Xcloud.id

BUMN: PT Pos Indonesia

  • Jurus Terakhir Pemerintah Dongkrak Ekonomi, Tebar BLT hingga Program Magang

    Jurus Terakhir Pemerintah Dongkrak Ekonomi, Tebar BLT hingga Program Magang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan stimulus ekonomi kepada masyarakat untuk menggenjot perekonomian akhir tahun. Kali ini, stimulus yang digelontorkan pemerintah berbentuk BLT dan program magang.

    Stimulus tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025) sore. Airlangga menyebut program stimulus ekonomi di luar bantuan yang telah reguler disalurkan pemerintah.

    Bentuknya yakni bantuan langsung tunai (BLT) di luar program reguler yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), serta penambahan kuota program magang untuk lulusan perguruan tinggi.

    “Program tersebut terkait bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden meminta menambahkan bantuan langsung tunai yang akan diberikan bulan Oktober, November, Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat,” terangnya.

    Adapun BLT yang akan disalurkan pada kuartal IV/2025 lebih tinggi dari BLT sebelumnya yang menjangkau sekitar 140 juta orang, dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    Selanjutnya, pemerintah turut memberikan bantuan program magang untuk lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduates. Peserta tahap pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah mulai bekerja 20 Oktober 2025, dan akan dibuka untuk gelombang kedua pada November untuk 80.000 peserta.

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja lulusan baru atau fresh graduates baik di dunia usaha, industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia,” paparnya.

    Adapun peserta magang ini akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan besaran per kabupaten/kota serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan maupun JKN.

    “Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” pungkas Airlangga.

  • Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak pertanyaan yang muncul mengenai kapan pencairan terbaru bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah.

    Sebelumnya pada September lalu, BSU diperkirakan akan kembali digulirkan oleh pemerintah untuk para pekerja.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli saat kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/9), dikutip dari Antaranews.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Terakhir, penyaluran BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi kapan BSU akan kembali dicairkan.

    Jadwal Pencairan BSU Oktober 2025

    Belum ada pengumuman resmi mengenai kapan bantuan subsidi upah (BSU) untuk bulan Oktober 2025 dicairkan oleh pemerintah.

    Oleh sebab itu, hingga saat ini pencairan BSU masih menunggu pengumuman dan informasi resmi dari Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Pekerja diimbau rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU 2025

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun pada aplikasi tersebut
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU

  • Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Lengkap dengan Penerimanya

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Lengkap dengan Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih akan memberikan bantuan sosial (bansos) yang dicairkan pada bulan Oktober 2025.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti.

    Beberapa bansos yang kembali disalurkan untuk Oktober 2025 adalah sebagai berikut.

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. Beras 10 kg dan Minyak Goreng 2 liter

    Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Selain beras 10 kilogram, juga direncakan akan ditambahkan pula dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah bersiap untuk program prorakyat tersebut dan ditargetkan pada Oktober akan mulai dijalankan. Dia memastikan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng berkualitas baik.

    Adapun, bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, penerima manfaat bantuan pangan 10 kilogram beras ini akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    4. KKS

    KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera juga akan diberikan oleh pemerintah untuk bulan Oktober 2025.

    Bansos ini diberikan khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara.

    Cek Daftar Penerima Bansos dan Syarat Mendapatkannya…

  • 5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada beberapa link resmi yang bisa Anda gunakan untuk cek daftar penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga awal Oktober 2025, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    4. Situs Kemnaker

    Klik https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun.
    Akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    5.  Situs BPJS Ketenagakerjaan

    Klik link https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi
    Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

  • 2.233 Desa Tak Tersentuh 4G, Pengusaha Usul Komdigi Petakan Wilayah Prioritas

    2.233 Desa Tak Tersentuh 4G, Pengusaha Usul Komdigi Petakan Wilayah Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terkoneksi layanan internet 4G perlu ditangani dengan strategi yang tepat dan prioritas, mengingat kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan untuk mengatasi masalah blankspot di lebih dari 2.000 desa, pemerintah pertama-tama perlu melakukan pemetaan wilayah dengan cermat. 

    “Apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site. Biasanya kan juga harus ada perjanjian siapa operator yang akan ditunjuk di area situ,” kata Marwan ditemui usai upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025), 

    Menurut Marwan, tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan skala keekonomian. Dia menambahkan, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator. 

    Adapun untuk mengatasi masalah konektivitas di 3T juga tidak mudah. Sebab, kebutuhan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi masih sangat terbatas.

    “Infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” kata Marwan.

    Komitmen

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mendorong kolaborasi dalam mewujudkan percepatan pemerataan internet di Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki wilayah sangat luas dengan karakteristik topografi dan masyarakat yang beragam.

    Untuk mendukung percepatan digitalisasi, pihaknya siap menggerakkan lebih dari 1.300 anggotanya menjadi jembatan bagi ribuan desa yang belum terkoneksi untuk mendapatkan layanan jaringan internet.

    “Tidak hanya dari Komdigi sendiri tapi dari komunitas yang ada. Lebih dari 10 komunitas asosiasi, infrastruktur dan lainnya tadi melalukan deklarasi. Jadi saya pikir kolaborasi ini memang penting untuk mendukung visi Indonesia Digital 2045,” kata Arif.

    Senada, Direktur ICT Strategy & Bussines Huawei Indonesia Mohamad Rosidi mengatakan kolaborasi semua pihak menjadi momentum penting dalam percepatan digitalisasi sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia.

    “Huawei bersama ekosistem industri, mendukung penuh percepatan pemerataan broadband konektivitas, transformasi digital , dan pengembangan talenta digital di Indonesia,” kata Rosidi.

    Selain Huawei dan APJII, para pemangku kepentingan di sektor digital juga melakukan deklarasi untuk mendukung digitalisasi Indonesia.

    Deklarasi bersama industri ICT dan digital dibacakan oleh Co-Founder Indotelko Heru Sutadi. Selanjutnya dilakukan penandatangan dukungan oleh perwakilan industri dan asosiasi, meliputi PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT. XL Smart Tbk, Huawei Indonesia, Ericsson Indonesia, Aspimtel, APJII, Apjatel, Askalsi, ATSI, Asiot, Indotelko, Pos Indonesia, Bakti Komdigi, serta Pandi. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut masih terdapat 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Menkomdigi, saat ini tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4%.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Kenang Sejarah Hari Bhakti Postel

    Menkomdigi Meutya Hafid Kenang Sejarah Hari Bhakti Postel

    Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengenang kembali sejarah perjuangan Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dalam momentum peringatan Hari Bhakti Postel yang jatuh setiap 27 September.

    “Kita tahu 80 tahun yang lalu bagaimana disampaikan sebelumnya pada 27 September 1945 hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan para pemuda angkatan muda pos, telegraf, dan telepon atau PTT di Bandung telah berhasil merebut kantor pos, telegraf, dan telepon dari tangan penjajah,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke 80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025). 

    Menurut Meutya, dari tempat tersebut telegram pertama tentang kemerdekaan Indonesia disebarkan ke dunia pada 27 September 1945. Dia menambahkan momentum bersejarah tersebut telah menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kemerdekaannya kepada dunia.

    “Hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian menjadi tanggal sakti hingga hari ini. Ia menjadi kesaksian bagi dunia internasional bahwa Indonesia telah merdeka dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat,” katanya.

    Saat ini, lanjut Meutya, peristiwa tersebut menjadi pengingat kedaulatan komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan bangsa. Prinsip ini tidak pernah berubah, bahkan semakin mendesak untuk ditegakkan di era digitalisasi dengan tantangan yang kian kompleks.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Meutya menegaskan pemerintah terus memperkuat ekosistem pos nasional melalui kebijakan baru yakni Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersil.

    Menurut dia, aturan tersebut sebagai tambahan regulasi demi menguatkan ekosistem pos di tanah air, serta mendorong pos yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

    Dengan adanya kolaborasi antara pelaku usaha di sektor pos diharapkan mampu menjangkau lebih dari 50% wilayah provinsi di Indonesia, bukan hanya terfokus di Jawa dan wilayah barat.

    “Karena sekali lagi Indonesia bukan hanya di Jawa, bukan hanya di barat Indonesia, tapi jauh sampai timur di Indonesia dan layanan-layanan ini demi keadilan dapat terasa ke berbagai wilayah di Indonesia dan bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Meutya.

    Dia menambahkan, setiap paket pos bukan sekadar barang yang bergerak, melainkan juga membawa data, pesan, hingga harapan masyarakat. Oleh sebab itu, industri pos harus dikelola dengan standar keamanan tinggi serta berpihak pada kepentingan nasional.

    “Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar,” ujarnya.

    Indonesia turut menentukan arah industri pos global..

  • Tanggapan ATSI Soal 2.017 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi 4G

    Tanggapan ATSI Soal 2.017 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi 4G

    Bisnis.com, BANDUNG — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terkoneksi layanan 4G perlu ditangani dengan strategi yang tepat, mengingat kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan pemetaan wilayah harus dilakukan dengan cermat. 

    “Mereka memang harus dipilah-pilah nih. Biasanya yang dipilah tuh, apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site. Biasanya kan juga harus ada janjian siapa operator yang akan ditunjuk di area situ,” kata Marwan ditemui usai upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025), 

    Menurut Marwan, tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan keekonomian. Dia menambahkan, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator. 

    Namun, tantangan di daerah ini sangat besar, mulai dari kebutuhan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi.

    “Tapi juga tidak mudah ya area-area ini. Satu, infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” ungkapnya.

    Marwan juga menyinggung bahwa dinamika desa turut menjadi faktor. Pemekaran desa baru memunculkan kebutuhan tambahan infrastruktur telekomunikasi. 

    “Memang desa-desa ini dinamis. Contoh di Papua. Di Papua itu, masyarakatnya nggak berada di satu desa. Dia pindah desa antar desa,” imbuhnya 

    ATSI, kata Marwan, akan terus mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui kelompok kerja khusus. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut masih terdapat 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Menkomdigi, saat ini tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4%.

  • Menkomdigi Soroti 2.333 Desa Belum Memiliki Koneksi Internet

    Menkomdigi Soroti 2.333 Desa Belum Memiliki Koneksi Internet

    Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan sebanyak 2.333 desa di Tanah Air belum memiliki koneksi internet. 

    Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman yang juga perlu dibangun konektivitasnya.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke 80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025). 

    Saat ini, menurut Menkomdigi, tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi dengan semangat melanjutkan perjuangan para pendahulu di bidang pos dan telekomunikasi.

    Selain konektivitas seluler, Menkomdigi juga menyoroti rendahnya penetrasi fixed broadband rumah tangga yang baru mencapai 27,4%. Peningkatan akses fixed broadband dinilai penting untuk memperkuat fondasi digital masyarakat. “Pembangunan telekomunikasi adalah bagian dari strategi besar bangsa Indonesia,” katanya. 

    Meutya menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional perlu didorong ke angka 8%. Menurut dia, hal tersebut hanya dapat dicapai jika semua pihaknya berkontribusi, khususnya di bidang digitalisasi yang menjadi motor penggerak utama. 

    “Setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung ke internet adalah fondasi nyata menuju target 8% tersebut,” katanya.

    Meutya juga menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

    “Karena itu bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi yang berdaulat adalah bagian dari pertahanan nasional. Dan karena itu perlu dan wajib kita jaga bersama,” tuturnya.

  • Menteri Komdigi Sebut 2.333 Desa Belum Terhubung Internet, Apa Solusinya? Bandung 27 September 2025

    Menteri Komdigi Sebut 2.333 Desa Belum Terhubung Internet, Apa Solusinya? Bandung 27 September 2025

    Menteri Komdigi Sebut 2.333 Desa Belum Terhubung Internet, Apa Solusinya?
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid mengungkapkan bahwa masih ada 2.333 desa di Indonesia yang belum terkoneksi internet.
    Dari jumlah itu, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sedangkan 316 desa non-pemukiman juga membutuhkan pembangunan konektivitas.
    Menurut Meutya, kesenjangan konektivitas ini masih bisa dituntaskan jika ada kolaborasi semua pihak.
    Terlebih, pemerintah menargetkan tingkat konektivitas nasional bisa mencapai 80 persen.
    “Angka ini semua kami yakini adalah angka target yang masuk akal. Jika kita semua bergandeng tangan untuk menyelesaikan PR-PR ini bersama. Dan untuk terus menaikkan konektivitas di angka 80 persen,” ujar Mutya saat peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 Tahun 2025 di Gedung Pos Telepon dan Telegraf (PTT) Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).
    Selain akses internet desa, ia juga mengakui rendahnya penetrasi fixed broadband rumah tangga yang baru mencapai 27,4 persen.
    “Kita juga masih perlu meningkatkan fixed broadband rumah tangga yang saat ini adalah 27,4 persen. Untuk terus meningkat, agar penetrasi fixed broadband rumah tangga bisa kita tingkatkan,” tutur Meutya.
    Ia menegaskan, pembangunan telekomunikasi adalah bagian dari strategi besar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
    Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, dan digitalisasi menjadi salah satu kunci pencapaiannya
    “Setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung internet adalah fondasi nyata menuju target 8 persen tersebut. Peran infrastruktur telekomunikasi tentunya turut membantu kedaulatan bangsa,” pungkas Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wuling Mitra EV Makin Dilirik, Sekarang Giliran Kalista yang Terpikat

    Wuling Mitra EV Makin Dilirik, Sekarang Giliran Kalista yang Terpikat

    Jakarta –

    PT SGMW Sales Indonesia (Wuling Motors) telah mengumumkan jalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia, untuk bisa menguatkan ekosistem kendaraan listrik dengan menjadikan Blind Van Mitra EV sebagai kendaraan operasional.

    Kini Mitrą EV kembali dilirik perusahaan Kalista sebagai bentuk kerjasama strategis terkait penyediaan dan layanan purna jual kendaraan listrik komersial.

    Wuling Motors dan Kalista telah menggelar penandatanganan kerja sama strategis antara Mitra EV dan KA. Dalam seremoni ini, kedua belah pihak menandatangani kerja sama strategis terkait penyediaan dan layanan purna jual kendaraan listrik komersial Mitra EV.

    Penandatanganan ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara kedua belah pihak untuk menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan yang andal bagi berbagai sektor usaha di Tanah Air, sekaligus memperluas adopsi kendaraan listrik komersial.

    “Kami menyambut baik kerja sama dengan Kalista melalui penandatanganan kerja sama strategis ini. Mitra EV hadir sebagai kendaraan listrik komersial pertama Wuling di Indonesia yang didedikasikan untuk mendukung operasional bisnis dengan efisiensi, fungsionalitas dan modern. Kami berharap langkah ini dapat memperkuat ekosistem kendaraan listrik komersial sekaligus mendorong percepatan transisi menuju mobilitas hijau,” ujar Sales Operation Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga dalam siaran pers yang diterima detikOto.

    Kolaborasi Wuling dan Kalista kepemilikan Wuling Mitra EV. Foto: dok. Wuling Motor

    Dipilihnya Wuling Mitra EV sebagai kendaraan listrik komersial bukan tanpa alasan, Mitra EV diklaim dirancang dengan keunggulan yang multifungsi, efisien, dan modern. Varian minibus maupun blind van memberikan fleksibilitas tinggi untuk beragam kebutuhan bisnis, mulai dari transportasi logistik, layanan distribusi, hingga mobilitas penumpang. Didukung pilihan jarak tempuh 300 km dan 400 km, serta fitur-fitur praktis untuk menunjang operasional harian, Mitra EV menjadi rekan kerja yang tangguh, hemat biaya, dan sesuai dengan tuntutan bisnis.

    Dalam kerja sama strategis ini, Wuling bersama Kalista menyepakati sejumlah poin penting yang mencakup penyediaan unit Mitra EV, layanan pemeliharaan berbasis Service Level Agreement (SLA), jaminan ketersediaan suku cadang, serta ketentuan garansi unit maupun komponen terkait.

    Selain itu, kesepahaman ini juga mengatur mitigasi risiko operasional hingga komitmen pasokan berkelanjutan untuk mendukung komitmen jangka panjang Kalista dengan pelanggannya.

    “Kolaborasi dengan Wuling menegaskan komitmen Kalista untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di sektor logistik. Mitra EV terbukti andal setelah melalui uji coba 11 hari dengan kondisi operasional nyata, mencatat 49 perjalanan dengan efisiensi energi 0,14 kWh/km atau 1 kWh untuk 7 km. Hasilnya, tercapai penghematan biaya energi hingga 69% dibandingkan kendaraan ICE. Dengan performa ini, kami optimis mendorong lebih banyak pelaku bisnis beralih ke solusi logistik ramah lingkungan,” ujar Direktur Pengembangan Bisnis Kalista, Yoga Adiwinarto.

    Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Kalista merupakan perusahaan penyedia ekosistem kendaraan listrik komersial yang komprehensif dengan solusi end-to-end yang secara aktif berperan sebagai katalis transformasi bagi pelaku bisnis untuk memulai transformasi menuju kendaraan listrik yang lebih hijau dan kompetitif. Kalista hadir dengan skema menarik termasuk pengalihan kebutuhan investasi awal menjadi biaya operasional bulanan melalui penyewaan jangka panjang.

    Selain itu, dalam menciptakan proses transisi menuju EV yang lancar, Kalista juga memastikan layanan purna jual dan pemeliharaan komprehensif yang akan didukung oleh Wuling.

    Melalui penandatanganan kerja sama strategis ini, Wuling dan Kalista menegaskan komitmennya untuk bersama-sama mendorong perkembangan kendaraan listrik komersial di Indonesia. Kehadiran Mitra EV dengan dukungan layanan menyeluruh diyakini mampu memberikan solusi mobilitas yang modern, efisien, serta mendukung target pengurangan emisi di sektor transportasi.

    (lth/dry)