses Input Data untuk Cek Bansos PKH BPNT: Pada halaman pencarian, Anda akan menemukan beberapa kolom yang perlu diisi. Pastikan data yang Anda masukkan akurat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Anda.Cari Provinsi: Klik pada kolom provinsi dan pilih provinsi tempat tinggal Anda.
    Pilih Kabupaten/Kota: Setelah memilih provinsi, pilih kabupaten atau kota Anda.
    Cari Kecamatan: Lanjutkan dengan memilih kecamatan Anda.
    Pilih Desa/Kelurahan: Terakhir, pilih desa atau kelurahan tempat Anda terdaftar.
    Masukkan Nama Penerima Manfaat: Ketikkan nama lengkap Anda sesuai KTP pada kolom yang tersedia. Pastikan ejaan nama sudah benar.
    Ketik Kode Captcha: Anda akan melihat kotak berisi kombinasi huruf dan angka (disebut captcha). Ketikkan kode tersebut dengan benar di kolom yang disediakan. Ini adalah langkah keamanan untuk memastikan Anda bukan robot. Jika kode sulit dibaca, Anda bisa mengklik tombol refresh untuk mendapatkan kode baru.
    Klik Tombol “Cari Data”: 
    Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol “Cari Data”.
    Setelah Anda mengklik “Cari Data”, sistem akan memproses permintaan Anda dan menampilkan hasil.

    Poin kunci cara cek bansos PKH BPNT 

    Data yang Ditampilkan: Jika nama Anda terdaftar, sistem akan menampilkan tabel yang berisi informasi seperti:

    Nama Penerima Manfaat
    Usia
    Jenis Bansos (misalnya, PKH atau BPNT)
    Periode Penyaluran Bansos
    Status Penyaluran (misalnya, “Sudah Disalurkan”, “Proses Bank Himbara”, atau “Belum/Tidak Ditemukan”)

    Status Penyaluran:

    “Sudah Disalurkan”: Berarti bantuan telah berhasil dicairkan atau dikirimkan ke rekening penerima.
    “Proses Bank Himbara/PT Pos”: Menunjukkan bahwa bantuan sedang dalam proses penyaluran melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau melalui PT Pos Indonesia.
    “Belum/Tidak Ditemukan”: Ini bisa berarti beberapa hal. Anda mungkin memang belum terdaftar sebagai penerima, data yang Anda masukkan salah, atau data Anda sedang dalam proses verifikasi dan belum final.

  • Strategi BPOM RI Berantas Produk Obat dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya

    Strategi BPOM RI Berantas Produk Obat dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bergerak cepat untuk memberantas produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. BPOM berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dari hulu ke hilir melalui Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang

    Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat menyampaikan bahwa tren tindak pidana terkait obat dan makanan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2024, PPNS BPOM menangani 282 perkara, terdiri dari 124 perkara obat dan NAPZA, 55 perkara obat bahan alam, 91 perkara kosmetik, dan 12 perkara pangan olahan.

    “Sejumlah temuan menunjukkan nilai keekonomian yang signifikan, di antaranya perkara obat-obat tertentu di Semarang, Cikarang, dan Marunda senilai Rp 398 miliar, serta perkara kosmetik mengandung bahan berbahaya di beberapa kota dengan nilai Rp 5,5 miliar,” kata Tubagus di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Fakta menarik, di berbagai lokasi kasus juga ditemukan bahan baku berbahaya seperti formalin, merkuri, tramadol, hingga hidrokinon,” sambungnya.

    Kasus besar yang disorot antara lain temuan ratusan drum/tong berisi BKO di Semarang, Jawa Tengah serta Marunda dan Cikarang, Jawa Barat dengan nilai ekonomi Rp 389 miliar; OBA mengandung BKO di Klaten dan Kudus, Jawa Tengah senilai Rp3,74 miliar; kosmetik mengandung bahan berbahaya di Tangerang, Banten dan kota lainnya senilai Rp 5,5 miliar.

    Lalu pangan olahan berupa mi basah mengandung formalin di Pematang Siantar, Sumatera Utara senilai Rp 200 juta. Pada sebagian besar kasus tersebut, di samping produk jadi ditemukan bahan baku dilarang/bahan berbahaya.

    Menjaga Daya Saing Ekonomi Nasional

    Senada, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pentingnya aksi bersama ini untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional.

    Obat dan makanan adalah kebutuhan dasar yang harus aman dan bermutu. Pada 2025, potensi pasar obat dan makanan diperkirakan mencapai Rp 4.674 triliun dan menyumbang 8,7 persen PDB.

    “Namun (perlindungan masyarakat) tantangannya besar, karena masih marak peredaran produk mengandung bahan berbahaya yang berisiko merusak organ, meningkatkan risiko kanker, hingga menyebabkan kematian,” kata Taruna.

    “Selama bahan berbahaya mudah didapatkan, penyalahgunaan dalam produksi masih sangat mungkin terjadi. Karena itu, kita harus bergerak bersama dari hulu dengan kolaborasi lintas sektor,” lanjutnya.

    Ancaman Pidana

    Ikrar menegaskan bahwa pelanggar akan berhadapan dengan sanksi pidana jika ketahuan memakai bahan berbahaya atau yang dilarang untuk produksi farmasi dan pangan olahan.

    “Kami tidak segan menindak tegas pelanggar dengan sanksi hukum pidana maupun administratif, agar muncul efek jera. Perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri nasional adalah prioritas utama kami,” tegas Ikrar.

    “Selama bahan berbahaya masih bebas beredar tidak sesuai ketentuan, maka selama itu juga kesehatan masyarakat akan terancam. Untuk itulah pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya dan bahan dilarang harus menjadi fokus utama,” tutupnya.

    Aksi ini melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim Polri, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta asosiasi hingga pelaku usaha.

    Serta beberapa asosiasi dan pelaku usaha yang memiliki komitmen sama di antaranya Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), Indonesian E-Commerce Association (IdEA), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres (ASPERINDO), serta Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO).

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • 22 Ribu Titik Layanan PosIND Dukung Logistik Produk Peternakan

    22 Ribu Titik Layanan PosIND Dukung Logistik Produk Peternakan

    Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian. Keduanya bersinergi dalam pemanfaatan layanan jasa untuk mendukung tugas dan fungsi di sektor peternakan.

    Kerja sama kedua pihak disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan pada Kamis, 11 September 2025. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dari sisi distribusi.

    Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Ditjen PKH kepada Pos Indonesia.

    “Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero),” ujar Endy.

    Endy menekankan kesiapan Pos Indonesia untuk mendukung program kerja pemerintah, khususnya menjaga ketersediaan, kesehatan, dan mutu produk peternakan. Dengan jaringan lebih dari 22.000 titik layanan di seluruh Indonesia, Pos Indonesia memiliki kapabilitas distribusi first–middle–last mile logistics hingga ke pelosok negeri, termasuk dukungan cold chain logistics untuk vaksin, embrio, dan produk peternakan yang memerlukan penanganan suhu khusus.
     

    “Dalam nota kesepahaman ini, Pos Indonesia akan melakukan distribusi logistik vaksin, obat, dan pakan ternak. Demikian juga distribusi hasil peternakan seperti semen beku, bibit, dan embrio. Termasuk pengiriman dokumen penting, sertifikat, dan QR code dengan jaminan keamanan,” kata Endy.

    Melalui sinergi ini, Ditjen PKH diharapkan mendapat manfaat berupa distribusi yang lebih cepat, aman, dan merata hingga ke daerah terpencil. Sementara bagi Pos Indonesia, kerja sama ini memperluas portofolio di sektor agro-peternakan sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemandirian pangan nasional.

    Pada kesempatan itu, Endy mengungkapkan optimismenya bahwa kerja sama ini menjadi awal sinergi yang lebih luas. 

    “Kami berharap bahwa kerja sama ini menjadi awal sinergi yang lebih luas antara Ditjen PKH dan PT Pos Indonesia serta komitmen bersama untuk membangun ekosistem logistik yang mendukung kesejahteraan peternak dan masyarakat Indonesia,” tutur Endy.

    Kolaborasi ini juga menegaskan pentingnya distribusi dalam menjaga ketahanan pangan. Seperti yang kerap terjadi, produksi pangan sering kali tidak sebanding dengan ketersediaan di pasar akibat hambatan distribusi. Dengan keterlibatan Pos Indonesia, jalur logistik mulai dari pakan, vaksin, hingga produk peternakan diharapkan lebih efisien, merata, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

    Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian. Keduanya bersinergi dalam pemanfaatan layanan jasa untuk mendukung tugas dan fungsi di sektor peternakan.
     
    Kerja sama kedua pihak disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan pada Kamis, 11 September 2025. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dari sisi distribusi.
     
    Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Ditjen PKH kepada Pos Indonesia.

    “Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero),” ujar Endy.
     
    Endy menekankan kesiapan Pos Indonesia untuk mendukung program kerja pemerintah, khususnya menjaga ketersediaan, kesehatan, dan mutu produk peternakan. Dengan jaringan lebih dari 22.000 titik layanan di seluruh Indonesia, Pos Indonesia memiliki kapabilitas distribusi first–middle–last mile logistics hingga ke pelosok negeri, termasuk dukungan cold chain logistics untuk vaksin, embrio, dan produk peternakan yang memerlukan penanganan suhu khusus.
     

     
    “Dalam nota kesepahaman ini, Pos Indonesia akan melakukan distribusi logistik vaksin, obat, dan pakan ternak. Demikian juga distribusi hasil peternakan seperti semen beku, bibit, dan embrio. Termasuk pengiriman dokumen penting, sertifikat, dan QR code dengan jaminan keamanan,” kata Endy.
     
    Melalui sinergi ini, Ditjen PKH diharapkan mendapat manfaat berupa distribusi yang lebih cepat, aman, dan merata hingga ke daerah terpencil. Sementara bagi Pos Indonesia, kerja sama ini memperluas portofolio di sektor agro-peternakan sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
     
    Pada kesempatan itu, Endy mengungkapkan optimismenya bahwa kerja sama ini menjadi awal sinergi yang lebih luas. 
     
    “Kami berharap bahwa kerja sama ini menjadi awal sinergi yang lebih luas antara Ditjen PKH dan PT Pos Indonesia serta komitmen bersama untuk membangun ekosistem logistik yang mendukung kesejahteraan peternak dan masyarakat Indonesia,” tutur Endy.
     
    Kolaborasi ini juga menegaskan pentingnya distribusi dalam menjaga ketahanan pangan. Seperti yang kerap terjadi, produksi pangan sering kali tidak sebanding dengan ketersediaan di pasar akibat hambatan distribusi. Dengan keterlibatan Pos Indonesia, jalur logistik mulai dari pakan, vaksin, hingga produk peternakan diharapkan lebih efisien, merata, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Syarat Terbaru Dapat BSU Rp600.000 pada September 2025

    Syarat Terbaru Dapat BSU Rp600.000 pada September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diperkirakan akan kembali menggulirkan bantuan subsidi upah (BSU) pada September 2025.

    BSU sendiri merupakan bantuan yang diberikan sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Syarat Penerima BSU Rp600.000 September 2025

    BSU disalurkan oleh pemerintah langsung ke penerima melalui rekening bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri), Bank Syariah Indonesia, dan juga PT Pos Indonesia.

    Apabila tidak memiliki rekening Bank Himbara, pencairan bisa dilakukan secara langsung di Kantor Pos.

    Syarat menjadi penerima BSU selain memiliki rekening Bank Himbara yakni memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Pekerja juga harus sudah didaftarkan oleh pihak pemberi kerja sebagai calon penerima BSU, yang juga aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan.

    BSU diberikan kepada pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

    Kemudian, pekerja bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU RP600.000 September 2025

    Terdapat beberapa cara untuk cek daftar penerima BSU Rp600, berikut penjelasannya.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs resmi bpjsketenagakerjaan.go.id
    Pilih menu “Cek Status Calon Penerima BSU”
    Isi data lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lainnya
    Klik “Lanjutkan” untuk melihat hasil
    Apabila anda terdaftar, maka BSU akan segera dikirim ke rekening Bank Himbara yang anda miliki

    3. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai

    4. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Penyebab BSU Rp600.000 Belum Cair

    Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan bantuan subsidi upah (BSU) untuk bulan September 2025. 

    Meski pemerintah memastikan program ini berlanjut,namun jadwal pencairan resmi BSU untuk periode September 2025 masih menunggu pengumuman dari Kemnaker. Pekerja disarankan untuk rutin memantau informasi terkini mengenai pencairan BSU 2025 melalui laman resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pengumuman dari Kantor Pos.